USUL PENGELOLAAN BBM UNTUK RAKYAT

1. Saya ingin katakan, sebelumnya saya sudah pernah menulis usulan semacam ini di website ini juga, silakan cek disini.

2. Tak perlu :

untuk kondisi pengelolaan BBM untuk rakyat yang belum sempurna hingga saat ini, karena banyak variabel terkait : konstitusi, kesejahteraan rakyat, subsidi, APBN, undang-undang, ekonomi nasional dan internasional, kondisi politik dalam dan luar negeri, tokoh politik, jual citra demi 2014, ya pokoknya banyak sekali manusia-manusia yang ingin mendompleng persoalan BBM.

3. Kita harus berpikir ke depan, tanpa melupakan masa lalu, tanpa mengabaikan hak rakyat, tanpa menyengsarakan rakyat, tanpa destruktif, tanpa memangkas hak politik kebijakan eksekutif, dan tanpa banyak komentar model legislator. Prinsip usulan ini, bahwa sampai pada pemanfaatan BBM itu, ada proses yang harus kita fahami : BBM (Objek) -> Penjualan (Sarana/Prasarana SPBU, Harga subsidi/tidak) -> Konsumen (Segala macam kendaraan, Jerigen untuk eceran, Kapal, dll). Bagaimanakah cara pengelolaan BBM untuk rakyat yang saya usulkan?

4. HAL-HAL YANG SAYA USULKAN :

a. Karena situasi dan kondisi keadilan sosial (kesejahteraan rakyat) di Indonesia secara substantif belum kondusif dan belum membanggakan, maka SUBSIDI BBM BIARKAN BERJALAN SEPERTI SEKARANG INI, JANGAN DIUTAK-ATIK LAGI, hal ini sangat sensitif dijadikan isu sosial dan politik.

b. Karena kebutuhan beragam dari masyarakat terhadap berbagai jenis BBM, maka DI SPBU HARUS TETAP DIJUAL BBM BERSUBSIDI (PREMIUM) DAN YANG TIDAK BERSUBSIDI (PERTAMAX) SEPERTI SEKARANG INI, yang perbandingan jumlah pengucur premium (BBM bersubsidi) dan pertamax (BBM tak bersubsidi) setiap periode waktu (katakanlah tiap enam bulan) tertentu disesuaikan, dengan target makin hari jumlah pengucur premium semakin sedikit, pengucur pertamax makin banyak.

c. Karena sekarang kita sudah tahu ada masalah dengan pengelolaan BBM terkait subsidi harga jualnya, dan orang yang mampu beli kendaraan harus difahamkan untuk itu, maka UNTUK EKSEKUTIF BUATLAH KEBIJAKAN/KEPUTUSAN BARU (NGGAK PERLU SAMPAI BIKIN/MERUBAH UU) UNTUK SETIAP KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH, YANG BARU DIBELI, KATAKANLAH PER 1 JULI 2012, DIWAJIBKAN MENGGUNAKAN/MENGKONSUMSI BBM NON SUBSIDI. Bagaimanakah cara memilahkan kendaraan baru ini dengan kendaraan yang sudah lama jalan? BUATLAH DISAIN BARU PLAT NOMOR BARU YANG MENCOLOK BAGI BANYAK ORANG DAN PETUGAS PENJUALAN BBM DI SPBU, sehingga gampang secara teknis identifikasinya.

d. Hal yang ada di point 4.c. juga bisa diperlakukan untuk SETIAP KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG BARU DIBELI, tapi waktunya jangan sekarang ini, bisa saja PER 1 JANUARI 2013. Sehingga dalam tenggang waktu yang cukup orang yang sudah tahu kalau beli kendaraan bermotor roda dua yang baru nantinya harus minum BBM tanpa subsidi, mereka akan menyiapkan mental dan mestinya mengukur kemampuan ekonominya juga.

e. Kemudian, berbasis usia teknis dan usia ekonomis kendaraan, EKSEKUTIF HARUS MEMBUAT KEBIJAKAN/KEPUTUSAN BARU (NGGAK PERLU SAMPAI BIKIN/MERUBAH UU) UNTUK SETIAP KENDARAAN BERMOTOR, RODA DUA, RODA EMPAT ATAU LEBIH, YANG USIANYA SUDAH 20 TAHUN LEBIH, KATAKANLAH KENDARAAN YANG DIPRODUKSI (DIBELI) PADA TANGGAL 1 JULI 1992 ATAU SEBELUMNYA, JUGA DIWAJIBKAN MENGGUNAKAN/MENGKONSUMSI BBM NON SUBSIDI. Bagaimanakah cara memilahkan kendaraan kelompok ini dengan kendaraan lainnya, ya seperti point 4.c. BERIKAN DISAIN PLAT NOMOR BARU YANG MENCOLOK BAGI BANYAK ORANG DAN PETUGAS PENJUALAN BBM DI SPBU PADA SAAT KENDARAAN INI HARUS BERGANTI PLAT LIMA TAHUNAN/PEMBAYARAN PAJAK, sehingga gampang secara teknis identifikasinya. Untuk kebijakan ini setiap tahun dapat disesuaikan dengan progress batas waktu yang maju setahun. Sehingga lama-lama kendaraan yang minum BBM bersubsidi akan terkurangi sesuai perjalanan waktu.

f. Untuk mendampingi kebijakan ini, setiap kendaraan yang membeli BBM Bersubsidi (entah mobil, motor, jerrycan, dll) harus dicatat oleh Petugas SPBU, nomor kendaraan, jenisnya, cc-nya, dan identitas lainnya sesuai kebutuhan. Orang/pengemudianya nggak perlu dicatat, nanti menyinggung perasaan ybs dan bisa menuangkan emosi. Pencatatan ini sejatinya untuk mendeteksi niat buruk sebagian rakyat yang akan memanfaatkan peluang dengan kulakan BBM bersubsidi berulang-ulang. Ya namanya usaha, pasti ada saja ulah yang nekad semacam ini dari jutaan rakyat Indonesia. Untuk kegiatan ini memang dibutuhkan tambahan petugas pencatat di setiap SPBU, ada pengeluaran ekstra, tapi saya perkirakan nggak terlalu besar.

g. Kebijakan/cara ini simple, hanya dengan menyesuaikan DESAIN PLAT NOMOR SAJA, tapi efektifitasnya ditanggung lebih aman dan tidak menimbulkan gejolak. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap ketahan APBN dan harga BBM yang fluktuatif, kadang melambung kadang menurun, tidak usah terlalu dipermasalahkan, karena lama kelamaan jumlah konsumen BBM bersubsidi secara alamiah dan secara teknis akan menurun. Dan kesadaran rakyat semakin lama diperkirakan semakin muncul dengan baik kala melihat rasionalitas harga BBM yang secara keekonomian memang mahal. Sementara itu BBM yang disubsidi ini mulai terlihat nggak tepat sasaran.

h. Bahwa setiap kebijakan nggak akan mudah diterima oleh semua pihak itu wajar, namun kebijakan yang masih pro rakyat dengan logika realitas yang kuat pasti akan dapat disetujui untuk dijalankan, daripada kebijakan bohong-bohongan yang bahkan sering menabrak konstitusi/uu dan pelaksanaannya banyak penyimpangan. (Ditulis dengan hati oleh DRS. MARDOTO, M.T., Yogyakarta ; Apabila ada yang memanfaatkan gagasan ini, mohon disebutkan sumbernya).

Adakah komentar anda?

OPSI JITU MENGHILANGKAN SUBSIDI BBM

Anda sudah baca berita Jatah Premium Mobil Pribadi di Atas Tahun 2005 Akan Dibatasi ?

Apakah inti beritanya? Pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi yang diproduksi di atas tahun 2005. Jika diterapkan mulai September,  pembatasan ini ditargetkan bisa menghemat subsidi dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 2,3 triliun. Opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi produksi di atas tahun 2005 tersebut diambil karena pemilik mobil dengan kriteria itu masuk dalam kategori golongan masyarakat mampu sehingga subsidi BBM bersubsidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Pemerintah akan tetap melindungi kelompok masyarakat kurang mampu, di mana motor dan kendaraan umum akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi.

Jika konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan mulai September 2010, maka penghematan subsidi BBM dalam APBN 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 2,3  triliun hingga akhir tahun. Namun, opsi-opsi tersebut masih belum diputuskan karena masih akan dibahas secara mendalam secara interdepth. Rencana setelah itu, ketiga opsi yang dimiliki pemerintah akan dibahas dengan DPR. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut memang harus dilakukan. Pasalnya, hingga kini, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah melonjak rata-rata 6 sampai 9 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2010.

Kenapa sih repot banget ngurus subsidi BBM? Apakah ada opsi jitu, smart, simple, dan efektif menghilangkan subsidi BBM? Ada, mestinya ada. Bagaimana? Ikuti terus tulisan ini yang merupakan gagasan saya.

Yang pertama ditarget dalam opsi ini adalah kendaraan bermotor apapun, mobil dan motor juga. Karena data menunjukkan konsumen BBM paling banyak adalah makhluk jenis ini. Yang kedua, dalam menarget kendaraan bermotor tidak perlu pembedaan jenis, ukuran, fungsi dan pemilik  kendaraan. Harus acak dan semua kendaraan memiliki kemungkinan terkena opsi ini secara evolutif. Langkah ini dengan menentukan bahwa mulai tanggal tertentu (misalnya 1 September 2010) dan seterusnya setiap kendaraan yang memperbaharui nomor kendaraan (STNK) lima tahunan diberikan bentuk plat nomer baru yang memuat tanda tertentu, misalnya T dilingkari, yang cukup jelas dilihat, yang tentunya berbeda dengan plat nomor yang ada selama ini.

Perubahan ini mudah sekali, karena hanya menyiapkan master plat nomer baru di Polda-polda. Biayanya juga relatif murah, dibandingkan dengan implementasi opsi lainnya yang untuk infrastrukturnya saja butuh biaya besar. Oh? Penggantian plat nomer ini diberlakukan secara nasional, serentak di seluruh Indonesia. Nah, untuk kendaraan yang mempunyai plat nomer baru ini tidak berhak membeli BBM bersubsidi, harus membeli BBM harga pasar. Sedangkan kendaraan yang masih berplat nomer lama (sambil menunggu jatuhnya waktu pergantian STNK) biarkan saja mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan ini secara evolutif akan mengurangi jumlah kendaraan yang minum BBM bersubsidi, setidaknya dalam 5 tahun ke depan kebijakan subsidi BBM bisa hilang dengan sendirinya. Bagaimana dengan kendaraan baru? Oh, harus diwajibkan dan dipastikan setiap kendaraan baru yang lahir harus langsung berplat baru dan BBM yang diminum harus BBM harga pasar.

Gampang khan? Evolutif dan efektif ini opsi. Ngurus begini saja kok repot. Apa pendapat anda? Mari berdiskusi.

Berkaca pada banyak kasus, selalu terlambat ………

Anda tahu, sebelum GT, si tokoh kasus pajak yang menghebohkan itu, sebelum kabur, entah kemana, sesungguhnya sudah bertemu dengan beberapa pejabat kita. Bahkan sudah sedikit memberi keterangan. Bahkan dia sempat “wawancara jarak jauh” by phone dengan salah satu TV berita Indonesia. Namun, nyatanya sekarang? Kabur kanginan …. terlambat!

Anda tahu, setelah kejadian kasus pajak itu, beberapa pejabat kita bicara banyak soal PNS, remunerasi, pembuktian terbalik dan lain-lainya, dalam rangka “berperang” melawan korupsi¬† ……. terakhir Menteri Keuangan juga bicara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik pemberantasan korupsi dan praktik mafia di lingkungan Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dilakukan dengan cara pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan para pejabatnya.

“Ini ide yang bagus untuk mencegahnya dan sudah lama menjadi pemikiran. Namun, ini adalah cara yang radikal dan sebenarnya berlawanan dengan asas praduga tak bersalah,” kata Sri Mulyani kepada Kompas di sela-sela menyertai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Batu, Jawa Timur, Senin (29/3/2010) malam tadi.

Akan tetapi, menurut Sri Mulyani, cara itu bisa dilakukan dengan pengecualian secara selektif, yaitu khusus untuk para pejabat di Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai, juga institusi lainnya, seperti Kepolisian Negara RI (Polri), Kejaksaan Agung, hakim, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pejabat lainnya yang diberi kewenangan tetapi rawan serta bisa disalahgunakan. Selengkapnya baca sendiri di Yahoo.

Oalah, terlambat banget. Saya sudah menulis hal ini hampir setahun yang lalu. Coba tengoklah sekarang di artikel saya ini:

Anda senang mendengar berita ini: Kejagung, TNI dan Polri dapat remunerasi pada 2010?

Jadi, kebiasaan dan keterbatasan pejabat kita yang tidak mampu melihat jauh ke depan semua kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan birokrasi kita. Maka penyakitnya menumpuk. Atau memang nggak mampu mengambil keputusan terbaik untuk hal ini? Sungguh memprihatinkan, selalu terlambat! Terlambat dan terlambat!

Kapan kita bisa maju?