OPSI JITU MENGHILANGKAN SUBSIDI BBM

Anda sudah baca berita Jatah Premium Mobil Pribadi di Atas Tahun 2005 Akan Dibatasi ?

Apakah inti beritanya? Pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi yang diproduksi di atas tahun 2005. Jika diterapkan mulai September,  pembatasan ini ditargetkan bisa menghemat subsidi dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 2,3 triliun. Opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi produksi di atas tahun 2005 tersebut diambil karena pemilik mobil dengan kriteria itu masuk dalam kategori golongan masyarakat mampu sehingga subsidi BBM bersubsidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Pemerintah akan tetap melindungi kelompok masyarakat kurang mampu, di mana motor dan kendaraan umum akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi.

Jika konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan mulai September 2010, maka penghematan subsidi BBM dalam APBN 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 2,3  triliun hingga akhir tahun. Namun, opsi-opsi tersebut masih belum diputuskan karena masih akan dibahas secara mendalam secara interdepth. Rencana setelah itu, ketiga opsi yang dimiliki pemerintah akan dibahas dengan DPR. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut memang harus dilakukan. Pasalnya, hingga kini, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah melonjak rata-rata 6 sampai 9 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2010.

Kenapa sih repot banget ngurus subsidi BBM? Apakah ada opsi jitu, smart, simple, dan efektif menghilangkan subsidi BBM? Ada, mestinya ada. Bagaimana? Ikuti terus tulisan ini yang merupakan gagasan saya.

Yang pertama ditarget dalam opsi ini adalah kendaraan bermotor apapun, mobil dan motor juga. Karena data menunjukkan konsumen BBM paling banyak adalah makhluk jenis ini. Yang kedua, dalam menarget kendaraan bermotor tidak perlu pembedaan jenis, ukuran, fungsi dan pemilik  kendaraan. Harus acak dan semua kendaraan memiliki kemungkinan terkena opsi ini secara evolutif. Langkah ini dengan menentukan bahwa mulai tanggal tertentu (misalnya 1 September 2010) dan seterusnya setiap kendaraan yang memperbaharui nomor kendaraan (STNK) lima tahunan diberikan bentuk plat nomer baru yang memuat tanda tertentu, misalnya T dilingkari, yang cukup jelas dilihat, yang tentunya berbeda dengan plat nomor yang ada selama ini.

Perubahan ini mudah sekali, karena hanya menyiapkan master plat nomer baru di Polda-polda. Biayanya juga relatif murah, dibandingkan dengan implementasi opsi lainnya yang untuk infrastrukturnya saja butuh biaya besar. Oh? Penggantian plat nomer ini diberlakukan secara nasional, serentak di seluruh Indonesia. Nah, untuk kendaraan yang mempunyai plat nomer baru ini tidak berhak membeli BBM bersubsidi, harus membeli BBM harga pasar. Sedangkan kendaraan yang masih berplat nomer lama (sambil menunggu jatuhnya waktu pergantian STNK) biarkan saja mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan ini secara evolutif akan mengurangi jumlah kendaraan yang minum BBM bersubsidi, setidaknya dalam 5 tahun ke depan kebijakan subsidi BBM bisa hilang dengan sendirinya. Bagaimana dengan kendaraan baru? Oh, harus diwajibkan dan dipastikan setiap kendaraan baru yang lahir harus langsung berplat baru dan BBM yang diminum harus BBM harga pasar.

Gampang khan? Evolutif dan efektif ini opsi. Ngurus begini saja kok repot. Apa pendapat anda? Mari berdiskusi.

Ponsel di negara berkembang harus lebih tahan banting. Mengapa hayo?

Anda sudah baca berita ini:

Penggunaan ponsel di antara negara berkembang dan negara maju memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini memunculkan penilaian bahwa ponsel-ponsel yang didistribusikan ke negara berkembang harus lebih tahan banting. “Berdasarkan riset soal penggunaan ponsel yang dimiliki Nokia, disimpulkan bahwa negara-negara maju lebih cepat dalam life cycle untuk penggunaan ponsel. Artinya mereka lebih cepat mengganti ponsel lama dengan produk baru. Sementara di negara berkembang yang terjadi sebaliknya,” ujar Riadi Sugihtani, Head of Marketing Nokia Indonesia, dalam jumpa pers Ovi Mail di Warung Daun, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Riadi menyebutkan, jarak penggantian ponsel pada negara maju sekitar 18 bulan. Jadi misal seseorang memiliki ponsel A, kemudian dia membeli ponsel B. Jarak antara pembelian ponsel A dengan ponsel B adalah 18 bulan. Sementara itu di negara berkembang, rata-rata 27-28 bulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di negara berkembang, konsumen membutuhkan ponsel yang tidak gampang jebol alias tahan banting. Selain itu perbedaan tipikal penggunaan ponsel di antara keduanya juga berbeda. Di negara maju, pengguna lebih lebih memikirkan konvergensi perangkat, yakni bagaimana menghubungkan fitur-fitur di ponsel ke perangkat lain, misal komputer. Sementara di negara berkembang, pengguna cenderung lebih melihat fitur-fitur apa saja yang ada di ponselnya. Misalnya, kamera berapa megapixel, ada pemutar musik atau tidak.

Untuk Indonesia, Nokia mengkategorikan sebagai negara berkembang, karena lama dalam life cycle. Sehingga perlu strategi khusus bagi produsen ponsel untuk memancing konsumen agar membeli produk. Misal dengan kampanye tahun baru untuk menggunakan ponsel baru.

Ach, menurut saya reasoning riset ini kurang lengkap. Sebagian besar alasan riset itu masuk akal dan memang begitu adanya, tetapi ada yang lebih signifikan, mengapa negara berkembang butuh ponsel yang tahan banting, yaitu:

1. Temperamen manusia negara berkembang (termasuk Indonesia) akhir-akhir ini suka marahan, ngamukan dan “merusak”. Sedang kita ketahui ponsel alias HP itu perangkat paling dekat dan mudah dijangkau oleh manusia yang sedang marah, maka ponsel pasti akan jadi sasaran utama untuk dibanting! Peduli amat ponsel murah atau mahal. Peduli amat punya 1 ponsel atau lebih. Padahal kalau dibanting, terus rusak mau beli lagi sudah susah. Pusing. Wah, makin kalap, makin merusak, makin banting-bantingan. Apalagi kalau ponsel itu ternyata jadi sumber masalah yang sedang berkecamuk diantara orang-orang yang berkonflik, misalkan antara suami dan istri, gara-gara adanya miscalled asing, sms mesra atau foto/video orang ketiga. Jadi deh, nasib ponsel pasti merupakan pelengkap penderita yang harus mau dibanting-banting.

2. Kontrol diri dan pemeliharaan terhadap perangkat yang dipunyai (semisal HP) manusia negara berkembang sangat kurang dan ceroboh banget. Sehingga jatuh bolak-balik, kebanting sana-sini itu alat semakin sering saja. Wong menjaga dirinya dan sanak saudaranya agar nggak kebanting-banting saja juga nggak begitu bisa!

3. Orang-orang negara berkembang nggak pernah membiasakan diri untuk membaca manual operasional dan pemeliharaan dari setiap perangkat teknologi yang dipunyai. Jangan nipu deh. Pernahkah anda beli motor baru, teve baru, kulkas baru, HP baru, buku petunjukknya anda baca dengan serius sampai tuntas baru mencoba menghidupkan/menggunakan itu perangkat? Nggak banyak yang melakukan hal ini. Yang umum yaitu pasti langsung mencoba/menggunkan alat itu dengan dasar coba-coba atau menurut katanya orang lain atau pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh sebelumnya. Padahal setiap perangkat (yang apalgi berbeda spesifikasi) punya kekhasan masing-masing, dan batasan-batasan yang relatif berbeda satu sama lain dalam operasionalnya dan pemeliharaannya!

Nggak tahu, menurut anda mungkin beda lagi pandangan ya? Nggak apa beda, yang penting jangan pakai banting-bantingan ponsel ya …. apalagi banting pintu, banting meja dan kursi, dan sepertinya kok nggak tahan marah!

Ingin sehat? Waspadai ada formalin di piring melamin!

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan perangkat makan berbahan dasar melamin. Pasalnya, dalam kondisi tertentu perangkat tersebut dapat melepaskan formalin yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. “BPOM melakukan pengujian terhadap 62 peralatan makan dari melamin dan menemukan 30 diantaranya melepaskan formalin bila digunakan untuk mewadahi makanan yang berair atau berasa asam, terlebih dalam keadaan panas,” kata Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib di Jakarta, Senin (1/6). Ia mengatakan, menurut hasil pengujian, kadar formalin yang lepas dari perangkat makan melamin kadarnya sangat bervariasi, dari satu bagian per juta (part per million/ppm) hingga 161 bagian per juta. “Penggunaannya dalam jangka panjang berisiko menimbulkan gangguan ginjal dan kandung kemih, gagal ginjal, kerusakan organ tubuh, kanker, hingga kematian,” jelasnya.

Menurut data BPOM, alat makan melamin yang bila digunakan untuk mewadahi makanan berair, asam atau panas melepaskan formalin antara lain gelas dengan tulisan “VGS 4-05A Melamine Ware” dan “Sayota Melamine Ware” pada bagian bawah, sendok makan dengan tulisan “Made in China No.2117, sendok makan “Melamin Ware ADS 7007”, sendok makan bertulisan “8057”, sendok makan “Made in China”, dan sendok makan “Zak Design China 04287.” Selain itu ada pula sendok nasi dengan cap “Melamine Ware”, sendok sayur bercap “IM 508”, garpu bercap “Huafeng No.204” serta mangkuk bertulisan “VGS 1-83”, “Mei Shing Melamine 110581”, “H.K Melamine No.889”, “ADS-W07-2”, “ADS W06-8B”, “ADS T001”, “Melamine Ware China”, dan “Melamine Ware Estella Disney Made in China not for Microwave Use“. Ada juga piring dengan tulisan “Huamei No.2210P”, “ADS P09-1”, “Melamine Ware T109” dan “Mei Shing Melamine 109” serta sodet tanpa penanda.

Menurut Husniah, alat makan melamin berbahaya yang sebagian besar impor dari Cina dan sebagian kecil produk lokal tersebut sulit dikenali secara kasat mata. “Secara fisik kita tidak bisa membedakan perangkat melamin yang melepaskan melamin dan tidak, harus melalui pengujian laboratorium,” katanya. BPOM sendiri, kata Husniah, juga akan berkoordinasi dengan pejabat Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian untuk memastikan tidak ada lagi impor dan produksi perangkat makan melamin yang berisiko membahayakan kesehatan. “Ini bukan kewenangan kita karena izin bukan kita yang keluarkan. Kita akan berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan untuk menghentikan impor barang-barang ini dan dengan Departemen Perindustrian terkait alat yang diproduksi lokal,” katanya.

Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya BPOM Roland Hutapea menjelaskan, perangkat melamin tersebut dalam kondisi tertentu bisa melepaskan formalin karena tidak dibuat dengan proses dan teknologi yang baik. “Itu sudah ada standarnya, ada standar produksi perangkat berbahan melamin yang aman digunakan untuk tempat makanan, ‘food grade’ istilahnya,” katanya. Roland menambahkan, pihaknya berencana membahas penandaan keamanan perangkat makanan berbahan dasar melamin dengan pihak terkait untuk menjamin keamanan perangkat melamin yang beredar di pasaran. Husniah mengatakan, demi keamanan masyarakat bisa meminta informasi lebih lanjut mengenai produk melamin ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM melalui telepon ke nomor 021-426333/32199000 atau surat elektronik ke ulpk@pom.go.id dan ulpkbadanpom@yahoo.com. Referensi

Purbalingga tolak hypermarket. Siapa lagi yang sadar, segera menyusul …

Rupanya tak hanya Bupati Bantul Idham Samawi yang menolak kehadiran hipermarket dan mall di wilayahnya. Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Triyono Budi Sasongko, juga menyatakan menolak pembangunan hipermarket atau sejenisnya di lokasi bekas Pasar Kota Purbalingga (pasar lama) karena dianggap tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan. “Dengan melihat pengalaman di berbagai kabupaten, pasar yang digarap investor pada akhirnya akan memberatkan pedagang,” kata bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko saat pembukaan Pasar Segamas (Segitiga Emas) di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (1/6).

Bahkan dalam pembangunan Pasar Segamas, kata dia, pihaknya sengaja tidak melibatkan investor karena dikhawatirkan harga jual atau sewa kios akan memberatkan para pedagang yang berjualan di tempat tersebut. Pembangunan Pasar Segamas di atas lahan seluas 5 hektare dan luas bangunan 18.560 meter persegi tersebut menelan biaya sebesar Rp21,7 miliar yang sepenuhnya ditanggung APBD Kabupaten Purbalingga dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kata dia, dari dana yang dikeluarkan sebesar Rp21,7 miliar tersebut,yang kembali ke kas daerah sebagai biaya service charge hanya Rp7,9 miliar. Referensi

Ayo bangkitkan nasionalisme dan membela rakyat kecil secara nyata. Bupati/Walikota mana lagi yang mau seperti ini? Janganlah mengorbankan rakyat kecil, pedagang kecil dan bangsa sendiri untuk kepentingan asing! Jangan buat bangsa ini jadi kuli di negeri sendiri. Mari kita jadikan bangsa ini semakin cerdas, kuat, mampu bersaing dengan koridor nasionalisme. Jangan sampailah iming-iming setoran, uang balas jasa dan gula-gula materi menjadikan tangan mudah tanda tangan memberi perijinan kepada kaum predator, penghisap darah rakyat, menjerumuskan nasib rakyat …. dasar “hyper” ….

Oh, Indonesia tanah air beta ….

Salah kalau kekuatan udara nasional diartikan hanya berupa pesawat terbang

Kekuatan udara nasional cenderung diartikan hanya berupa pesawat terbang dan peralatan lain yang digunakan oleh Angkatan Udara, armada penerbangan sipil, industri, dan jasa kedirgantaraan serta penerbangan yang ada di TNI AD, AL, Polri belum kita pahami sebagai bagian dari kekuatan udara nasional Indonesia. Demikian juga dalam pemanfaatannya, pada umumnya hanya dikaitkan dengan kepentingan militer (perang) dan melupakan kegunaannya untuk kesejahteraan rakyat.

Hakekat kekuatan udara nasional (Indonesia Air Power) bagi bangsa Indonesia adalah seluruh kemampuan dan kekuatan bangsa untuk menggunakan wahana yang beroperasi di atau/melalui udara. Demikian penjelasan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio saat bertindak sebagai Keynote Speaker pada Jakarta International Aerospace Medicine Symposium (JIAMS) di Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa (Lakespra) dr. Saryanto, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Dengan demikian jelaslah bahwa kekuatan udara nasional tidak identik dengan hanya Angkatan Udara saja. Kalau kita berbicara kekuatan udara nasional di Indonesia tentu tidak terlepas dari kondisi geografi negara kita yang berbentuk kepulauan (Archipelago State). Dihadapkan dengan bentuk geografi dan luas wilayah Indonesia, maka faktor kecepatan yang dimiliki oleh kekuatan udara baik wahana gerak berawak (pesawat terbang), maupun wahana gerak tak berawak (peluru kendali), menjadikan pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan secara proporsional. Referensi