Tags

,

1. MODUS KORUPSI YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Pemberian perlakukan dan fasilitas khusus selama napi dalam tahanan.
Dengan membayar sejumlah uang, seorang napi dapat memperoleh perlakukan atau fasilitas yang berbeda dengan napi yang lain. Pada dasarnya napi ingin ditempatkan di penjara yang disukainya. Napi juga dapat meminta fasilitas khusus misalnya saja sel tersendiri yang terpisah dengan napi lain, mendapatkan makan dan minuman yang bergizi, peralatan elektronik, hiburan dan sebagainya. Jika disepakati bahkan ruangan sel juga dapat disulap menjadi kantor sementara dari napi yang notabene juga seorang pengusaha.

b. Pemberian izin keluar dari penjara.
Napi pada dasarnya memiliki hak keluar dari penjara, misalnya untuk berobat atau cuti mengunjungi keluarga. Namun prosedurnya harus ada izin yang diberikan oleh Kepala Lapas dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM. Namun hak-hak tersebut seringkali disimpangi. Mungkin kita masih ingat kasus tertangkapnya Ramadhan Rizal, terpidana korupsi dalam pesta narkoba di sebuah hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada 27 Agustus 2006, padahal seharusnya, mantan Panitera PT DKI itu menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Modusnya dengan beralasan sakit dia menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Kasus serupa dapat dilihat terhadap Corby, napi dalam kasus narkotika asal Australia yang diberitakan keluar dari LP Krobokan untuk jalan-jalan. Modus yang dipakai sangat klasik, yaitu beralasan sakit yang menurut dokter dikatakan depresi. Dengan alasan itu, Corby bisa menikmati fasilitas mewah rawat inap di RS Sanglah dengan biaya kamar Rp 1,2 juta per malam plus jalan-jalan.

c. Pemberian pengurangan hukuman (remisi).
Salah satu jalan cepat yang dapat digunakan oleh napi agar segera menghirup udara bebas adalah melalui pemberian remisi. Remisi merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Jika seorang napi berkelakukan baik selama dipenjara maka yang bersangkutan dapat diberikan remisi. Pemberiannya remisi sangat tergantung dari penilaian subyektif kalangan petugas atau kepala penjara. Hal menjadi sangat rentan disalahgunakan dan menjadi komoditas antara oknum petugas dengan napi yang berduit. Berkelakuan baik diterjemahkan sebagai ‘tindakan napi memperlakukan petugas dengan baik’ misalnya memberikan sejumlah uang atau barang. Akibatnya sering terjadi ketimpangan jumlah remisi antara satu napi dengan napi lainnya. Sekarang mungkin agak sulit modus ini dijalankan, karena ada “moratorium”, setidaknya selektiflah, untuk pemberian remisi.

d. Pungutan untuk tamu atau pengunjung.
Ketika ada keluarga atau tamu ingin mengunjungi napi di penjara ternyata ada pungutan ‘tidak resmi’ yang seolah-olah telah terstandarisasi. Untuk sekali kunjungan, tamu dikenakan biaya antara Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu. Petugas maupun napi binaan juga sering mengutip uang terutama bagi mereka yang diketahui telah menerima sejumlah uang dari sanak saudara mereka. Tamu juga dapat mengunjungi napi di kamar penjara dan tanpa terikat jam kunjungan, dengan membayar sejumlah uang suap yang lebih besar.

e. Pengunaan narapidana pengganti (stuntman) atau joki narapidana untuk menjalani hukuman.
Kalau negosiasi sejak penyidikan lancar, terdakwa tidak hanya absen dari sidang di pengadilan. Bahkan tempatnya di penjara jika dihukum juga bisa digantikan oleh orang lain atau stuntman. Tentu saja, sang stuntman telah mengubah identitas sehingga secara formal identitasnya sama dengan terdakwa. Napi yang asli cukup membayar bulanan dan menjamin kebutuhan stuntman selama dipenjara.

2. MODUS KORUPSI DINAS PENDIDIKAN

a. Menyalurkan Dana ke Sekolah Fiktif.
Indikasi pelanggaran dalam penyaluran dana, pihak penyalur tidak melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Ada sekolah fiktif tapi disalurkan bantuan, ada sekolah yang disalurkan melebihi jatah dari petunjuk pelaksanaan dan ada juga sekolah yang jatahnya dikurangi.

3. MODUS KORUPSI PENGADAAN BARANG

a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

4. MODUS KORUPSI PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DAN ASET NEGARA (TANAH)

a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

5. MODUS KORUPSI Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.

a. Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

6. MODUS KORUPSI pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo).

a. Pemotongan dana bantuan sosial
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

7. MODUS KORUPSI Bantuan fiktif

a. Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

8. MODUS KORUPSI Penyelewengan dana proyek

a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.

9. MODUS KORUPSI Proyek fiktif fisik.

a. Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

10. MODUS KORUPSI Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.

a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.

11. MODUS KORUPSI Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama)

a. Mark up nilai proyek
b. Pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor

12. MODUS KORUPSI Daftar Gaji atau honor fiktif

a. Pembuatan pekerjaan fiktif.

13. MODUS KORUPSI Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik.

a. Pemotongan dana pemeliharaan
b. Mark up dana pemeliharaan dan renovasi fisik

14. MODUS KORUPSI Pemotongan dana bantuan (inpres, banpres)

a. Pemotongan langsung atau tidak langsung oleh pegawai atau pejabat berwenang.

15. MODUS KORUPSI Proyek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fiktif (tidak ada proyek atau intensitas)

a. Tidak ada proyek atau intensitas yang tidak sesuai laporan. Misalnya kegiatan dua hari dilaporkan empat hari.

16. MODUS KORUPSI Manupulasi ganti rugi tanah dan bangunan

a. Pegawai atau pejabat pemerintah yang berwenang tidak memberikan harga ganti rugi secara wajar atau yang disediakan.

17. MODUS KORUPSI Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi

a. Manipulasi biaya penyewaan fasilitas pemerintah kepada pihak luar

18. MODUS KORUPSI Pembayaran fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri sipil, prajurit, tahanan dan lain-lain

a. Alokasi fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri Sipil, prajurit tahanan dalam catatan resmi seperti APBD.
b. Menggunakan kuitansi fiktif.

19. MODUS KORUPSI Pungli Perizinan; IMB, sertifikat SIUPP, besuk tahanan, ijin tinggal, ijin TKI, ijin frekuensi, impor ekspor, pendirian apotik, RS, klinik, Delivery Order pembelian sembilan bahan pokok agen dan distributor.

a. Memungut biaya tak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan.
b. mark up biaya pengurusan ijin.
c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin.

20. MODUS KORUPSI Pungli kependudukan dan Imigrasi

a. Memungut biaya tidak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan.
b. mark up biaya pengurusan ijin.
c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin.

21. MODUS KORUPSI Manipulasi Proyek Pengembangan Ekonomi Rakyat

a. Penyerahan dalam bentuk uang.

22. MODUS KORUPSI Korupsi waktu kerja

a. Meninggalkan pekerjaan
b. Melayani calo yang memberi uang tambahan
c. Menunda pelayanan umum

23. MODUS KORUPSI Pengusulan/Perencanaan Dana Pembangunan oleh Pihak ketiga.

a. Suatu proyek yang rencananya akan dialokasikan, tidak diusulkan oleh Kementerian tertentu, melainkan oleh oknum dari luar. Kalau APBN/APBNP, harusnya usulan dari Kementerian. Aneh kalau orang Kementerian tidak mengusulkan dan ada usulan dari luar. Modus ini mirip dengan kasus korupsi dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Timur Indonesia. Dalam kasus tersebut, KPK menangkap anggota DPRyang terbukti menerima uang kesepakatan senilai Rp3 miliar. Waktu itu anggota DPR ditangkap yang juga bicara fee proyek. Dia dapat fee dari perusahaan yang akan memenangkan proyek di Timur Indonesia.

24. MODUS KORUPSI Daerah/Pejabat Daerah

a. DPRD
* Memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan
* Menyalurkan Dana APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif
* Memanipulasi perjalanan dinas
* Menerima gratifikasi
* Menerima Suap.

b. Pejabat Daerah
* Pengadaan Barang dana Jasa Pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang.
* Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan & tanpa prosedur
* Penyimpangan prosedur pengajuan & pencairan dana kas daerah
* Manipulasi sisa APBD
* Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan/konsensi hutan
* Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah
* Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya
* Menggunakan APBD untuk keperluan Keluarganya dan koleganya
* Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak;
* Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga
* Penerimaan Fee Bank
* Penggelembungan dana program
* Program fiktif
* Investasi dana daerah ke lembaga keuangan yang tak pruden

25. MODUS KORUPSI REKENING GENDUT PEGAWAI NEGERI

a. Pengumpulan dana di akhir tahun anggaran. Praktik ini banyak dilakukan bendaharawan. Di akhir tahun banyak praktik di kalangan bendaharawan memindahkan uang ke rekening pribadi.

b. Pemindahan uang negara dilakukan dengan menumpang pada sistem pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Misalnya, untuk tahun anggaran 2011, pada 18 Desember masih ada proyek yang berjalan dan proyek baru ada lagi Februari 2012. Lalu dari pertengahan Desember sampai Februari bagaimana? Mereka ambil jalan pintas menyiasati sistem dengan cara memindahkan ke rekening pribadi. Uang negara dipindahkan ke rekening pribadi itu salahnya double-double. Dari uang negara ke pribadi itu korupsi. Kedua, bunganya ke mana. Ketiga, kalau dia meninggal kena hukum perdata menjadi warisan.

26. MODUS KORUPSI MODEL KARTU KREDIT DIBAYAR PIHAK KETIGA

a. Modus seperti yang lalu, pakai rekening pihak ketiga, pakai kendaraan-kendaraan, perusahaan fiktif, pakai nama temannya/pihak ketiga.

b. Seseorang pakai kartu kredit atas nama seorang pejabat tapi yang bayar itu atas nama pihak ketiga.

/Bersambung ……..

"Banyak tampil di media, seolah-olah bukan koruptor"


———> WARNING <———- :
* Diolah dari berbagai sumber.
** Materi ini bukan pelajaran untuk melakukan korupsi, namun merupakan pelajaran untuk mengantisipasi kemungkinan ada yang akan korupsi dengan modus seperti diuraikan di atas.
*** Jika anda menemukan modus yang lain pada jabatan/instansi lain silakan dikirimkan kesini melalui penulisan di comment untuk ditambahkan sebagai pengayaan/referensi.

Advertisements