Tags

Banyak tokoh/pejabat kalau diberikan masukan/kritik/protes oleh pihak lain terkait dengan kebijakan/penyimpangannya dalam menjalankan organisasi/institusinya, seringkali menanggapi dengan cara melawan menggunakan pendekatan institusional. Sekarang pun, melawan dengan cara ini sudah dianggap tidak cukup, lalu digunakanlah dengan pendekatan subjektif. Media massa sering diakali dengan canggihnya dalam proses perlawanan ini. Yang lebih dahsyat, perang opini terus dikibarkan, dengan adu kuat pengaruh terhadap institusi media yang ada.

Jaman sekarang, banyak tokoh/pejabat pintar bermain kata untuk pembenaran perilakunya, sekaligus menghardik siapapun yang mengkritik/memprotes ataupun memberi masukan kepada bersangkutan yang dirasa tidak menyenangkan. Misal, saat disampaikan kebijakan yang diambilnya tidak populer, tidak pro poor, atau cenderung berbau korup, hanya menyenangkan atasan, orang tersebut akan memainkan kata-kata “Halah, pernyataan itu biasa, diucapkan oleh orang yang belum punya kesempatan menjabat. Coba kalau nanti sudah dapat jabatan, paling-paling dia sama saja, bahkan mungkin lebih korup, lebih jahat. Bisa apa?”. Kalimat lain yang kerapkali dimunculkan sebagai reaksi terhadap para penggugat/pengkritik ialah “Ah, biasa itu, untuk menaikkan daya tawar. Nanti kalau sudah ditutup rupiah, bahkan dollar, pasti dia juga diam”.

Nha, begitulah fenomena yang sempat saya rekam dari beberapa suara tokoh/pejabat soal reaksi kalau mendapatkan kritikan/cercaan dari rakyat/tokoh lain/pengamat/LSM, yang boleh jadi masukan dari mereka sebenarnya mempunyai kadar kebenaran tinggi. Namun reaksinya diarahkan ke personalisasi, bukan ke masalah yang disampaikan. Inilah kenyataan.

Kenyataan tersebut di atas, sejatinya mudah difahami, karena para tokoh/pejabat tersebut terlalu mudah menggunakan peribahasa yang menguntungkan dirinya sendiri, yaitu MENGUKUR ORANG LAIN DENGAN BAJU SENDIRI. Nha, inilah yang dijadikan pijakan mereka. Anggapannya semua orang seperti dirinya sendiri, kalau mempunyai kekuasaan dipastikan juga menyalahgunakan kekuasaannya, memanfaatkan kekuasaaannya. Aji mumpung. Janji-janji maupun omongan sebelum berkuasa tidak ada nilainya, tidak mungkin dipatuhi. Pokoknya, pikiran dan tindakan orang lain diyakini oleh orang semacam ini sama saja dengan yang dia lakukan. Wah, keterlaluan sekali dan hancur-hancuran mental pejabat/tokoh semacam ini.

Secara pribadi, saya melihat tidak semua orang, tidak semua tokoh, dan tidak semua aktivis, yang sedang tidak menjabat seperti itu adanya. Masih banyak orang Indonesia yang sehat mental dan kepribadiannya. Tokoh yang pro rakyat juga masih banyak. Sayang, umumnya mereka kalah dan terkebiri oleh tokoh/pejabat yang sableng dengan pendekatan materialisme mampu meraih kepemimpinan, dan opini sesat menganggap semua (calon) tokoh sama saja buruknya perilakunya dengan tokoh/pejabat hitam semacam ini, sehingga dijadikan pembenaran adagiumnya kalaupun dia diganti belum tentu segalanya menjadi lebih baik, bahkan lebih buruk. Lalu, ujung-ujungnya, ya sudah teruskan kekuasaaan yang dia pegang, meski pemerolehannya dengan cara menyimpang, dan menjalankan (amanah) jabatannya semaunya saja.

Trust, ini kata yang indah. Kalau ada kepercayaan kepada adanya kebaikan semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau yang ada kepercayaan pada semuanya tidak ada yang baik, ya begini terus adanya. Maka, dari warganegara Indonesia yang masih waras tentu harus mampu memupuk saling Trust diantara orang-orang Indonesia yang diindikasikan masih memiliki kebaikan (dan mengusung) kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk ditampilkan menjadi pemimpin yang membawa kebaikan secara signifikan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya janji-janji dengan pengembangan opini sesat yang sesungguhnya hanya untuk melanggengkan kekuasaanya.

Apa yang bisa kita petik dari tulisan ini? Janganlah mengukur orang lain dengan baju sendiri. Bercerminlah. Di dunia ini sungguh imposible bahwa dalam suatu kelompok/komunitas baik semua, atau buruk semua. Pasti ada yang berbeda, hanya jumlahnya yang berbeda proporsionalitasnya. Mari kembangkan Trust diantara WNI yang masih waras, yang masih dan mau hidup bermasyarakat, berbangsa serta bernegara berlandaskan konstitusi/aturan hukum yang berlaku, serta ingin dan selalu berharap menatap/meraih masa depan Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Advertisements