Tags

Menarik juga berbincang-bincang tentang jumlah/prosentase kehadiran di ruang perkuliahan. Setiap perguruan tinggi umumnya punya kebijakan mandiri tentang hal ini. Meski kebijakannya bervariasi, hampir semua perguruan tinggi mempunyai standar/batas tingkat kehadiran dalam perkuliahan. Ada yang 70%, 75%, ataupun 80%. Umumnya tak jauh dari angka-angka tersebut di atas. Bagi pihak terkait (terutama mahasiswa) apabila tidak memenuhi syarat pencapaian tingkat kehadiran lazimnya dikenai sanksi, bisa berupa aturan tidak boleh ikut UTS, maupun UAS. Saya ingin sedikit mengulas tentang hal ini lebih mendalam dari sudut pandang pihak-pihak terkait.

1. PANDANGAN MAHASISWA. Aturan tingkat kehadiran seringkali dipandang sebagai BEBAN/KEWAJIBAN, karena takut tidak bisa memenuhi ketentuan dengan berbagai alasan, entah banyaknya kegiatan ekstra kurikuler (aktivis kampus), atau adanya hal-hal mendesak/kritis yang tidak memungkinkan hadir di perkuliahan, sehingga mengurangi kesempatan pencapaian standar kehadiran. Sebagian mahasiswa yang tidak happy dengan aturan ini, seringkali menggunakan alasan ini. Padahal, kalau menggunakan cara berfikir normal, mestinya aturan ini wajar saja adanya, tidak perlu dipermasalahkan, justru kegiatan kuliah dan kehadiran mahasiswa mestinya dianggap sebagai HAK (untuk hadir di perkuliahan), wong para mahasiswa yang membayar kuliah, maka mereka berhak untuk hadir. Sehingga para mahasiswa seharusnya berlomba-lomba untuk ingin hadir karena menggunakan HAKnya sebagai orang yang telah membayar biaya perkuliahan, dan tak perlu mempermasalahkan aturan ini. Kalaupun ada rasa takut tidak bisa memenuhi pencapaian standar yang ditentukan, karena alasan rasional/faktual, misalnya ikut kegiatan legal kampus semacam PIMNAS atau Olimpiade atau lainnya, hal itu tidak akan menjadi masalah karena institusi sudah memberi jalan dengan aturan perijinan. Termasuk, jika mahasiswa mengalami musibah, dirinya sendiri atau keluarganya, institusi juga memahami hal itu dengan aturan perijinan.

2. PANDANGAN DOSEN. Umumnya para dosen sepakat dengan batasan tingkat kehadiran dalam perkuliahan. Sayang prakteknya tidak teraplikasikan dengan baik dalam proses perkuliahan. Kontrak perkuliahan sering ditampilkan di awal perkuliahan, tapi lebih ditujukan ke mahasiswanya. Padahal namanya kontrak, mestinya mengikat pihak-pihak yang berkontrak, ya mahasiswanya ya dosennya, bahkan institusi perguruan tingginya juga. Artinya dosen juga harus dikenai ketentuan standar minimum kehadiran di ruang kuliah, dengan segala konsekuensinya kalau tidak bisa memenuhi aturan ini. Misalkan, minimum kehadiran bagi Dosen adalah 75%. Jadi, kalau dalam satu semester ketentuan jumlah perkuliahan total 14 pertemuan, maka WAJIB bagi Dosen masuk ke ruang kuliah minimum 11 kali. Sehingga terlihat fair karena ketentuan batas kehadiran di perkuliahan mengikat semuanya, mahasiswa dan dosen. Bagi seorang dosen mudah sekali mengatur hal ini, kalaupun pada suatu saat ada halangan dan tidak bisa hadir di ruang kuliah, bisa memberikan kuliah pengganti pada waktu lain. Biasanya hari Jumat atau Sabtu. Saya masih bisa menemui dosen yang lebih sering “berkarya” di Jakarta, juga memegang mata kuliah di perti Jogjakarta, memberikan perkuliahan marathon pada hari Sabtu. Ya, itu konsekuensi, tidak perlu dipermasalahkan.

3. PANDANGAN INSTITUSI. Bagi institusi perguruan tinggi ketertiban berjalannya standar jumlah kehadiran perkuliahan sangat penting, karena bisa digunakan sebagai tolok ukur awal pencapaian materi perkuliahan, meskipun agak sulit, karena materi kuliah, presensi dan penulisan administratif perkuliahan bisa merupakan dua hal yang tidak relasional. Meski seharusnya sangat berrelasi. Setidaknya ada cara untuk melakukan kontrol proses perkuliahan untuk memenuhi persyaratan/tuntutan standar perkuliahan tingkat nasional/internasional. Bagi institusi yang perlu dimatangkan adalah kontrol tingkat kehadiran ini apakah hanya berhenti secara manual dengan tandatangan di cetakan presensi, atau dilanjutkan ke dalam sistem yang sekarang terkait otomatisasi berbasis teknologi informasi dengan penginputan ke sistem perkuliahan, yaitu secara sistematis dikaitkan dengan daftar peserta ujian, misalnya. Inilah yang harus disempurnakan, sehingga peran manusia untuk boleh/tidaknya mahasiswa ikut ujian terkait dengan tingkat kehadiran makin minimum. Memang terasa kejam/tidak manusiawi kalau ternyata cukup banyak mahasiswa yang kena vonis dari aturan ini tidak boleh ikut UTS/UAS, namun suatu aturan memang harus dicoba (terus menerus) dijalankan, termasuk disosialisasikan, secara konsisten dan konsekwen kalau institusi tersebut ingin melahirkan manusia-manusia unggul dan siap berkompetisi, sekaligus mau dikontrol akuntabilitas kepribadiannya, selain kemampuan akademisnya.

Advertisements