Tags

, , , ,

Anda sudah baca berita Jatah Premium Mobil Pribadi di Atas Tahun 2005 Akan Dibatasi ?

Apakah inti beritanya? Pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi yang diproduksi di atas tahun 2005. Jika diterapkan mulai September,  pembatasan ini ditargetkan bisa menghemat subsidi dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 2,3 triliun. Opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi produksi di atas tahun 2005 tersebut diambil karena pemilik mobil dengan kriteria itu masuk dalam kategori golongan masyarakat mampu sehingga subsidi BBM bersubsidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Pemerintah akan tetap melindungi kelompok masyarakat kurang mampu, di mana motor dan kendaraan umum akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi.

Jika konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan mulai September 2010, maka penghematan subsidi BBM dalam APBN 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 2,3  triliun hingga akhir tahun. Namun, opsi-opsi tersebut masih belum diputuskan karena masih akan dibahas secara mendalam secara interdepth. Rencana setelah itu, ketiga opsi yang dimiliki pemerintah akan dibahas dengan DPR. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut memang harus dilakukan. Pasalnya, hingga kini, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah melonjak rata-rata 6 sampai 9 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2010.

Kenapa sih repot banget ngurus subsidi BBM? Apakah ada opsi jitu, smart, simple, dan efektif menghilangkan subsidi BBM? Ada, mestinya ada. Bagaimana? Ikuti terus tulisan ini yang merupakan gagasan saya.

Yang pertama ditarget dalam opsi ini adalah kendaraan bermotor apapun, mobil dan motor juga. Karena data menunjukkan konsumen BBM paling banyak adalah makhluk jenis ini. Yang kedua, dalam menarget kendaraan bermotor tidak perlu pembedaan jenis, ukuran, fungsi dan pemilik  kendaraan. Harus acak dan semua kendaraan memiliki kemungkinan terkena opsi ini secara evolutif. Langkah ini dengan menentukan bahwa mulai tanggal tertentu (misalnya 1 September 2010) dan seterusnya setiap kendaraan yang memperbaharui nomor kendaraan (STNK) lima tahunan diberikan bentuk plat nomer baru yang memuat tanda tertentu, misalnya T dilingkari, yang cukup jelas dilihat, yang tentunya berbeda dengan plat nomor yang ada selama ini.

Perubahan ini mudah sekali, karena hanya menyiapkan master plat nomer baru di Polda-polda. Biayanya juga relatif murah, dibandingkan dengan implementasi opsi lainnya yang untuk infrastrukturnya saja butuh biaya besar. Oh? Penggantian plat nomer ini diberlakukan secara nasional, serentak di seluruh Indonesia. Nah, untuk kendaraan yang mempunyai plat nomer baru ini tidak berhak membeli BBM bersubsidi, harus membeli BBM harga pasar. Sedangkan kendaraan yang masih berplat nomer lama (sambil menunggu jatuhnya waktu pergantian STNK) biarkan saja mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan ini secara evolutif akan mengurangi jumlah kendaraan yang minum BBM bersubsidi, setidaknya dalam 5 tahun ke depan kebijakan subsidi BBM bisa hilang dengan sendirinya. Bagaimana dengan kendaraan baru? Oh, harus diwajibkan dan dipastikan setiap kendaraan baru yang lahir harus langsung berplat baru dan BBM yang diminum harus BBM harga pasar.

Gampang khan? Evolutif dan efektif ini opsi. Ngurus begini saja kok repot. Apa pendapat anda? Mari berdiskusi.

Advertisements