Tags

Ada Partai Politik (Parpol) yang mengusulkan anggaran pembangunan daerah dan bersikukuh meminta jatah dana aspirasi Rp 15 miliar per dapil dengan alasan pemerintah dinilai gagal membangun daerah tertinggal.
Bunga-bunga (imajinasi) anggota DPR : Dengan anggaran Rp 15 miliar itu, rakyat yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugas dengan baik ; DPR tidak menyentuh dengan tender yang jelas. Tidak akan ada calo-calo, tidak ada ongkos-ongkos, mekanismenya diserahkan kembali ke daerah ;  anggaran Rp 15 miliar per dapil bermanfaat untuk kepentingan rakyat ; DPR hanya bertugas menyampaikan program daerah untuk direalisasikan melalui APBN ; Terutama untuk daerah pelosok yang tak terjangkau aparat pemerintah ; dana ini sangat bermanfaat untuk membangun daerah tertinggal ; Dana ini bisa digunakan untuk membangun jalan, rumah atau jembatan ; …..
Pandangan saya (sebagai WNI Nomor 1) : MENOLAK DENGAN KERAS USULAN INI!
Alasannya apa?
1. Tindakan ini hanya akal-akalan untuk menguras uang negara. Ini jelas-jelas merupakan perampokan uang negara dengan cara yang (seolah-olah) legal.
2. Permintaan uang ini hanya sebagai langkah agar mereka bisa terpilih kembali. Seolah-olah mereka Robin Hood. Pola bagi-bagi uang harus dihindari.
3. Ini menjuungkirkan kewenangan dan pembagian kerja antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Legislatif itu hanya punya 3 tugas, Legislasi, Budget dan Kontrol. Untuk pengajuan usulan semacam ini adalah tentu masuk ranah eksekutif. Kalaupun program dari daerah tertinggal/terpencil, tetap bisa diusulkan lewat jalur eksekutif di daerah, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi. Legislatif nggak usah ngarang-ngarang ikut meng-arrange program di daerah, cukup eksekutif. Nanti kesannya seperti kurang kerjaan dan rakus sekali.
4. Pasti usulan ini dalam konteks “tawar menawar politik” kelas tinggi, sekaligus kelas pedagang sapi! Memalukan, sepertinya rakyat Indonesia dianggap bodoh semua, nggak mengerti hal ini. Sudahlah kembali ke tugas masing-masing.
5. Kalau mau merealisasikan usulan seperti ini, mestinya parpol ini rebut hati rakyat dulu lewat Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia, baru masukkan dalam APBN program-program beginian lewat jalur Eksekutif yang (katanya) untuk membantu rakyat/daerah. Janganlah bertindak demikian selagi tidak memegang kendali eksekutif, membuat program untuk rakyat dari jalur legislatif, aneh, nggak punya kuasa eksekutif, tapi mau memaksakan.
6. Usulan semacam ini, potensi melanggar konstitusi dan undang-undang. Dan cenderung meningkatkan KKN, terutama adanya link semacam ini yang melibatkan anggota DPR dengan pejabat daerah.
7. Mosi tidak percaya (100%) atas usulan ini.
Himbauan saya kepada rakyat yang masih punya pikiran waras : Perhatikan dengan seksama anggota legislatif/parpol mana yang getol mengusulkan hal ini, catat di otak dan hati anda, putuskan dengan mantap jangan beri simpati kepada anggota legislatif/parpol tersebut, sekaligus berikan vonis pada Pemilu yang akan datang untuk tidak memilih mereka!
Anda punya tanggapan?
Advertisements