Tags

Pembahasan revisi UU Pemilu masih lama, wacana penyederhanaan partai politik sudah ramai dibicarakan. Untuk membatasi tumbuhnya parpol yang hanya meramaikan pemilu dan tidak punya kualitas sumberdaya memadai, bahkan tidak punya jenis/warna ideologi yang jelas kita perlu mengusulkan (bahkan mendorong keras) agar Parliamentary Treshold (PT) dinaikkan minimal 10 persen.

Alasan peningkatan PT dalam revisi UU Pemilu adalah agar parpol yang ikut berkompetisi semakin selektif sehingga publik bisa memilih secara jernih dan tidak terjebak warna politik kepalsuan. Selain itu, agar suasana kompetisi parpol lebih normal sehingga suara rakyat tidak terbuang karena parpol tidak terlalu banyak. Kemudian, memudahkan sistem pemilu agar lebih normal.

Untuk kita diketahui, jika wacana pembatasan PT ini disepakati 10 persen, maka hanya akan ada sedikit partai yang bisa menempatkan kadernya duduk DPR. Dengan batasan PT 5 persen saja, apabila mengacu pada hasil Pemilu 2009 lalu, maka hanya 6 partai yang lolos, yaitu PD, Golkar, PDIP, PKS, PAN dan PPP. Sementara PKB yang hanya 4,9 persen bakal tidak bisa menempatkan kadernya di DPR.

Jadi peningkatan PT yang mencapai 10 persen harus didorong oleh semua pihak yang waras demokrasinya, seluruh rakyat Indonesia, termasuk partai-partai besar dengan tujuan efisiensi dan penyederhanaan partai. Hanya orang bodoh saja (juga tentunya anggota/tokoh parpol yang keblinger saja) yang menggap pembatasan ini akan mematikan demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Bukan tujuan, hanya sekadar cara. Tujuan pilihan politik (entah demokrasi, liberal, atau apapun namanya) ya tentu sesuai dan mengarah ke Pembukaan UUD 1945, Mencerdaskan, Mensejahterakan, Melindungi/Mengamankan rakyat Indonesia, ikut Perdamaian dunia.

Kalau ada yang menolak pemikiran ini, pasti yang bersangkutan punya orientasi mata duitan atau memang ingin merusak sistem dan jagad politik Indonesia. Mau alasan apa? Mau mendasarkan pada semangat dan amanat UUD soal kebebasan berserikat dan berkumpul? Menolak dengan dalih pemberangusan atas nama efisiensi demokrasi melalui peraturan?. Kita tahu keberadaan parpol di Indonesia itu mewakili kelompok yang beragam, karena pluralisme dalam konteks berparpol ini memang eksistensinya harus dijaga di Indonesia, tapi coba tengok warna parpol, ideologi parpol, perilaku parpol …. ada berapa kelompok sih, kalau memang kita bisa kelompokkan hal ini. Ideologi parpol-parpol di Indonesia paling banter cuma 5 kalau kita mau kelompokkan. Yang lainnya itu sekadar varian-varian saja, dan tempelan warna-warna ideologinya tidak berbeda signifikan. Terus mau warna apalagi dalam berpolitik? Apalagi kalau pelaksanaan Pemilu, banyak parpol bikin boros anggaran negara saja.

Jadi, UU Pemilu yang akan datang harus kita dorong untuk membatasi juumlah parpol yang beredar di Indonesia, dengan batas PT sebesar 10 persen. Harus kita dorong dan kita usahakan secara serius. Bila perlu, untuk tingkat nasional (DPR) kita usulkan batas PT 10%, sedangkan untuk tingkat daerah (DPRD I & II) bisa saja dipatok batas PT 5 persen. Biar selaras antara nasional dan daerah.

Ada yang tidak setuju?

Advertisements