Tags

Masih adakah ekspor pasir ke Singapura?

Masih ingat kejadian beberapa waktu lalu, ketegangan antara Indonesia dan Singapura, berkaitan dengan isu sensitif, yaitu kedaulatan negara. Pemerintah Indonesia tidak mau lagi tertipu negara tetangga terakait situasi dan kondisi pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara asing.

Fakta menunjukkan, akibat penambangan pasir besar-besaran, negara Indonesia berpotensi kehilangan pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negeri jiran. Konvensi Hukum Laut PBB menyatakan, batas laut antar dua negara diukur dari garis pantai asli. Sehingga difahami, meskipun wilayah Singapura bertambah menjorok ke arah perairan Indonesia, batas maritim Indonesia sejatinya tidak berkurang. Nah, namanya saja Konvensi, bisa berubah sesuai perkembangan jaman. Kalau suatu saat terjadi perubahan, dengan mendasarkan pada garis pantai faktual, siapa yang bisa menjamin teritorial negara kita tidak terpengaruh?

Sebagai contoh, Pulau Nipa yang terdapat di Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Riau. Pulau kecil tak  berpenghuni yang berbatasan dengan Singapura, 80 persen merupakan batuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Luas dataran lonjong ini sekitar 60 hektar, di sekitar pulau ini dijadikan penambangan pasir. Akibatnya, terjadi abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau di tengah pelayaran lalu lintas internasional yang frekuensinya tinggi. Jadi ancaman nyatanya bukan hanya masalah perbatasan teritorial, tapi juga proses “seleksi alam” terhadap pulau-pulau terluar.

Simpan saja konvensi PBB yang dilansir tahun 1982 itu, perhatikan data perkembangan wilayah Singapura. Pada tahun 1966 luas wilayah Singapura 581,5 kilometer persegi, 40 tahun kemudian luasnya bertambah menjadi 699 kilometer persegi. Total, ada penambahan luas wilayah 117,5 kilometer persegi. Padahal, ambisi Singapura tahun 2010 luas wilayahnya bertambah 31 persen atau menjadi 774 kilometer persegi. Guna menambah daratan tersebut, material berupa pasir darat dan pasir laut tentunya harus ada dan didatangkan. Dari mana bahan-bahan tersebut didapat? Tidak lain dan tidak bukan dari Indonesia. Baik itu dari hasil mencuri lewat kapal penyedot pasir yang berjalan hilir mudik, seperti kapal patroli biasa, atau ekspor legal maupun ilegal pasir laut.

Semenjak Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor pasir, Singapura jelas meradang. Penghentian ekspor pasir laut, selain menghentikan proyek besar yang sudah terencana jauh-jauh hari, juga akan membuat harga proyek semakin melangit. Memang, pasir bisa saja diimpor dari negara lainnya, seperti Vietnam, Kambodja dan Tiongkok. Tetapi, patut diduga, Indonesia masih menjadi pengekspor pasir terbesar untuk Singapura.

Di Singapura, ada delapan pulau kecil yang direklamasi, yang setelah digabungkan menjadi Pulau Jurong. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, untuk menciptakan Pulau Jurong saja diperlukan sedikitnya 300 juta meter kubik pasir laut. Jumlah pasir sebanyak itu cukup untuk menciptakan wilayah baru seluas lebih kurang 16 kilometer persegi. Sekadar gambaran, untuk menciptakan wilayah baru seluas 15,3 kilometer persegi pada tahun 1975, Singapura memerlukan 244 juta meter kubik pasir laut.

Indonesia telah melakukan penghentian ekspor pasir laut ke Singapura yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil yang dikeluarkan akhir Januari 2007.

Hal ini penting, dan tentu sangat strategis, karena fakta menunjukkan, hilangnya pasir laut telah berpotensi menghapus sejumlah pulau kecil Indonesia dari peta. Tidak heran kalau kita harus tetap waspada dan selalu mengingatkan institusi terkait, ekspor pasir dari pulau-pula terluar secara legal ataupun ilegal untuk Singapura bisa menggeser garis perbatasan laut.

Kita juga harus protes kepada pemerintah Singapura terkait pengamanan perbatasan laut kedua negara, jika tidak sigap dapat menjadi pintu masuk penyelundupan pasir dari Indonesia. Untuk itu harus diperoleh data yang akurat dan up to date mengenai seberapa besar penyelundupan dan reklamasi wilayah Singapura mempengaruhi potensi pertahanan dan keamanan Indonesia.

Salah satu langkah yang harus ditempuh ialah peningkatan pengamanan yang dilakukan aparat TNI-AL di sekitar perbatasan wilayah Singapura-Indonesia. Pemerintah mengindikasikan, akibat garis perbatasan wilayah yang belum jelas ini menyebabkan maraknya penyelundupan pasir darat serta pemerintah Singapura melakukan reklamasi pantainya yang dianggap mengancam teritorial Indonesia.

Pada sisi lain, memang harus difahami bahwa warganegara Indonesia yang terlibat dalam perdagangan (ekspor) pasir ilegal ke Singapura kemungkinan hanya karena desakan kondisi ekonomi semata-mata, bukan kesengajaan untuk turut berperan menggeser batas-batas wilayah negaranya sendiri. Hal ini tentu menjadi acuan bagi instansi terkait senantiasa berupaya membangkitkan rasa nasionalisme warganegara Indonesia di wilayah-wilayah penambangan pasir untuk ekspor (ilegal) itu dengan memunculkan kesadaran teritorial yang kuat, dengan pendekatan yang tepat, semisal dengan peningkatan kesejahteraan.

Akhirnya, Singapura impor pasir dari Kamboja

Berdasarkan Yahoo setelah beberapa negara Asia Tenggara lain—termasuk Malaysia, Indonesia, dan Vietnam—melarang ekspor pasir, Singapura kelimpungan. Negara manakah yang didekati Singapura? Kamboja! Negara ini mengekspor pasir yang menyebabkan kerusakan lingkungan demi reklamasi di Singapura. Ekspor tetap berlangsung walau sudah ada larangan pemerintah. Keuntungan besar diraih jutawan eksportir yang dekat dengan Perdana Menteri Hun Sen. Demikian menurut sebuah organisasi pengawas lingkungan, Selasa (11/5) di Phnom Penh. Kamboja, negara yang miskin, telah menjadi sumber baru pasir yang digunakan untuk proyek-proyek perluasan wilayah Singapura.

Singapura kini telah meningkatkan luas daratan 20 persen dalam beberapa dekade terakhir dengan menciptakan kawasan tepi laut yang baru dan mahal.

Kelompok pengawas lingkungan Global Witness yang berpusat di London mengkritik Singapura atas praktik itu. Kelompok ini mengatakan, negara kota pulau yang kaya itu pada saat bersamaan memperlihatkan diri sebagai pemimpin regional dalam hal isu lingkungan. ”Kegagalan Singapura mengurangi biaya sosial dan lingkungan akibat pengerukan pasir merupakan kemunafikan dalam skala besar,” kata Global Witness.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tahun lalu mengumumkan sebuah larangan menyeluruh atas ekspor pasir. Larangan terjadi setelah muncul berbagai protes. Namun, penyidikan Global Witness mengatakan, Kamboja terus memasok Singapura dengan puluhan ribu ton pasir yang dikeruk dari sungai-sungai dan muara-muara sungai sepanjang garis pantai yang ringkih. Ekspor dari salah satu provinsi di Kamboja saja diperkirakan bernilai 248 juta dollar AS per tahun. Undang-undang Kamboja mengenai pasir sebenarnya telah melarang pasir sungai untuk diekspor. Akan tetapi, Global Witness menemukan bahwa baik pasir laut maupun pasir sungai telah diekspor, justru sejak undang-undang itu diberlakukan.

Kementerian Pembangunan Nasional Singapura mengatakan, impor pasir dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, yang berdasarkan hukum ”tidak melanggar peraturan lingkungan atau undang-undang di negara-negara sumber pasir.” Kata-kata inilah yang menjebak negara tetangga dan menunjukkan arogansi Singapura, terutama dikaitkan dengan kemampuan finansial negaranya. Siapa bilang tidak melanggar? Wong sudah ada ketentuan hukum di tiap negara, yang tidak boleh ekspor pasir, apalagi dikaitkan dengan garis pantai yang sangat mungkin bergeser.

Perdagangan pasir Kamboja itu, kata Global Witness, dimonopoli oleh dua Senator Kamboja, Mong Reththy dan Ly Yong Phat. Keduanya mempunyai hubungan dekat dengan Hun Sen, dan tidak ada bukti hasil ekspor itu masuk ke kas negara. ”Global Witness juga telah melihat surat izin pengerukan dan ekspor pasir Kamboja dibubuhi stempel dan tanda tangan seorang pejabat Kedubes Singapura di Kamboja,” kata laporan yang bertajuk ”Shifting Sands” itu. Global Witness dalam satu dekade terakhir telah menerbitkan beberapa laporan mengenai apa yang disebutnya sebagai elite Kamboja telah mencuri sumber daya alam negara itu melalui praktik korupsi dan persekongkolan. Laporan paling akhir Global Witness mengatakan, pengerukan pasir Kamboja memberikan ancaman besar pada lingkungan pesisirnya. Pengerukan, menurut laporan tersebut, telah meningkat sejak tahun lalu.

Selama ini, Singapura telah mereklamasi delapan pulau kecilnya yaitu Pulau Seraya, Merbabu, Merlimau, Ayer, Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut dan Pulau Meskol sehingga menjadi Pulau Jurong. Pengurugan (penimbunan) pulau tersebut menggunakan pasir-pasir dari Indonesia sehingga menambah luas daratan Singapura, menyebabkan Pulau Jorong kini telah maju semakin dekat ke Indonesia.

Menurut hukum laut internasional, batas laut diukur 12 mil dari titik terluar dari teritorial negara. Terakhir Singapura mereklamasi pantainya yang membuat daratan di negeri itu menjorok 12 kilometer dari batas aslinya dan nyaris bersinggungan dengan teritorial Indonesia.

Soal ekspor pasir (sekarang pasti merupakan usaha ilegal), tetaplah waspada terhadap tabiat negara tetangga ini, apalagi kalau Kambodja juga memberhentikan ekspornya. Darimana lagi mereka dapat pasir untuk pembangunan negaranya, kalau nggak mencari dari jalan ilegal?

Advertisements