Tags

Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mulai berlaku besok, 1 Mei 2010, akan menjadi suatu proses belajar bagi kita semua, baik bagi badan publik maupun masayarat, dalam pelayanan informasi. Badan-badan publik sudah efektif memberlakukan UU KIP ini secara nasional. Para kepala daerah, terutama, provinsi, harus segera membentuk komisi informasi provinsi. Karena pada saat undang-undang ini berlaku, baru 2 provinsi yang sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi, pertama adalah Jawa Tengah dan kedua Jawa Timur. Terdapat 6 provinsi lain yang masih dalam proses seleksi, sedangkan sisanya belum membentuk sama sekali.

Sejak UU ini diberlakukan, maka sengketa informasi akan ditangani oleh Komisi Informasi. Jika belum ada komisi ini di provinsi, maka seluruh sengketa informasi yang ada di daerah akan ditangani oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam satu tahun pertama ini, Komisi Informasi Pusat akan mengutamakan proses mediasi dalam proses penyelesaian sengketa, mengingat undag-undang ini baru dan masih banyak pihak yang harus belajar, baik penyelenggara negara sendiri maupun masyarakat. Dalam 4 bulan ke depan KIP akan me-review pelaksanaan peraturan Komisi Informasi mengenai standar pelayanan informasi yang sudah dirilis 19 April 2010 lalu ke badan publik. Komisi Informasi akan memantau pelaksanaan peratuiran tersebut di semua badan publik.

UU ini diprediksi akan menimbulkan kontroversi. Dalam pasal 17 UU tersebut, ada 10 poin yang dijelaskan, di antaranya selama proses hukum sedang berjalan, masyarakat tidak diperkenankan untuk mendapatkan informasi soal penanganan perkara kasus-kasus yang belum disidangkan. Padahal yang paling sering terjadi, informasi berkaitan proses penegakan hukum. Selama proses hukum berjalan, penanganan perkara tersebut tak bisa diakses. Kalau di pengadilan? Mestinya bisa, karena terbuka untuk umum.

Beberapa poin lain, hal-hal yang tidak bisa diakses oleh publik adalah terkait soal informasi peralatan tempur, pasukan TNI, informasi berkaitan dengan intelijen, informasi yang bisa mengganggu kepentingan nasional, misalnya informasi soal pembelian valuta asing, informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Jika itu dibocorkan bisa mengganggu negara. Selain itu, beberapa informasi yang tidak boleh diakses oleh publik di antaranya informasi yang bersifat otentik, semisal wasiat seorang ahli waris termasuk pribadi seseorang, rekam medik kecuali kepada pihak yang bersangkutan. Serta informasi lain yang bisa berpotensi untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Bagi pihak-pihak yang secara sengaja menginformasikan ke publik atau membocorkannya kepada publik, mereka akan dikenakan pidana maksimal satu tahun dan uang denda maksimal Rp 5 juta.

Badan-badan publik yang dimaksud dalam lembaga ini adalah lembaga-lembaga baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif, serta semua badan atau lembaga yang mendapatkan dana dari APBN. Dalam UU KIP juga dimuat ketentuan hukuman bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU keterbukaan informasi tersebut diatur dalam pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta.

Referensi: Setneg dan detikNews. Download : UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Advertisements