Tags

Bacalah, berita ini:

Lambannya KPK dalam menangani kasus Bank Century membuat DPR menebar ancaman. Wakil Ketua DPR Anis Matta mempertanyakan kinerja KPK yang terkesan lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR. “Lebih lamban dibandingkan mengurus kasus lainnya,” ujar Anis di gedung DPR, Senin (15/3). Ancaman yang bisa dilakukan DPR adalah ada dengan pemotongan anggaran untuk KPK pada tahun-tahun mendatang. Karena DPR yang mempunyai wewenang menyusun anggaran bisa melaksanakan ancaman itu. “Ini menjadi warning untuk KPK,” ujar Anis lagi. Menurutnya, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak segera melanjutkan rekomendasi Pansus Century karena sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR.

Ancaman ini juga datang dari Partai Gerindra. Partai oposisi ini sepakat untuk melakukan pemotongan anggaran untuk KPK kalau tidak ada tindakan tegas dari lembaga ini dalam kasus Bank Century. “Karena anggaran itu melihat kinerja. Kalau maksimal, anggarannya juga akan maksimal,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Mantan anggota Pansus Century ini mengaku masih mempercayai KPK. Tapi jika tidak ada langkah KPK melanjutkan kerja Pansus Angket Century, tentu Gerindra akan mengambil sikap tegas.”Wajar saja ada reward dan punishment kepada lembaga,” ujarnya. Kontan

Juga berita ini:

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar bahwa temuan Panitia Khusus (Pansus) DPR atas kasus Bank Century hanya sebatas informasi mendapat kritik keras. Pernyataan KPK itu dinilai janggal dan seolah-olah mengabaikan hasil kerja DPR yang jelas-jelas dijamin konstitusi.

Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, hasil kerja Pansus telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPR dengan opsi C sebagai pilihan akhir, di mana di dalam opsi tersebut disebutkan beberapa nama diduga dugaan melakukan pelanggaran. “Perlu diketahui bahwa hasil paripurna DPR merupakan salah satu keputusan politik tertinggi dalam struktur kenegaraan kita. Jadi menyamakan hasil paripurna sebagai hal yang biasa jelas terkesan memandang hasil politik dari mekanisme yang dijamin konstitusi seperti sama nilainya dengan laporan biasa masyarakat,” ujar Ray kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar menyatakan, hasil temuan Pansus Century di DPR masih dianggap belum memiliki bukti kuat, sehingga KPK harus mencari bukti yang kuat untuk mengungkap kasus Bailout Bank Century tersebut. “Informasi dari Pansus tersebut belum cukup bukti, proses penyelidikan adalah merubah sebuah informasi menjadi alat bukti. Kita arus bisa membedakan proses politik dengan hukum,’’ ucap Haryono.

Namun menurut Ray Rangkuti, pandangan KPK itu sama saja mengaburkan dan bahkan berpotensi menempatkan putusan paripurna DPR tidak memiliki implikasi hukum dan politik. “Lebih-lebih, hasil paripurna itu didahului oleh penyelidikan DPR melalui panitia khusus (pansus) yang dibentuk setelah DPR menyetujui penggunaan hak angket,” lanjutnya.

Menurut Rangkuti, hasil pansus tidak dapat disamakan dengan hasil penyelidikan biasa. Sebab, hasil penyelidikan Pansus pada dasarnya sama nilainya dengan hasil kerja lembaga negara lain yang memiliki kewenangan penyelidikan. “Karenanya menyamakan hasil penyelidikan pansus angket DPR sebagai temuan biasa bahkan tak dapat dinyatakan sebagai dasar hukum bagi penguatan penyidikan di KPK, merupakan pandangan yang perlu ditinjau ulang,” lanjutnya.

Rangkuti justru mencurigai sikap KPK yang menganggap hasil Pansus DPR sebagai informasi biasa. “Jika hasil pansus tak dapat dijadikan sebagai dasar bagi langkah hukum, jelas hal ini menempatkan hak istimewa DPR tersebut seolah tak berguna. Lebih dari itu, terasa ada kesan seperti menggiring opini bahwa temuan Pansus adalah khayalan belaka,” tukasnya. JPNN

Komentar saya: SUNGGUH ANEH

1. Ajaran Trias Politica memahamkan kita bahwa posisi eksekutif, legislatif dan yudikatif setara. Tidak ada unsur yang lebih tinggi dari unsur lainnya. Konstitusi juga menjamin hal ini. Tidak boleh dan tidak semestinya ketiga unsur negara demokrasi ini saling mengintervensi, dengan mendahulukan kepentingannya sendiri dengan mengklaim kebenaran mutlak ada di salah satu unsur.

2. Hasil dari Pansus Century yang telah diparipurnakan DPR semestinya difahami sebagai penyelidikan ranah politik, bukan ranah hukum. Jadi kebenarannya masih sebatas kebenaran politik. Apalagi semua tahu kualitas kebenarannya merupakan hasil voting. Jadi logikanya, hasil pansus ini (yang telah diparipurnakan) sulit diterima akal sehat sebagai kebenaran mutlak, bahkan dalam ranah politik sekalipun. Wong dalam ranah hukumpun bisa jadi ada semacam itu juga. Misalnya ada yang disebut descending opinion.

3. Penyelidikan ranah hukum oleh KPK mempunyai standar tersendiri, oleh sebab itu wajar jika KPK menempuh sesuai standar/prosedur yang dipunyai dalam penyelidikan kasus ini, bahkan untuk sampai meningkatkan ke tingkat penyidikan juga, semua tergantung prosedur yang ditempuh KPK , termasuk pemerolehan alat bukti. Bahwa bukti-bukti yang diperoleh/ditemukan DPR sebagai bukti-bukti ranah politik, tidak otomatis menjadi bukti hukum yang harus ditelan mentah-mentah oleh KPK.

4. Ancaman pemotongan anggaran KPK dapat diperkirakan sebagai “isyarat” intervensi kelembagaan, yang patut diduga akan merusak tatanan politik Indonesia. Jika KPK terpengaruh oleh ancaman ini, hancurlah tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Tidak semestinya unsur yudikatif (yang diperankan KPK) boleh/dapat dipengaruhi oleh unsur legislatif, bahkan oleh eksekutif sekalipun. KPK harus tegar berjalan sesuai koridor dan kewenangannya secara mandiri serta profesional, agar ada kepastian hukum di bumi Indonesia. Saling mencurigai antar lembaga (apalagi tanpa ada bukti nyata) sungguh merupakan cerminan nafsu politik rendahan, ini sangat memprihatinkan.

5. Kalau memang KPK mengalami pemotongan anggaran gara-gara kasus ini, biarkan rakyat yang membela, seperti saat rakyat dan facebookers mendukung dengan sejuta orang dukung Bibit Samad Riyanto & Chandra Hamzah. Jadi apa yang harus diperbuat rakyat Indonesia? Awasi KPK terus. Jika KPK telah menjalankan tugas & fungsi sesuai kewenangannya, dukung terus sampai kapanpun. Jangan beri kesempatan siapapun mengintervensi. Kalau ada yang melakukan hal ini, dan KPK berat terhadap tekanan ini, rakyat bisa bergerak dengan dukungan Facebookers sejuta orang untuk KPK. Bahkan jika anggaran KPK benar-benar dipotong, mari kita dukung dengan

GERAKAN PENGUMPULAN KOIN DUKUNG KPK.

Sudahlah rakyat Indonesia sudah capai mendengar celoteh-celoteh orang-orang yang mengaku tokoh rakyat, yang memanfaatkan media semaksimum mungkin untuk mendongkrak penampilannya, padahal kualitasnya ya cuma gitu-gitu saja. Rakyat bertanya, apa sih sesungguhnya yang mereka berikan untuk rakyat (dari kasus ini)? Bukankah hanya retorika saja. Tidak ada yang nyata-nyata untuk rakyat. Sumpeg, ah.