Tags

Suatu peraturan (hukum) tentu dibuat untuk diikuti oleh setidaknya orang-orang yang masuk dalam lingkup peraturan (hukum) tersebut. Kalaupun berwujud perda semestinya mengikat untuk diikuti oleh warga daerah tersebut, atau orang-orang luar daerah yang (sedang) berada di daerah tersebut. Begitupun undang-undang RI tentu lingkupnya nasional. Mengikat WNI maupun WNA yang sedang berada di Indonesia.

Nah, kalau fatwa, tentu mengikat kepada semua jamaah/umat yang masuk dalam naungan organisasi yang mengeluarkan fatwa tersebut. Artinya, fatwa itu harusnya berdaya untuk mengatur kehidupan jamaah/umat yang menjadi rentang kendali organisasi tersebut. Entah, isinya fatwa bagaimanapun rupanya. Yang jelas, fatwa mestinya dihadirkan dalam rangka penegakan kebenaran dan kebaikan. Memang, fatwa, tidak serta merta berakibat sanksi bagi orang-orang yang melanggarnya, meski orang-orang itu masuk dalam organisasi yang menelurkan fatwa tersebut. Karena sanksi demikian tidak bisa dijalankan dalam koridor hukum suatu negara yang bukan negara agama.

Cuma, kalau fatwa katakanlah diproyeksikan dan dipersepsikan sebagai sebuah peraturan (hukum) yang tentu juga punya landasan-landasan hukum yang kuat, kalau dibikin dengan pemikiran yang tajam dan mendalam, namun dalam implementasinya hanya sekadar untuk dilecehkan, tidak digubris, tidak dianut, bahkan oleh sebagian besar anggota organisasi tersebut, apa yang bisa kita katakan tentang NILAI-NILAI yang terkandung di dalam fatwa tersebut? Bahkan ada tokoh organisasi tersebut yang dengan enteng menyatakan “Ini tidak mengikat” ….. hmm, lalu apa yang ingin dicapai dengan adanya fatwa tersebut? Sekadar menunjukkan adanya suatu mudharat dari suatu benda/produk atau suatu aktivitas manusia? Wah, nggak terlalu penting dong adanya fatwa tersebut. Toh semua orang sudah tahu nilai negatifnya benda/produk tersebut. Tetapi memang kebanyakan juga orang-orang masih melanggar atau menabrak kemudharatannya itu.  Jadi, apa bedanya, ada dan tidak adanya fatwa tentang benda/produk tersebut? Toh, nggak ada sanksi yang bisa ditegakkannya …..

Bukankah ini sebuah kesia-siaan? Atau bahkan malah seperti bumerang, “merendahkan” secara tak disengaja terhadap kadar fatwa itu sendiri di mata umat manusia?. Coba kita renungkan! Maka sebaiknya pikir-pikir dululah kalau mengeluarkan fatwa, peraturan/hukum ataupun apapun yang berdampak luas …… dan ditinjau secara komprehensif, supaya tidak ribut dan ribet sendiri anggota organisasinya dalam memaknai kehadiran fatwa atau aturan sejenisnya. Bahkan jangan sampai kehadiran fatwa sebenarnya ditunggu untuk dilanggar/diabaikan, hal ini sangat keterlaluan dan menyedihkan. Sungguh, suatu pemikiran yang bijak, konprehensif dan mendalam tentang segala hal yang akan dijadikan aturan hukum, apapun itu, mestinya tidak melupakan fakta bahwa dunia dan kehidupan ini berwarna!

Advertisements