Tags

, , , , , , , , , ,

Seusai membuka Seminar Bisnis bertajuk ‘Prospek Pemulihan Krisis Ekonomi dan Implikasinya bagi Perkembangan Industri Jasa Persewaan Kendaraan‘ di Hotel Four Season Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2009, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sandiaga S Uno menyatakan:

a. Masih banyak peraturan daerah yang tumpang tindih sehingga memberatkan para pengusaha UMKM, termasuk pada usaha jasa rental kendaraan.

b. Perda tumpang tindih ini dinilai berperan besar dalam menurunkan daya saing produk jasa rental kendaraan. Ada beberapa daerah yang memberi masukan bahwa ada peraturan yang tidak seragam dan badan-badan yang membawahinya banyak.

c. Dicontohkan peraturan daerah mengenai rental kendaraan untuk pariwisata masing-masing berbeda di bawah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian. Tentu saja, interaksi dengan badan-badan ini akan membengkakkan biaya.

d. Pengusaha rental kendaraan biasanya harus mengeluarkan biaya sekitar 5-10 persen lebih banyak akibat ekonomi biaya tinggi yang dilegalisasi, seperti pungli dan retribusi.

e. Diharapkan pemerintah melakukan sinkronisasi perda agar tidak memberatkan para pengusaha jasa rental kendaraan sehingga meningkatkan daya saing dan menekan harga sewa.

PESANNYA: Ini kenyataan yang sulit dipungkiri oleh siapapun, kecuali oleh pakar pungli dan birokrator kotor. Ekonomi biaya tinggi berbasis birokrasi, pungli, dan restribusi menjadi PR kita semua. Harus dihapuskan adagium populer sesama koruptor, “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah“, kalau bangsa/negara ini mau maju dan mampu bersaing dengan bangsa/negara lain.

Advertisements