Tags

, ,

Kalau kita sempat menyimak materi pidato Presiden SBY pada Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna LB DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 3 Agustus 2009, ada hal-hal yang patut kita simak dan kita catat dengan jernih.

1. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada RAPBN 2010 memperoleh alokasi anggaran terbesar yang mencapai Rp 51,8 triliun (20 persen dari APBN). Anggaran besar untuk Departemen Pendidikan Nasional tersebut untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Dengan anggaran sebesar ini diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu pendidikan guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21.

2. Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk seluruh kementerian/lembaga mencapai Rp 327,6 triliun, meningkat Rp 10,6 triliun dibanding RAPBN tahun 2009.

3. Lembaga lain yang juga memperoleh anggaran cukup besar yaitu Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun dan Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Sementara itu, Departemen Agama memperoleh Rp 26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 16,0 triliun.

4. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun dalam RAPBN 2010. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 persen dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13,.

5. Uang makan/lauk pauk bagi TNI/Polri juga mengalami kenaikan, dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 40.000 per hari. Demikian pula uang makan PNS yang naik dari Rp 15.000 per hari kerja menjadi Rp 20.000 per hari kerja.

6. Pendapatan PNS golongan terendah mengalami kenaikan 2,5 kali lipat selama periode 2004-2009. Dari Ro 674.000 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1.721.000 pada tahun 2009.

7. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada tahun 2010 pemerintahan akan memberikan remunerasi kepada beberapa kementerian/lembaga yang telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi.

8. Pemerintah memiliki komitmen yang nyata untuk penetapan kebutuhan tepat berkaitan dengan utang pemerintah yakni dengan senantiasa mengacu pada perinsip kehati-hatian dan asas manfaat, kebijakan seperti itu ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio utang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya yang dalam perkembangan semakin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu saja sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik kita.

9. Terkait dengan pembiayaan defisit anggaran yang direncanakan sebesar 98 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan, pemerintah merencanakan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sampai dengan Rp 107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp -9,9 triliun. Dengan demikian, stok utang luar negeri kita menurun yang berarti ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun. Defisit RAPBN 1,6 persen dari PDB dinilai masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian.

10. Defisit anggaran tahun 2010 direncanakan mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sampai sebesar Rp 35 triliun jika dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp 133 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

11. Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 911,5 triliun atau meningkat Rp 38,8 triliun dibandingkan sasaran RAPBN perubahan tahun 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.009,5 triliun atau yang berarti lebih tinggi sebesar Rp 3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009.

12. Asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen. Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun depan harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontigens.

13. Pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 729,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp 51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Alokasi anggaran Departemen Agama Rp 26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp 20,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp 25,8 triliun.

14. Untuk menopang alokasi subsidi pada anggaran tahun depan, Pemerintah menyiapkan anggaran sampai sebesar Rp 144,4 triliun. Angka ini berarti 14,3 persen dari total APBN yang mencapai Rp 1.009,5 triliun. Besaran subsidi ini memang kita perlukan karena negara wajib, melindungi lapisan masyarakat terbawah agar beban mereka menjadi ringan, terutama untuk menghadapi krisis perekonomian global dewasa ini. Di masa datang pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penataaan kebijakan pokok subsidi agar alokasinya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain menata kebijakan subsidi secara umum, pemerintah juga akan membuat desain awal bagi kebijakan jangka menengah, meliputi berbagai sektor, antara lain pengalihan secara bertahap subsidi harga untuk BBM, listrik dan pangan, kepada subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah juga akan membatasi pengguna subsidi, hanya kepada rumah tangga sasaran, sektor prioritas, dan pelayanan umum melalui sistem distribusi tertutup. Pemerintah akan memperbaiki basis rumah tangga sasaran, khususnya bagi petani perajin dan nelayan, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima subsidi. Pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk benih dan pangan. Di samping itu pemerintah menyediakan beras dengan harga murah, dan peningkatan alokasi anggaran subsidi bunga kredit program baik untuk kredit usaha ratakyat (KUR) maupun subsidi bunga untuk kredit perumahan sederhana dan sehat.

15. Dalam dua tahun terakhir, yakni 2007-2008, seluruh provinsi mampu menurunkan tingkat kemiskinannya. Persentase penurunan tertinggi terjadi di Papua Barat dan Papua dengan persentase penurunan mencapai sekitar empat persen.

16. Tingkat pengangguran juga menurun di 31 provinsi dari 33 provinsi di Tanah Air selama dua tahun terakhir. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah. Daerah lah yang menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Bila daerah-daerah maju dan sejahtera maka negara pasti berjaya.

17. Transfer dana APBN ke daerah dalam lima tahun terakhir meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 150,5 triliun tahun 2005 menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN tahun depan atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun.

18. Kebijakan pembangunan yang akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun depan adalah tiga pro. Tiga kebijakan pro itu adalah pro growth (pro pertumbuhan), pro poor (kemiskinan), dan pro job (lapangan pekerjaan). Meskipun Indonesia menghadapi berbagai kendala, langkah-langkah kebijakan yang responsif disertai upaya dan kerja keras pemerintah berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik. Dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Itulah kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor, dan pro job yang tetap menjadi prioritas utama kita.

19. Penyusunan RAPBN 2010 sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia termasuk Indonesia pada tahun depan. Selama lima tahun pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJN periode 2004-2009, lanjut Presiden, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya. Sejak akhir 2008 lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Namun, sejak dini pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional akibat imbas gejolak dan krisis ekonomi global tersebut.

20. Defisit anggaran tahun 2010 direncanakan mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sampai sebesar Rp 35 triliun jika dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp 133 triliun atau 2,5 persen dari PDB. Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 911,5 triliun atau meningkat Rp 38,8 triliun dibandingkan sasaran RAPBN perubahan tahun 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.009,5 triliun atau yang berarti lebih tinggi sebesar Rp 3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009. Asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen. Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun depan harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontigensi.

21. Asumsi lainnya, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 729,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp 51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Alokasi anggaran Departemen Agama Rp 26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp 20,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp 25,8 triliun.

Advertisements