Tags

, , , , , , , , , ,

Dari UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan tanggal 22 Juni 2009, kita bisa menelisik bagaimana pemberlakuan ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) :

Pasal 47

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

e. kendaraan khusus.

Penjelasan Huruf e: Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 59

(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

Pasal 72

(1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 137

(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

Sedikit referensi ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bagaimana berlaku di jalan dan berlalu lintas yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagaimana dengan Konvoi di jalanan yang kerapkali kita temui itu?

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. ambulans yang mengangkut orang sakit;

c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f. iring-iringan pengantar jenazah; dan

g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Dari Pasal 134 Ayat g ini kita bisa melihat bahwa untuk Konvoi TNI memang punya dasar kuat, karena termasuk dalam kepentingan tertentu (kepentingan alat pertahanan negara), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pasti memahami hal ini. Yang penting dalam pelaksanaan Konvoi diatur dengan tertib, mengikuti ketentuan/aturan lalu lintas umum yang berlaku, termasuk petugas pengatur yang di jalan/lapangan juga harus antisipasi dan merespon adanya Konvoi secara cekatan dan proaktif.

Selain itu, kalau soal Konvoi, harus selektiflah, ya jangan semua diberi ijin untuk konvoi dan dikawal dengan label kepentingan tertentu. Dilihat pantes-pantesnyalah!

Advertisements