Tags

, , , , , , , ,

Pemberlakuan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2008 mengenai Usaha Perikanan Tangkap membuktikan ketidakberpihakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan.

Permen ini jelas bertentangan dengan tata laksana perikanan yang diatur Badan Pangan Dunia atau FAO dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries. Pada pasal 6 secara eksplisit disebutkan bahwa negara harus melindungi, hak nelayan dan pekerja perikaan skala kecil atas sumber mata pencaharian yang aman dan layak, hak akses istimewa ke wilayah penangkapan dan sumber daya tradisional di dalam yurisdiksi perairan mereka,” jelas M Riza Damanik, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta.

Pemberian surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam satu klaster perikanan kepada perusahaan perikanan untuk lebih dari 30 tahun menunjukkan kesengajaan negara dalam meminggirkan hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Permen ini memunculkan dua persoalan, yakni terbatasnya akses dan perlindungan terhadap nelayan tradisional. Pemerintah selalu berdalih bahwa nelayan dan perusahaan memiliki hak yang sama. Namun, mereka melupakan fakta bahwa hingga detik ini mayoritas nelayan kesulitan dalam “mengepulkan” asap dapur dan membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka,” jelas Riza.

Keterbatasan keluarga nelayan ini mendasari keberpihakan FAO dengan menerbitkan Code of Conduct for Responsible Fisheries pada 1995. Hal penting lainnya yang menjadi titik pijak FAO adalah ketergantungan nelayan pesisir pada sumber daya kelautan dan perikanan.

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya privat. Hal itu menyalahi peruntkan dasar sumber daya kelautan dan perikanan milik umum khususnya nelayan tradisional dan masyarakat di sepanjang pesisir Indonesia,”kata Riza. Referensi

Advertisements