Tags

, , , , , , , , , ,

Perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam sejumlah undang-undang, seperti UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, serta UU No 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun banyak daerah di Indonesia belum memiliki Perda sebagai turunan dari UU tersebut, padahal Perda tersebut perlu antara lain karena perempuan dan anak merupakan kaum yang rentan dianiaya dan terampas haknya. Sampai saat ini hanya beberapa daerah (provinsi) di Indonesia yang telah mengesahkan Perda sejenis, antara lain Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Implementasi perda tersebut yang paling penting adalah penegakan hukumnya.

Makanya, kalau sekarang Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan perempuan dan anak ke DPRD DKI pada tahun 2010 itu perlu diapresiasi. Sebab berdasarkan data Komite Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2008, DKI Jakarta menduduki peringkat keempat dari 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam hal jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu 1.448 kasus. Tahun 2007, DKI Jakarta menempati peringkat pertama, yaitu 1.583 kasus.

Sekarang coba anda cek, apakah daerah anda (Propinsi/Kota/Kabupaten) telah mempunyai Perda semacam ini?. Kalau belum ada (bahkan Raperdanya sekalipun) segeralah Pemda dan DPRD-nya dibangkitkan, terutama DPRD periode 2009-2014 segera mempersiapakannya …. fahamilah, kualitas dan perlindungan yang optimum bagi kaum perempuan dan anak akan sangat menentukan NASIB BANGSA kita masa depan ………….

Advertisements