Tags

, , , , , , , ,

Pemekaran daerah, keinginan elit politik atau rakyat sih?Ada yang kehausan untuk berkuasa? Lalu bikin daerah baru atau memang  murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Susah memahaminya ……

Faktanya: Pemekaran daerah kian memberatkan anggaran pemerintah karena di awal-awal tahun pembentukannya memerlukan dana pengadaan fasilitas pemerintahan. Anggaran untuk daerah baru meningkat dari Rp 8,09 triliun pada 2007 menjadi Rp 14,272 triliun pada 2009. Ada 48 daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai sekitar 70 persen dari total APBD-nya, bahkan ada yang 87 persen. Itu artinya, eksekutif daerah tidak bisa hidup tanpa APBD, namun rakyatnya malah tetap bisa hidup tanpa APBD sekalipun. Konsekuensi pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahan kantor-kantor vertikal untuk melayani urusan pemerintah pusat di daerah, antara lain, kantor kepolisian, komando distrik militer, kantor agama, pengadilan, kejaksaan, Bea dan Cukai, pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga Badan Pusat Statistik. Dampak lain pemekaran daerah adalah tersedotnya jatah dana alokasi umum (DAU), tidak hanya pada daerah induk, melainkan pada seluruh daerah di Indonesia.

Mulai tahun 2010, ada 26 daerah yang dimekarkan pada tahun 2006-2007 yang lepas dari daerah induknya dinyatakan sebagai daerah mandiri. Pada awalnya, daerah pemekaran masih berbagi DAU dengan daerah induknya hingga tahun pertama. Namun, setelah itu, dia menjadi daerah mandiri sehingga langsung mendapatkan jatah DAU 100 persen dari pusat. DAU untuk daerah baru tersebut akan diambil merata dari seluruh daerah yang terbentuk lebih dulu.

Sebagai gambaran, 15 daerah baru akan menyedot DAU daerah lain Rp 4,08 triliun tahun 2010. Daerah itu, antara lain, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pidie Jaya (NAD), Kota Subulusallam (NAD), Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), Bandung Barat (Jawa Barat/Jabar), dan Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat). Ada juga Kabupaten Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Siao Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara), Gorontalo Utara (Gorontalo), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur/NTT), dan Membramo Raya (Papua). Untuk itu, harus ada peninjauan kembali konsep pemekaran ini. Daerah baru harus tetap terkait daerah induk 3-5 tahun setelah dibentuk. Dengan demikian, daerah induknya akan berpikir panjang. Bila perlu harus ada, “pengereman” usaha-usaha pemekaran daerah, terutama yang tidak signifikan bagi rakyat daerah tersebut secara nyata.

Sebaiknya, perlu usaha melihat realitas top-down dari pemerintah pusat. Artinya aparat pemerintah pusat jangan hanya menunggu laporan pengusul pemekaran daerah secara sepihak. Lihat Natuna. Itu, kan daerah yang memperkaya Jawa, tetapi tidak memiliki infrastruktur. Departemen Dalam Negeri harus berani menolak pemekaran baru. Jangan bergantung pada laporan pengusul daerah baru, karena laporan itu bisa dibeli. Data menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah naik 20 persen per tahun, sejak 10 tahun desentralisasi. Bahkan, pada tahun 2008, porsi belanja daerah mencapai 30 persen dari pembiayaan pemerintah pusat. Pengeluaran terbesar desentralisasi selama 2005-2008 ada di sektor pendidikan, 23 persen dari belanja pemerintah daerah.

Mekar atau tidak suatu daerah, ujung-ujungnya mesti ditanyakan ke rakyat-nya. Mereka jadi bisa merasakan peningkatan keadilan dan kemammuran sesungguhnya atau nggak, kalau elit poitiknya saja yang menjadi kaya dan raja-raja kecil di daerah baru ya percuma saja …………….

Advertisements