Tags

, , , , , , , , ,

Saya sedih setiap kali mendengar berita TKI kita tersiksa dan disiksa di luar negeri, terutama yang terjadi pada TKW kita yang bekerja sebagai (maaf) bedinde alias pembantu rumah tangga, alias pramuwisma, alias ….. apalagi, terserah deh, yang penting pekerjaannya, ya pekerjaan kasar-sampai-halus di dalam rumah tangga! Entah itu kejadian di Malaysia [berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa, dengan 70 persennya rata-rata memiliki pendidikan SD hingga SMP], entah di Arab Saudi, ataupun di Amerika.

Saya melihat awal permasalahannya adalah di domestik alias dalam negeri. Saya melihat memang nggak ada kebijakan dan keputusan yang berani dari pejabat tingkatan apapun yang tegas MEMBERHENTIKAN EKSPOR TKI/TKW Kategori BEDINDE. Harusnya ini yang dilakukan terlebih dahulu! Sebelum mengurai permasalahan lainnya seputar TKI/TKW. Korban telah berjatuhan …. apa kita terus menerus mau berharap negara (warganegara) lain mau berbaik hati dengan TKI/TKW kita ….. STOP-LAH EKSPOR TKI/TKW BEDINDE KE LUAR NEGERI SEKARANG JUGA. Pasti kasus-kasus penistaan, pelecehan, penyiksaan dan pelanggaran kehormatan mereka (sekaligus kehormatan bangsa dan negara kita) akan berkurang. Masak sih, bangsa kita terasa saat ini sepertinya dihargai “murah” oleh bangsa lain … sehingga dengan seenaknya bangsa kita yang jadi TKI, terutama TKW, dengan gampangnya dilukai, diseterika, diperkosa, dibunuh, dilanggar HAM-nya. Masak kita diam?

Janganlah kita berretorika, ach cuma berapa % sih dari semua TKI yang mengalami hal itu? Bagi penggiat HAM dan orang yang memahami HAM, satu manusiapun disiksa itu sudah persoalan besar! Apalagi disiksa di negara lain, bagaimana negara dan bangsanya bisa berbuat. Juga jangan berfikir narsis, pantes saja mengalami-hal-hal itu di negeri lain, toh di negeri sendiri juga kerap terjadi hal-hal demikian. Ini pikiran dungu. Justru semua pelanggaran itulah, entah di dalam maupun di luar negeri semestinya dicegah jangan sampai terjadi ….

Oke, kalau sepakat diberhentikan itu pengriman TKI, terutama TKW bedinde, kita buka bersama pikiran kita sekarang:

1. Kita memang butuh devisa [Para TKI di luar negeri tiap tahun mampu meningkatkan devisa Indonesia sebesar Rp 90 triliun atau hampir 10 persen dari APBN] yang bisa masuk ke Kas negara kita. Sumbangan TKI/TKW bedinde memang lumayan besar selama ini. Kini saatnyalah kita ubah pengiriman ke luar negeri hanya untuk TKI yang profesional. Contohnya? tenaga medis, perawat, pelaut, dosen, teknisi, ahli berbagai bidang, broadcaster, atlit dan pelatih (sepakbola, tinju, bulutangkis, dll), ahli komputer/TI atau profesional lainnya …. itu yang harus didorong lebih banyak untuk mengganti TKW bedinde kita yang banyak bertebaran dengan kasus itu.

2. Kalau di-stop pengiriman TKW bedinde (ketrampilan rendah), sekitar 60 persen TKI tersebut berada di sektor informal, kebanyakan bekerja sebagai PRT, buruh bangunan, dan buruh di perkebunan kelapa sawit, sehingga banyak tenaga kerja yang kembali ataupun batal berangkat, ya mestinya diberi dan disiapkan “pekerjaan” pengganti di dalam negeri. Buka Balai Latihan Kerja yang banyak dan berikan bekal ketrampilan nyata yang betul-betul bermanfaat sebagai pembekalan untuk wirausaha ataupun bekerja di perusahaan dalam negeri.

3. Buka lapangan kerja yang banyak di dalam negeri hasil upaya pemerintah dan swasta yang bersifat padat karya. Tangguhkanlah kesombongan sosial politik dengan kedok demokrasi yang menghamburkan sumber ekonomi bangsa/negara dengan aneka pemilu (pilkada juga, karena sudah masuk rezim pemilu). Coba dikaji lagi dari sekian macam pemilu/pilkada, apakah memang perlu ada Pilkada Gubernur, apakah memang harus ada putaran kedua (dengan ketentuan karena tidak ada yang di atas 30% pada putaran pertama) untuk pilkada, bukankah aturan normal cukup dibuat yang penting peserta pemilu/pilkada yang memperoleh terbanyak (pemenang) adalah yang jumlah suaranya terbanyak dengan selisih 5% dari peserta pemilu lainnya yang jumlah suaranya terbanyak kedua. Itu cukup! Begitupun dengan Pilpres, haruskah dapat suara lebih dari 50% baru ada pemenang. Sehingga harus ada pilpres putaran kedua kalau belum ada Capres-Cawapres yang melampaui itu. Inilah kesombongan demokrasi. Sesungguhnya cukup diatur, besarnya selisih suara antara pemenang dengan yang ranking dua yang harusnya diatur. Kalau pemilu bupati/walikota tadi dipikirkan selisih 5%, kalau pilpres mungkin cukup dengan selisih 15%. Itu khan logis juga! Sehingga biaya-biaya ekonomi putaran kedua (pilpres saja 4 Trilyun) bisa dialihkan untuk membuka pekerjaan di dalam negeri, tentu juga untuk menampung para ex TKI/TKW bedinde itu. Juga untuk rakyat lainnya secara terbuka …

4. Pengiriman TKI/TKW bedinde yang legal saja diusulkan harus dihentikan, apalagi yang  ilegal harus dicegah mati-matian. Bila perlu para calonya, tekongnya dan perantaranya kalau tertangkap harus dihukum berat, karena sama saja hukumnya dengan perdagangan manusia …… Banyak jalan tikusnya lho …. itu harus ditutup dan diberantas, bukan malah “dipelihara”.uk rakayat!

5. Buatlah suasana usaha dalam negeri yang memudahkan wirausaha kelas bawah semacam PKL dengan UU dan Perda yang pro mereka, jangan digusar-gusur thok tanpa diberi alternatif dan pembinaan dan ruang usaha yang layak … katanya untuk rakyat, demi rakyat ….. begitupun pemerolehan pemodalan untuk mereka …. berikan kemudahan yang terukur dan terkontrol, yang mampu meningkatkan produktivitas kerja mereka, bukan malah menjeratnya ….

6. Berantas korupsi dan familinya, termasuk pungli, dengan mati-matian, biar kita nggak terjebak high cost economy. Sehingga produk nggak mampu bersaing, sehingga pasar nggak tumbuh dengan baik, sehingga produksi nggak meningkat, sehingga penyerapan tenaga kerja nggak banyak. Ini khan sudah titik membahayakan kalau tidak ada jalan pintas pemberantasan korupsi dan konco-konconya. Mungkin harus ada yang mau berfikir dahsyat dan menggolkan, misalnya hukuman mati untuk koruptor! Atau Azas hukum praduga tak bersalah, dalam kasus tertentu, sepeerti korupsi, dapat memungkinkan juga berdampingan dengan Azas pembuktian terbalik!

7. Coba cermati dalam Pilpres 2009 ini, ada nggak Capres-Cawapres yang berani menghentikan ekspor TKI/TKW bedinde? Kalau memang ada, jadikan pertimbangan dan referensi untuk memilihnya ….

Ikut simpati dan empati untuk WNI yang kebetulan sekarang masih menjadi TKI/TKW bedinde yang mengalami hal-hal kurang mengenakkan di luar negeri …….. Sabar, tawakal, usaha, niat usaha yang bener …. kalau sudah cukup modal kembali ke asal, kekayaannya untuk usahalah jangan untuk hal-hal yang konsumerisme …..

Adakah Capres-Cawapres yang berani memberhentikan ekspor TKI/TKW bedinde? Ingat, jebakan kesombongan demokrasi!

Advertisements