Tags

, , , , ,

Agaknya kepercayaan dunia Internasional kepada Indonesia makin meningkat akhir-akhir ini. Beberapa indikasi terlihat seperti berita bagus bagi kebanggaan WNI berikut ini:

> Utusan RI Terpilih sebagai Wapres Dewan HAM PBB

Sidang Dewan HAM memilih Dubes Dian Triansyah Djani (Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss), sebagai Wakil Presiden (Wapres) Dewan HAM PBB untuk periode Juni 2009-Juni 2010 mewakili Kelompok Asia. “Penunjukan Dubes/Watapri Dian Triansyah Djani secara aklamasi mewakili Kelompok Asia itu menunjukkan kepercayaan negara anggota Dewan HAM PBB atas komitmen Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan HAM,” kata Sekretaris I PTRI Jenewa, Kamapradipta Isnomo, di London, Sabtu, 20 Juni 2009. Dipercayainya Indonesia sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB meningkatkan profil dan citra Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global dan nasional yang telah terbangun secara baik selama ini.

Sebagai Wakil Presiden Dewan HAM, Dubes Triansyah Djani bertugas antara lain membantu Presiden Dewan HAM dalam memimpin Dewan HAM selama satu tahun mendatang sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi SMU PBB 60/251 mengenai pembentukan Dewan HAM dan Rresolusi 5/1 mengenai institutional building Dewan HAM. Tugas sebagai Wakil Presiden Dewan HAM diperkirakan juga akan sangat menantang mengingat tingginya frekuensi pertemuan Dewan HAM serta beragamnya masalah HAM yang terjadi di dunia saat ini. Dewan HAM yang dibentuk pada tahun 2006 melalui Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 60/251, beranggotakan 47 negara. Terpilihnya Indonesia sebagai Wakil Presiden Dewan HAM tidak lepas dari kiprah dan peran aktif Indonesia dalam lembaga tersebut selama ini, mengingat Indonesia menjadi anggota sejak tahun 2006 dan terpilih dua periode secara berturut-turut.

Dewan HAM PBB merupakan lembaga sangat bergengsi dan sistem PBB dan merupakan satu-satunya badan PBB yang dimandatkan untuk melakukan pemajuan dan perlindungan HAM global. Selain itu, Dewan HAM juga dimandatkan untuk menyusun berbagai konvensi/hukum internasional di bidang HAM (standard setting). Berbeda dengan sebelumnya, Dewan HAM juga bertanggung jawab menyelenggarakan Universal Periodic Review (UPR) atau tinjauan periodik terhadap berbagai upaya dan pelaksanaan promosi dan perlindungan HAM di masing-masing negara anggota PBB.

> Mantan Jaksa Agung RI terpilih sebagai anggota Komisi Penyelidikan Pembunuhan Benazir Bhutto

Indonesia menyambut baik terpilihnya mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman sebagai anggota Komisi Penyelidikan yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat, 19 Juni 2009. Komisi itu akan bertugas mencari fakta-fakta seputar pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto. “Ini merupakan cerminan soal penilaian positif Pemerintah Pakistan dan PBB terhadap kemampuan mantan Jaksa Agung, Bapak Marzuki Darusman,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB-New York, Marty Natalegawa. Selain Marzuki, Komisi Penyelidikan (Commission of Inquiry) yang dipimpin oleh Wakil Tetap Chili untuk PBB-Heraldo Munoz, juga beranggotakan Peter Fitzgerald, veteran Kepolisian Nasional Irlandia yang pernah menjalani beberapa tugas berkaitan dengan PBB.

Komisi Penyelidikan itu dibentuk Sekjen PBB atas permintaan Pemerintah Pakistan dan didasarkan pada kerangka kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut kerangka kerja, Komisi Penyelidikan hanya diberi mandat untuk mengumpulkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan berkaitan dengan pembunuhan Bhutto. Adapun tugas untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, hal itu tetap menjadi kewenangan otoritas Pakistan. Komisi diberi mandat selama enam bulan—terhitung 1 Juli 2009—dan setelah itu diminta membuat laporan kepada Sekjen PBB. Sekjen PBB akan membagi informasi dari laporan tersebut kepada Pemerintah Pakistan dan Dewan Keamanan PBB. Marty mengungkapkan, Pemerintah Indonesia secara informal telah mengetahui kemungkinan dipilihnya satu pakar dari Indonesia untuk duduk di komisi tersebut sejak wacana pembentukan Komisi Penyelidikan mencuat pada Februari 2009 lalu.

Benazir Bhutto dibunuh pada 27 Desember 2007 di Rawalpindi, Pakistan. Seperti yang dilaporkan media, Benazir tewas dalam serangan bom bunuh diri saat berlangsungnya kampanye di kota tersebut. Setidaknya 15 orang lainnya juga tewas dalam insiden yang sama.

Ya, cukup banggalah kita, diplomasi Internasional kita makin berhasil, terbukti Indonesia mulai mendapatkan kepercayaan Internasional dalam berbagai bidang, terutama hukum dan HAM. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan Internasional ini, kita di dalam negeri mestinya juga harus berupaya makin menegakkan hukum dan HAM agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran berkelanjutan, apalagi yang mungkin bersifat sistematis, terus menerus. Harusnya kualitas penegakan terhadap pelanggaran hukum dan HAM didongkrak habis-habisan karena dari sanalah salah satu cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang dapat dipercaya mampu meningkatkan pula kualitas rasa keadilan dan kemakmuran bangsa. Hidup WNI Nomor 1.

Advertisements