Tags

, , , , ,

Belanja militer global meningkat 4 persen pada tahun 2008 dengan rekor 1.464 miliar dollar AS, dan itu berarti naik sampai 45 persen dibanding 1999. Demikian diungkapkan lembaga perdamaian SIPRI dan direlease situs lainnya, di Stockholm, Swedia, Senin 8 Juni 2009. Hal ini amat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh penerbangan ruang angkasa sipil maupun maskapai penerbangan komersial. “Krisis keuangan masih belum berdampak atas pendapatan dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar maupun pesanan lama,” tulis Sipri atau Lembaga Penelitian Riset Perdamaian Stockholm.

Operasi pasukan penjaga perdamaian internasional juga membawa keuntungan kepada industri pertahanan dengan peningkatan belanja sebesar 11 persen. Operasi internasional itu dikerahkan di daerah-daerah berbahaya, antara lain Darfur dan Republik Demokratik Kongo. “Rekor sudah tercatat dengan pengerahan operasi perdamaian internasional mencapai 187.586 personel.”

Menjelang pameran Paris Air Show pekan depan, yang menjadi ajang produk-produk industri ruang angkasa dan pertahanan, tampaknya pusat perhatian beralih dari produksi pesawat sipil, yang harus berjuang karena resesi global, ke arah perusahaan yang memproduksi pesawat tempur dan peralatan militer lain. Secara total, 100 perusahaan utama menjual persenjataan senilai 347 miliar dollar tahun 2007, yang merupakan data terbaru yang tersedia. Dan hampir semua perusahaan utama itu merupakan perusahaan Amerika atau Eropa. Sebanyak 61 persen dari total penjualan itu dikuasai oleh 44 perusahaan Amerika, sementara 32 perusahan di Eropa Barat meraih 31 persen pasar. Perusahaan senjata lain berasal dari Rusia, Jepang, Israel, dan India. “Sejak Tahun 2002, nilai penjualan dari 100 perusahaan senjata utama meningkat 37 persen,” kata Sipri.

Masa kepresidenan George W Bush merupakan periode berlanjutnya industri senjata. Hal ini mengikuti masa konsolidasi tahun 1990-an dan 2000-an.” Industri raksasa Amerika, Boeing, tetap merupakan yang terbesar dengan penjualan persenjataan mencapai 30,5 miliar dollar sepanjang 2007. Sedangkan industri Inggris, BAE Systems, menduduki peringkat kedua dengan nilai penjualan 29,9 miliar dollar dan di peringkat ketiga adalah Lockheed Martin dengan 29,4 miliar dollar. Amerika Serikat masih tetap merupakan pembeli terbesar dengan 58 persen dari total belanja global, walau China dan Rusia terus membuntuti. China maupun Rusia meningkatkan anggaran belanja militernya sampai sekitar 3 kali lipat dan Rusia merencanakan anggaran yang lebih besar walapun sedang menghadapi masalah ekonomi.

Sementara itu, anggaran belanjar militer Timur Tengah menurun sedikit pada tahun 2008, namun Sipri mengatakan, pengurangan itu hanya bersifat sementara. “Banyak negara di kawasan itu yang merencanakan pembelian senjata besar-besaran.” Salah satu pengecualian di Timur Tengah adalah Irak dengan anggaran militer meningkat sampai 113 persen pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya. “Irak tetap amat tergantung pada Amerika Serikat untuk pasokan senjata dengan sejumlah rencana order,” kata Sipri.

Adapun perang di Afganistan dan Irak menghabiskan dana sebesar 903 miliar. “Ide perang melawan teror telah mendorong sejumlah negara melihat masalah mereka melalui lensa militer, dan menjadi alasan bagi tingginya anggaran militer,” kata Sam Perlo-Freeman, Ketua Proyek Belanja Militer di Sipri.

Bagaimana dengan anggaran militer Indonesia? Lihat rankingnya disini.

Resminya bagaimana? Bacalah ini:

Departemen Pertahanan dalam penggunaan anggaran tahun 2008 akan memperioritaskan sasaran pembangunan kekuatan TNI yang utamanya mengacu kepada tritunggal, yaitu kesiapan operasional satuan, peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan prajurit TNI dan PNS.  Sedangkan sasaran pembangunan komponen pendukung ditujukan untuk mendayagunakan potensi sumber daya nasional dalam arti luas yaitu mewujudkan kesadaran bela negara untuk kepentingan pertahanan negara. “Hal itu sebagai arah strategis sistem pertahanan negara tahun 2005 – 2009 yang berporos kepada pertahanan militer dan nir militer,” kata Menhan Juwono Sudarsono.

Menurut Juwono, pembangunan kekuatan negara belum dapat diselenggarakan secara konprehensif, integral dan matra pembangunan kekuatan pertahanan militer dan nir militer, karena anggaran bidang pertahanan serta komponen bangsa masih sangat terbatas. Atas pembangunan tersebut maka pembangunan kekuatan pertahanan negara masih difokuskan kepada kekuatan utama yaitu TNI. “Kita harus mengakui bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara belum dapat diselenggarakan secara komprehensif, integral dan matra pembangunan kekuatan pertahanan militer dan nir militer karena anggaran pertahanan serta komponen bangsa masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Dia menyebutkan keterbatasan ini sejak tahun 2005 dimana pembangunan pertahanan menghadapi kompleksitas permasalahan sehingga terjadi tarik menarik simpul keterbatasan anggaran pertahanan dan tersedia di bawah 1 % dari produk domestic bruto yang berkisar Rp480 triliun. “Ini kurang dari 1%, atau hanya Rp36,9 triliun, sedangkan yang dihadapi kebutuhan strategis yang diabaikan untuk kebutuhan pembinaan, penggunaan kekuatan pertahanan Negara,” ujar Juwono
Menurut Juwono, kunci dari kebutuhan strategis pembangunan kekuatan pertahanan negara adalah pembangunan di dalam keterbatasan anggaran. Namun walaupun demikian pemerintah telah bekerja keras untuk menaikan anggaran pertahanan, terlihat tahun 2005 -2007 yaitu arah penggunaan anggaran untuk mencapai tri tunggal. Kalau  dilihat alokasi anggaran Dephan dan TNI tahun 2008 mencapai Rp36,9 triliun, yang berarti mengalami kenaikan nominal 11,52% dari anggaran tahun 2007 sebesar Rp32,9 triliun. Anggaran TA 2008 ini yang penggunaannya untuk belanja rutin 50% dan 50% lagi untuk  memenuhi kebutuhan pembangunan.
Padahal yang sesungguhnya dibutuhkan Rp100 trlium, untuk kebutuhan minimum, jadi kita hanya memperoleh 36% dari kebutuhan minimum,” ujar Juwono.
Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan untuk pembangunan pertahanan negara masih terpenuhi di bawah sasaran. Untuk itu menjadi pemikiran bersama Departemen Pertahanan dan TNI bahwa basis kemampuan anggaran pemerintan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis yaitu tepat sasaran, tepat pembangunan anggaran dan efesien. Dia meminta seluruh jajaran pimpinan Dephan maupun TNI dan peserta Rapim Dephan agar pedomani arah kebijakan pemerintah tentang pembangunan kekuatan TNI yaitu membangun kekuatan TNI secara bertahap, sesuai dengan kemampuan ekonomi, dan kekuangan Negara berbasis anggaran oleh kerana itu sasaran penggunaan anggaran mengutamakan urgensi dan prioritas sasaran yang berkaitan langsung tugas nyata dan tritunggal dan sasarannya sejauh mungkin menggunakan produk alutsista industri dalam negeri.

Sumber lainnya:

Departemen Keuangan (Depkeu) dan DPR telah menyetujui penambahan anggaran operasional Tentara Republik Indonesia (TNI) sebesar Rp 200 miliar. Tambahan dana ini guna mendukung operasi pengamanan daerah rawan, daerah perbatasan, dan pengamanan pulau terluar. Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen menyambut baik suntikan dana ini. Namun, dia menegaskan TNI masih kesulitan menutupi dana operasional tahun 2009. Awal tahun ini, pos operasional rutin militer dipotong sekitar Rp478 miliar.

Jadi masih ada minus lebih dari Rp260 miliar,” kata Sagom. Dengan tambahan senilai Rp200 miliar, nilai total operasional TNI tahun ini memang terkerek menjadi Rp586,932 miliar. Tapi jumlah tersebut masih minim dibandingkan tiga tahun terakhir. Data Depkeu menyebutkan, dana pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar sejak tahun 2006 selalu di atas Rp800 miliar. Tahun 2006 sebesar Rp850 miliar, 2007 Rp839 miliar, dan 2008 Rp867 miliar. Baru tahun 2009 diturunkan menjadi hanya Rp386,93 miliar.

Jadi masih jauh dari anggaran normal,” kata Sagom. Kekurangan itu, katanya, sangat menyulitkan TNI di lapangan. Sagom mengatakan, kalaupun penambahan anggaran hanya Rp200 miliar, TNI telah mengambil langkah antisipasi. TNI akan tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dengan mempertajam skala prioritas dalam pengadaan senjata, pelatihan dan pelaksanaan operasional. Masalah keterbatasan anggaran, kata dia, bukan hal baru bagi TNI. Militer sudah terbiasa dengan kondisi darurat dan serba apa adanya. “Kami terbiasa menyiasati keterbatasan anggaran tersebut,” kata lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1975 itu. Namun, konsekuensi dari keterbatasan itu harus tetap disampaikan. Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Kamis (30/4) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui anggaran pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar mendesak diberikan karena seluruh pasukan disebarkan di semua lokasi.

Semua kebutuhan logistik tetap harus diamankan,” kata dia. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis menyatakan sudah mendapatkan surat dari Komisi I (bidang pertahanan) DPR terkait permintaan tambahan anggaran itu. Karena itu, Panitia Anggaran menyetujui penambahan anggaran Rp200 miliar yang diajukan. Dia meminta, Depkeu memberikan alokasi anggaran tambahan kembali untuk operasional TNI. Apalagi pemotongan sebelumnya ditenggarai bakal membahayakan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Perang, bertahan, perang, bertahan, perang, ………………. apapun itu semuanya butuh anggaran!

Advertisements