Tags

, , ,

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (26/5). Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ini mengetukkan palu persetujuan setelah meminta secara aklamasi kepada anggota DPR yang hadir, sekitar pukul 12.25. Sebelumnya, juru bicara 10 fraksi dalam pandangannya secara bulat menyatakan, persetujuan RUU dengan 22 bab dan 326 pasal itu untuk disahkan sebagai undang-undang.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mendominasi pengunjung di ruang balkon, sangat antusias. Setiap kali juru bicara fraksi menyebutkan persetujuan terhadap RUU itu untuk disahkan sebagai UU, tepuk tangan membahana. UU ini juga sebagai pengganti UU sejenis No 14/1992 tentang LLAJ. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk membawa RUU LLAJ ke Rapat Paripurna pada Selasa 26 Mei 2009 untuk disahkan menjadi UU.

Ketua Panja RUU LLAJ Yoseph Umar Hadi kepada Pansus yang dihadiri pula Menteri Perhubungan dan Kepala Polri menjelaskan, RUU LLAJ didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. LLAJ diselenggarakan dengan memerhatikan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri.

Selain itu, LLAJ diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Selain itu juga mengedepankan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, penegakan hukum dan kepastian hukum. Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal menyatakan, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang baru akan membatasi waktu kerja pengemudi angkutan umum maksimum delapan jam per hari untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan raya. “Soal keamanan dan keselamatan di UU ini lebih dominan dibanding sebelumnya (UU No 14/1992). Misalnya, pengemudi angkutan umum dibatasi waktu kerjanya, yakni setiap empat jam harus beristirahat dan waktu kerjanya hanya delapan jam,” katanya menjawab pers seusai Rapat Paripurna Pengesahan RUU LLAJ menjadi UU di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Jusman, dalam UU LLAJ baru yang terdiri 22 bab dan 326 pasal itu, seorang pengemudi angkutan umum bisa saja diperbolehkan bekerja hingga 12 jam dengan syarat-syarat tertentu. Tanpa merinci syarat yang dimaksud, Jusman mengatakan, pengawasan terhadap implementasi ini akan dilakukan oleh kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Pengawasnya adalah oleh mereka yang tergabung dalam forum lalu lintas angkutan jalan. Merekalah yang mengoordinasikan hal ini yang unsurnya adalah pihak terkait, mulai dari kepolisian, perhubungan, pekerjaan umum, hingga perindustrian,” katanya. Ia mengatakan, setiap pelanggaran pengguna LLAJ akan dikenakan sanksi, baik kepada pemilik kendaraan, maupun pengemudi. “Petugas seperti polisi dan DLLAJ juga bisa diberi sanksi administrasi,” katanya.

Dalam UU LLAJ baru, Jusman melanjutkan, diatur pula mengenai kewajiban pengemudi angkutan umum memberikan prioritas bagi para pengendara sepeda, pejalan kaki, penderita cacat, dan anak-anak. “Ketentuan emisi gas buang pada level tertentu untuk pengguna LLAJ juga ada,” katanya. Dibandingkan UU sebelumnya, UU LLAJ baru ada pemisahan yang tegas tentang manajemen trafic dan transportasi sehingga LLAJ dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari jalan, sistem transportasi, dan manajemen trafic-nya. Yang tak kalah penting, dalam UU yang baru itu ada ketentuan mengenai dana pemeliharaan jalan agar tidak mengalami kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dananya dikumpulkan dari partisipasi masyarakat dan juga dari pemerintah. “Soal bagaimana rinciannya, nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dana ini dikelola oleh pekerjaan umum,” katanya.

Peraturan Pemerintah

Menyinggung soal Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan UU yang baru itu, Jusman mengakui, pihaknya akan menyiapkan empat PP. “Di dalamnya antara lain tentang forum lalu lintas angkutan jalan itu,” katanya. Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso menjelaskan, keempat PP semuanya akan dikeluarkan tahun ini. Amanat UU menegaskan bahwa PP dari UU paling lama satu tahun sejak diundangkan secara resmi oleh pemerintah. Menhub Jusman saat menyampaikan sambutan dalam sidang paripurna itu menyebut bahwa, untuk mengimplementasikan UU yang baru itu, diperlukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Terkait, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI.

Sedikitnya terdapat 12 item yang akan dipersiapkan ketentuannya antara lain tentang penetapan penggunaan jaringan jalan, penetapan batas kecepatan penggunaan jalan, pengaturan perlengkapan jalan, standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan angkutan massal. Selain itu, yang diatur juga mencakup tentang angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, pengawasan muatan angkutan barang, izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus, tarif penumpang untuk penumpang dalam trayek dan kriteria, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Yah, kita tunggu saja implementasinya …. mestinya UU yang baru harus dapat memunculkan kondisi Lalu Lintas Angkutan Jalan kita yang semakin membaik, semakin tertata, semakin aman dan nyaman,  jika dibandingkan kondisi sebelumnya. Kalau sama-sama saja, begitu-begitu saja, ya berarti bukan software-nya (undang-undang atau peraturannya), pasti karena memang kualitas perilaku manusianya (aparatnya ya) …. Mbok diutak-atik bagaimanapun itu peraturannnya kalau manusianya memang NIAT dan sengaja cari KESEMPATAN nggak bener ya sami mawon, sampai kapanpun lalu lintas jalanan kita ya seperti itu-itu terus situasi dan kondisinya …

Ampun deh!

Advertisements