Tags

, ,

Anda sudah membaca berita ini : Maftuh: Menag Sebaiknya Tidak dari Parpol

Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni berharap bahwa orang yang menggantikan dirinya memimpin Departemen Agama (Depag) tidak berasal dari kalangan partai politik, tetapi dari kalangan profesional. “Diharapkan ke depan, Depag tidak ’dipegang’ oleh orang partai karena nanti bisa mempunyai ‘bos’ dua, tetapi harus profesional,” ujar Maftuh ketika berdialog di acara Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5). Menurut dia, jika pucuk pimpinan departemen itu dijabat oleh orang yang berasal dari kalangan partai politik, maka dikhawatirkan terjadi dualisme tanggung jawab yang diemban, yakni kepada presiden dan partai.

Belum lagi, berbagai permasalahan yang harus dihadapi lembaga yang mengurusi umat beragama itu beragam. Dengan demikian, lembaga ini membutuhkan sosok orang yang tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku. “Karena itu, mereka yang menjabat Menag harus militan, gagah, dan profesional sehingga loyalitas kepada presiden terpilih tidak diragukan lagi,” katanya. Selama menjadi Menag, Maftuh mengaku lebih mengutamakan “khusnul khotimah” dan dia meyakini masih banyak orang yang mampu menggantikan jabatan yang diembannya yang akan berakhir dalam empat bulan ke depan. “Saya ini sudah tua dan saya yakin masih banyak tenaga yang lebih militan lagi dari saya untuk memimpin departemen ini,” ujarnya.

Muhammad Maftuh Basyuni lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939. Ia diangkat sebagai Menag pada kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum menduduki jabatan politis itu, Maftuh yang pernah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi dan Pondok Pesantren Modern Gontor, Jawa Timur, pernah menduduki sejumlah jabatan lain di negeri ini.

Anda punya komentar? Ok, kalau anda nggak punya, saya punya sedikit tanggapan.

1. Sejujurnya saya sangat muak dengan model berfikir dikotomis kepejabatan kita dari banyak pejabat atau tokoh kita yang sebenarnya sudah kita nggap level tinggi itu. Dikotomis? Ya, itulah yang selalu dikembangkan, disangkakan, dan divoniskan dalam koridor alam demokratis, multikultural dan pluralisme. Bahkan disempitkan lagi pendikotomian ini dalam koridor loyalitas. Masya Allah. Ketika saya, dan saya yakin anda pun yang berfikir normal, memahami bahwa Indonesia sangat luas, kompleks, rumit, dengan multikultural dan pluralisme yang nyata, di berbagai hal, seperti banyak agama, beragam suku dan bahasa daerah, banyak kelompok, golongan dan ras, tentu kepemimpinan yang muncul di Indonesia semestinya dapat bersumber darimana saja dan kita terima apa adanya. Konteks dikotomi kepemimpinan yang disumberkan dari: antar agama, antar profesi militer-sipil, antar pria dan wanita, antar profesionalisme dan orang parpol, antar suku, antar pengguna bahasa, antar golongan, antar kelompok, bahkan antar tingkat usia, bukanlah cara terbaik untuk membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa dan komunitas yang besar. Naturally, pemimpin bisa darimana saja, sepanjang munculnya melalui proses yang sesuai aturan konstitusi/hukum, secara adil dan beradab, mengikuti prosedur mekanisme demokrasi yang wajar. Tidak bisa dan mestinya tidak boleh lagi muncul kata JANGAN DARI ITU, JANGAN DARI INI. Inilah sisa-sisa pemimpin yang punya sifat divide et impera yang masih bercokol, suka memecah-mecah bangsa, dengan pola pendikotomian. Kalau punya jiwa Indonesia Banget, harusnya plong, ikhlas dan legowo siapapun pemimpin yang akan muncul dalan hirarki manapun, presiden/wakilnya, menteri-menteri, gubernur, bupati/walikota, bahkan pemimpin rakyat di ranah legislatif.

2. Jadi apa yang anda fahami tentang hal-hal yang saya katakan ini? Terlalu banyak pendikotomian pala aras sumber kepemimpinan dan penebaran kata JANGAN INI dan JANGAN ITU dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah merupakan potensi sumber penyakit! Jadi tidak membuat lingkungan kehidupan bangsa dan negara kita menjadi sehat, ini berbahaya. Mestinya yang muncul cukup: Jangan melanggar konstitusi, hukum, etika dan budaya bangsa. Titik. Demokrasi kita pun akan berjalan baik …. Kalau terlalu banyak muncul ungkapan Jangan dari parpol, jangan dari suku ini, jangan dari agama ini …. wah rusak tatanan negara ini.

3. Semestinya pejabat kita pada level tertentu faham tentang negara dan bangsa ini tidak hanya pada sisi teknis bidangnya saja. Semakin ke atas mestinya faham generalisnya muncul dengan baik biar tahu, negara ini Pemerintahannya berfaham Presidensial atau Parlementer. Jangan mendikotomikan bahwa pemimpin profesional pasti punya loyalitas kepada atasannya, sebaliknya yang dari parpol dianggap tidak akan bisa profesional, bahkan dianggap tidak bisa loyal. Masya Allah, cara berfikir ini salah besar! Kalau Indonesia sudah memilih jakan demokrasi, mestinya pemimpin bisa muncul dari parpol juga, meskipun itu jabatan teknis (bukan jabatan politis). Jabatan menteri, misalnya, terserah bagaimana Presiden terpilih menentukan orang-orang yang menjabat menteri itu di kabinetnya, dengan caranya/gayanya sendiri berkomunikasi dengan parpol-parpol dan kelompok-kelompok pendukungnya. Namun janganlah distigmakan bahwa dari parpol nggak akan bisa profesional, nggak akan bisa loyal, mendua hati, sangat keterlaluan itu. Lagipula kalau Departemen Agama, saya perlu bertanya, yang dimaksud profesional itu darimana sih? Kalau Departemen Kesehatan, jelas profesional kalau dari kalangan medis, Departemen Hukum dan HAM, jelas dari kalangan hukum, Departemen Agama? Aneh nian!

4. Saya bukan orang parpol, terus menulis hal ini dengan segala kepentingan. Tidak. Saya orang Indonesia yang cinta banget dengan negara dan bangsa ini. Saya tidak rela warganegara Indonesia dicekoki cara berfikir yang salah dan dikotomis yang tak berdasar dalam membangun bangsa dan negaranya, sementara koridor kita jelas multikultural, pluralisme, Pancasila dan NKRI. Saya jadi teringat, seorang kakek yang sudah renta kalau melihat seorang cucunya yang mulai punya keinginan dan latihan memanjat pohon, seringkali dilarang, jangan nanti jatuh, jangan nanti celakaI. Oh, betapa naifnya. Bukankah lebih baik, malah seharusnya diajari sesuai aturan dan ketentuan hukum alam, oh, cucuku mau belajar naik pohon ya, mari sini pilih ranting yang besar, kuat, jadikan pijakan, berhati-hatilah kalau naik, jangan lengah, pegangan yang kencang ….. mestinya begitu ya, diajari, jangan dilarang-larang. Nanti anak jadi ikutan picik, malah nggak punya pengalaman dan kemampuan memanjat. Begitulah mbah ….. jangan, nganeh-nganehilah, ….

Musnahkan pola fikir dikotomis yang membahayakan negara dan bangsa. Apakah anda punya tanggapan?

Advertisements