Tags

, ,

1. Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu Legislatif 2009

Berdasarkan data KPU, Sabtu, 09 Mei 2009, Jam 22:29 WIB

No Partai Politik Jumlah Suara Persentase
1 Demokrat (31) 21.703.137 20,85%
2 Golkar (23) 15.037.757 14,45%
3 PDIP (28) 14.600.091 14,03%
4 PKS (8) 8.206.955 7,88%
5 PAN (9) 6.254.580 6,01%
6 PPP (24) 5.533.214 5,32%
7 PKB (13) 5.146.122 4,94%
8 Gerindra (5) 4.646.406 4,46%
9 Hanura (1) 3.922.870 3,77%
10 PBB (27) 1.864.752 1,79%
11 PDS (25) 1.541.592 1,48%
12 PKNU (34) 1.527.593 1,47%
13 PKPB (2) 1.461.182 1,40%
14 PBR (29) 1.264.333 1,21%
15 PPRN (4) 1.260.794 1,21%
16 PKPI (7) 934.892 0,90%
17 PDP (16) 896.660 0,86%
18 Barnas (6) 761.086 0,73%
19 PPPI (3) 745.625 0,72%
20 PDK (20) 671.244 0,64%
21 RepublikaN (21) 630.780 0,61%
22 PPD (12) 550.581 0,53%
23 Patriot (30) 547.351 0,53%
24 PNBK (26) 468.696 0,45%
25 Kedaulatan (11) 437.121 0,42%
26 PMB (18) 414.750 0,40%
27 PPI (14) 414.043 0,40%
28 Pakar Pangan (17) 351.440 0,34%
29 Pelopor (22) 342.914 0,33%
30 PKDI (32) 324.553 0,31%
31 PIS (33) 320.665 0,31%
32 PNI M (15) 316.752 0,30%
33 Partai Buruh (44) 265.203 0,25%
34 PPIB (10) 197.371 0,19%
35 PPNUI (42) 142.841 0,14%
36 PSI (43) 140.551 0,14%
37 PPDI (19) 137.727 0,13%
38 Merdeka (41) 111.623 0,11%
39 PDA (36) 0 0,00%
40 Partai SIRA (37) 0 0,00%
41 PRA (38) 0 0,00%
42 Partai Aceh (39) 0 0,00%
43 PBA (40) 0 0,00%
44 PAAS (35) 0 0,00%
Jumlah 104.095.847 100%

2. Sembilan Parpol Lolos PT Pemilu 2009

Sebanyak sembilan partai politik lolos dari Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara sebanyak 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu 2009 yang berjumlah sebanyak 104.099.785 suara.

Sesuai dengan Pasal 202 UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, parpol peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Selain penetapan hasil pemilu, KPU juga mengagendakan untuk mengumumkan hasil perolehan kursi peserta jumlah suara sah yang merupakan bagian persyaratan untuk dapat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2009.

Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR . Sedangkan waktu pendaftaran capres dan cawapres mulai dibuka dari tanggal 10 Mei hingga 19 Mei 2009.

Perolehan kursi DPR Pemilu Legislatif 2009 sembilan parpol Lolos PT Pemilu 2009 berdasarkan ketetapan KPU:

a. Partai Demokrat 148 kursi (26,43 persen)

b. Partai Golkar 108 kursi ( 19,2 persen)

c. PDIP 93 kursi (16,61)

d. PKS 59 kursi (10,54 persen)

e. PAN 42 kursi (7,50 persen)

f. PPP 39 kursi (6,96 persen)

g. PKB 26 kursi (4,64 persen)

h. Gerindra 30 kursi (5,36 persen)

i. Hanura 15 kursi (2,68 persen)

3. Sebanyak 49.690.000 orang tidak menggunakan Hak Pilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu legislatif, Sabtu, 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB. Penetapan dilakukan dengan beberapa catatan. Jumlah suara sah hanya 104.099.785 dan 17.488.581 suara dinyatakan tidak sah. ”Hasil penghitungan suara pemilu DPR yang dilaksanakan sejak 26 April hingga 9 Mei 2009, ditetapkan dan dinyatakan sah,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dia pun membacakan perolehan suara dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2009. Hafiz menyatakan hasil penghitungan menyatakan suara sah berjumlah 104.099.785. Sementara suara tidak sah berjumlah 17.488.581.

Total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 121.588.366 orang. Sementara daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan SK 164/KPU/III/2009 tertanggal 7 Maret 2009, jumlah pemilih adalah 171.265.076. ”Pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya berjumlah 49.699.076 orang,” kata Hafiz.

Penetapan ini dilakukan dengan beberapa catatan. Yaitu untuk kasus di daerah pemilihan Sumatra Utara 2, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Papua. Hingga penetapan dilakukan KPU, proses penghitungan suara ulang di enam kecamatan Kabupaten Nias Sumatra Utara, belum selesai. Hasil penghitungan ulang di Nias, nanti akan dimasukkan dalam lampiran berita acara penetapan ini sebagai bagian tak terpisahkan. Sementara kasus Bengkulu, terutama di Kabupaten Kaor, KPU mengesahkan data yang diajukan formulir berita acara yang diajukan panwas dan saksi di daerah tersebut. ”Menurut pleno KPU, data tersebut memiliki legitimasi dan kebenaran,” kata Anggota KPU I Gusti Putu Arta. Adapun untuk kasus Kabupaten Tulang Bawang di Lampung, KPU memerintahkan KPU Lampung untuk menuntaskan masalah di KPU Tulang Bawang. Sementara untuk Kasus di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, data yang dipakai KPU adalah data dari KPU dan panwas pemilu setempat. Catatan terakhir diberikan untuk penghitungan di Papua. KPU memerintahkan KPU Papua untuk melakukan klarifikasi atas beragam temuan pelanggaran pemilu di daerah itu. Dengan banyaknya temuan tersebut, KPU Papua diminta pula untuk memperbaiki hasil penghitungan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini mengatakan dalam kasus ini mereka akan menempuh langkah sesuai UU. Dengan adanya kasus ini Bawaslu juga menyatakan penetapan hasil rekapitulasi ini bukan penetapan nasional. ”Mengingatkan, pasal 306, 199, dan 201 UU 10/2008, penetapan suara harus bersifat nasional. Harus secara nasional (tidak ada catatan),” tegas Nur. Anggota Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang tak bisa ditindak secara hukum, dia meminta partai politik konsisten menerapkan pasal 218 UU 10/2008. Pasal itu mengatur mekanisme penggantian calon terpilih. Yaitu, jika ditemukan ada calon legislatif terpilih yang ternyata tak lagi memenuhi syarat, partai politik harus menggantinya berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

4. Ada 19 juta suara “terbuang” sia-sia

Syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 2,5 persen harus mengubur impian 29 partai politik nasional peserta pemilu. Dari 38 partai peserta pemilu, hanya 9 partai yang memenuhi syarat tersebut dan berhak menjadi penghuni Senayan. Selebihnya, lebih dari 19 juta suara perolehan 29 partai itu pun, “terbuang” sia-sia karena tak bisa dikonversikan menjadi kursi di DPR.

Sembilan partai yang dipastikan menjadi ‘penguasa’ parlemen adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Jika ditotal, jumlah suara 9 partai yang menghasilkan 560 kursi ini adalah 85.051.132 , atau 81,71 persen dari jumlah suara sah pemilu. Jumlah suara sah pemilu 104.099.785 . Sehingga, sisa suara dari partai yang tidak lolos PT mencapai 19.048.653.

Seusai penetapan perolehan suara nasional dan perolehan kursi di DPR, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dihujani pertanyaan oleh para perwakilan parpol yang tidak lolos PT. Pernyataan mereka, suara contrengan para pemilihnya menjadi sia-sia dan dinilai sebagai penghilang hak warga negara. Menanggapi aspirasi ini, Hafiz mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU hanya melaksanakan perintah UU. “Saya juga sayang melihat jutaan suara itu. Tapi, KPU hanya melaksanakan perintah undang-undang. Semoga saja pembuat undang-undang, yaitu para anggota Dewan, bisa mendengar aspirasi ini,” ujar Hafiz. Namun, ia menambahkan, 19 juta suara atau sekitar 18,29 persen suara nasional itu bisa dijadikan modal bagi partai yang membutuhkan suara untuk mengajukan Capres-Cawapres.

Ya, begitulah memang aturannya. Kalau parpol-nya nggak lolos PT, pendukungnya harus nrimo, suaranya seperti “sia-sia”. Meski kumulatifnya cukup besar, ya nggak ada pengaruh apa-apa, toh demi hukum (UU) harus rela memahami kejadian ini.

a. Pemilu Legislatif 2009 ini penuh hingar bingar, mulai munculnya UU Paket Politik yang kontroversial, dimana ada parpol yang sok jagoan merasa akan dapat suara jutaan, sehingga ide pencalonan capres/cawapres waktu itu diusulkan harus didukung 30% suara legislatif sempat digulirkan. Untung hasil akhirnya di UU cuma 25% suara, bayangkan kalau sampai disahkan 30% suara, pasti parpol itu “bubar” nggak dapat suara signifikan …. karena rakyat pasti “menghakimi”. Makanya nggak usah ada kesombongan dalam berpolitik.

b. Batas PT yang 2,5% perlu nggak sih? Kalau sekarang saja terlihat hanya 9 parpol yang memenuhi syarat, bagaimana 2014 kalau nanti ada parpol “super” yang dapat suara BANYAK BANGET (nggak tahulah saya, legal atau nggak proses dapatnya), sehingga parpol-parpol lainnya dapat suara sedikit secara merata, jangan-jangan tinggal 4 atau parpol nantinya di parlemen. Wah, suara sia-sia bakalan banyak lagi. Menurut saya, batasan PT jangan prosentaselah, intinya cukup begini: Pokoknya SENAYAN hanya dihuni oleh wakil rakyat dari 9 parpol. Terserah pencapaian suara masing-masing dari kesembilan parpol itu, bahkan kalaupun parpol ranking ke-9 dapat 1% suara ya biarin saja masuk ke DPR. Ini lebih demokratis. Bahkan kalau memang lebih di-simple-kan hanya 7 parpol di Senayan nggak masalah. Yang penting batasannya jangan prosentase suara, langsung urutan perolehan saja. Selain itu logikanya, semua parpol yang masuk Senayan mestinya dapat hak mengajukan Capres-Cawapres dalam Pilpres. Nggak usah batasan suara ataupun jumlah kursi yang dipunyai, jangan double standard dalam berdemokrasi. Toh, rakyat yang menentukan. Apalagi ini khan Rejim Presidensial.

c. Terus kisruh DPT sempat mencuat. Namun kini harus disyukuri, untuk Pilpres 2009, proses penyusunan DPT (tentu setelah DPS) betul-betul dari arus bawah. Dari tingkatan RT/lingkungan sosial terendah. Semoga permasalahan DPT seperti DPT Pilleg tidak terulang lagi.

d. Ada lagi rekan-rekan dan saudara-saudara kita WNI yang memilih Golput. Memang itu hak pribadi. Tetapi demi terpilihnya pemimpin Indonesia yang bermartabat dengan suara rakyat yang signifikan marilah kita berusaha menggunakan hak pilih dalam Pilpres semaksimum mungkin. Malah saya berharapan, bila perlu Pilpres 2009 kalau bisa SATU PUTARAN saja. Nggak perlu ada putaran kedua. Hal ini terjadi bila ada Capres-Cawapres yang langsung dapat suara di atas 50%. Bisa nggak ya? Tergantung kita semualah ….. Alasan saya simple saja, alangkah bagusnya kalau (rencana) biaya Pilpres 2009 putara kedua yang mencapai di atas 4 Trilyun itu “dibagikan” saja ke rakyat Indonesia …. bisa dalam bentuk projek-projek yang padat karya, semacam infrastruktur, atau projek lainnya, yang penting bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, sekaligus mengurangi jumlah pengangguran, serta menggerakkan roda ekonomi di daerah …. daripada uang trilyunan jadi kertas suara doang!

e. Suskseskan Pemilu Presiden 2009.

Advertisements