Tags

, ,

Istilahgovernment” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan kekuasaan (otoritas) dalam suatu organisasi, lembaga atau negara.

Istilahgovernance” sudah diperkenalkan dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27.Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit.Istilah “governance” diartikan sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan baru muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya: penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan kekuasaan (otoritas) politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa.Konsep “government/pemerintahan” berkonotasi pada peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai kekuasaan (otoritas).Sedangkan dalam “governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu bangsa.Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna dari “governance” tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development”.Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada dasarnya konsep good governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat madani.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak diluar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.Karena itu praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Jadi menurut pengertian-pengertian di atas, yang dimaksud clean and good governance adalah cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang baik dan bersih dalam suatu bangsa atau Negara yang meliputi semua bidang yaitu : social, politik, ekonomi, budaya, administrasi dan bidang lainnya dan yang serta dapat mewujukan semua itu adalah adanya kerjasama antara semua lapisan warga Negara dengan aparatur Negara (pemerintah).

Di dalam mengembangan praktek good governance, Pemerintah perlu memilih strategi yang jitu.Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas persoalan yang ada serta keterbatasan sumber daya, untuk melakukan praktek good governance, mengharuskan Pemerintah mengambil pilihan yang strategis.Menerapkan praktek good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good governance.

Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.Keberhasilan mempraktekkan good governance pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan good governance bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah.Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek good governance seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, Pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini.

Keberhasilan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan good governance akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena memasyarakatkan good governance membutuhkan stamina dan daya tahan yang kuat.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan:

Pendekatan pertama adalah menetapkan dan memasyarakatkan pedoman good governance secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari masing-masing industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan jaman.Oleh karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Pendekatan kedua adalah perlu dilakukan penyuluhan, konsultansi, dan pendampingan bagi perusahaan-perusahaan, maupun kantor Pemerintah yang bermaksud untuk mengimplementasikan good governance, dengan melakukan kegiatan self assessment, kemudian memasang rambu-rambu pada masing-masing perusahaan atau instansi Pemerintah.

Pendekatan ketiga adalah dengan memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan-perusahaan serta bagi pejabat-pejabat publik.

Namun dengan demikian, penerapan clean and good governance di Indonesia belum sepenuhnya optimal masih terbatas pada wacana semata. Dapat kita lihat dengan maraknya tindakan KKN oleh para pejabat dan petinggi-petinggi lainnya. Dan tindakan kesewenangan lainnya yang tidak menerapkan atau berlandaskan pada good governance. Masyarakatlah yang harus berperan sebagai ujung tombaknya pemerintahan yang baik dan bersih. Karena semuanya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada tahun 1995, dalam sebuah pidato dari Wakil Presiden Amerika Serikat Albert Gore, Jr menyebutkan lima dasar tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain :

1. Administrasi negara haruslah jujur dan transparan.

2. Administrasi negara harus disederhanakan dan diselenggarakan seefisien mungkin.

3. Pemerintahan pusat harus mendesentralisasikan sebagian besar fungsinya kepada pemerintah di bawahnya dan melayani publik pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat.

4. Negara demokratis harus menjamin keamanan warga negaranya (baik dalam bidang politik maupun ekonomi).

5. Negara demokratis harus berdasar pada sistem peradilan yang terbuka dan modern.

Kelima pernyataan di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa di negara maju perhatian terhadap tata kelola pemerintahan sangatlah besar, sehingga di negara tersebut tingkat kesejahteraan rakyatnya sangat tinggi. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tata kelola pemerintahan berbanding lurus dengan tinggi rendahnya kesejahteraan warga negara.

Dengan tata kelola yang teratur, maka pemerintahan yang baik dan bersih akan dapat terwujud. Hal inilah yang menjadi cita-cita kita bersama.

Ada beberapa faktor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan besih, antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam mewujudkan pemerintahan baik dan bersih ini. Perannya sebagai pengawas sekaligus rem dalam jalannya roda pemerintahan adalah salah satu fungsi masyarakat dalam tatanan pemerintahan.

2. Tegaknya supremasi hukum. Penegakan hukum yang adil tanpa memandang status sosial merupakan cerminan sebuah negara yang telah “merdeka”, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan situasi kedudukan setiap orang di hadapan hukum adalah sama, maka akan meningkatkan kreatifitas setiap orang untuk berkarya tanpa dihantui oleh diskriminasi dan intimidasi. Sehingga tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik, tidak terdapat KKN, otoriter, dan kesenjangan sosial.

3. Transparansi. Dalam roda pemerintahan yang sedang bergulir transparansi terhadap jalannya pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah sangatlah penting, hal ini jika tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan situasi politik yang tidak stabil. Dari itu, transparansi merupakan refleksi atas tata kelola yang baik dan bersih.

4. Peduli pada Stakeholder. Kepedulian terhadap Stakeholder merupakan hal yang urgen (penting) karena keberhasilan dan kehancuran sebuah negara dipengaruhi oleh kesiapan generasi penerusnya. Perhatian terhadap generasi-generasi yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan haruslah besar, sehingga kita simpulkan bahwa baiknya tata kelola pemerintahan suatu negara dapat kita lihat pada kepedulian pemerintah pada stakeholder.

5. Reorientasi pada konsensus. Dalam penurunan kebijakan harus berdasarkan pada musyawarah setiap elemen pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang ada. Hal ini, dapat membuat keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan yang jauh dari kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian menjunjung tinggi setiap keputusan yang ditetapkan dengan musyawarah mufakat merupakan tahapan berikutnya. Untuk mendapatkan situasi politik seperti ini, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Kesetaraan. Kesetaraan disini bermakna luas, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan perlakuan hukum. Dengan kesetaraan tersebut, kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan perselisihan bahkan perpecahan dapat diminimalisasi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Situasi seperti inilah salah satu indikasi tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Efektifitas dan Efisiensi. Prinsip untuk terus melayani dan mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pemerintah. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilakukan dengan kerja yang profesional. Dengan kata lain efektif, tepat sasaran dan efisien dalam setiap program kerja. Sehingga anggaran yang digunakan optimal, dan selanjutnya berakibat positif terhadap tata kelola pemerintahan.

8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih adalah bukan hal yang mustahil bagi negeri Indonesia.Untuk menuju pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih harus dimulai dari dasar masyarakat, salah satunya dimulai dari pendidikan.Dari pendidikan akan terbentuk pemimpin/generasi penerus bangsa yang baik, jujur, dan bersih dari korupsi.

Saya rasa sejak pemerintahan pak SBY para koruptor sudah banyak tertangkap dan banyak kasus yang terungkap terutama sejak dibangun KPK.Pengaruh KPK cukup luas dan mempunyai jaringan yang cukup besar.Selain itu petugas KPK mempunyai cara untuk menyelidiki kasus yang terkait dengan dugaan korupsi, msalkan dengan selalu memasang penyadap ke Handphone tersangka yang dicurigai.Saya sering lihat di TV tentang KPK (kumpulan perkara korupsi), pekerjaan KPK saya rasa cukup bagus.Tapi setelah tertangkap, kenapa hanya dihukum 3-8 tahun padahal uang yang terkorupsi milyaran bahkan bisa lebih dari itu.Hukum di negara ini harus benar-benar ditegakkan.Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan hukuman bagi koruptor-koruptor yang telah menggrogoti uang negara maupun rakyat.Menurut saya hukuman bagi para koruptor di Indonesia saat ini terlalu ringan atau tidak adanya kesesuaian dan keselarasan tindakan dibandingkan akibat yang dirasakan rakyat baik itu secara langsung maupun tidak langsung.Jadi para pejabat/petinggi di Indonesia tidak takut akan korupsi (tidak ada efek jera seperti yang ditujukan dalam sebuah hukum dan aturan).

Para pejabat harus mempunyai kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugasnya di pemerintahan, tidak tergiur dengan sogokan uang untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang menyimpang dan merugikan negara maupun rakyat.Dari masyarakat sendiri juga harus berpartisipsi juga untuk menjadikan bangsa ini bersih dari korupsi. Banyak yang saya lihat, masyarakat sepertinya malah ada yang memberi uang sogokan kepada para pejabat untuk memperoleh kemudahan apa yang diinginkannya.Sehingga korupsi terjadi juga karena masyarakat sendiri.Oleh karena itu, agar negeri ini menjadi negara yang mempunyai pemerintahan yang baik dan bersih, harus dimulai sejak dini, yakni dengan pendidikan, pendidikan intrasekuler maupun sekuler.

Pada tahun 2009 ini Indonesia sedang mengadakan pemilu legislatif maupun pilpres.Kita harus ikut serta dalam pemilu, jangan malah menjadi golput ( tidak menggunakan hak pilihnya).Karena pemerintahan mendatang akan diisi oleh orang-orang yang baru.Jadi kita harus ikut memilih, untuk menentukan wakil rakyat yang tentunya sesuai dengan keinginan rakyat.

PEMILU merupakan Pesta Demokrasi guna memilih para anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemilu kali ini banyak diwarnai dengan isu-isu yang bisa membuat Pemilu kurang sukses, diantaranya permasalahan DPT, kurang siapnya KPU dalam menyalurkan logistik Pemilu serta banyak hal terkait paying hukum yang bisa mencepatkan kerja KPU.

Tapi yang patut kita syukuri adalah sudah terlaksananya Pemilu yang bisa dibilang relative lancer walaupun yang menang adalah Golput dengan persentasi 30%(menurut Quickcount).Terlepas dari masalah yang terjadi Pra Pemilu maupun setelah Pemilu, warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya pasti memiliki harapan yang sama, yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Bagi warga Negara yang tidak begitu paham tentang ilmu pemerintahan, mereka hanya menginginkan terjangkaunya biaya hidup, murahnya pendidikan dan murahnya biaya kesehatan.Dan untuk mewujudkan hal itu, pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi tonggak utama.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang selalu membuat kebijakan dengan memprioritaskan kepentingan rakyat sebagai yang utama.Karena mereka yang duduk di kursi pemerintahan adalah pilihan rakyat, sehingga rakyatlah yang harus diutamakan.Dan peran mahasiswa disini adalah sebagai pengontrol kerja pemerintah dari luar. Seharusnya, para mahasiswa dan elemen lain seperti LSM dan ormas, bisa berdampingan mengontrol pemerintah dengan DPR sebagai pengontrol pemerintah dari dalam.

Bisa kita lihat kasus yang terjadi baru-baru ini, ketika Pemerintah mengesahkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), maka para mahasiswa dan LSM langsung mengadakan unjuk rasa, menyuarakan aspirasinya guna mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut. Ada pasal dalam UU tersebut yang mereka anggap akan membuat bangsa ini semakin kekurangan SDM, dimana 1/3 dari biaya pendidikan akan dibebankan kepada para mahasiswa.Yang ditakutkan adalah di masa depan, hanya orang yang berkemampuan dalam materi yang bisa mengenyam bangku kuliah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa polanya selalu seperti itu? Pemerintah mengesahkan UU atau mengeluarkan sebuah kebijakan, baru para mahasiswa dan LSM mengadakan unjuk rasa untuk menolak kebijakan tersebut. Alangkah baiknya jika sebelum UU tersebut disahkan, para mahasiswa dan LSM ikut mengawasi pembuatan UU yang masih dalam bentuk RUU di DPR. Jadi tidak perlu ada pro kontra setelah UU yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ataukah memang kurang adanya ruang yang disediakan pemerintah dan DPR untuk para mahasiswa dan LSM dalam mengawal sebuah RUU atau sekedar memberi saran dalam isi RUU tersebut. Para anggota DPR, seharusnya setelah duduk di parlemen, mereka melepas baju partai masing-masing dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Membuat legislasi-legislasi yang berpihak kepada rakyatnya.Bukan untuk kepentingan partai atau kelompoknya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ini, harus adanya kerjasama yang baik antara Eksekutif dengan Legislatif. Dimana mereka saling membangun, bukan memojokkan masing-masing pihak karena alasan beda parpol

Di samping Good Governance, yang kita butuhkan juga adalah Clean Government.Pada masa Pemerintahan yang berkuasa sekarang, sedang gencarnya-gencarnya pemberantasan korupsi.KPK sebagai lembaga Negara bahkan bisa lebih “tajam” daripada Kejaksaan Agung.Entah sudah berapa pejabat, anggota Parlemen yang ditangkap oleh KPK dengan alasan yang sama, yaitu KORUPSI.

Apabila kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka seluruh aparat yang tergabung di dalamnya haruslah bersih. “Kalau kita ingin bersih, mari bikin bersih diri kita sendiri, dan di atas segalanya, marilah kita membangun good governance. Pembersihan ini adalah long term process, dan harus terus dilakukan,” demikian pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dalam reformasi birokrasi ada falsafah, apabila kita punya rumah dan halaman, lebih baik kita bersihkan halaman rumah kita dengan menggunakan sapu. Tapi pilih sapu yang bersih. Bagaimana kita membersihkan kalau pembersihnya kotor?Disapu berkali-kali, terus menerus, tetap saja kotor,” kata Presiden.

Masih teringat dengan jelas kasus Jaksa Urip yang menerima suap dalam sebuah kasus, artinya memang “sapu” yang digunakan untuk membersihkan korupsi dalam Negara ini masih belum begitu bersih. Dalam hal ini, bisa kita simpulkan bahwa dalam upaya menciptakan clean government, harus ada 2 upaya. Yaitu preventif dan represif. Dalam upaya represif, sudah dilakukan oleh KPK.Namun upaya preventif atau pencegahan ini kurang begitu maksimal.Bagaimana upaya-upaya pengawasan belum begitu maksimal.Peribahasa yang dulu diajarkan pada tingkat SD pun sudah kelihatan luntur. “Lebih baik mencegah daripada mengobati”.

Yang kita lihat sekarang ini adalah bagaimana semua mengobati dan kurang begitu banyak yang mencegah. Dalam hal inilah mahasiwa dan LSM berperan penting dalam mengawal pemerintahan ini.LSM seperti ICW (Indonesian Coruption Watch) yang berperan penting sebagai lembaga independent dalam mengawasi kinerja para birokrat kita.Kasus yang paling hangat adalah bagaimana ICW melaporkan dugaan adanya korupsi di Depkes. Dan kemudian KPK langsung menanggapinya. Seperti inilah yang harus dilakukan, yaitu adanya sikap aktif dari masyarakat dalam mengawasi kinerja para pejabat di negeri ini.Sehingga korupsi pun tidak merajalela dan membudaya. Sampai sekarang, para mahasiswa di berbagai kampus Universitas di segenap pelosok terus mengadakan forum terbuka untuk mengumandangkan kecaman terhadap praktik-praktik KKN dan menyuarakan tuntutan masyarakat luas itu akan good governance dan clean government.

Dan kini pemerintah pun sepertinya lebih aktif dalam usaha preventif ini.Setiap pejabat diminta melaporkan kekayaannya sehingga jika nanti kekayaannya tiba-tiba bertambah banyak, maka dia mungkin terindikasikan melakukan tindak pidana korupsi.

Satu hal lagi yang masih kurang dalam penegakan Clean Government adalah kurang adanya shock therapy kepada para pelaku korupsi ini.Bagaimana hukuman yang kadang-kadang tidak setimpal dengan perbuatan mereka dan fasilitas lebih yang mereka dapatkan sehingga sedikit perbedaan antara dia dipenjara atau tidak dipenjara.

Hal tragis mungkin adalah bagaimana jika pencuri ayam ketahuan mencuri, dia bisa mati karena dihakimi oleh massa, Tapi jika pejabat yang melakukan korupsi hingga berjuta-juta atau bahkan bermilyar-milyar, mereka “hanya” dihukum tahunan.Mungkin Indonesia tidak harus seperti China dimana koruptor dihukum mati walaupun itu terbukti ampuh dalam menumpas korupsi di China.Alangkah baiknya jika hukuman itu lebih berat sehingga orangorang akan berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi.

Kita berharap pemerintahan yang akan terbentuk ini akan lebih siap dan berani dalam pembentukan Clean and Good Governance. Dan mahasiswa serta LSM harus selalu siap dalam mengawal pemerintahan yang berjalan sebagai pihak pengontrol dari luar.

Disusun oleh Kelompok mahasiswa Jurusan Matematika: Arief Budi Sulistyo (11160), Ahmad Fathan Syawmy (11159), Ari Dwi Hartanto (11138), Ninik Baroroh(11165), Haris Nugroho (11137), dan Bintan Hadi P(11171).

Advertisements