Tags

, ,

Good Governance

Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yan baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, danmasyarakat.

Menurut M.M. Billahgood governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari

Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2004 : 54)

UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya

Clean Government

Pemerintah yang bersih (clean government) adalah pemerintah yang aparatnya tidak melakukan praktik KKN (Kolusi. Korupsi. Dan Nepotisme). Bisa bertindak objektif, netral, dan tidak diskriminatif, artinya tidak mendahulukan teman, kerabat, kelompoknya, atau orang-orang yang memiliki uang, berkuasa, atau punya katebelece. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh

Perbandingan istilah government dengan governance

No

Unsur Perbandingan

Kata Government

Kata Governance

1.

Pengertian

Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu Negara

Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan

2.

Sifat hubungan

Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah

Heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.

3.

Komponen yang terlibat

Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah

Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu :

1. Sektor Publik;

2. Sektor swasta;

3. Masyarakat.

4.

Pemegang peran dominan

Sektor pemerintah

Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing

5.

Efek yang diharapkan

Kepatuhan warga negara

Partisipasi warga Negara

6.

Hasil akhir yang diharapkan

Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga Negara

Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan ( kualitas sumber daya aparatur)

2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya

3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak berpandangan jauh ke depan (visionary), demokratis dan responsif.

Good Governance and Clean Government di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Sedangkan berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki. Pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society). Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Berbagai masalah di Indonesia saat ini, seperti kasus pelanggaran hukum, norma-norma dan etika sosial yang muncul di permukaan sejauh ini jarang mendapatkan solusi hukum yang memuaskan masyarakat. Berbagai kasus seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon, juga berbagai masalah kebijakan ekonomi, memiliki dampak ekonomi, sosial dan politik yang sangat besar. Kebijakan tersebut sangat tidak populer di tengah himpitan biaya hidup masyarakat kelas bawah yang semakin tinggi. Belum lagi maraknya kasus korupsi yang dilakukan banyak wakil rakyat belakangan ini. Namun pemberantasan atas segala bentuk korupsi belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat yang mengakibatkan kondisi Indonesia pasca krisis semakin memburuk

Dari sini, kita patut menganalisa apakah pemerintahan yang sedang berjalan di Negara kita sudah dapat dikatakan sebagai good governance?

Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci- an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua lini kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Oleh karena merupakan budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa.

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis. Selain itu, Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia, menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap. Bangsa yang menderita krisis multi dimensi berkepanjangan sejak tahun-tahun terakhir Abad 20 dengan berbagai dampaknya yang luas dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kejelasan, konsensus, dan komitmen bersama mengenai paradigma, sistem, dan strategi yang harus ditempuh dalam menghadapinya, dalam menghadapi krisis multi dimensi, tantangan pemulihan ekonomi, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa dewasa ini dan di masa datang

Konsep tersebut cukup menarik untuk diperhatikan, karena salah satu penyebab krisis moneter dan ekonomi di beberapa negara Asia pada tahun 1997/1998 adalah kualitas pemerintahan yang buruk. Dan hal ini berdampak terhadap semakin parahnya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut, terutama Indonesia.Paling tidak terdapat tiga pola dasar yang perlu di kembangkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, transparansi (transparency), yang kedua, pertanggungjawaban yang jelas (accountability), dan ketiga, partisipasi dalam proses demokrasi, serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik . Tidak dapat dipungkiri peluang bahkan mempersubur virus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan semakin Bertambah, disebabkan lembaga yang mudah menghasilkan uang (lembaga pengumpul pajak, penentu belanja Negara, pemberi hak menjual barang dan jasa, pemberian hak pengelolaan hutan (HPH), dll) tidak diselenggarakan secara transparan dan accountable karena sistemnya yang otoriter dan tidak demokratis. Sehingga ia tidak bisa diawasi oleh lembaga Negara itu sendiri maupun oleh masyarakat

Untuk membenahi hal tersebut, maka diperlukan dua semangat atau kesadaran yang saling terkait ; yaitu yang pertama, semangat struktural yang diejawantahkan melalui proses regulasi-regulasi dan aplikasinya ke arah penciptaan sebuah pemerintahan yang bermoral; baik dan bersih. dan kedua, semangat budaya yang disertai intergritas moral untuk berpartisipasi aktif menopang suatu pemerintahan yang baik dan bersih.

Agar good governance dapat diterapkan di Indonesia, perlu diciptakan upaya-upaya penciptaan dan pengawasan mengenai masalah ini.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, setidaknya ada tiga aspek yang harus dikembangkan, diantaranya yaitu :

· Transparansi

Pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan tentunya akan mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan melibatkan semua komponen masyarakat

· Pertanggungjawaban yang jelas

Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah akan mendukung program pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga meminimalisir tindak korupsi di Indonesia.

· Partisipasi dalam proses demokrasi dan kemampuan mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan publik

Upaya mewujudkan clean government melalui instrumen dan perangkat hukum juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan (Bappenas, 2004).

Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi menimbulkan multi interprestasi (ambiguitas).

Ketiga, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

Keempat, penyusunan standar opersional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education. Keenam, mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem reminsi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan reward and punishment.

Selain itu pengawasan juga merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Beberapa hal yang harus dilakukan antara lain :

· Penyusunan aturan dan ketentuan yang lengkap, tidak multi tafsir, sesuai dengan ketentuan tentang penyusunan aturan, serta sinergis dan konsisten dengan aturan lain.

· Penyusunan prosedur standar pengawasan / pemeriksaan.

· Pengembangan sistem pengendalian yang cukup pada tingkat SKPD.

· Memperkuat keterkaitan antara sistem penjenjangan dan pengembangan karir pejabat dan sistem penggajian dengan sistem pengawasan dan pemeriksaan.

· Mengembangkan sistem disinsentif, yang secara efektif dapat meningkatkan daya getar dan efek jera.

· Secara berkelanjutan melakukan peningkatan pemahaman, kesadaran dan kapasitas calon terperiksa terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel.

3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara,kelompok, atau golongan masyarakat.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah

Prinsip-prinsip Good Governance

1. Wawasan ke Depan (Visionary)

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)

3 Partisipasi Masyarakat (Participation)

4. Tanggung Gugat (Accountability)

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)

6 Demokrasi Democracy)

7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)

10.Desentralisasi (Decentralization)

11.Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)

12.Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)

13.Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)

14.Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

􀂉 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.

􀂉 Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistic yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

Namun demikan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan mewujudkan good governance dan clean government tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan memelihara nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reference:

http://www.slideshare.net/DadangSolihin

http://www.kalteng.go.id

Disusun oleh Kelompok mahasiswa: Resty Dwi Wahyuni Matematika 10989, Yhuda Septiawan Matematika 10952, Dieqi Dasuni Matematika 10982, Resti Sulistyaningrum Matematika 10968, Setyo Utami Matematika 11032, Mayda Rizky Hapsari Matematika 11012.

Advertisements