Tags

, ,

Negara itu terbentuk oleh karena adanya kehendak rakyat yang menyatakan diri secara sukarela untuk bersatu dengan menentukan hukum dan kebiasaan apa yang menjadi anutan atau kepatuhan yang mereka sepakati bersama. rakyat yang membuat sebuah negara hampir semuanya menginginkan adanya kemakmuran, ketenangan serta kesehjahteraan.

Bila kemudian ada negara yang pemimpinnya berubah menjadi sepert Hitler ataupun Slobodan Milosovic itu merupakan pemimpin yang dapat digolongkan sebagai penjahat perang yang wajib diajukan ke mahkamah internasional dan segera dijatuhkan hukum mati buat mereka. Jadi bila kita mengandaikan apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini, memang kita harus kembali mengingat apakah negara ini sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini telah memberikan kemakmuran dan kesehjahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bila kita menggunakan angka sebagai logika untuk jawaban ini, maka sejak tahun 1945 yang tentunya 200 juta bangsa ini masih banyak yang hidup digaris kemiskinan.Bukankah kalau begitu pemimpin bangsa ini tidak berhasil untuk menjalankan amanat dengan format negara kesatuan yang telah disepakati, jawaban bisa ia bisa tidak, tergantung dari mana anda dan apa yang telah kita rasakan selama ini. Persoalan bukan itu saja namun bagaimana negara yang diwakili oleh organisasi pemerintahannya harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi kesepakatan dan bukan sebaliknya rakyat beserta sumber alam yang ada menjadi objek hukum yang memberikan legitimasi untuk diexploitasi oleh sekelompok atau segolongan manusia yang tinggal di negeri ini.

Kemerosotan moral dan akhlak yang menjadi roh jahat yang mendorong subur praktek korupsi dinegeri tidak lain karena struktur dan tatanan negara yang tercipta belum tergolong sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang bersih (clean government ) sehingga sangatlah wajar bila segala bentuk kehancuran struktural yang ada saat ini merupakan akumulasi dari tidak adanya supermasi hukum yang mengatur setiap tatanan negeri ini.

Hukum diperlukan untuk menata sebuah pemerintahan yang bersih, dan sebaliknya pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang menegakan supermasi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan amanat dan kehendak rakyat yang berlangsung secara konstitusional. Oleh sebab itu reformasi hukum yang sedang berjalan saat ini hanya akan berhasil dan memiliki efektifitas bagi kesehjahteraan rakyat bila pemerintahan yang akan datang merupakan pemerintahan yang bersih.

Kepemerintahan yang baik merupakan issue yang paling menarik dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Kondisi kepemerintahan ini merupakan tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisai. Penempatan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik memungkinkan untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terciptanya Good Governance akan diikuti pula dengan Clean Governanceyaitu pemerintahan yang Bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu melindungi Masyarakatnya dengan prinsip penegak hukum yang dipatuhi oleh semua Lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan Pemerintahan yang kuat (Strong Governance) dalam arti semakin kuatnya Penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga dapat Terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di tingkat internasional ide pemerintahan yang bersih selalu di gulir negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena mereka melihat negara-negara berkembang perlu mendapat sokongan dan dorongan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Di negara ini, membangun “pemerintahan yang bersih” diharapkan bukan sekedar jargon atau retorika politik dan gagasan akademik kelompok intelektual, melainkan mesti menjadi semangat bernegara baru yang harus diaktualisasikan, yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Agenda pembangunan daerah adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkahlangkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Secara garis besar, permasalahan penerapan Pemerintahan yang baik meliputi:

1. reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat,

2. tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan,

3. masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur,

4. makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan public,

5. meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum,

6. meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi,

7. rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai,

8. rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, kualitas pelayanan umum, kesejahteraan PNS dan banyaknya peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2005–2010 terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran-sasaran sebagai berikut

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas,

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel,

3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat,

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,

5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah, dan tidakbertentangan peraturan di atasnya.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara,

a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan,

b. pemberian sanksi bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

c. peningkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat,

d. peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab,

e. percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan,

f. peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN,

2. meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui,

a. penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsive,
b. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan,

c. penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,

d. peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan system karier berdasarkan prestasi,

e. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan,

3. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan,

a. peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan,

b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan,

c. peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi,

Program penerapan kepemerintahan yang baik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik,

2. menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat,

3. meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian berbasis
kompetensi.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta system akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan semua instansi,

2. menata dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien,

3. meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan,

4. meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif,

5. meningkatkan kualitias aparatur pengawasan yang handal,

6. meningkatkan penerapan pengawasan berbasis kinerja,

7. mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorongpeningkatan implementasinya pada seluruh instansi.

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,

2. menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di daerah,

3. menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

Program pengelolaan sumberdaya aparatur bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. menata kembali sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS,

2. menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumberdaya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan professionalisme dalam menghadapi era pembangunan,

3. meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas,

4. menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS,

5. menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian,

6. mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin,

7. meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan barang daerah.

Program peningkatan kualitas pelayanan public bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha,

2. mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan daerah seperti perpajakan dan penanaman modal,

3. meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi,

4. memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan public,

5. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan public,

6. mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat,

7. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah,

8. mengembangkan mekanisme pelaporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kepada public,

9. meningkatkan pengelolaan barang daerah melalui Sistem Manajemen Barang Daerah,

10. menerapkan Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan,

Program peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Negara bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan,

2. meningkatkan fasilitas pelayanan umum, operasional termasuk pengadaan, perawatan.

Kunci penegakkan hukum terletak pada kepastian hukum dan keadilan bisa diwujudkan. Dengan ini, Indonesia masa depan akan memberikan harapan bagi kita semua. Selama ini yang menjadi persoalan mendasar bahwa kita masih jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum. Kalau Indonesia mau dijadikan negara hukum dalam pengertian sesungguhnya, seluruh komponen bangsa, baik pejabat, aparat negara maupun masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar berjuang untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensinya, semua lapisan masyarakat, dari lapisan atas hingga lapisan bawah harus tunduk dan patuh kepada hukum. Jangan sampai karena sebagian para pejabat dan aparat tidak tunduk kepada hukum, menimbulkan keputusasaan pada masyarakat sehingga berakibat negatif dengan munculnya tindakan anarki di tengah-tengah masyarakat dengan ilustrasi bagaikan kepala ikan busuk yang menjalar kebusukannya pada seluruh tubuh ikan itu.

Dalam masalah ini, yang terpenting harus ada komitmen kuat bahwa semua mesti tunduk dan taat pada hukum, tanpa kecuali. Ketidaktundukan pada hukum membuka kemungkinan ada berbagai pihak yang dirugikan. Hukum merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, institusi-institusi atau lembaga keadilan mempunyai peran penting mewujudkan keadilan tersebut. Ini tercapai apabila lembaga keadilan dibebaskan dari segala dari orang-orang yang tidak taat hukum dan tidak bermoral karena dirasuki praktek-praktek kolusi dan suap. Selain itu, untuk tercapai penegakkan hukum perlu ada reformasi materi hukum atau perundangan yang telah ada, reformasi terhadap institusi peradilan, lembaga kejaksaan, dan aparat-aparat yang menggerakkan institusi-instusi peradilan. Ini diikuti dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penting hukum sehingga mereka termotivasi dan tertarik untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan masing-masing. Di samping itu, seluruh pranata-pranata hukum yang ada perlu diberdayakan. Kondisi ini semakin baik, bila dapat diciptakan dan ditumbuhkan di kalangan masyarakat budaya hukum yang baik dan sehat.

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa: Nur Alfian Hakim (06/198170/PA/11271), Maika Sandra Puspita (07/253616/PA/11728), Dede Rachmatullah D. (08/269579/PA/11980), Ibnu Saleh Habibi (08/265535/PA/11883), Yuninggar D. N. (08/269644/PA/12013).

Advertisements