Tags

, ,

A. PENGERTIAN

Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Disini pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak
selalu menjadi aktor paling menentukan. Kualitas pemerintahan dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen pemerintahan yaitu pemerintah, civil society, dan sektor swasta.

Secara terminologis, pemerintahan sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa pemerintahan adalah sinonim dari pemerintah. Interpretasi dari praktek-praktek pemerintahan selama ini memanglebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga pemerintahan yang baik seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparansi.

Adapun perbandingan istilah government dengan governance sebagai berikut :

Kata Government :

1. Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu Negara.

2. Bersifat hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah.

3. Komponen terlibat sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah.

4. Peran dominan dikendalikan sektor pemerintah.

5. Mengharapkan kepatuhan warga Negara.

6.Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga Negara.

Kata Governance :

1. Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan.

2. Bersifat heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.

3. Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu : a.Sektor Publik; b.Sektor swasta; c.Masyarakat.

4. Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing.

5. Mengharapkan partisipasi warga Negara.

6. Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Pemerintahan yang baik sebagai pemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua bangsa di seluruh belahan dunia. Dimana pemerintahan yang diinginkan adalah pemerintahan yang terbebas dari tindakan yang dapat merugikan pihak pemerintahan itu sendiri maupun pihak yang diperintah (masyarakat), misalnya tindak pidana korupsi yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya.

Hidup di dalam sistem pemerintahan yang baik dan bersih merupakan aspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis dan memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (checks and balances) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak boleh dikotori oleh pemerintah yang tidak baik, terjaga dari segala bentuk penyelewengan baik yang terstruktur ataupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Good governance merupakan issue yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Menurut definisi UNDP tersebut, governance mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Political authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Economic authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. Adapun administrative authority mencakup sistem implementasi kebijakan.

Sedangkan domain dari governance meliputi institusi negara atau pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

Sebagaimana konsepsi PBB tentang good governance adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pemerintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya. Jadi keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah dinilai dari keberhasilan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan aparaturnya saja, melainkan dinilai dari harmonisasi dan konstruksi yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Good governance sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih (clean government). Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik ataukah tidak.

B. CIRI – CIRI GOOD GOVERNANCE

1. Pemerintahan yang bebas dari korupsi. Yang dimaksud pemerintahan yang bebas dari korupsi disini adalah bahwa, pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan harus bebas dari segala macam bentuk korupsi yang dapat merugikan bangsa dan Negara. Sehingga tidak menyebabkan rakyat menderita.

2. Pemerintahan yang bebas dari money politics. Pemerintahan yang bebas dari money politics disini dimaksudkan bahwa, pemerintahan harus bebas dari politik uang agar pemerintahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan atau pemerintahan, pemerintah harus mampu membedakan mana yang kepentingan umum dan mana yang merupakan kepentingan pribadi. Sebagai orang yang telah diberi kepercayaan untuk memegang pemerintahan, mereka harus mampu untuk lebih mendahuluka kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi mereka sendiri. Karena kepentingan rakyat sekarang ada di tangan mereka.

4. Mau menerima kritik ataupun saran demi pemerintahan yang lebih baik lagi. Pemerintah harus mau menerima kritik ataupun saran yang kira-kira dapat membangun bangsa. Jangan berpikiran tertutup dan tidak mau menerima kritik dari berbagai pihak, karena akan berakibat buruk bagi bangsa dan negara. Kritik dan saran disini dimungkinkan agar bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi.

5. Tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan, karena pemerintah telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas alasan yang kuat, bukan hanya karena sesuatu yang sifatnya tidak bertanggung jawab.

6. Tidak bersikap otoriter dalam memutuskan sesuatu namun didiskusikan/dimusyawarahkan terlebih dahulu. Dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah tidak boleh begitu saja mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya terhadap rakyat kebanyakan. Keputusan yang akan diambil harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak dan merugikan orang banyak, karena masalah tersebut dipandang dari berbagai sisi.

7. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan bijaksana. Penyelesaian masalah yang baik akan dapat membuat hubungan yang baik pula diantara pihak-pihak yang terlibat dengan masalah tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

8. Bebas dari KKN. Pemerintahan harus bebas dari segala macam bentuk kolusi, korupsi , dan nepotisme. Karena KKN merupakan awal dari pemerintahan yang tidak bersih yang dapat merugikan bangsa dan negara.

9. Menegakkan peraturan/menindak dengan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya. Pemerintah harus berani menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum maupun pelanggaran-pelanggran lainnya, karena apabila pelaku tersebut tidak ditindak tegas maka pelanggarn yang sama akan terjadi berulang kali. Siapapun pelakunya, pemerintah harus tetap menindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi tanpa membeda-bedakan pelakunya.

10. Menghormati hak-hak warga negaranya. Untuk menjalankan pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus menghormati hak-hak warga negaranya. Dengan begitu, maka warga negaranya pun akan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

11. Mengikutsertakan semua, transparan, dan bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus mayarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE. Menurut Miftah Thoha (Bappenas, 2004) ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur;

2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya;

3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif.

Eksistensi dan pelaksanaan atas faktor-faktor tersebut diyakini akan mampu mendorong terciptannya pemerintahan yang bersih (clean government). Namun demikian, masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi publik (baca : birokrasi), seperti lemahnya law enforcement, ketidak jelasan dan ketidaklengkapan peraturan (pemanfaatan celah hukum), masih adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal (BPKP, Itjen, Depdagri, Bawasda), tidak efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga penegak hukum, standar pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang belum jelas dan tidak transparan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan clean government masih sulit untuk diwujudkan.

D. FUNGSI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE. Sebagai suatu sistem pilihan good governance mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Membuka ruang politis bagi rakyat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal yang sangat krusial di era demokrasi ini. Tonggak negara merupakan rakyat dan masa depan negara berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan berlaku bagi rakyat itu sendiri.

2. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan dengan andil seluruh stakeholder. Stekeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi oleh kegiatan atau program pembangunan.

3. Menciptakan tatanan pemerintahan yang sistematis dan transparan. Clean and good governance merupakan revolusi dari sistem pemerintahan – pemerintahan sebelumnya. Clean and good governance berkaca pada sejarah pemerintahan yang lalu dan memperbaiki sistem – sistem yang kurang tepat diberlakukan pada era demokrasi ini. Empat instrumen clean and good governance yang terdiri dari regulasi, provisi, subsidi, dan produksi berjalan secara sistematis dalam menjalankan fungsi keempat instrument tersebut masing – masing. Dari keempat instrument tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria utama dalam clean and good governance adalah pelayanan publik. Karena bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang – wenang baik atas diri, hak, maupun harta bendanya. Dengan pemerintah yang transparan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memantau kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Dan kemudian akan menciptakan pemerintahan yang bersih.

4. Sebagai penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk memenuhi pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas publik. Di zaman modern ini, kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik terus meningkat. Salah satu contohnya adalah fasilitas transportasi publik. Masyarakat semakin menuntut kenyamanan dan keamanan dari fasilitas transportasi publik yang disediakan pemerintah pada saat ini. Zaman dan modernisasi akan terus berkembang yang berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik yang akan terus bertambah. Dan dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik, pembangunan akan terus berjalan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan juga harus didasari dengan keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan salah sasaran.

5. Menciptakan kepercayaan dan penghargaan antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kepercayaan sosial adalah aset yang berharga yang berfungsi sebagai perekat bahkan merupakan syarat mencapai civil society yang demokratis. Hal ini dapat dikarenakan oleh pemerintah yang transparan dan terbuka terhadap opini publik. Masyarakat lebih percaya karena kinerja pemerintah lebih terlihat dan terbukti. Sehingga masyarakat lebih menghargai pemerintah dan mengikuti program – program yang disusun karena lebih jelas untuk apa dan mempunyai manfaat apa.

E. KONDISI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Ketika berbicara tentang kondisi suatu permasalahan, maka kita disarankan untuk melihat masalah tersebut dalam berbagai sudut pandang. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memecahkan permasalahan tersebut. Memandang dengan berbagai arah akan membuat kita mampu menentukan orientasi dan kemana akar permasalahan tersebut berasal. Ketika kita mampu memecahkan permasalahan tersebut, maka akan terjadi perubahan paradigma dalam memandang berbagai hal.

Perubahan paradigma ini juga terjadi di kondisi pemerintahan Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah peningkatan partisipasi pihak luar dalam persoalan-persoalan publik. Bila pada masa sebelum reformasi, pemerintah mendapatkan hak eksklusif dalam mengatur hak-hak publik serta pihak luar hanya disertakan sejauh Negara mengijinkannya, maka sekarang persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society, serta dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Penambahan tingkat partisipasi pihak luar diharapkan akan meningkatan profesionalisme aparatur Negara serta pelayanan publik akan menjadi semakin maksimal. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Bagi pemerintah, tingkat profesionalisme akan meningkat, secara tak langsung akan memiliki audit dari dalam dan luar, mampu bersikap objektif, netral, dan tidak diskriminatif.

Ketika pemerintah mampu bersikap professional, maka masyarakat serta dunia usaha akan tertarik dan mengikuti langkah governance. Adanya keterkaitan antara berbagai stake holder tentu akan menghasilkan simbiosis mutualisme pada berbagai pihak. Pemerintah mendapatkan mitra professional, masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal, dunia usaha leluasa dan ketenangan dalam berusaha.

Namun keadaan ideal tersebut belumlah terwujud secara penuh di Indonesia. Masih banyak pemerintah-pemerintah daerah yang bersikap sebagai penguasa merangkap pengusaha. Arinya, di satu sisi sebagai pembentuk peraturan dan undang-undang, pelaksana aturan, namun juga sebagai pengusaha yang mencari untung. Tentu hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah di mata stake holder yang lain.

Penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan ekses negative berupa KKN merupakan salah satu belum terlaksananya clean and good governance. Tindakan korupsi merupakan kondisi yang banyak ditemukan di berbagai pemerintah daerah, belum lagi nepotisme antar anggota keluarga, kerabat, serta teman pejabat terkait.

Ketika hal di atas terjadi, akan timbul kondisi ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial. Program-program yang disusun akan sedikit banyak terbengkalai, masyarakat akan memiliki sentimen negatif terhadap pemerintah, dunia usaha yang tidak menentu. Semuanya akan saling menimbulkan kerugian akibat kasus dari pemerintah.

Dari sisi personal, akan menimbulkan rasa malu bagi pelaku dan keluarganya, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut. Semuanya terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Padahal, bila jabatan dianggap sebagai amanah dari rakyat, maka power yang didapat akan dimanfaatkan demi pembangunan masyarakat. Fasilitas yang didapat akan digunakan secara maksimal demi kelancaran tugas pemerintahan. Pelaksanaaan undang-undang akan dikawal secara penuh. Semuanya berjalan dengan aman dan damai bila kekuasaan diatur, dikawal, dan dilakanakan secara seimbang.

Pembentukan suasana clean and good governance membutuhkan komitmen kuat antara semua pihak, daya tahan, pembelajaran akan hal-hal baru, adanya kesepakatan bersama serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa pemerintahan yang bersih dan baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan yang lebih baik.

F. UPAYA MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Faktor yang mendorong pemerintah berupaya untuk menuju CGG adalah krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997. Kejadian tersebut mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep,metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan dalam tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut. Pemerintah yang sentralistis dan birokrasi yang patriomonialistik, penyelenggaraan. Negara yang terlepas dari kontrol social dan control politik suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideology pembangunan yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan,berimplikasi luas pada praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan Indonesia di bawah rezim orde baru.

Upaya untuk menciptakan CGG sebenarnya telah menjadi diskursus sejak awal berdirinya Orde Baru. Berbagai instrumen hukum dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dikeluarkannya UU No 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi,UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap,dan KeppresNo.33 tahun 1986 tentang Kewajiban Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara,PNS,ABRI,BUMD dan BUMN.

Namun ternyata upaya-upaya tersebut hanya sampai tataran normatif dan tidak berlanjut sampai tataran yang kongkret dan operasional. Ekonomi biaya tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan bukti dari tidak adanya komitmen dan tindakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah Orde Baru untuk mencapai CGG.

Jatuhnya Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru dan lemahnya legitimasi politik Kabinet Reformasi menjadikan tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tidak dapat dibendung lagi oleh pemerintah. Perdebatan mengenai upaya menciptakan clean and good governance di Indonesia terulang lagi pada Sidang Istimewa MPR yang diadakan pada bulan November 1998. Perdebatan tersebut akhirnya menghasilkan Tap MPR-RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan arahan dari Tap MPR-RI N.XI/MPR/1998, pemerintah membentuk RUU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. RUU ini diharapkan dapat dijadikan landasan utama pemerintah yang sekarang dan di masa depandalam rangka menciptakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, berwibawa, dan professional serta mengabdi pada kepentigan masyarakat luas.

Upaya pemerintah untuk membentuk suatu undang-undang yang akan memberikan landasan kepada penyelenggaraan negara di masa mendatang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,perlu ditanggapi secara posituf dan serius oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia.Masyarakat transparasi Indonesia sebagai sebuah sebuah lembaga yang memberikan perhatian besar terhadap upaya-upaya menuju terciptanya clean and good governance di Indonesia,memiliki harapan dapat menyumbangkan pemikirn dalam rangka pembentukan suatu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan.

Tuntutan reformasi anti korupsi, kolusi, dan nepotisme menggambarkan kebobrokan system pemerintahan negara yang didominasi oleh pemerintah.Maka reformasi pemerintahan negara yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategi menuju clean and good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaian clean and good governance yaitu:

1. Usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate.

2. Seharusnya otoritas pemerintahan baru diperjelas dihadapan birokrasi lama.

3. Reformasi administrasi negara dan penataan kelembagaan.Seperti kita ketahui bersama birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Penataan kelembagaan memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, dan tidak korupsi.

4. Kultur dan etika birokrasi..Kultur ketebukaan,pelayaan yang cepat,dan etika pejabat harus ditingkatkan.

5. Masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kwalitas dan profesionalisme,peningkatan pelatihan,dan meningkatnya kesejahteraan.

6. Pengawasan administrasi negara.Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa: INDAH DWISARI (08/269886/PA/12117), KRISTYO ADHI P (08/269944/PA/12141), PUTRI AFIFAH (08/270048/PA/12189), TISSIA AYU ALGARY (08/269938/PA/12137), TRI WAHYUNINGSIH (08/269973/PA/12154), WAHYU SETYO HUTOMO (08/270052/PA/12192).

Advertisements