Tags

, ,

A. PENGERTIAN

Istilah Clean and Good Governance telah populer di tengah-tengah masyarakat. Namun di antara kita pasti ada yang tidak dapat menjelaskan mengenai istilah itu. Bahkan pejabat-pejabat yang sering menggunakan istilah Clean and Good Governance belum tentu bisa menjelaskan gambaran dan arti sesungguhnya dari istilah tersebut. Dalam masyarakat dan tata pemerintahan, istilah itu sering muncul dalam pidato atau sambutan pejabat negara. Selain itu, juga digunakan untuk mengobral janji politik. Sebagai contohnya, istilah Clean and Good Governance banyak digunakan oleh para caleg pada kampanye politik dalam rangka pemilu di Indonesia. Mereka berjanji mewujdkan pemerintahan yang bersih dan baik. Namun kenyataannya, banyak diantara mereka yang justru melanggar janji itu. Salah satu contohnya adalah adanya caleg yang menggunakan uang untuk mendapatkan suara. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit tentang arti dari istilah Clean and Good Governance.

Clean and Good Governance terdiri dari tiga kata, yaitu Clean, Good dan Governance. Clean berarti bersih, dan Good berarti baik. Sedangkan istilah Governance sendiri ada beberapa pendapat mengenai arti dari kata itu. Pendapat yang pertama dari Word Bank. Menurut Word Bank yang dimaksud dengan Governance adalah “The exercise of political power to manage a nation’s affairs”. Atau dengan kata lain, pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola masalah-masalah suatu negara. Sehingga istilah Governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga berarti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan pemerintahan. Selain itu, ada pendapat lain mengenai istilah Governance, yaitu dari Undid (1997). Menurutnya, Governance adalah “The exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which state promote social cohesion, integration, and ansure the well being of their population”. Atau diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara dalam mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Pengertian Clean and Good Governance menurut Word Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata pemerintahan, pengertian istilah Clean and Goog Governance pada umumnya diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan baik. Kata bersih dan baik disini dimaksudkan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip-prinsip dasar Clean and Good Governance. Dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci utama dalam memehami istilah Clean and Good Governance. Selain itu, istilah Clean and Good Governance merupakan suatu gagasan dan nilai untuk hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Menurut PP No 1 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip¬prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberikan pelayanan prima dan diterima masyarakat.

Pada tahun 1990-an muncul konsep Clean and Good Governance yang merupakan bagian dari teori Ilmu Sosial Pembangunan. Konsep ini diperkenakan oleh Divisi Social Development, yang merupakan salah satu divisi Word Bank. Dimana hal tersebut untuk mlaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk mendapat kredit dari lembaga tersebut. Namun, dalam kenyataannya dalam bidang politik, social dan ekonomi, konsep Clean and Good Governance tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat untuk memperoleh kredit, tetapi juga merupakan instrument penting dalam tata negara demokrasi. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi harus bisa mewujudkan Clean and Good Governance.

Ada tiga teori mengenai konsep Clean and Good Governance. Pertama adalah “masyarakat politik”. Yang termasuk masyarakat politik adalah partai politik, birokrasi dan negara. Dimana masyarakat politik merupakan kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan politik. Teori kedua adalah “masyarakat ekonomi”. Masyarakat ekonomi merupakan kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan financial. Teori yang ketigaa dalah “masyakat sipil”. Ini adalah kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang tujuannya memiliki ciri khusus yaitu non politis dan non ekonomi, pendiriannya datang dari bawah, menjunjung tinggi pluralitas serta yang keempat adalah mengembangkan demokrasi resmi. Masyarakat sipil/madani adalah masyarakat yeng mengalami gradasi dalam pembentukannya di dunia. [www.madina-online.com]

Kepemerintahan yang baik atau good governance (GG) menawarkan alternatif pendekatan dalam pengembangan kebijakan pembangunan untuk lebih membumikan nilai-nilai Masyarakat Madani dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.Pengembangan CGG, masih sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi untuk membumikannya, serta menginstitusionalisasikannya secara efektif dalam NKRI pada umumnya, dan dalam manajemen pemerintahan pada khususnya.

Permasalahan “birokrasi” (= “kantor penyelenggara kewenangan tugas kepeme-rintahan”) yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dewasa ini antaranya adalah “tatanan organisasi dan manajemen pemerintah pusat yang belum mantap, desentralisasi yang menyulitkan koordinasi, format perangkat pemerintahan di daerah yang duplikatif, kompetensi aparatur yang memperihatinkan, dan agenda kebijakan yang tidak efektif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan bangsa”. Semua itu mengindikasikan diperlukannya suatu “grand strategy” dalam penataan birokrasi secara sistemik, yang mempertimbangkan bukan saja keseluruhan kondisi internal birokrasi tetapi juga permasalahan dan tantangan stratejik yang dihadapkan lingkungannya. Dalam konteks perubahan internal tersebut, reformasi birokrasi nasional perlu diarahkanan pada (1) penyesuaian visi, misi, dan strategi, (2) perampingan organisasi dan penyederhanaan tata kerja, (3) pemantapan sistem manajemen, dan (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia; secara keseluruhan semua itu disesuaikan dengan dimensi-dimensi spiritual SANKRI, nilai dan prinsip GG dan MM, dan tantangan lingkungan strategis. [Prof Dr Mustopadidjaja AR.Disampaikan Pada Silaknas ICMI 2001]

B. KONDISI DI INDONESIA

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci- an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan asset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Oleh karena merupakan budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa. [Makalah Drs.Sepriyanto]

Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy disemua lini kehidupan. Harga BBM yang terus menerus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efisiennya kerja Pertamina. [Drs. Gandhi, (Tenaga Ahli BPK) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES berkerjasama dengan HU. Republika pada tanggal 26 Maret 1998]

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CGG

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya Clean and Good Governance. Faktor-faktor tersebut ada yang dapat menunjang terwujudnya CGG tapi ada juga yang menghambat terwujudnya CGG. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pendukung

a.Masyarakat suatu negara menghormati hukum

b.Aparat pemerintahan yang bersih, bermoral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta check and balances.

c. Pembentukan aparatur misalnya KPK dalam upaya pemberantasan KKN

d. Amandemen UUD 1945 sebagai contoh pada pasal 28F,mengatur kewajiban pemerintah untuk memberi informasi (penunjang prinsip CGG yaitu transparansi),pemantapan upaya dalam konteks konstitusi dengan keluarnya UU antikorupsi.

2. Faktor Penghambat

a.Anggapan mengenai korupsi yang dianggap sebagai budaya sehingga sulit untuk dirubah.

b.Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai CGG sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka.

c.Kualitas SDM untuk mewujudkan CGG yang kurang.

d.Penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan CGG yang belum terlaksana secara maksimal.

D. UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik maupun bisnis. Selain itu, Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia, menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.

Dalam mewujudkan GG di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya pada perombakan struktur organisasi saja, melainkan juga pada perubahan dan perbaikan kopetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional. Hal ini tentu memerlukan waktu yang tidak singkat, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus terutama pada pemenuhan kompetensi SDM yang berkualitas dan sadar hukum. Hal inilah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Good Governance. Pada pembahasan kali ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (CG), maka kita harus mewujudkan dulu GG, karena GG merupakan kunci dari terciptanya pemerintahan yang bersih, terutama masalah KKN di negara kita.

Adapun langkah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam SANKRI. dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang efektip, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

2. Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen pemerintahan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan danpelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-government. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian dari masyarakat yang terus belajar (learning community), mengacu kepada terwujudnya MM yang berdaya saing tinggi.

3. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemamapuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

4. Desentralisasi merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam SANKRI. Perbedaan perkembangan antar daerah mempunyai implikasi yang berbeda pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasi dalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayan­an birokrasi bagi kegiatan-kegiatan dunia usaha di bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal, dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan kontribusi dan potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

5. Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidak pastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator professionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangu-nan. Sebab berbagai kebijak-sanaan publik tersebut pada akhirnya harus ditungkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. [Prof Dr Mustopadidjaja AR. Disampaikan Pada Silaknas ICMI 2001, Bertema”Mobilitas Sumber Daya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Madani Dan Percepatan Perwujudan Good Governance”]

Salah satu momok terbesar dalam masalah birokrasi yang melanda negara Indonesia adalah masalah korupsi.Oleh karena itu dalam makalah ini kami sajikan secara khusus tentang korupsi dan upaya penghambat tersebarnya korupsi dalam pendekatan ilmu sosial.Perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai prespektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut prespektif keadilan atau pendekatan hukum adalah mengambil secara tidak jujur pembendaharaan milik public atau barang yang yang berasal dari pajak masyarakat untuk kepentingan untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Banyak hal yang bisa dijadikan sebagai contoh tindakan korupsi, diantara lain menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap, dan menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.

Banyak hal yang melatar belakangi tindakan korupsi, banyak sebab yang mempengaruhi tindakan tersebut, namun alasan yang paling umum yang melatarbelakanginya adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa menebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini yang akhirnya menyebabkan korupsi yang lebih lanjut yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas. Karena itulah pemberantasan korupsi harus dari akarnya, yaitu kelompok yang memerintah dan penanggulangannya juga harus melibatkan seluruh anggota kelompoknya. Tanpa itu, semua usaha yang dilakukan akan terasa sia-sia.

Ada tiga hal yang secara umum dapat dilakukan untuk menghambat berjangkitnya korupsi, yaitu:

1. Cara sistemik-cultural

Yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur politik (yaitu keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hokum konstitusional) maupun infrastruktur politik (seluruh organisasi kekutan social politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kekuatan konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan, seperti pers, LSM dan sebagainya) dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.

2.Cara abolisionitik

Istilah ini berasal dari kata abolish yang berarti menumpas atau memberantas. Asumsinya adalah bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian upaya penanggulangannya diarahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Jalan yang harus dihadapi adalah dengan mengkaji masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah kepada prilaku korupsi, meningkatkan kesadaran hokum masyarakat serta menindak orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat, seta menindak orang-orang yang korupsi berdasarkan kodifikasi hokum yang berlaku. Yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa hukum harus ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan tindakan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah bersama masyarakat harus berani melakukan tindakan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintah sendiri terhadap aparatur yang jujur.

3. Cara moralistic

Usaha pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan memperhatikan factor moral manusia sebagai pengawas dan sekaligus pelaku dari upaya pemberantasan korupsi. Cara moralistic dapat dilakukan melaluimental dan moral manbusia, ceramah atau penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum. Kesemuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya seseorang tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dimana pun orang tersebut berfungsi dalam masyarakat.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN INDONESIA MENUJU CGG

Hingga tahun 2004, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan. Meskipun upaya ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, masih ditemukan adanya praktik-praktik KKN di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai bukti keseriusannya dalam menangani masalah tersebut. Di samping itu, juga telah diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung upaya dimaksud yang antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2005, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agenda utamanya mewujudkan penyelenggaraan negara yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan perilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan aktivitas aparatur pemerintahan yang didasari moral, etika, integritas, profesionalisme dalam pengabdian, pengayoman, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang diikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan PNS; menata kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelengaraan negara, memperbaiki sistem pengawasan dan mempercepat penerapan E-Government pada setiap instansi pelayanan publik.

Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapi oleh berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal maupun pengawasan masyarakat dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik.

E. HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Beberapa hal yang masih terkait dengan good governance salah satunya adalah E-government (pemerintahan berbasis elektronik) yang ingin diperjuangkan mengingat banyaknya kelemahan paper based administration misalnya proses pelayanan publik dapat dimanipulasi karena lemahnya sistem komputerisasi yang ada. Berbagai arsip atau berkas urusan tidak akan terkontrol dengan baik bahkan hilang sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sini masyarakat menjadi bagian yang paling dirugikan karena sistem yang tidak sistematis. Oleh sebab itu, kebutuhan akan komputerisasi menjadi mutlak adanya bagi setiap birokrasi pelayanan public untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa agar lebih efektif dan efisien.

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government adalah untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung pemerintahan , penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Inisiatif e-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6 /2001 tgl 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi Telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

E-Government memberikan manfaat antara lain:

a. Pelayanan servis yang baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung, passing grade,dan sebagainya.) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.

d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar hal ini sangat membantu.

Namun timbul hambatan – hambatan dalam mengimplementasikan E-government diantaranya :

a. Kultur berbagi belum ada atau sharring informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan : ”Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

b. Terbatasnya SDM yang handal, teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurang kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

c. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal, infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon atau aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada harga masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

d. Tempat akses yang terbatas , memang diakui tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan akses yang terjangkau misal di perpustakaan umum(public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Hambatan tersebut diharapkan tidak melemahkan semangat untuk terus memperbaiki kondisi bangsa. Salah satunya nilai – nilai good governance seperti akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud dan berkembang dengan baik dan tepat. Mungkin wujud e-government adalah hasil penghitungan suara dalam pemilu 9 april 2009 yang telah berlalu mungkin setelah dievaluasi banyak sekali kelemahannya. Salah satu wujud e-government adalah hasil Quick Count (penghitungan cepat) yang dilakukan beberapa lembaga survey seperti LP3ES, LSI ,CIRUS dan lainnya. dengan nilai ralat error berbeda tipis dengan Real Count yang dilakukan KPU. Ini membuktikan mulai diberlakukannya sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Semoga untuk kedepannya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang dekat dan haus akan informasi yang benar dan tepat.

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa : 1.Tino Diharja 08/269665/PA/12023, 2.Bayu Wicaksana 08/269666/PA/12024, 3.Rian Niki Saputra 08/269678/PA/12029, 4.Ayu Rizki Fauzia 08/269715/PA/12048, 5.Megawati 08/269719/PA/12051, 6.Shinta Kartina Fitriyanti 08/269726/PA/12052.

Advertisements