Tags

, ,

Pada sebuah acara briefing media sebelum kunjungan Kampanye Nasional Hak Kekayaan Intelektual di tiga perusahaan di Batam, Kamis, 16 April 2009:

1. Koordinator Administrasi Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (PPHKI) Ansori Sinungan, mengakui:

a. Aparat kepolisian masih minim pengetahuan untuk mendeteksi piranti lunak (software) berlisensi.

b. Sejauh ini, polisi baru bisa mendeteksi produk bajakan dalam bentuk VCD film dan lagu. “Polisi baru mampu mengetahui produk bajakan dalam bentuk film dan lagu. Tapi, sebagian polisi memang sudah mendapatkan training tentang software berlisensi,” ujarnya.

2. Perwakilan Business Software Allience (BSA) Indonesia Donny A. Sheyoputra secara tegas mengatakan:

a. Banyak aparat kepolisian yang belum bisa membedakan antara software asli dengan bajakan. “Belum semua aparat memiliki keahlian tentang software bajakan. Saya harus jujur keahlian aparat polisi masih terbatas,” imbuhnya.

b. Akibat pengetahuan polisi yang terbatas, banyak masyarakat resah pada saat polisi melakukan razia. BSA pun menyambut antusiasme kepolisian dalam upaya penegakan hukum piranti lunak bajakan, namun aparat penegak hukum juga harus mengerti software.

Lho, dari dua orang yang berkompeten yang telah menyatakan hal ini, tentu ini suatu berita yang mengejutkan bagi saya. Bagaimana nhi rekan-rekan polisi? Jawabannya? Tanggapannya? Masak dianggap cuma bisa bedain VCD film dan lagu doang. Yang lainnya? Foto-foto nggak bener juga nggak bisa deteksi dong, asli atau rekayasa? Terus kalau mengadakan razia, yang dikerjakan apa, caranya bagaimana ya …. lho, lho, lho, … padahal untuk melihat barang asli atau palsu harus punya kriteria standar yang jelas khan …

Ealah, …

Advertisements