Tags

, ,

Razia kendaraan sudah, razia KTP sudah, razia militer oke, razia wajib pakjak? Sebentar lagi ….. masih ingat khan, jargon populer: ORANG BIJAK TAAT PAJAK. Jadi jangan jengkel kalau ada razia pajak ya …. sebagai warganegara yang baik harus mendukung …..

Lho? Iya, karena Direktorat Jenderal Pajak berencana merazia wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Razia dilakukan berdasarkan tempat kerja wajib pajak. Langkah ini bagian dari upaya untuk mencapai target jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2009. Jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2009 ditargetkan naik 20 persen dibandingkan tahun 2008. ”Kami akan melanjutkan kebijakan ad hoc menambah jumlah wajib pajak tahun 2009, salah satunya dengan penyisiran NPWP (nomor pokok wajib pajak) dari gedung ke gedung atau metode the highest building,” ujar Direktur Jenderal Pajak di Jakarta, dua hari yang lalu. Data-data menunjukkan:

a. Per tanggal 31 Desember 2008 ada 8,807 juta warga memiliki NPWP.

b. Per tanggal 31 Maret 2009, ada 11,167 juta orang warga memiliki NPWP (naik 2,359 juta orang dalam tiga bulan).

c. Berdasarkan kontrak kinerja yang ditandatangani Dirjen Pajak dengan Menteri Keuangan, 7 April 2009, target penerimaan pajak 2009 sebesar Rp 587,8 triliun.

Guna mendorong jumlah pemegang NPWP 2009, Ditjen Pajak memberikan fasilitas bebas bayar fiskal Rp 2,5 juta bagi pemilik NPWP yang bepergian ke luar negeri. Selain itu, Ditjen Pajak juga menghapus sanksi denda Rp 100.000 bagi wajib pajak yang telat menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) pajak melebihi batas waktu 31 Maret 2009.

Dihapusnya sanksi denda ini, berarti membatalkan aturan yang dibuat sendiri, berarti memberi toleransi bagi wajib pajak yang “mencari-cari peluang nunggak atau melepaskan kewajiban pajaknya”. Toleransi model begini sesungguhnya bisa bumerang karena penghapusan denda bisa menimbulkan kekecewaan bagi wajib pajak yang patuh sesuai jadwal. Saya pernah mengalami model toleransi begini (yang rasanya menyakitkan) sekitar jaman reformasi 1997-1998 sewaktu saya masih kredit rumah. Ceritanya, karena kondisi perekonomian Indonesia yang morat-marit maka efeknya menerpa perbankan, salah satunya Bank Exim (salah satu cikal bakal Bank Mandiri). Dan imbas lanjutannya, orang-orang yang mengambil kredit perumahan di Bank Exim tersebut harus menerima kenyataan Angsuran kredit perumahan yang harus dibayarkan ke bank tersebut setiap bulan nyaris berlipat dua ….. sehingga banyak yang menunggak, sengaja tidak membayar (terlebih dahulu), memprotes, memboikot, sampai ada pertemuan berkali-kali dengan pihak bank, mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik mensiasati keadaan saat itu yang semua pihak merasakan kesusahan …. Nah, selama proses mediasi itu kebanyakan dari pengambil kredit berhenti mengangsur. Hanya sebagian kecil saja yang terus mengangsur setiap bulan, tanpa tunggakan sama sekali! Dan saya salah satu dari bagian kecil yang patuh menjalankan kewajiban mengangsur tanpa lewat satu kalipun. Akhirnya proses-proses berlangsung terus … ujung-ujungnya deadlock …. pihak bank juga “sibuk” pembenahan manajemen mau merger antar bank …. pengutang juga tenang, bahkan senang-senang saja tidak menjalankan kewajiban yang sepertinya tanpa ada resiko apa-apa ….. Yang nggak disangka-sangka setelah “tenang” sejenak tiba-tiba muncullah kebijakan yang “menyakitkan” bagi yang jujur dan patuh, yaitu yang nggak mampu membayar angsuran dengan rate baru diberikan PEMUTIHAN, kemudahan membayar sisanya saja, dengan besar angsuran yang lama, tanpa ada denda-denda ….. Lha, yang rajin membayar angsuran dan nggak pernah nunggak, dapat apa? Percaya, tidak percaya saudara, HARUS TETAP MENERUSKAN ANGSURAN sampai lunas dengan rate yang baru! Waaaahhh kuaget hati saya waktu itu. Di benak saya timbul kesan menjadi warganegara yang patuh kok malah NGGAK DIBERI APRESIASI, NGGAK DIHARGAI, NGGAK DIBERI KEBANGGAAN …. perasaan itu sempat muncul sesaat di hati saya. Akhirnya dengan jiwa besar dan ikhlas, saya agak lama dapat memahami kejadian ini secara terbalik, yaitu: Alhamdulillah saya dipercaya sebagai orang yang mampu memenuhi dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pikiran saya, pihak bank menjalankan kebijakan pemutihan kepada para penunggak mungkin dengan asumsi mereka itu memang perlu pertolongan, penyelamatan dan keringanan agar bisa memenuhi kewajibannya.

Okelah itu pengalaman saya, tetapi dalam konteks penundaan penyerahan SPT yang akhirnya dibebaskan dari denda , apakah tidak semakin membuat blunder birokrat kita, kesannya bikin aturan sendiri, dibatalkan sendiri, sehingga terlihat tidak ada perencanaan yang matang. Terhadap wajib pajak sepertinya ada keleluasaan “pembiaran” perilaku nggak baik yaitu menunda penyerahan hingga akhir batas waktu, 31 Desember 2009. Bahkan bisa jadi mereka berandai-andai, jika kepemimpinan nasional berubah, mencari peluang menghindari pajak.

Ya, akhirnya, ada razia NPWP bolehlah, itu bagus-bagus saja, aturan yang tertib dan konsisten juga hal penting diperhatikan lho … apalagi kalau semuanya dapat mematuhi, ya wajib pajak, petugas pajak, aparat lainnya ….. makmurlah rakyat Indonesia.

Advertisements