Tags

, ,

Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang mendengar renumerasi alias penyesuaian/perbaikan struktur gaji. Semoga banyak yang senang mendengar ini ya ….

Tiga lembaga negara yaitu Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri direncanakan akan mendapatkan sistem renumerasi pada 2010.  Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Rabu, 15 April 2009.  Tiga lembaga itu yang akan jadi prioritas baru diikuti K/L (Kementerian/Lembaga), tapi itu juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Tapi Menneg PPN/Kepala Bappenas belum bisa menyebutkan besaran dana yang disiapkan untuk membiayai program renumerasi di tiga institusi tersebut. Dikatakannya, setelah program renumerasi dijalankan di MA, Depkeu dan BPK pemerintah berencana untuk menerapkan program tersebut di setidaknya 70 K/L.  Dalam rancangan besar pemerintah, terdapat rencana program reformasi birokrasi periode 2007-2025, dan renumerasi atau perbaikan struktur gaji merupakan salah satu poinnya. Pemerintah bahkan menyediakan anggaran 1,46 triliun rupiah pada 2007 dan sekitar 6 triliun rupiah pada tahun 2008 untuk penataan struktur renumerasi tersebut. Dalam reformasi birokrasi di K/L, pemerintah juga menerapkan sistem insentif kinerja dengan pemberian reward and punishment.

Menneg PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan pada 2010 gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan naik. Dipastikan akan dinaikkan, tapi belum ada angkanya, masih diexercise. Pokoknya tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan.

Nah, kalau bahasa tingkat kesejahteraan dinaikkan, apakah hal ini secara otomatis meningkatkan kekuatan mental dan perilaku aparat untuk tidak korupsi ya? Semoga iyalah begitu adanya. Karena kalau mengikuti apa yang dikatakan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam acara penyuluhan KPK bertema “Usaha Memajukan Bangsa dan Negara Dimulai dari Keluarga Yang Beriman” bersama Dharma Wanita Departemen Keuangan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2009):  Sebanyak 95% dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya 3,7 juta melakukan korupsi karena kebutuhan. Kelakuan buruk ini dipicu oleh gaji kelewat rendah yang diterima PNS. Karena kita tahu gaji PNS bukan hanya kecil tapi tidak manusiawi, jadi dari zaman Orde Baru sampai sekarang seperti itu,” ujarnya.

Abdullah mengatakan dengan penghasilan yang minim ini seringkali PNS mengambil kerja sambilan untuk menambah penghasilannya, sehingga mengganggu kinerjanya.  “Makanya suka ada PNS biasa masuk jam 9, pulang jam satu, kenapa? karena dia nyambi,” imbuhnya.  KPK mendorong istri-istri (suami-suami) PNS untuk mendukung suaminya (istrinya) agar dapat bekerja jujur sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS.

Nah, Tahun 2010 mau ada renumerasi, itu berrati kondisi gaji PNS yang tergolong minim khan mulai diperbaiki oleh Pemerintah (super birokratnya). Terus dari PNS-nya sendiri bagaimana? Kalau saya percaya, besarnya gaji bukanlah variabel satu-satunya yang mempengaruhi perbuatan korupsi. Ada sistem dan keteladanan pimpinan disana yang harus terus digaungkan perbaikannya dan disempurnakan …………..

Jadi anda senang khan mendengar ada program renumerasi pada tahun 2010? Mestinya begitu.

Tetapi jangan lupa yang substansial, memang perlu diadakan:

a. Reformasi birokrasi besar-besaran kalau mau berhasil untuk  menekan angka korupsi biar jadi kecil. Masak sih negara kita dikenal sebagai jagoan di Asia (bahkan dunia), namun terkenalnya sebagai jago korupsi ….. buktinya data survai terakhir menunjukkan negara kita tidak beranjak dari julukan sebagai negara sarangnya koruptor terbanyak ….

b. Pola administrasi keuangan ataupun pelaporan kekayaan pejabat berbasis IT System. Saya berpandangan setiap kelahiran (baru) PNS Golongan IIIA, Polisi berpangkat Aipda, TNI berpangkat Letda, ataupun pejabat lainnya seperti Hakim maupun Jaksa, wajib punya NPWP, setelah itu wajib membuat LHKPN setiap tahun yang memungkinkan dibuat secara praktis per sistem dengan berbasis IT/internet, sehingga mudah aksesnya, mudah up date-nya, dan mudah kontrolnya ……

c. Saya rindu ada terobosan azas hukum kita yang selama ini kita kenal dengan AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, namun pada ksus-kasus tertentu (korupsi) misalnya dimungkinkan (Lex Specialis) ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK. Ini asyik lho kalau bisa diterapkan ….

Ayo, siapa yang mau memulainya ….

Advertisements