Tags

, ,

Pemilu Legislatif sudah lewat. Apapun hasilnya, siapapun pemenangnya mari kita beralih fokus ke Pemilu Presiden Indonesia yang sebentar lagi digelar. Infonya, 8 Juli 2009 merupakan hari pencontrengan Pemilu Presiden. Tulisan saya ini hanya punya satu inti: Bagaimana caranya Pemilu Presiden RI Tahun 2009 ini dapat berjalan dengan sukses, lancar dan damai dalam satu putaran saja! Mengapa demikian? Coba anda ikuti intro beritanya ….

Komisi Pemilihan Umum mengakui, jika pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan dua putaran, maka putaran kedua akan kekurangan dana sekitar Rp 2,8 triliun. Kekurangan dana tersebut disebabkan sebagian dana yang sudah dialokasikan sebelumnya terpinjam untuk pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilakukan pada tahun anggaran 2008. Sisa anggaran KPU sebesar Rp 2,8 triliun dipastikan tak bisa terserap akibat proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat. Oleh sebab itu, KPU akan meminta tambahan dana melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2009. Demikian disampaikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary saat memberikan keterangan seusai rapat di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/12) sore. Dalam rapat itu hadir Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan serta pejabat lainnya. Menurut Hafiz, KPU terpaksa memakai dana, yang sebelumnya dialokasikan untuk putaran kedua pilpres karena dana anggaran tahun 2008, senilai Rp 2,8 triliun, tidak bisa diserap untuk pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran sekarang ini. “Oleh karena itu, untuk pengadaan jasa dan barang yang dianggarkan tahun 2008 sebesar Rp 2,8 triliun itu akan diambilkan dulu dari anggaran pilpres putaran kedua. Kalau nanti memang ada pilpres putaran kedua, maka akan diajukan lagi anggarannya melalui APBN-P,” ujar Hafiz.

Hafiz menambahkan, untuk keperluan Pilpres 2009 dianggarkan dana sebesar Rp 9,3 triliun dengan asumsi akan berlangsung dua putaran. Sebab itu, untuk pilpres putaran pertama dianggarkan dana sekitar Rp 4,5 triliun. “Begitu pula untuk pilpres putaran kedua,” kata Hafiz.

Itu berita soal anggaran pemilu. Sekarang coba amati warta soal perpolitikannnya.

Sistem pemilu kita tidak memiliki kemampuan menciptakan blok politik. Padahal hal itu akan mengefektifkan kerja pemerintah dan memudahkan pemilih menilai kinerja partai. Tampilnya dua pasangan calon akan membantu mengarah ke sana. Banyak pihak merasa tidak nyaman dengan kemungkinan hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden nanti: calon presiden SBY dan pasangannya, berhadapan dengan calon presiden Magawati dan pasangannya. Karena yang tampil adalah lu lagi lu lagi, maka hasil pemilu presiden tidak menjanjikan perubahan politik signifikan. Pandangan demikian adalah benar adanya. Karena salah satu tujuan pemilu adalah perubahan wajah kepemimpinan, sehingga diharapkan wajah baru tidak hanya akan mengubah suasana politik, tetapi juga mengubah kebijakan. Singkatnya, janji perubahan hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin baru.

Namun dalam popular vote majority with run off mechanism system atau sistem pemilu suara terbanyak mayoritas dengan dua putaran, seperti yang kita anut saat ini, hadirnya dua pasangan calon, memastikan biaya pemilu akan lebih murah. Sebab tidak lagi diperlukan pemilu putaran kedua. Dari sisi politik, tampilnya dua pasangan calon dengan sendirinya akan menciptakan sistem blok kekuasaan yang jelas. Di satu pihak, pasangan calon yang menang bersama sejumlah partai pendukungnya akan menjadi penguasa; di pihak lain, pasangan calon yang kalah bersama sejumlah partai pendukungnya akan menjadi oposisi.

Sistem pemerintahan presidensial dalam sistem multipartai dengan pemilu proporsional untuk memilih anggota legislatif, memang sulit untuk menciptakan blok politik. Apalagi Pemilu Legislatif dilakukan lebih dulu, baru disusul Pemilu Presiden. Kecenderungannya partai berlomba-lomba mengajukan pasangan calon sendiri, alias tidak mau berkoalisi, jika memungkinkan. Kenapa partai tidak mau berkoalisi? Pertama, selalu ada harapan dari partai untuk bisa memenangkan pemilu; kedua, partai juga bermimpi untuk bisa mengendalikan presiden terpilih yang diajukannya; ketiga, partai berharap bisa menangguk uang yang dikucurkan oleh pasangan calon yang diajukannya; dan keempat, pertimbangan prestise saja. Oleh karena itu, dalam sistem multipartai dengan Pemilu Legislatif berjalan lebih dulu dari Pemilu Presiden, sangat sulit diharapkan akan munculnya blok politik. Jika pun terjadi, sifatnya tidak solid karena dibangun atas situasi politik yang di luar rencana.

Tampilnya hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, akan mengatasi ketidakmampuan sistem pemilu kita dalam menciptakan blok politik. Mengapa kita perlu blok politik jelas? Pertama, memudahkan presiden terpilih untuk mengefektifkan kerjanya, karena kebijakannya akan selalu didukung oleh partai-partai di parlemen yang ikut memerintah. Tingkat soliditas partai-partai pemerintah tinggi, karena proses berkoalisi sudah dibangun sejak awal, jauh hari sebelum pemilu presiden dilaksanakan.  Kedua, blok politik juga memudahkan rakyat untuk menilai kinerja pemerintah dan partai-partai pendukungnya. Karena hanya ada dua pihak, yakni pemerintah dan oposisi, maka sukses tidaknya pemerintahan hanya ditentukan oleh presiden terpilih bersama partai-partai pendukungnya.  Semua kebaikan dan semua keburukan jelas siapa penanggungjawabnya, sehingga dalam pemilu berikutnya, pemilih dengan gampang menjatuhkan sanksi buat mereka yang dinilai kinerjanya buruk.

Nah, apa yang ingin saya katakan? Bagi saya nggak peduli mau ada 2 pasang Capres, 3 pasang Capres, atau bahkan 4 pasang Capres yang akan berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2009. Yang penting memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU dan Aturan KPU. Yang lebih urgen sesungguhnya, bagaimana caranya rakyat diyakinkan untuk enjoy ramai-ramai mencontreng dalam Pemilu Presiden 2009 sehingga mampu memlih pasangan Capres-Cawapres  terbaik diantara mereka dalam 1 (satu ) putaran saja! mengapa harus ada gerakan satu putaran saja dalam Pilpres 2009? Lihatlah:

a. Belajarlah dari kenyataan, betapa bertele-telenya proses Pilkada Gubernur Jawa Timur. Betapa besar sumber daya manusia, uang, dan lain-lainnya yang menurut saya hilang sia-sia dalam proses “demokrasi” itu …. kalau ada yang mengatakan itu jalan terbaik untuk mencapai kualitas demokrasi, pertanyaannya apa sih demokrasi itu? sekadar alat lho … bukan tujuan. Tujuannya itu khan masyarakat adil dan makmur. Bukankah sumber daya yang dihamburkan dalam proses itu itu sebaiknya langsung “dikembalikan” ke rakyat lewat aneka proyek padat karya, infrastruktur, atau investasi lainnya …. ini khan lebih realistis dan nyata. Wong dalam proses itu saya lebih melihat ada nuansa “ambisiusisme” sang tokoh yang nggak kesampaian saja ….

b. Lihat anggaran KPU untuk Pilpres 2009, untuk putaran ke dua (kalau dilaksanakan) memakan anggaran sebesar 4.5 trilyun rupiah. Ini bukan angka yang remeh untuk kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini. Kalau bisa satu putaran saja, uang sebesar itu khan bisa dikembalikan ke rakyat …. dalam berbagai bentuk, setidaknya berupa kegiatan/proyek yang produktiflah ….. bentuk lain dari BLT begitu, biar “memberi kail”, bukan “memberi ikan”nya. Jadi kembali ke rakyat kita mau nggak hidup ekonomis dalam “berdemokrasi”, janganlah sombong demi demokrasi terus boleh hidup boros, produktivitas rendah, semangat kerja nggak maksimum/begitu-begitu saja, cuma riuh rendah kampanye doang …. bagaimana negara/bangsa kita bisa maju dengan cara ini? Itu baru dari Anggaran KPU, belum lagi anggaran Tim Capres-Cawapres yang bertanding …. dan sponsornya …. wouw berapa rupiah yang disia-siakan tanpa hasil real.

c. Kalau masalah blok-blokan dalam berpolitik, biarkanlah, ketemu jalannya sendiri, itu manusiawi dalam dunia perpolitikan, nggak usah dipaksa 2 pasang, 3 pasang, atau lebih, untuk capres dan cawapresnya …. alamiah saja. Pokoknya berapapun pasangan yang tampil dalam Pemilu Presiden 2009, bagaimana caranya memenangkan salah satu saja (TERSERAH SIAPAPUN, YANG PENTING DISUKAI RAKYAT KEBANYAKAN DAN DAPAT MENGHANTARKAN NEGARA/BANGSA INI KE ARAH MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR SECARA BERMARTABAT) dalam satu putaran …. artinya dapat 50% suara lebih dari para pemilih.

Ada yang bisa menggerakkan? Demi Indonesia yang lebih makmur ….

Advertisements