Tags

, ,

Untuk mengingatkan kita, dan mewarnai suasana sekitar Pemilu 2009, perlu kiranya kita merefresh apa itu demokrasi dan bagaimana sih suatu negara/pemerintahan yang demokratis itu? Biar kita nggak mudah sedikit-sedikit ngomong nggak demokratis-lah, menyimpulkan demokrasi mandeg-lah, hanya gara-gara hal-hal yang dianggap nggak tertib (sedikit saja) dalam pelaksanaan pemilu.

Abraham Lincoln (1863) : Government, of the people, by the people, and for the people, artinya harus dapat mandat dari rakyat, sesungguhnya merupakan wakil rakyat, dan apapun yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

Prinsip utama-nya adalah:

1. Freedom/Equality, adanya kebebasan dalam arti luas maupun sempit, dan atau adanya kesetaraan.

2. People’s sovereignty, artinya adanya kedaulatan rakyat.

Prinsip-prinsip Sistem politik demokrasi adalah:

1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif)

2. Pemerintahan Konstitusional

3. Pemerintahan berdasarkan hukum

4. Pemerintahan mayoritas

5. Pemerintahan dengan diskusi

6. Pemilu yang bebas

7. Parpol lebih dari satu dan menjalankan fungsinya

8. Manajemen terbuka

9. Pers yang bebas

10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas

11. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

12. Peradilan bebas dan tidak memihak

13. Pengawasan terhadap admonistrasi negara

14. Mekanisme politik yang berubah mempengaruhi hubungan/kehidupan politik dan masyarakat.

15. Kebijakan pemerintahan tanpa paksaan dari lembaga manapun

16.Penempatan pejabat pemerintah menggunakan merit system bukan poll system

17.Penyelesaian (masalah) secara damai, bukan kompromi

18. Jaminan kebebasan individu nyata

19. Konstitusi/UUD demokratis

20. Prinsip persetujuan (dari rakyat).

"dalam bayangan demokrasi"

"dalam bayangan demokrasi"

Tahapan Demokratisasi adalah:

Tahapan 1: Pergantian penguasa non demokratis ke penguasa demokratis.

Tahapan 2: Pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi.

3.

Tahapan 3: Konsolidasi demokrasi.

Tahapan 4: Praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Syarat dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis berdasarkan Rule of Law (menurut Komisi Internasional Ahli Hukum, Konferensi di Bangkok, 1965) adalah:

1. Perlindungan konstitusional: menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya.

2. Badan kehakiman bebas: tidak memihak.

3. Pemilu bebas.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.

5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.

6. Adanya Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Nah, anda penggiat, pemain, pengamat dan penonton hal ikhwal demokrasi di negara ini, dalam kehidupan kenegaraan bangsa ini, sudah memahamikah hal-hal yang tertulis di atas? Mari kita bawa alam demokrasi di Indonesia menuju kehidupan demokrasi sesungguhnya, semestinya, sesuai kaidah-kaidah normal (syukur-syukur yang ada dasarnya) nggak asal katanya, asal maunya, …..

Advertisements