Tags

, ,

Pakar politik UGM, Prof.Dr.Ichlasul Amal, memperkirakan Indonesia hanya memiliki sembilan partai politik (parpol) yang mencerminkan fragmentasi ideologi kubu Islam dan nasionalis pada Pemilu 2014 jika aturan “parliamentary threshold” sebesar 2,5 persen dijalankan secara konsisten.  “Parpol yang tidak mencapai dua setengah persen `parliamentary threshold` (ambang batas perolehan suara di DPR-RI) tidak boleh duduk di DPR. Suaranya akan diberikan ke parpol lain (yang menang). Dengan demikian, diperkirakan jumlah parpol pada 2014 hanya sembilan saja,” katanya di Brisbane, Minggu. Penerapan “parliamentary threshold” itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah parpol yang pasti juga akan lebih memudahkan publik mengontrol kinerja parpol dan para anggota DPR sehingga perjalanan demokrasi Indonesia akan lebih sehat, katanya. Berbicara dalam “Dialog Politik Menyambut Pemilu 2009” yang diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Universitas Queensland (UQ) (UQISA) bersama KJRI Sydney itu, ia lebih lanjut mengatakan, pengurangan jumlah parpol juga bisa dilakukan dengan merujuk pada pengalaman Korea Selatan. Di negara itu, warga negaranya boleh mendirikan parpol baru setelah membayar dana deposit yang besar. “Uang deposit ini akan dipulangkan (pihak berwenang) kalau parpol tersebut mampu mencapai perolehan suara yang besar untuk menekan avonturisme. Sistim deposit ini efektif menekan jumlah parpol,” katanya.

Lho, Prof. Amal, kok cuma 9 parpol pada pemilu 2014?

Kalau saya memahami pemikiran penyederhanaan jumlah parpol ya nggak sesederhana itu. Hanya dengan Parliamentary Threshold (PT) atau dengan Deposit uang segede-gedenya di Bank. Wong PT saja diajukan J-Review di MK, meskipun gagal. Terus sekarang ada beberapa parpol yang mengkonsolidasikan diri dengan memintakan ke Pemerintah untuk penundaan pelaksanaan PT. Terus, hak berorganisasi bagaimana? Kebebasan berpolitik?

Saya cenderung berfikir dan berpendapat yang ada di DPR itu cukup 8 parpol saja. Tetapi yang ikut pemilu nasional (utama) bisa 17 parpol, karena ini menampung hak-hak berserikat dan berpolitik warganegara. Kalau ada 17 parpol ikut pemilu nasional, lha sembilan parpolnya lagi (karena yang 8 sudah eksis di DPR) darimana? Ya, itulah yang saya usulkan, diperoleh dari Pemilu pendahuluan (proses seleksi parpol baru dan parpol yang tergradasi/nggak lolos sebelumnya). Mungkin yang boleh ikut pemilu pendahuluan perlu dibatasi, misalnya 45 parpol. Sehingga 9 parpol yang mendapat suara tertinggi pada pemilu pendahuluan yang boleh ikut pemilu raya-nya. Pemilu pendahuluannya bagaimana? Dibuat praktis saja, 45 parpol itu diadu/diuji cukup di 3 propinsi saja (dari 33 propinsi di Indonesia). Tiga propinsi yang dijadikan ajang seleksi parpol ya tentu berdasarkan jumlah pemilih (DPT): propinsi dengan DPT tertinggi (rank 1), propinsi dengan DPT tengah (rank 17), dan propinsi dengan DPT terendah (rank 33).

Okelah, soal pembatasan jumlah parpol. Pakai Bank Garansi yang besar baguslah, biar bikin parpol nggak main-main. Lihat saja di Yogyakarta, dari 38 parpol yang ikut Pemilu 2009 yang aktif hidup berparpolria dan berpolitik real cuma 40% saja. Lainnya? Matisuri! Kegiatan kampanyenya saja nggak jelas, sunyi senyap. Kemana saja itu pengurus parpol yang matisuri? Padahal ini di Pulau Jawa, kota besar, masak nggak mampu beraktivitas? Pakai PT boleh-boleh saja, tapi cara ini tidak ada kepastian nantinya berapa partai yang eksis di DPR setiap selesai Pemilu. Menurut saya dibuat simpel saja dengan membuat ketentuan, ke 8 parpol yang memperoleh suara tertinggi dari seluruh parpol peserta pemilu boleh eksis di DPR. Tinggal diurut saja perolehan suaranya untuk pengecekan.

Memang kalau banyak parpol di pemilu bikin pusing semua pihak. Boros, jlimet, dan sok demokrasi! Padahal tidak ada bukti bahwa jumlah parpol makin banyak itu menunjukkan suatu negara/bangsa makin demokrasi.

Betul begitu Prof. Amal?

Advertisements