Tags

, ,

Pemilu 2009 belum final & tuntas. Legislatif dan Eksekutif belum dipilih. Tetapi melihat proses yang sudah dan sedang terjadi memang terlihat Pemilu 2009 sarat dengan “permasalahan” dan kerikil-kerikil kecil. Tetapi tentu kita berharap semoga pemilu kali ini tetap dapat diselesaikan dengan baik-baik sesuai rencana sampai akhirnya nanti kita mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang dapat “memenuhi” keinginan rakyat banyak.

Ada yang menyebut pemilu kali ini agak “mengkhawatirkan” karena ada perubahan regulasi/peraturan dibandingkan pemilu 2004. Kalau saya menganggapnya tidak itu saja. Memang perubahan peraturan ada pengaruhnya, tetapi bukan satu-satunya. Kalau dicermati ada beberapa penyebab hal-hal tersebut adalah:

1. Tidak sekadar perubahan regulasi/peraturan. Saya melihat waktu “terbitnya” regulasi itu juga punya andil membuat proses pemilu terpengaruh. Bagaimana mungkin regulasi pemilu keluarnya (diketok palu oleh DPR & Pemerintah) hanya sekitar 13 bulanan menjelang waktu penyelenggaraan Pemilu. Aneh, mengapa regulasi Pemilu tidak menjadi prioritas untuk ditetapkan oleh Pemerintah & DPR yang sedang berjalan jauh sebelum waktu Pemilu berikutnya? Misalnya untuk Pemilu 2009, mengapa tahun 2005 tidak diusahakan sudah muncul regulasi Pemilu? Banyak keuntungan kalau regulasi itu dapat dimunculkan lebih awal (jauh sebelum) dari waktu pelaksanaan Pemilu. Pihak penyelenggara Pemilu (KPU) akan lebih mudah memproses tahapan pemilu dengan aturan yang pasti dan aturan teknisnya lebih dapat disiapkan karena waktunya lebih cukup, sehingga sosialisasinya pun dapat meluas, menjangkau sampai pada rakyat Indonesia di ujung daerah terpencil secara baik. Pemerintah sebagai fasilitator Pemilu juga dapat merencanakan dengan lebih baik. Parpol (calon peserta Pemilu) juga dapat mempersiapkan organisasinya secara lebih matang dengan step by step waktu yang tidak terlihat keburu-keburu terus. Dan yang lebih penting lagi ada ruang waktu bagi elemen/kelompok masyarakat yang sekiranya mau mempermasalahkan regulasi Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dengan cukup waktu, dengan putusan MK apapun nantinya juga cukup waktu bagi penyelenggara Pemilu mengantisipasinya. Jangan seperti Pemilu 2009 sekarang regulasi sudah keluarnya mepet, ada judicial review lagi untuk sebagian pasalnya, terus pelaksanaan teknis jadi logis kalau kalang kabut. Okelah, untuk Pekmilu 2014 semoga kita dapat berharap regulasi sudah keluar tahun 2010, ya setidaknya 2011, artinya ada 3 tahun waktu untuk semuanya mempersiapkan Pemilu 2014 secara lebih baik dan tentu diharapkan lebih berkualitas.

2. Hal lainnya ialah visi dan antsipasi penyusun regulasi Pemilu sepertinya tidak mampu melihat “apa yang akan terjadi nantinya”, kecenderungannya ego partai, ego kelompok lebih dominan mewarnai regulasi Pemilu yang dihasilkan. Ini sah-sah saja dalam demokrasi politik dan hukum prosedural, artinya jalan yang ditempuh untuk menelurkan regulasi pemilu memang sudah tertib prosedur, namun sejatinya demokrasi yang diharapkan tidak selesai hanya sampai prosedural belaka, mestinya sampai ke substansial dong. Contohnya soal caleg terpilih yang berdasarkan nomor urut akhirnya diruntuhkan MK menjadi berdasarkan suara terbanyak. Terlihat sekali para penyusun regulasi itu “bermain-main” pada gap keinginan regulator (demokrasi prosedural) dan keinginan rakyat (demokrasi substansial). Inilah persoalan yang harus dibenahi juga, apalagi untuk Pemilu 2014 seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran sosial politik rakyat yang makin membaik, tentu tuntutan regulasi Pemilu sebagai perwujudan demokrasi substansial makin tinggi. Fenomena tuntutan diberlakukan sistem distrik murni boleh jadi makin nyata. Tuntutan penyederhanaan jumlah parpol sangat mungkin ada, dihadapkan pula dengan tuntutan kebebasan berserikat dan berpolitik/membentuk parpol, bisa jadi muncul konsep Pemilu Pendahuluan sebagai ajang seleksi parpol baru. Hal ini bukan tidak mungkin! Kemudian kemungkinan adanya tuntutan pola penghitungan suara berbasis Teknologi Informasi (TI) sebagai pengganti penghitungan manual, boleh jadi juga muncul. Siapa tahu juga proses munculnya anggota DPD ada perubahan, karena bisa jadi efek dari keinginan ada kesetaraan positioning antara DPR dan DPD, siapa tahu ada usulan Amandemen UUD-nya dan terealisir. Nah, banyak kemungkinannya “perubahan” yang dapat diusulkan masuk, sehingga para konseptor serta pengetok palu regulasi Pemilu harus punya visioner demokrasi substansial yang kuat dengan waktu realisasinya yang cepat, nggak diulur-ulur menjelang pelaksanaan pemilu baru mau disahkan untuk “bargaining” politik. Keterlaluan itu!

3. Pendidikan politik terlihat belum maksimum. Formal atau non formal. Tokoh-tokoh politik masih sulit dijadikan teladan dalam proses pendidikan dan pembelajaran politik. Memang betul politik itu ujung-ujungnya kekuasaan, tetapi proses mendapatkannya itu khan pakai seni dan ilmu, manajemen strategi misalnya, serta etika, kalau di Indonesia khan jelas normanya Pancasila. Apakah itu dicontohkan dengan baik oleh stakeholder politik Indonesia? Tidak. Makanya harus diberikan pendidikan politik yang baik, benar, beretika dan berdasarkan konstitusi/hukum ke seluruh warganegara secara terarah, terukur dan tidak bias, bahkan dapat masuk ke ruang-ruang kelas melalui kurikulum pendidikan.

Oke, mari kita tunggu Pemilu 2014 yang lebih baik! Bravo Indonesia.

Advertisements