Tags

, ,

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah bahkan menjadi mata kuliah wajib di beberapa Universitas, salah satunya adalah mata kuliah wajib di Universitas Gadjah Mada. Hal ini menjadi menarik ketika kita mengetahui banyak siswa atau mahasiswa yang menganggap remeh mata kuliah ini.

Pada satu sisi pemerintah dan instansi pendidikan menginginkan anak didiknya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi beserta pemahaman yang baik tentang aturan-aturan hingga hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi di sisi lain para mahasiswa menganggap suatu hal yang tak perlu mempelajari kewarganegaraan di bangku kuliah. Mereka banyak berargumen bahwa mata kuliah ini telah cukup mereka dapatkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), terutama bagi mereka yang kuliah di Fakultas nonsosial atau nonpolitik. Seperti mahasiswa-mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mereka beranggapan mata kuliah kewarganegaraan tidak ada hubungannya dengan bidang keahlian yang mereka ambil dan menganggap pendidikan kewarganegaraan tidak perlu untuk dipelajari di FMIPA.

Menurut saya, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka umumnya hanya sekedar mengetahui dan menghafal pasal-pasal UUD 1945 dan bab-bab lainnya, tanpa adanya pemahaman mendalam yang kemudian dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kasus peremehan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini terjadi akibat dari adanya kebobrokkan para pejabat pemerintah Negara Indonesia yang gemar dan terkenal akan korupsi kolusi dan nepotismenya (KKN).

Dengan fakta ini menjadikan para mahasiswa tidak merasa bangga berwarganegara Indonesia dan pesimis akan masa depan bangsa ini. Mereka tidak terpikir akan bagaimana aturan menjadi seorang saintis yang baik di Indonesia misalnya, atau mengetahui dan faham akan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian banyak dari para mahasiswa yang melakukan demonstrasi dengan cara yang tidak tahu aturan, seperti melakukan kerusuhan dan merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Hal ini jelas terjadi akibat tidak adanya pemahaman yang baik tentang tata cara berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat. Selain dari pada itu sikap tak tahu aturan yang dilakukan para demonstran mahasiswa dipicu oleh ketidakbecusan dan keengganan para petinggi bangsa bahkan wakil rakyatnya untuk mentaati aturan yang berlaku. Hal itulah sebenarnya yang perlu diperbaiki dalam menata negara Indonesia supaya menjadi negara yang kokoh dalam penegakkan hukum hingga setiap rakyat maupun pejabatnya taat terhadap aturan.

Dari pernyataan di atas kita dapat mengetahui seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi siswa maupun mahasiswa di Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita hidup di Negara Indonesia dan mau tidak mau harus mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena apabila kita ingin bangsa ini maju, maka harus ada komitmen untuk mentaati segala aturan yang berlaku di Indonesia, dan untuk dapat mentaatinya, maka kita harus mengetahui segala aturan tersebut. Dengan adanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan inilah kita dapat mengetahui dan memahami segala aturan, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dari fakta yang kita ketahui, bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang ketat dalam penegakan hukum dan patuh dalam mentaati aturan negaranya. Contohnya adalah Singapura dan Amerika Serikat.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa menurut saya dibutuhkan saat ini. Dengan keadaan bangsa yang dalam gejolak krisis ini, mahasiswa patut untuk ditumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah airnya. Bagaimanapun para mahasiswa adalah generasi pengganti bangsa ini di masa mendatang. Dengan pemahaman yang baik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai aturan, maka diharapkan akan terbentuk suatu jajaran generasi pengganti yang diharapkan dapat mengganti kebiasaan buruk para pejabat bangsa ini. Selain itu dengan generasi yang mengerti dan faham akan berwarga negara Indonesia, harapan untuk kemajuan bangsa ini akan terlaksana.

Tentu saja dalam membangun warga negara yang memiliki sadar hukum yang tinggi tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam membangun rakyat dan pejabat bangsa ini memiliki kesadaran hukum yang baik dan merasa berkewajiban untuk membangun negaranya. Hal inilah yang perlu terus-menerus dibenahi dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju dan makmur. Penegakkan hukum yang tidak tebang pilih juga menjadi PR bagi bangsa ini dalam mencapai cita-citanya. Salah satu cara dalam mebangun kesadaran cinta tanah air dan berkesadaran hukum yang tinggi adalah dengan memberikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dengan demikian para mahasiswa dapat memahami segala bentuk hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk mahasiswanya untuk menjadi warga negara Indonesia yang aktif. Karena untuk menjadi aktif kita harus tahu ilmu dan segala bentuk pengabdian bagi bangsa Indonesia yang sesuai aturan, dan semua itu bisa kita dapatkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan argumen diatas, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi mahasiswa Indonesia untuk menolak atau meremehkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Karena kita hidup dan tumbuh di tanah air Indonesia, maka mau tidak mau kita harus mengikuti segala bentuk aturan yang berlaku di Indonesia dan mengetahui hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Perlu diingat, negara yang maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Karena hukum adalah suatu aturan untuk menata dan mengkoorsinasi dalam mencapai cita-cita suatu bangsa.

REFERENSI:

Mardoto, Slide Mata kuliah Kewarganegaraan ”Hak dan Kewajiban”.

[Ditulis oleh : Tino Diharja/08/269665/PA/12023/Prodi : Geofisika –> 85]

Advertisements