Tags

, ,

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang besar, yang mempunyai beragam suku,bahasa dan adat istiadat. Hal ini tentunya menjadi sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan kita lestarikan. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan yang telah berjasa dalam merebut kemerdekaan RI pada tahun 1945. Sebagai bentuk menghargai para pahlawan, salah satunya dapat kita lakukan dengan meneladani sikap patriotisme dan jiwa nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan kepada negara bangsa, atas nama sebuah bangsa serta sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial.

Sebagai seorang manusia biasa, kita tidak hanya pernah merasakan sebuah kebahagiaan, tetapi kita juga mendapat sebuah ujian atau cobaan. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang pernah jaya pada tahun 1945, tetapi juga mendapat sebuah ujian pada peristiwa Mei 1998, yakni tergulingnya rezim pemerintahan Orde Baru yang menerapkan politik sentralisasi dan sikap yang otoriter-represif. Kemudian Orde Baru ini digantikan dengan Orde Reformasi yang menerapkan sistem desentralisasi dimana setiap daerah diberi kebebasan untuk membangun dan mengatur dirinya sendiri. Pada masa Orde Baru ini pernah dilaksanakan pendidikan kewarganegaraan, seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4), yang ternyata menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Lantas pertanyaannya, masih perlukah pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik? Jawabannya tentu masih dan sangat penting, karena saat ini, Indonesia dihadapkan pada tiga permasalahan utama, antara lain : tantangan dan mainstream globalisasi, permasalahan-permasalahan internal seperti korupsi, separatisme, disintegrasi dan terorisme dan yang terakhir penjagaan semangat reformasi tetap berjalan pada jalurnya.

Mencermati hal tersebut di atas, masih perlunya dilaksanakan pendidikan kewarganegaraan (civic education) dari tingkat Sekolah Dasar yang dikenal dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) hingga tingkat Perguruan Tinggi. Tetapi perlu dilakukan pembenahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang bisa mendekatkan dirinya dengan realitas harian, misalnya : seorang anak diajarkan untuk menghormati hak-hak warga negaranya,dll. Hal ini tidak lepas dari peran negara yang harus bisa menampilkan dirinya sebagai sosok yang kuat yang bisa melindungi hak-hak warga negara dan mengusahakan kemakmuran bagi warganya, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya. Pengajaran pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan di Indonesia adalah implementasi dari UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan di Indonesia Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu dan tentunya dapat memberikan manfaat baik peserta didik maupun seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.

Pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat peserta didik menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab individu dan sosial. Oleh karena itu, tugas para pendidik, pembuat kebijakan dan anggota civil society lainnya adalah mengkampanyekan pentingnya pendidikan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan. Adapun maksud dan tujuan adanya pembelajaran ini adalah :

1. Mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (seperti yang tercantum dalam pasal 14) dan salah satu bentuk bela negara adalah dengan mencintai produk dalam negeri.

2. Membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab.

Referensi :

http://yogaslavianarmy.wordpress.com/2008/05/04/urgensi-pendidikan-kewarganegaraan-di-jenjang-perguruan-tinggi/

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080527070602AAQ5Pc2

http://re-searchengines.com/0108veryhardiman.html

http://harnawatiaj.wordpress.com/2008/04/16/paradigma-pendidikan-kewargaan/

[Ditulis oleh : Ratna Budi Prasetya Ningrum/NIM : 06 / 198447 / PA / 11296/Prodi : Matematika –> 85]

Advertisements