Tags

, ,

Lemahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya merupakan indikasi kuat betapa pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan sudah diberikan sejak sekolah dasar (SD) dengan nama “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” atau sering disebut PPKn, sebelum akhirnya berubah nama menjadi PKn atau “Pendidikan Kewarganegaraan”.

Lemahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya terlihat dalam berbagai bidang. Contoh yang paling sederhana adalah masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Banyak diantara teman kuliah saya yang menggunakan jalanan di Yogyakarta dengan kendaraan bermotor mereka, tetapi pajak dari kendaraan bermotor tersebut justru masuk ke daerah dimana mereka membuat STNK. Padahal, berdasarkan undang-undang, mereka seharusnya membayar pajak kendaraan bermotor mereka untuk daerah Yogyakarta. Terus terang, saya baru mengetahui keberadaan peraturan ini setelah mendapat kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Dalam era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan proud of nation setiap warga negara. Tanpa adanya proud of nation, pastilah banyak warga yang beralih status kewarganegaraan, hanya karena merasa negara lain lebih baik daripada negaranya sendiri. Jika terlalu banyak warga yang beralih status kewarganegaraan, bisa jadi keberadaan negara ini menjadi hilang karena tidak lagi mempunyai warga negara.

Berbicara mengenai pemilu, banyak diantara warga negara yang tidak menggunakan hak pilih mereka / golput. Memang benar bahwa partisipasi rakyat dalam pemilu adalah tidak wajib, rakyat bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, jika kita mau melihat ke depan, satu suara yang kita berikan menentukan masa depan negara. Sebagai ilustrasi, misalkan dalam pemilu Presiden terdapat dua kandidat dengan perolehan suara terbesar (perolehan suara yang didapat dua kandidat tersebut sama banyaknya). Katakanlah kandidat pertama adalah orang yang pernah terlibat korupsi dan kandidat kedua adalah orang yang terkenal anti korupsi. ”Bagaimanakah nasib negara ini jika yang terpilih adalah kandidat pertama?” Sebagai warga negara, suara kita jelas menentukan masa depan negara. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan untuk menyadarkan warga tentang peran sertanya dalam proses-proses politik, sekaligus menumbuhkan rasa tanggungjawab warga negara terhadap negaranya, sehingga political apathism dapat dihilangkan.

Dalam penyampaian aspirasi / pendapat, warga negara seringkali salah sasaran, antara lain dengan melakukan pendudukan lembaga-lembaga perwakilan, termasuk aksi mendukung atau menolak figur politik tertentu, baik secara lokal maupun nasional. Tidak sedikit pula warga yang melakukan unjuk rasa dengan mengusung, menghina, dan membakar gambar-gambar elite-elite politik yang ditentangnya sebagai simbol protes. Padahal pemerintah sudah menyediakan lembaga yang menampung aspirasi warga, baik melalui birokasi pemerintahan maupun melalui DPR/DPRD. Selain itu, hendaknya unjuk rasa dilakukan secara tertib dan tidak anarki. Jika kita mau mengkaji lebih lanjut, unjuk rasa yang dilakukan warga sebenarnya juga mengganggu kepentingan umum, khususnya unjuk rasa dengan tindakan anarki.

a. Dari sisi pengguna jalan raya, jelas unjuk rasa mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Jalanan yang semula lenggang-lenggang saja berubah menjadi macet total, banyak pula jalan yang terpaksa ditutup, sehingga mau tidak mau pemakai jalan tersebut harus berubah jalur, yang tentunya memakan waktu lebih lama.

b. Unjuk rasa dengan tindakan anarki sering kali berimbas pada warga lainnya yang kebetulan ada di lokasi kejadian, bisa saja menjadi sasaran unjuk rasa atau ditangkap petugas keamanan karena dicurigai sebagai partisipan dalam unjuk rasa tersebut. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, unjuk rasa dengan tindakan anarki yang dilakukan warga menyebabkan ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat meninggal dunia.

Jika tidak ada pendidikan kewarganegaraan, ada kemungkinan negara ini menjadi negara yang warga negaranya merupakan manusia barbar, yang kejahatannya melebihi manusia kanibal. Manusia kanibal jelas tidak pernah mengenal arti sebuah negara, karena jalan hidupnya nomaden (berpindah-pindah), hidup menyatu dengan alam, jauh dari apa yang disebut sebagai peradaban, terutama teknologi. Sedangkan manusia barbar menggunakan teknologi canggih, memperalat hukum, menggunakan agama/ideology/kepercayaan, dan menggunakan kekuatan uang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jelas pendidikan kewarganegaraan tentang hak & kewajiban dan HAM sangat berperan dalam mencegah terbentuknya manusia barbar.

Dari uraian di atas, dapat saya katakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mutlak diperlukan. Beberapa manfaat yang dapat kita diperoleh dari pendidikan kewarganegaraan antara lain:

a. wawasan kita tentang peraturan perundangan yang berlaku semakin luas.

b. tumbuhnya proud of nation dalam diri kita

c. menjauhkan kita dari political apathism

d. menumbuhkan rasa tanggung jawab kita dalam menentukan masa depan negara.

e. memberi pengetahuan tentang cara penyampaian aspirasi yang benar

f. menyadarkan kita akan pentingnya HAM

REFERENSI:
a. harnawatiaj.wordpress.com
b. www.inilah.com/berita/politik/2009/02/04/80997/aziz-pergi-bawa-propinsi-tapanuli
c. groups.yahoo.com/group/pasarbuku/urgensi pendidikan warga negara

[Ditulis Oleh: Clara Wulan Agung Pristiwari/06/198358/PA/11288 –> 90]

Advertisements