Tags

, ,

Di tengah hiruk pikuk suasana kampanye seperti sekarang ini, saya melihat kehindahan demokrasi sedang memancar di negeri kita. Arus peserta kampanye berseliweran, hilir mudik kesana kemari, membawa apa-apa yang pantas ditampilkan dalam suasana kesepertaian diantara mereka. Sementara itu para Caleg dan pengurus parpol berkreasi menggeber suasana kampanye dengan aneka jargon, janji dan pentas musik, diantara kibaran spanduk dan umbul-umbul kebesaran parpol pmasing-masing. Sedangkan ribuan baliho bertengger diam menyaksikan keriuhan musim kampanye dengan bentuk dan mimik wajah-wajah Caleg penuh harap, penuh impian untuk ditatap, dipilih dan dicontreng. Menunggu waktu yang terasa lamban menjelang 9 April 2009. Saat vonis rakyat memilih atau memilah mereka, mencontreng atau menendang mereka, mensyukuri atau mensingkuri mereka, para Caleg yang budiman, dan baik hati di kala musim kampanye seperti sekarang ini.

Pada waktu dan tempat lain, saya dapat memperhatikan para petinggi parpol, pengatur puncak organisasi politik ini, sibuk kontak-kontak antar kolega dan para pejuang di parpol lain. Ada yang sekadar silaturrahim ada yang meminatkan diri masing-masing parpol untuk bergandengan menyongsong Pemilu Presiden. Yang tentunya kepastiannya menunggu hasil dari Pemilu Legislatif. Ada yang seperti sungguh-sungguh untuk berkoalisi, tapi ada yang malu-malu, takut daya tawar-menawarnya nggak kuat lantaran parpolnya mungkin miskin suara. Tetapi ada juga yang merasa percaya diri berlebihan, seolah-olah rakyat Indonesia akan dengan gampang menyetor suara mereka ke parpol tersebut. Oh, sombong sekali! Raja GR. Ada yang berbalas pantun dengan kata-kata tak bermoral dan jauh dari kesan intelek. Asal nerocos. Seolah-olah diri dan kelompok satu parpolnyalah yang paling hebat, dan pantas dipilih rakyat Indonesia. Lihat saja setelah 9 April 2009, menang atau menangis kau! Begitulah perilaku petinggi parpol di musim kampanye. Entah itu semua dilakukan murni demi rakyat dan bangsanya atau hanya demi menggolkan agenda parpolnya yang dibungkus manis atas nama rakyat. Lagaknya seperti siluman. Ya, ini sekadar pandangan mata dan hati yang lagi resah dengan ulah mereka.

Tetapi sesungguhnya tulisan saya tidak ingin memotret hiruk pikuk kampanye dengan aneka bumbunya itu.  Saya ingin menukik ke soal pemerintahan saja.

Ada yang dapat kita pelajari dari Hasil Pemilu 2004 lalu untuk dijadikan referensi bagi pola pembentukan pemerintahan RI 2009-20014 nantinya. Mengawali tulisan ini saya ingin mengajak anda, melihat pengelompokan parpol yang eksis di DPR 2004-2009 setidaknya ada 5 kelompok:

1. Parpol Pemerintah, parpol yang mendukung penuh pemerintah yang sedang berkuasa, dimana Presiden juga ada di parpol tersebut, anggota parpol ini ada di kabinet.

2. Parpol pro Pemerintah, parpol yang mendukung penuh pemerintah yang sedang berkuasa, dimana Presiden tidak berada di parpol tersebut, anggota parpol ini ada di kabinet.

3. Parpol 1/2 pro Pemerintah, parpol yang mendukung setengah hati saja pada pemerintah yang sedang berkuasa, Presiden tidak berada di parpol tersebut, anggota parpol ini ada di kabinet. Jenis kelamin parpol ini nggak jelas betul, masuk koalisi tapi kok berseberangan, cenderung hemaprodite, kadang mendukung program pemerintah, kadang menolak program pemerintah. Tergantung anginnya … mana yang menguntungkan parpol ini itulah yang dipilih … Ini jelas parpol PLIN-PLAN!

4. Parpol 1/2 Oposisi terhadap Pemerintah, parpol yang punya jenis kelamin 1/2 oposisi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, Presiden jelas tidak berada di parpol tersebut, anggota parpol ini tidak ada di kabinet. Jenis kelamin parpol ini sesungguhnya cukup jelas yaitu tidak segaris dengan Pemerintah yang berkuasa, namun kadang-kadang bisa deket dengan Pemerintah, terutama kalau program yang dijalankan pemerintah dianggap selaras dengan misi parpol ini.

5. Parpol Oposisi penuh terhadap Pemerintah, parpol yang punya jenis kelamin oposisi penuh terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, Presiden jelas tidak berada di parpol tersebut (mungkin kalau ada kesempatan koalisi antar parpol, saya yakin nggak akan terjadi koalisi parpol ini dengan parpol presiden yang berkuasa), anggota parpol ini tidak ada yang di kabinet, sepertinya diharamkan masuk kabinet. Jenis kelamin parpol ini sangat jelas dan tegas oposisi sepanjang waktu terhadap Pemerintah yang berkuasa, nggak peduli program apa saja yang dijalankan pemerintah dianggap perlu dikritisi.

Nah, jelas sudah, begitulah potret parpol-parpol yang eksis di DPR RI periode 2004-2009. Menurut saya apapun kebijakan dan pilihan yang diputuskan oleh parpol-parpol tersebut sepanjang betul-betul untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara, itu sah-sah saja. Apalagi kalau demi segera tercapainya tujuan nasional kita, masyarakat adil dan makmur. Siip itu. Namun betulkah itu nyata terlihat?

Konstelasi dan perilaku parpol dan pengelompokannya jelas tampak nyata tidak menyiratkan hal tersebut secara murni dan konsekuen. KEPENTINGAN KEKUASAAN lebih banyak berbicara. Syahwat politik tanpa sopan santun dan keluhuran etika tidak terlihat dengan nyata sebagai hal yang perlu dikedepankan disana. Perilaku miring, korupsi dan haus “uang” adalah pertimbangan tawar menawar anggaran! Kebijakan yang pro rakyat dan demi kebaikan bangsa dan negara tidak selalu nyata mulus digolkan di ruang-ruang kerja wakil rakyat itu. Harus ada tarik ulurnya … Oh, dunia, oh negaraku.

Lalu, untuk Pemerintah tahun 2009-2014, bagaimana sebaiknya?

Belajar dari periode kepemerintahan 2004-2009, siapapun parpol yang menang, siapapun pemerintah yang berkuasa, siapapun presidennya, saya mengusulkan satu hal: SEBAIKNYA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN KABINETNYA DARI SATU PARPOL SAJA. Mungkinkah itu? Saya berpendapat mungkin sekali! Berbahayakah bagi perjalanan pembangunan bangsa dan negara? Tidak! Alasannya?

1. Rakyat Indonesia sudah pada cerdas, nggak mudah dibodohi para politikus. Kalau memang program pembangunannya bagus, terus DPR menolak atau mempersulit, rakyat pasti tahu, rakyat pasti bergerak “meluruskan’ wakil rakyatnya. Jangan under estimate terhadap rakyat, apalagi mahasiwa kita, atau LSM yang kritis-kritis, pada dasarnya mereka juga tahu “kebenaran” konstitusional …

2. DPR dan Presiden sama-sama dipilih rakyat secara langsung. DPR dan Presiden dipilih oleh rakyat nggak untuk kuat-kuatan atau bertempur, tetapi untuk melayani rakyat! Kalau ada persoalan antar mereka, meski presiden hanya punya legislator yang jumlahnya sedikit d DPR, dan kalau dicari jalan keluarnya nggak ketemu, lalu mau di-impeachment oleh DPR, sekarang secara konstitusi nggak mudah, prosesnya panjang, melibatkan MK dan MPR, lagi-lagi percayalah rakyat bisa melihat yang terbaik dan “kebenaran’ diantara mereka.

3. Kalau Pemerintah yang berkuasa SATU WARNA, konsolidasi, kerjasama antar menteri, dan koordinasinya gampang serta lancar. Nggak ada yang “mencoba” menghalang-halangi atau menghambat program yang telah diputuskan. Kalau berhasil jelas yang mengklaim hanya satu parpol, dan itu pantas nian. Nggak seperti sekarang parpol-parpol pendukung pemerintah pada merasa paling berjasa untuk keberhasilan satu hal. Kalau gagal pun jelas parpol pemerintah yang berkuasalah yang bertanggungjawab. Tinggal divonis oleh rakyat, Pemilu berikutnya nggak perlu dipilih lagi!

4. Parpol-parpol yang nggak ikut berkuasa di pemerintah biar bisa tegas jadi parpol OPOSISI murni. Mengontrol secara riel dan cermat jalannya pemerintahan itu. Nggak seperti sekarang, banyak parpol yang ambigu. Kepentingan partai lebih tinggi daripada kepentingan rakyat.

5. Jangka panjang kalau ide ini dapat terealisir, bisa menjadi pintu untuk seleksi parpol (saya lebih suka menyatakan tahun 2009 ini agaknya jumlah parpol yang beneran lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah parpol yang parpol-parpolan, yaitu ideologinya nggak jelas, ideologi kutu loncat, aromanya parpol “mutung”, organisasinya asal-asalan, tokoh-tokohnya nggak kompeten!), sekaligus penyederhanaan jumlah parpol di Indonesia, yang merupakan sebuah keniscayaan dapat dimulai pada Pemilu 2014. Yang sekarang 2009 betul-betul boros, nggak efisien, dan contoh nyata “kesombongan” demokrasi. Mestinya demokrasi harus difahami sebagai sarana/alat menuju keberadaban dan kesejahteraan rakyat. Bukan didewa-dewakan, bahkan sampai menabrak rambu-rambu efisiensi, tata organisasi berbasis hukum, kultur tertib administrasi keuangan, kewarganegaran dan lainnya.

5. Negara kita masih menganut Pemerintahan yang Presidensial khan? Jelas ya …

Ok, anda punya pendapat lain? Mari bicara ….

Advertisements