Tags

, ,

Saya setuju apabila pendidikan kewarganegaraan diajarkan dalam dunia pendidikan hingga tingkat universitas. Selain pendidikan kewarganegaraan masih berkaitan dengan pancasila, kewarganegaraan juga merupakan hal terpenting untuk warga negara Indonesia. Seperti tertera pada tujuan umum pendidikan kewarganegaraan untuk universitas yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara serta pendidikan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dalam tujuan umum itu sendiri masih mencakup beberapa tujuan yang lebih khusus.

Pendidikan kewarganegaraan mempelajari beberapa materi tentang hidup bernegara di Indonesia. Inti dari meteri – materi tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu materi tersebut adalah HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hal penting yang perlu dibahas dan dipelajari dalam kewarganegaraan. Karena untuk menjadi warga negara yang patut dibanggakan negara, perlu menyadari adanya hak asasi. Meskipun demikian adanya hak asasi tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dilakukan. Sebagai warga negara kita juga harus mengetahui kewajiban – kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kali ini saya akan membicarakan mengenai hak asasi manusia di Indonesia serta pelaksanaan hukumnya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia meliputi hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi dan lain- lain. Menurut saya hak asasi manusia di Indonesia banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan. Pelaksanaan hukumnya pun belum sepenuhnya terlaksana. Hal- hal yang marak dibicarakan khalayak saat ini adalah mengenai hak asasi perempuan. Dari masalah tenaga kerja wanita yang berada diluar negeri misalnya Malaysia dan Saudi Arabia, maupun kekerasan terhadap kaum perempuan.

Masalah kekerasan pada kaum perempuan akhir- akhir ini memang sering terjadi. Kasus tenaga kerja wanita yang disiksa oleh majikannya di luar negeri hingga saat ini masih simpang siur perkaranya. Meskipun pemerintah sudah membuat suatu undang- undang mengenai hal tersebut, namun masalah tersebut sepertinya tidak akan lekang oleh waktu. Memang hal tersebut terjadi karena adanya kasus pengiriman tenaga kerja wanita secara ilegal. Walaupun demikian pemerintah seharusnya lebih bersikap tegas lagi dan terus menindaklanjuti kasus- kasus ilegal tersebut. Dengan hukum- hukum yang ada serta tidak mengurangi hak asasi manusia tiap warga negara tersebut. Menurut saya kekerasan dalam suatu hubungan kerja antara tenaga kerja wanita dengan majikan di luar negeri tersebut dapat terjadi karena hukum yang berlaku dalam negara majikan tersebut juga tidak terlaksana dengan baik. Adanya hukum yang berat dalam suatu negara tidak berarti apabila aparat hukum itu sendiri tidak melakukan tugasnya dengan baik, serta warga negara yang mau seenaknya sendiri. Jadi, menurut saya meskipun pemerintahan Indonesia sudah melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku, tetapi pemerintahan luar negeri itu tidak mengimbanginya maka akan sama saja.

Masalah kekerasan memang salah satu pelanggaran HAM seseorang. Kekerasan juga sering kita jumpai dalam rumah tangga yang sering kita sebut KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga ). Akhir- akhir ini banyak sekali peristiwa- peristiwa kekerasan terhadap kaum perempuan. Menurut pengamatan Kamala Chandrakirana, ketua komisi nasional perempuan, menuturkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat adanya pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan berita terhangat saat ini. Pernikahan siri pun banyak membawa dampak negatif. Pernikahan siri banyak dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan. Dari orang biasa hingga seorang pejabat. Menurut hukum pernikahan siri tidaklah sah. Sebenarnya sudah ada undang- undang yang mengatur mengenai pernikahan siri tersebut. Sejak tahun 2004 undang- undang tersebut telah disahkan. Secara garis besar isi hukum tersebut antara lain siapa yang terbukti menikahkan anaknya secara siri maka akan dihukum penjara selama 6 bulan serta dikenakan denda senilai 6 juta rupiah dan atau siapa yang menikahkan seseorang secara siri ( penghulunya ) akan dihukum penjara selama 6 tahun, serta tanpa adanya denda. Namun hingga saat ini pernikahan siri malah bertambah gencar. Undang- undang tersebut tidak diindahkan. Apabila dinilai dari segi laki- laki, memang seorang laki- laki mempunyai hak untuk menikah lagi apabila istrinya mengijinkan. Namun apabila dinilai dari segi perempuan, perempuan atau seorang istri amat memprihatinkan sekali. Hak seorang istri dirampas serta kekerasan laki- laki yang menjadi- jadi apabila terus saja diam. Dimana hukum di Indonesia saat itu? Apakah itu memang takdir?Saya rasa itu bukanlah takdir semata. Semua orang baik perempuan maupun laki- laki memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Belum usai masalah pernikahan siri, sekarang banyak berita menceritakan tentang adanya kawin kontrak. Hal ini benar- benar terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya di suatu daerah Jawa Barat. Beberapa anak perempuan yang kebanyakan diantara mereka masih berumur sangat muda terpaksa harus menikah demi suatu hal. Pernikahan yang hanya sementara dengan suatu bayaran tertentu. Kebanyakan diantara perempuan itu rela melakukan hal tersebut karena tuntutan ekonomi. Sistem ekonomi yang sangat bobrok dan himpitan keuangan keluarga yang mendorong hal tersebut terjadi. Meskipun pernikahan tersebut mengikuti aturan hukum, namun hal tersebut tidaklah adil untuk perempuan- perempuan yang ‘terpilih’ itu. Hak kebebasan mereka terampas.Masa muda yang seharusnya cerah menjadi kelam. Saya fikir hal tersebut hanyalah terjadi dalam drama film saja, namun ternyata hal ini benar- benar terjadi dalam dunia nyata.Bahkan negara Indonesia yang amat terkenal dengan kebudayaan timurnya yang amat luhur dan santun. Sesungguhnya adakah yang perlu disalahkan dalam hal ini?Apakah orang kaya yang selalu menang dan mendapatkan segala yang dia inginkan?Dimana peran hukum saat itu?

Bahkan saat ini banyak beredar lagu- lagu yang melecehkan kaum perempuan. Dinilai dari segi seorang seniman kita memang memiliki hak untuk berkarya. Namun disisi lain kaum perempuan merasa terhina dengan adanya lagu tersebut. Pemerintah memang tidak bisa melarang seseorang untuk berkarya, tetapi pemerintah juga tidak bisa melang kaum perempuan untuk memberontak dan berpendapat bahwa lagu tersebut memang tidak pantas. Dalam situasi seperti ini manakah yang lebih benar?Apa tindakan pemeritah dalam menyikapi masalah ini?

Sudah begitu banyak hak asasi yang dilanggar di Indonesia. Memang disuatu negara selalu ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin mungkin bisa menjadi kaya. Namun orang yang sudah kaya sulit untuk menjadi miskin. Mereka kadang- kadang lupa untuk melihat sesuatu yang ada dibawahnya. Apa kebijakan pemerintah untuk menyikapi hal tersebut?

Selain mengenai hak perempuan yang tertindas yang sudah saya utarakan, pelanggaran hak asasi juga terjadi pada anak- anak. Realitanya dapat kita lihat di pinggir- pinggir jalan ataupun diperempata lampu merah. Banyak anak- anak kecil yang tidak berdosa yang harus mencari uang dengan mengemis ataupun mengamen. Masih beruntung apabila mereka masih punya tempat tinggal dan masih memiliki orang tua. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah tidak memiliki tempat tinggal dan orang tua?Lebih tragis lagi apabila yang menyuruh mereka adalah orang tua mereka sendiri. Lagi- lagi karena tuntutan ekonomi. Seorang bayi dilarikan kerumah sakit hanya karena tidak tahan oleh teriknya matahari ketika diajak oleh ibunya mengemis. Seorang anak berusia kurang lebih 2 tahun menangis di perempatan lampu merah sambil mengelap ingusnya, serta ditambah oleh cacian ibunya. Semuanya itu benarlah adanya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan mendengar dengar dengan telinga saya sendiri. Begitu memprihatinkan. Saya memang tidak punya apa- apa untuk mereka. Namun saya ingin sekali melihat pemerintah melakukan sesuatu yang memang benar- benar menolong mereka. Bukan hanya menyuruh satpol pp untuk menyiduk mereka. Disini sudah sangat terlihat betapa hak- hak seseorang terampas oleh suatu keadaan. Keadaan yang tidak pernah mereka inginkan. Apakah benar- benar sudah berjalan hukum mengenai HAM di Indonesia?

Beberapa masalah yang telah saya utarakan diatas hanyalah secuil gambaran tindakan- tindakan mengenai kurang terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk diajarkan di universitas. Pendidikan kewarganegaraan dapat secara gamblang membahas hak dan kewajiban warga negara. Bukan hanya mengenai HAM saja, melainkan juga materi- materi mengenai kewarganegaraan lainnya yang sangat penting untuk warga negara. Sehingga dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di universitas, dapat mengurangi tindakan- tindakan yang kurang baik serta dapat memperbaharui kehidupan di Indonesia menjadi lebih baik menjadi warga negara yang benar- benar utuh mencintai negara Indonesia dan berjuang demi bela negara dengan cara yang positif. [Ditulis oleh: Anastasia Neni C. P/08/270497/PA/12302/geofisika –> 85]

Advertisements