Tags

, ,

Pendidikan Kewarganegaraan menurut saya memang dibutuhkan bagi setiap mahasiswa karena memberi pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan negaranya dan sebagai bekal agar menjadi warga negara yang baik. Tujuan khusus dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu:

a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, ikhlas, sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Indonesia yang bertanggung jawab.

b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berdasarkan dengan pemikiran berlandaskan Pancasila,Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.

c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Serta beberapa nilai ukur yang dapat menjadi indikasi dari pemahaman kewarganegaraan yang baik yaitu:

1. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara.

2. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.

3. Berpartisipasi dalam hal : a. Upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum. b. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila dan universal.

4. Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam kebijakan publik.

5. Memiliki pengertian internasional tentang civil society, menjadi warga negara yang kosmopolit.

Penerapan dari ilmu kewarganegaraan memang membutuhkan proses karena tidak serta merta seseorang berubah setelah mempelajari kewarganegaraan tanpa melihat sejarah para pendiri bangsa Indonesia kita yang tercinta ini, melihat perjuangan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa, raga, harta dan sebagainya agar lepas dari penjajahan bangsa asing. Semangat para pahlawan dalam membela negaranya tanpa pandang bulu dari golongan sosial juga ekonomi. Maka di era globalisasi ini dimana kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang semakin cepat dan canggih sehingga menyebabkan transkulturasi dan berkurangnya kontrol sosial dari negara Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan memotivasi agar di era global ini tidak kehilangan jati diri sebagai warga negara Indonesia. Terutama sebagai mahasiswa yang mana kita tidak hanya dituntut menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga moralitas. Sebab krisis moneter sejak tahun 1998 tidak hanya membuat Indonesia jatuh dari segi ekonomi tetapi merambat hingga sosial, budaya, politik dan bahkan yang paling parah adalah dekadensi moral atau kemerosotan nilai-nilai moral yang membuat Indonesia semakin terpuruk.

Sebagai mahasiswa pula kita pun harus kritis dan cepat tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang lebih banyak merugikan negara daripada keuntungannya. Beberapa contoh positif yang dapat menjadikan cermin bagi kita agar berbuat lebih baik yaitu peristiwa Reformasi 1998 yang dengan semangat mahasiswa mampu melengserkan pemerintahan presiden Soeharto yang berkuasa selama hampir 32 tahun yang dikenal dengan pemerintahan yang hampir mendekati otoriter. Mungkin bisa dibayangkan tanpa semangat dan kecerdasan mahasiswa serta pemahaman nilai kewarganegaraan, Indonesia akan hancur atau runtuh segala kedaulatannya secara perlahan-lahan.

Namun betapa ironis memang karena pengaruh globalisasi, mayoritas pemuda terutama remaja mulai kehilangan semangat kerja keras ini karena kemudahan berbagai sarana dan prasarana yang terus dinikmati. Remaja memang masih labil karena berpotensi baik juga buruk, namun itu juga tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan dan faktor lainnya. Pemuda adalah tulang punggung negara mereka adalah generasi pengganti bukan generasi penerus mengapa saya berargumen demikian karena pengganti adalah merubah ke situasi dan kondisi yang lebih baik sedangkan penerus relatif lebih banyak meneruskan hal-hal yang negatif sehingga mematikan potensi dan bakat terpendam yang dimilikinya.

Adanya pesta politik yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini turut berpengaruh terhadap nasib bangsa Indonesia maka tidak heran beberapa bulan lalu telah keluar fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang larangan golput karena hukumnya haram meskipun masih menimbulkan pro dan kontra namun ini tidak bisa dipungkiri lagi benarkah kebijakan ini tepat atau tidak tergantung dari cara pandang warga negara pada umumnya. Dilema memang, antara ketidakpercayaan terhadap hasil kinerja pemerintah serta keinginan memperbaiki nasib bangsa yang akan datang. Mahasiswa semester awal dan siswa khususnya kelas akhir ( 3 SMA) sebagai pemilih pemula mau atau tidak mau tetap memilih pemimpin, tetapi mungkin yang menjadi kendala adalah mahasiswa luar daerah yang bersekolah diluar daerah tempat kelahirannya apakah bisa memilih sedang hari pemilihan itu hanya sehari. Inilah peran dari pendidikan kewarganegaraan dimana seharusnya bagi mahasiswa yang sadar politik agar mau mengeluarkan pendapat dan pemikiran tentang suasana politik.

Itu hanya sebagian contoh kecil dari aspek politik sedang dari segi hukum remaja harus menaatinya karena sesuai isi dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Walaupun dari penerapannya banyak terjadi kecurangan dan tipu muslihat dalam memandang hukum terutama terhadap para aparat penegak hukum yang notabene menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial ekonomi seseorang dalam salah satu tugasnya.

Sedangkan ciri – ciri dari negara hukum menurut Kongres Persatuan Ahli Hukum Indonesia (PERSAHI) tahun 1996 antara lain:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Adanya peradilan yang bebas.

3. Adanya legalitas hukum dalam segala bentuk

Jadi berdasarkan indikasi yang ada maka seharusnya sebagai mahasiswa haruslah belajar mengenai hukum terkait dengan kewarganegaraan apabila terdapat masalah yang hingga berkaitan ke meja hijau. Berbagai masalah mulai dari hal kecil seperti di lalu lintas mengenai rambu-rambu hingga permasalahan yang berkembang seperti pidana, perdata dan lainnya, contoh misal narkoba inilah target kerja aparat penegak hukum mengingat di era globalisasi berkaitan dengan pasar bebas sehingga dengan mudah barang ekspor dari luar negeri dibeli. Sehingga ada kemungkinan penyelundupan narkoba dalam barang – barang ekspor tersebut. Misal kasus produk susu dan turunannya (biskuit, permen dsb) yang mengandung melamin mungkin bukan narkoba tetapi sama – sama berperan menganggu kesehatan yang telah diselidiki oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) ditanggapi lebih lanjut oleh yang berwenang dan sebagian besar produk tersebut berasal dari luar negeri. Sehingga dari hal ini akan timbul rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Dari berbagai problem yang ada mungkin menjadikan kita harus merenungi kembali dimana kita dilahirkan disitulah kita harus menjunjung tinggi nilai – nilai dan norma yang sesuai. [ Ditulis oleh: Rian Niki Saputro / Geofisika / 12029 –> 85]

Advertisements