Tags

, ,

Sejak awal Sekolah Dasar sampai pendidikan program Strata 1 pendidikan kewarganegaraan tak pernah absen diberikan. Saya rasa inilah pendidikan yang dapat menyaingi pentingnya pendidikan keagamaan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dapat dikatakan pula pendidikan ini layaknya iman kepada agama yang harus ditanamkan. Hanya saja dalam hal ini ruang lingkupnya lebih universal dibandingkan oleh masalah keagamaan. Sama saja dengan pendidikan Bahasa Indonesia yang wajib diajarkan di setiap universitas di Indonesia maupun universitas asing yang membuka pengajaran di Indonesia , itu yang saya tangkap dari dosen Kewarganegaraan.

Sering saya dengar dan rasa pendidikan yang satu ini dipandang sebelah mata. Hampir keseluruhan menganggap semua yang diajarkan bersifat pasti. Ambil contoh tentang masalah norma. Tentang seseorang yang mencuri pasti selalu dianggap salah dan tindakkan mencuri termasuk tindakan tidak terpuji kapan dan dimana pun itu. Norma hukum pun akan mengambil peranan dalam kasus ini. Hal seperti inilah yang kadang membuat saya berpikir pendidikan ini cenderung statis. Namun lambat laun saya pun mulai sangsi dengan pikiran saya terdahulu. Ketika jenjang pendidikan saya masuk kepada Sekolah Menengah Atas, saya merasakan pendidikan Kewarganegaraan jauh lebih luas dibandingkan masalah mencuri yang dianggap salah. Masalah pemerintahan dan bentuknya, maupun globalisasi saya rasa sangat tidak kaku untuk dipelajari.

Dalam pendidikan ini pun diajarkan tentang perundang-undangan. Saya sempat mencemooh bab yang satu ini. Saat itu saya menganggap bab tersebut hanya berisi tentang ritual menghafal. Karena saat itu saya hanya akan mendapat nilai yang baik jika saya hafal akan isi undang-undang yang ditanyakan. Sebenarnya ada segi positif yang ditawarkan dalam hafalan tersebut, yaitu menerapakannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu indahnya pendidikan ini dan saya pun mencoba merubah pikiran. Bagaimana tidak, kita sebagai warga negara memang haruslah tahu tentang peraturan atau dalam konteks ini undang-undang yang diterapkan oleh negara kita. Apalagi ditambahkan dengan sering adanya undang-undang baru yang entah darimana datangnya.

Sempatpun terpikir kenapa pendidikan ini tidak masuk daftar yang diujikan pada Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Atas? Selayaknya pendidikan Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan saya kira patut selalu dimasukkan dalam Ujian Nasional tiap jenjang pendidikan. Karena saya yakin dengan kedua pendidikan itulah nasionalisme dapat ditumbuhkan. Pendidikan Bahasa Indonesia yang selalu mengingatkan akan guna bahasa pemersatu dan yang tak kalah penting, pendidikan Kewarganegaraan yang membuat kita menjadi warga yang lebih “sehat”. Sayapun tidak ragu mengatakan bahwa bangsa yang maju hanya diisi orang-orang bernasionalisme tinggi.

Namun ironisnya semua tidak seindah yang dikhayalkan. Teori terus-menerus dari Sekolah Dasar sampai sekarang malah membuat yang diajarkan tidaklah ada dalam keseharian. Hal ini dikarenakan tidak adanya aplikasi yang saya pikir jauh lebih penting dibandingkan hafalan semata. Layaknya para pesuka matematik yang mempraktekkan teori dari bab Pertambahan atau Pengurangan. Sehingga mereka tidak hanya tahu bahwa 1+1=2, melaikan akan dapat menjawab soal-soal yang berbeda. Begitulah sepertinya yang harus dilakukan dalam pendidikan Kewarganegaraan saat ini. Sehingga ketika dihadapkan dalam situasi yang lain, teori-teori pasti dalam pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi lebih “demokrasi”.

Akhirnya dapat saya simpulkan bahwa kurangnya praktek atau aplikasi di lapanganlah yang membuat nilai-nilai luhur dalam pendidikan Kewarganegaraan tidak berjalan mulus. Sehingga banyaklah warga negara kita yang masih “sakit”. Semoga saja dengan adanya pendidikan Kewargaraan yang diajarkan kepada saya dan mahasiswa lain di prodi Geofisika ini menjadi ‘melek’ tentang Indonesia , mengubah pikiran menjadi ‘segar’ di tengah hiruk pikuk tugas eksak . [Ditulis oleh : Ibnu Saleh Habibi/Prodi : Geofisika/NIS : 1183 –> 85]

Advertisements