Tags

, ,

Sudah standar kebiasaan saya setiap hari berangkat ke kantor jam 6 pagi. Karena tugas rutin pagi sebelum nyampai di kantor, mesti ngantar anak ke sekolahnya terlebih dahulu. Meskipun alur perjalanan ini, seperti membikin huruf U, jadi bolak-balik. Kalau dihitung jarak, dari rumah saya langsung ke kantor sih cuma 4 km, tetapi kalau rute U itu, rumah-kantor-sekolah anak-kantor bisa mencapai 30 km. Namun perjalanan pagi semacam ini bagi saya enjoy saja, toh karena sudah terbiasa, disamping itu jalur yang saya lalui umumnya berudara bersih dan sehat.

Nah, hari ini sewaktu saya melakukan perjalanan pagi, belum jalan 3 km dari rumah, di jalur umum Jalan Solo-Yogyakarta, jalan kendaraan harus berpelan-pelan sebab mau melintasi satu lintasan yang ada tanda khusus PEMERIKSAAN MILITER. Ternyata ada razia gabungan (karena yang mengadakan gabungan Polisi Militer TNI AU, TNI AL dan TNI AD) bagi anggota/prajurit TNI.  Apa saya kaget? Ya, tidak. Karena saya, alhamdulillah, nggak ada masalah apapun soal perlengkapan militer, atribut militer, maupun surat-surat pribadi/dinas dan kendaraan. Jadi, meski pangkat saya jauh lebih tinggi dari petugas yang memeriksa, saya harus tetap patuh, berhenti, dan diperiksa segala kelengkapan saya itu. Ini memang harus disadari oleh semua anggota, bahwa para petugas itu sedang menjalankan tugas. Sehingga siapapun (mau pangkat rendah atau tinggi) yang menjadi  terperiksa pada kegiatan razia semestinya harus mau dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Beres, saya melanjutkan perjalanan ke kantor.

Apa yang saya pikirkan selanjutnya? Dalam pandangan saya, hal-hal begini perlu dikomunikasikan kepada publik atau masyarakat luas, bahwa ternyata Prajurit TNI itu juga harus mengalami razia, pengecekan kelengkapan pribadi/dinas, nggak boleh sembarangan menerabas aturan. Bagaimana kalau ketahuan melakukan pelanggaran? Percayalah, aturan di militer itu telah cukup kuat sebagai dasar penindakan bagi prajurit yang melanggar, dari ranah kedisiplinan sampai kepidanaan, ada tatarannya dan ada hirarkinya. Memang kadang kala masyarakat umum tidak bisa “melihat” atau “mengetahui” secara langsung, bagaimana bentuk dan tingkatan penindakannya. Ini memang dalam batasan wilayah profesi. Nggak harus semuanya dapat diketahui umum.Jadi, jangan dianggap razia itu hanya untuk orang sipil, atau preman, atau pengendara kendaraan umum. Untuk militer juga terprogramkan kegiatan razia.

Razia semacam ini juga penting untuk menanggulangi/menangkap orang-orang sipil yang menyaru seperti prajurit militer. Yang seringkali untuk mencari keuntungan sesaat/pribadi/kelompoknya. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang bukan berprofesi militer, tapi tampilannya dan lagaknya lebih militer daripada anggota militer itu sendiri. Entah melalui seragam dorengnya, rambutnya ataupun cara-cara berkomunikasi dengan orang lain. Inilah yang bisa menyesatkan dan merugikan masyarakat umum, termasuk merugikan institusi militer, karena berefek mencoreng citra TNI.

Oleh sebab itu, mestinya lebih bagus kalau organisasi apapun (organisasi politik ataupun kemasyarakatan) yang jelas-jelas bukan organisasi militer, kalaupun punya satuan keamanan, atau organ inti, nggak perlulah berseragam doreng-dorengan yang menyeramkan masyarakat, biarkan seragam doreng itu murni milik militer. Bukankah mereka sebaiknya bikin seragam yang humanis, namun tetap dapat tampil rapi, gagah dan bijak di muka umum. Saya yakin masyarakat akan lebih merespon hal-hal demikian secara lebih baik dan friendly.

Akhir tulisan, apa? Jangan dikira militer nggak mengalami razia, sama saja dengan masyarakat lainnya, kita sebagai warganegara masih dalam koridor hukum nasional yang berlaku kok, dan selalu saja harus patuh pada unit-unit yang memang harus melakukan tugasnya mengkontrol personel TNI. Memang anggota militer bukan warganegara istemewa, sama dengan WNI lainnya. Yang penting mari kita berlomba-lomba menjadi WNI Nomor 1 yang selalu patuh pada Konstitusi dan Aturan hukum yang berlaku. Akur deh…..