logoku

     Penggunaan teknologi informasi secara tepat akan memunculkan nilai tambah pada proses manajemen organisasi. Seperti pernah ditulis Thomas H. Davenport [Davenport, Thomas H., 1995, Process Innovation, Ernst & Young, Boston] bahwa angka-angka produktivitas makroekonomi menunjukkan perusahan tidak sering memanfaatkan teknologi informasi untuk perubahan besar, meskipun secara fungsional terjadi perbaikan radikal dalam teknologi informasi. Informasi dapat memainkan sejumlah peran pendukung dalam upaya membuat proses lebih efisien dan efektif. Sekadar menambahkan informasi ke dalam suatu proses adakalanya dapat menyebabkan peningkatan kinerja yang radikal. Informasi dapat digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja proses, mengintegrasikan kegiatan di dalam dan diantara proses, menyesuaikan proses tertentu dan memandu perencanaan jangka panjang serta optimasi proses.

     Dalam rangka memenangkan persaingan, organisasi-organisasi militer terus berusaha merumuskan dan menyempurnakan strategi peningkatan mutu kinerja organisasi. Sistem Informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dalam hal ini, teknologi informasi hanya merupakan salah satu komponen dalam format organisasi. Pada sisi lain, komputer memegang peranan teramat penting dalam penciptaan produk. Jadi, keandalan suatu sistem informasi dalam suatu organisasi terletak pada keterkaitan antar komponen-komponen yang ada, sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan suatu informasi yang berguna (akurat, terpercaya, detil, cepat, relevan) untuk institusi bersangkutan.

     Banyak sekali teknologi informasi yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi.   Beberapa jenis teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh militer. Teknologi informasi yang berkembang dan diterapkan militer telah banyak membantu dalam pengelolaan data-data untuk menghasilkan suatu informasi yang valid serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi tiap unit organisasi yang tentu berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi lain. Walaupun secara umum memiliki persamaan namun terkait dengan faktor kekhasan unit organisasi, lingkungan, biaya, SDM dan tingkat kebutuhan masing-masing unit organisasi. Hal ini sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil suatu keputusan yang akan direalisasikan dalam suatu tindakan, yang tidak menutup kemungkinan terkait dengan penggunaan senjata.

     Militer telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan soliditas organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi militer dapat meningkatkan kualitas pemilihan strategi (dengan Decision Support System), peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan (dengan rekayasa hardware dan software), pemerolehan personel militer yang mumpuni (dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi) dan proses pembinaan personel militer yang lebih baik (dengan sistem informasi). Sejurus dengan hal tersebut, pemanfaatan teknologi informasi secara benar telah mampu mengeliminasi ancaman-ancaman penyalahgunaan data militer (dengan penerapan teknologi keamanan komputer dan jaringan) yang saat ini banyak beredar melalui media teknologi informasi. Dengan demikian saat ini sulit dihindari penerapan teknologi informasi dalam sistem organisasi militer, pada bagian operasional maupun bagian lain, seperti pengelolaan SDM.

     Terkait dengan penerapan teknologi informasi, pada tingkat nasional telah terbit Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Instruksi ini pada hakekatnya ditujukan kepada penyelenggara kepemerintahan, termasuk organisasi militer. Terdapat dua instruksi yang perlu dijadikan acuan dalam hal pentingnya penerapan teknologi informasi dalam organisasi militer,  yaitu:

 

a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional. Pengembangan e-Government.

b. Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.