Usia Pejabat

Dalam menyusun suatu Undang Undang kadang kita dapat berfikir normal dan menyadari sepenuhnya untuk apa undang Undang itu disusun, tetapi tidak jarang penyusun Undang Undang tidak memperhatikan makna what for yang mestinya jadi acuan itu. Sehingga substansi penyusunan seringkali dikalahkan nafsu dan kepentingan politik dan ekonomi secara individu maupun kelompoknya.

Selain itu dalam menyusun suatu Undang Undang mestinya memperhatikan suasana kebatinan yang berkembang saat itu di lingkungan dimana Undang Undang tersebut nantinya akan diimplementasikan. Dalam pada itu suasana yang terbentuk dan terjadi saat itu juga tidak terlepas dari keadaan masa lalu.

Nah, pemikiran tersebut di atas, kini dapat kita lihat kenyataan pada situasi dan kondisi sekarang yang lagi gencar-gencarnya diwarnai proses penyusunan Undang Undang tentang Pemilu dan Pilpres. Wacana yang berkembang salah satu butirnya adalah masalah batasan usia calon peserta pemilu maupun pilkada (sudah masuk rezim pemilu juga ya). Ide pembatasan usia calon peserta pemilu/pilkada saya pikir sangat logis masuk Undang Undang. Misalnya, calon presiden maksimum berumur 60 tahun, calon gubernur maksimum 55 tahun, calon bupati/walikota maksimum 50 tahun. Hal ini punya beberapa argumentasi yang kuat.

Empat argumentasi yang dapat dimunculkan:

1. Proses regenerasi kepemimpinan yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini memerlukan akselerasi, karena hampir 25 tahun kepemimpinan Indonesia mengalami stagnasi, sehingga tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang potensial secara berkesinambungan.

2. Reformasi yang sedang bergulir sejak tahun 1998 harus tetap terjaga pada track yang diharapkan. Hal ini akan terwujud jika ada proses regenerasi kepemipinan secara berjenjang, dari level bawah ke atas, tidak tiba-tiba muncul pemimpin dari awang-awang.

3. Batasan usia calon pemimpin Indonesia saat ini penting juga sebagai upaya pendistribusian power dan mesin politik di lingkungan birokrasi yang sudah terlanjur berurat akar pada beberapa kekuatan politik yang itu-itu saja. Artinya, diharapkan terjadi power sharing distribution. 

4. Yang terakhir tentu membantu menyemaikan dan melahirkan generasi muda potensial yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat yang punya mental kepribadian teruji, tidak kenal menyerah, kreatif dan produktif, bahkan progresif, tidak terkontaminasi virus KKN, yang diharapkan membawa Indonesia ke arah situasi kondisi yang lebih baik, adil dan makmur.