Akhir-akhir ini banyak dikuak/terkuak berita mengenai perilaku Wakil Rakyat yang aneh-aneh. Membahas anggaran adalah pekerjaanya, tapi mengaku tak tahu ada penyisipan anggaran untuk suatu aktivitas/proyek. Menuding pihak lain sebagai pemengaruh citra Wakil Rakyat dengan gampangnya. Rakyat seakan-akan dibuat menjadi penonton yang sekaligus dibuat bingung, dan tak dianggap apa-apa lagi. Padahal rakyatlah yang memberi amanah kepada mereka sebagai Wakil Rakyat.
Anda setuju hal itu? Anda punya penilaian tersendiri mengenai perilaku Wakil Rakyat? Silakan isi survai/polling berikut dengan sebenar-benarnya dan sedekat-dekatnya dengan kenyataan menurut persepsi pribadi anda.
Kalau setelah mengisi survai/poll anda merasa belum cukup, silakan tulis komentar pelengkap anda mengenai perilaku Wakil Rakyat. Terima kasih atas perhatian anda. Salam WNI NOMOR 1.
Usul pak, mungkin ada baiknya pollingnya dibatasi berdasarkan cookies atau IP address. Setidaknya bisa meminimalisir orang yang sama memilih lebih dari 1 kali :D
Saya sangat setuju dengan tulisan bapak, tidak bisa disangkal di negara yg katanya demokrasi dijunjung tinggi dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, nyatanya hari ini bisa kita lihat bahwa rakyat hanya duduk di bangku penonton, melihat para wakil rakyat bermain di panggung politik. Menurut saya para wakil rakyat tidak menganggap adanya masyrakat karena sebenarnya “kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat”.
Bagaimana tidak, penentuan anggaran tidak melihat aspirasi rakyat, pemilihan umum/pilkada yg merupakan satu2nya peran yg rakyat diikutsertakan nyatanya bisa dimanupulasi dengan segala kecanggihan yg dikoar-koarkan KPU ( menurut saya pribadi penghitungan hasil pemilu tidak selayaknya menggunakan teknologi tinggi dimana hasilnya mudah dimanupulasi dan rakyat kesulitan untuk dapat mengawasinnya, untuk apa hasil perhitungan keluar cepat, jika terdapat banyak penggelembungan suara dimana-mana) dan masih banyak lagi contohnya
Kembali ke topik utama, rakyat tidak diperhatikan karena “kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat”. jadi agar rakyat diperhatikan maka “kekuasaan tertinggi” dikembalikan pada rakyat. mungkin salah satu contohnya
1. Adanya UU Pembubaran DPR oleh rakyat, dengan segala ketentuan yg dimungkinkan
Saya sendiri dulu berpikir kenapa DPR seperti tidak mementingkan rakyat, setelah berpikir dan mencari informasi saya mengambil kesimpulan sementara yaitu
1. Karena DPR tidak bisa dibubarkan melalui peraturan yg berlaku di indonesia sekarang (sistem presiddensiil)
“Pembubaran parlemen secara teoritis maupun dalam praktek di Indonesia ternyata hanya terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Dan sepertinya tidak masuk akal dilakukan secara konstitusional dalam sistem presidensil. ”
2. DPR terdiri dari berbagai partai dan merupakan kelompok (bukan perseorangan seperti presiden). Seperti hal yg berlaku pada umumnya, semakin banyak orang yg mempunyai kepentingan sama berkumpul semakin berani pula mereka melakukan apa yg mereka inginkan. terlepas dari benar atau salahnya hal yg mereka lakukan. Dan ketika DPR dihujat karena kinerja mereka, maka anggota DPR tidak terlalu memikirkannya toh yg dihujat bukan dia saja, toh jika dihukum bukan dia saja dan semacamnnya.
Seperti contoh, seorang dosen memarahi suatu kelas/mahasiswa dikarenakan kesalahan mereka, dimana si A merupakan orang yg bersalah, maka yg akan terjadi jika:
1 Dosen memarahi seluruh kelas misal “Kalian ini kelas yg malas, soal UTS begini mudah tidak bisa diselesaikan”, maka si A yg juga merupakan objek kemarahan dosen tersebut tidak akan terlalu merasa “ditekan” oleh kemarahan dosen, karena dia tidak hanya “sendiri”
2. Sebaliknya jika si dosen berkata “A kamu ini pemalas, soal UTS begini saja nilai kmu jelek” maka si A akan merasa di “tekan” dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berubah menjadi pribadi lebih baik daripada case pertama
Seperti itulah opini yg saya rasakan terhadap kelakuan para wakil rakyat yg terhormat (karena ada badan kehormatannya ) dan saya berharap bapak mardoto sudi memberikan komentar :)
terima kasih