95 comments on “PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

  1. Pingback: Tulisan 4 “Persamaan dan Perbedaan Strategi Politik Nasional Pada Masa Orde Baru dan Reformasi, Otonomi Daerah” | seftikamulyawati

  2. bantu dong dengan tugas uraikan perbandingan pers pada masa orde baru dan pers pada masa refomasi dari aspek transfaransi kebijakan pemerintahan

  3. I like the helpful information you supply in your articles. I will bookmark your blog and take a look at again right here regularly. I am fairly sure I will learn plenty of new stuff proper here! Best of luck for the following!

  4. Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Nama : ARIF ABDUL AZIZ
    NIM : 10 / 300541 / PA / 13297
    Prodi : ELINS

  5. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
    Politik mengandung aspek-aspek sebagai berikut negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making),kebijaksanaaan (pollicy)dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional (polstranas). Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Masa Orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.
    Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden.

    referensi:

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Rizky N andya Luvian
    10/305270/PA/13473
    ELINS A

  6. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK SRTATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Mulainya pemerintahan era orde baru diawali ketika presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan diakhiri ketika presiden soeharto dilengserkan pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, presiden Soeharto menggunakan Garis-garis besar haluan negara(GBHN) sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. GBHN ini menekankan pada program rencana pembangunan lima tahun yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu :
    1.Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
    2.Repelita II (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
    3.Repelita III (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
    4.Repelita IV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
    5.Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
    Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie merupakan tokoh yang membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju era reformasi. Dalam pemerintahan yang dijalankannya, tonggak reformasi tertanam dengan baik sehingga tidak ada perubahan pun berlangsung lancar. Lalu tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintahan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    NAMA : VALIDI VEGA
    NIM : 10/300933/PA/13396
    PRODI : ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

  7. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    *Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) *
    Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Terdapat 6 Pelita.
    1. Pelita I
    Dilaksanakan 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasarannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
    2. Pelita II
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasarannya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
    3. Pelita III
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan.
    4. Pelita IV
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Sasarannya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri untuk menciptakan mesin sendiri.
    5. Pelita V
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Sasarannya pada sektor pertanian dan industri.
    6. Pelita VI
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Sasarannya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

    Beberapa langkah yang diambil:
    A. PENATAAN POLITIK DALAM NEGERI
    1.Pada sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden. Memulai pembangunan dengan tugasnya disebut dengan Pancakrida, yaitu :
    -Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
    -Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama
    -Pelaksanaan Pemilihan Umum
    -Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
    -Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.
    2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
    Suharto melakukan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
    3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
    Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai . Sehingga dilakukan penggabungan menjadi 3 partai.
    4. Pemilihan Umum
    Selama Orde Baru, berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
    5. Peran Ganda ABRI
    Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI.
    6. Pemasyarakatan P4
    Tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau dikenal sebagai P4..
    7. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

    B. Penataan Politik Luar Negri
    Kembali menjadi anggota PBB
    Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.

    *Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie (1999-2004)*
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Beberapa langkah yang diambil:
    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.
    1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    4. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    6. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    7. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    8. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    9. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Daftar Pustaka

    http://irwandydasilva.blogspot.com/2010/04/indonesia-masa-orde-baru.html

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    Aditya Nur Afiandono
    Jurusan Elektronika dan Instrumentasi
    10/302750/PA/13444

  8. Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
    Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Politik Strategi Nasional atau yang disingkat Polstranas ini disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

    Seiring dengan perubahan keadaan politik dan pergantiaan pemimpin di negara kita, maka pola penyusunan Politik Strategi Nasional di indonesia juga mengalami perubahan, perbedaan pola penyusunan Polstranas tersebut bisa dilihat antara era orde baru dan setelah reformasi.

    I. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia pada Era Orde Baru
    Era orde baru berarti memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial, melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan yang secara umum diketahui sebagai tonggak baru pembangunan Indonesia.

    Tahun 1968 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jenderal Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang diadakan bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam artian sempit yaitu ketetapan yang berisi agenda atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mandataris MPR). Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakati mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.

    Jadi, Polstranas kepemimpinan Soeharto hanya disusun dan ditetapkan oleh MPR dan pada saat itu penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Dan memang pada saat itu sebagian besar anggota MPR adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Jika dilihat secara keseluruhan dalam Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    II. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia pada Era Setelah Reformasi
    Pada Periode Demokrasi (2004-2009) yang dipimpin oleh Presiden SBY terdapat sub-periode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional. Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Karena garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut. Bappenas, (2009).

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibentuk ini dibuat berdasarkan pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Jadi visi dan misi calon Presiden dalam pemilu amat berdampak pada kebijakan penyusunan
    politik dan strategi nasional setelah ia resmi menjadi Presiden.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Dapat dilihat perbedaan pola penyusunan Politik Strategi nasional indonesia anta dua era tersebut terletak pada acuan dan dasar diambilnya. Pada era orde baru penysunana polstranas dibuat berdasarkan GBHN yang ditetapkan MPR, sedangkan pada era setelah reformasi polstranas dibuat dengan mengacu kepada visi dan misi Presiden. Perbedaannya juga dapat dilihat dari cara penjalanan kebijakan-kebijakan yang ada, pada kepemimpinan Presiden Soeharto di era orde baru, kebijakan-kebijakan yang dibuat cenderung diktator dan hanya berpusat kepada satu orang, sedangkan pada masa sekarang ini, kebijakan dan penjalanan kebijakan tersebut lebih demokratis karna Polstanas yang dibentuk berasal dari visi dan misi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Sumber referensi:

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/

    http://yana-html.blogspot.com/?zx=9cb9455b37edfc18

    Nama : Fauzia Khairani
    NIM : 10/299960/PA/13084
    Prodi : Elektronika Instrumentasi

  9. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    *Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) *
    Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Terdapat 6 Pelita.
    1. Pelita I
    Dilaksanakan 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasarannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
    2. Pelita II
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasarannya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
    3. Pelita III
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan.
    4. Pelita IV
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Sasarannya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri untuk menciptakan mesin sendiri.
    5. Pelita V
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Sasarannya pada sektor pertanian dan industri.
    6. Pelita VI
    Dilaksanakan tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Sasarannya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

    Beberapa langkah yang diambil:
    A. PENATAAN POLITIK DALAM NEGERI
    1.Pada sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden. Memulai pembangunan dengan tugasnya disebut dengan Pancakrida, yaitu :
    -Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
    -Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama
    -Pelaksanaan Pemilihan Umum
    -Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
    -Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.
    2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
    Suharto melakukan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
    3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
    Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai . Sehingga dilakukan penggabungan menjadi 3 partai.
    4. Pemilihan Umum
    Selama Orde Baru, berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
    5. Peran Ganda ABRI
    Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI.
    6. Pemasyarakatan P4
    Tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau dikenal sebagai P4..
    7. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

    B. Penataan Politik Luar Negri
    Kembali menjadi anggota PBB
    Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.

    *Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie (1999-2004)*
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Beberapa langkah yang diambil:
    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.
    1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    4. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    6. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    7. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    8. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    9. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Aditya Nur Afiandono
    Jurusan Elektronika dan Instrumentasi
    10/302750/PA/13444

  10. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL INDONESIA PADA ERA ORDE BARU DAN ERA SETELAH REFORMASI

    Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, dimulai dari masa sebelum dan selama pen¬jajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Masing-masing tahap tersebut melahirkan tantangan jaman yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tuntutan jamannya. Tantangan jaman itu ditanggapi bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa, yang dilandasi dengan jiwa dan tekad kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah Nusantara.Begitu banyak halangan dan rintangan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah di dapat.Tetapi,apakah kita tahu bagaimana para pejuang menyusun strategi untuk mempertahankan sekaligus membangun negara.Nah,disini kita akan membahas pola penyusunan politik strategi nasional (polstranas) Indonesia era orde baru dan orde setelah reformasi serta perbedaanya.
    Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideologi kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Implementasi Politik dan Strategi Nasional Implementasi politik,antara lain

    a. Politik luar negeri
    b. Penyelenggara negara
    c. Komunikasi, informasi, dan media massa
    d. Agama
    f. Hukum

    e. Pendidikan Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
    * Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    * Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    * Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    * Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    * Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    * Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    * Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    * Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    * Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Polstranas Era Orde Baru

    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    Polstranas Era setelah Reformasi
    Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.Sedangkan setelah reformasi. Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

    Jadi,yang membedakan polstranas era orde baru dan setelah reformasi ialah road map atau rencana pembangunan negara diubah yaitu,GBHN yang diterapkan saat orde baru yang dipimpin soeharto digantikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).Saat pemerintahan soeharto,beliau menggunakan strategi pembangunan ekonomi tanpa memikirkan bidang-bidang lain seperti,politik dan social.Sedangkan sekarang masa kepemimpinan SBY,tidak memusatkan pada satu bidang saja,melainkan ke semua bidang,juga menyusun strategi untuk melunasi semua hutang negara yang disebabkan penggunaan strategi pada masa orde baru.Serta berupaya mengurangi bahkan menghilangkan koruptor dari kepolitikan Indonesia melalui pendirian lembaga negara yaitu,KPK.
    Referensi

    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/10/

    http://fhanincredible.wordpress.com/2010/04/11/politik-dan-strategi-nasional/

    http://bersblogaddres.blogspot.com/

    NAMA : ARIFIN WAHID IBRAHIM
    NIM : 10/300691/PA/13335
    PRODI : ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

  11. Perbedaan Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia antara Era Orde Baru dan Era setelah Reformasi

    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujukan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh poltik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta Kebijakan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakannya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebeluGBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digunakan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalm pemilihan umum, janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupuTidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalm pemilihan umum, janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataanya masyarakat memang telah bosan dnegan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji inilah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk pembangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangaka acuan dalam penyusunan poltik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaanya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasioanal yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat. Pada tahun 1998-1999 Presiden B.J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa europhia reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisi poltiik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintahan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia. Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Nama : Gong Matua
    NiM : 10/305536/PA/13532
    Prodi : Elektronika dan Insrumentasi

  12. Politik Strategi Nasional dan Demokrasi Pada Pemerintahan di Indonesia

    Masa pemerintahan reformasi sekarang ini telah banyak berubah dari masa pemerintahan sebelumnya yaitu masa pemerintahan orde baru. Orde baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998. Orde baru itu sendiri merupakan perubahan dari masa pemerintahan sebelumnya yaitu masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh presiden soekarno. Orde baru dijalankan dengan perubahan-perubahan dari orde lama dan membuang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh presiden soekarno pada masa pemerintahan orde lama.
    Namun begitu orde baru mengalami peruntuhan disebabkan keterpurukan pemerintahan. pada tulisan ini akan disinggung mengenai system politik strategi nasional pada masa orde baru ini. Pada penghujung masa pemerintahan orde baru, sebelum munculnya masa reformasi terjadi banyak kerusuhan-kerusuhan di seluruh Indonesia yang menentang pemerintahan, terutama gerakan-gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia yang dipicu oleh tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Indonesia. Hingga pada 21 Mei 1998 orde baru runtuh dengan turunnya Soeharto sebagai presiden dan mulailah masa pemerintahan reformasi yang diawali dengan kepemimpinan presiden BJ Habibie. Awal masa reformasi ditandai dengan dibentuknya cabinet “reformasi” oleh presiden baru BJ Habibie.
    Secara umum politik strategi nasional yang dijalankan pada masa pemerintahan orde baru memiliki ciri-ciri dan keunggulan-keunggulan serta kekurangan-kekurangan yaitu Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US $ 70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US $ 1.000, Sukses transmigrasi, Sukses KB, Sukses memerangi buta huruf, Sukses swasembada pangan, Pengangguran minimum, Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Sukses Gerakan Wajib Belajar, Sukses Gerakan Nasional Orang – Tua Asuh, Sukses keamanan dalam negeri, Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme, dan cinta produk dalam negeri. Sedangkan kekurangan-kekurangan masa pemerintahan orde baru ini adalah Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin). Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa). Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya). Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang. Hal ini merupakan kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur, dan Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
    Mengenai perbedaan politik strategi nasional pada masa orde baru dan masa reformasi banyak sekali perbedaan-perbedaannya karena masa reformasi dimulai dengan perubahan-perubahan yang perlu untuk menata kembali pemerintahan menjadi lebih baik. Strategi nasional awal yang dijalankan pada masa reformasi adalah dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan perubahan yang besar dilihat dari masa pemerintahan orde baru karena pada masa ini media massa hanya boleh memberitakan keberhasilan-keberhasilan pembangunan nasional dan sebagainya dan pemberitaan-pemberitaan buruk dilarang. Juga mengenai kebebasan berpendapat yang sangat dibatasi pada masa pemerintahan orde baru yang bahkan orang yang mengkritik pemerintah pun akan dipenjara. Pada awal era reformasi banyak tahanan politik yang dibebaskan.
    Perbedaan berikutnya adalah mengenai pemilu. Pada masa pemerintahan reformasi partai politik-partai politik bebas berkembang dan tidak ditutup kebebasan untuk muncul partai politik-partai politik baru. Sedangkan pada masa pemerintahan orde baru partai politik dipersempit menjadi tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Golongan Karya pada masa orde baru bahkan selalu menang dalam setiap pemilu pada masa itu, yaitu Pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hal ini terjadi karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golongan Karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya. Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Hal-hal ini menunjukkan bahwa demokrasi berjalan buruk pada masa orde baru. Sehingga pada masa reformasi dibuat perubahan-perubahan terutama kebebasan Pegawai Negeri Sipil menentukan wadah aspirasi politiknya dan transparansi pemilu. Pada masa reformasi pemerintahan menerapkan sistim koalisi dan oposisi pemerintahan bagi partai-partai politik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga memberi nilai positif adanya penentang kebijakan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan aturan-aturan yang ada.
    Perbedaan lainnya adalah mengenai masalah ekonomi. Pada masa pemerintahan orde baru Presiden Soeharto menerapkan eksploitasi sumber daya selama masa pemerintahannya, pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia, sebagian besar sumberdaya dan penghasilan daerah-daerah ditarik ke pusat. Pada masa orde baru ini banyak didatangkan investor-investor asing untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Sedangkan pada masa pemerintahan reformasi mulai dilakukan pemberdayaan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi mulai merata.
    Perbedaan yang paling penting adalah mengenai Hak Asasi Manusia. Disamping kebebasan berpendapat, hal penting pada masa orde baru adalah dirampasnya HAM warga etnis Tionghoa, termasuk tidak diakuinya agama Konghuchu. Pada masa reformasi hal tersebut telah dibenahi dan Hak-hak warga Tionghoa di kembalikan dan agama Konghuchu telah diakui.
    Kesimpulannya adalah dalam politik strategi nasional pada masa reformasi Demokrasi telah berjalan jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru juga penjunjungan tinggi hak-hakasasi manusia. Namun masa reformasi sekarang terkadang masih terdapat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ketika menjalankan demokrasi seperti beberapa waktu yang lalu (11 januari) rusuh demokrasi penuntutan turunnya presiden SBY hingga pembakaran foto presiden dan wakil presiden. Meski itu merupakan proses demokrasi hal tersebut tidak seharusnya dilakukan karena presiden yang menjabat sekarang merupakan presiden yang terpilih berdasar suara terbanyak yang dipilih seluruh WNI (yang mungkin termasuk mereka yang berdemo), karena apabila terjadi penggantian presiden / perubahan kabinet akan membuat kekacauan yang berdampak lebih buruk. Yang sebaiknya mereka lakukan adalah memilih presiden yang mereka anggap baik pada pemilu berikutnya, dan membantu pemerintahan saat ini memperbaiki kesalahan mereka dan melanjutkan pemerintahan mereka hingga berakhir masanya.

    Muhammad Ramdan Izzulmakin
    10/300095/PA/13136
    S1 Elektronika dan Instrumentasi (B)

    ***

  13. Politik strategi nasional merupakan cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Sedangkan Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Penyusunan politik dan strategi nasional proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.
    Pola Polstranas di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini didasarkan pada perkembangan bangsa Indonesia baik dari sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Implementasi polstranas pada Orde Baru adalah munculnya sistem kapitalisme internasional, merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila, dan kekuatan memenangkan konflik politik, serta melakukan kerja sama internasional.
    Polstranas pada awal reformasi berwujud formal dari ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, yang digunakan sampai Sidang Umum MPR hasil Pemilu tahun 1999. Kemudian MPR hasil pemilu tahun 1999 melalui sidang umumnya telah menetapkan GBHN untuk perode tahun 1999 – tahun 2004, dimana polstranas tersebut menjadi arah penyelenggaraan negara yang bertujuan menwujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum, menuju masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk masa lima tahun ke depan.

    Berdasarkan analisa Polstranas tahun 1998 dan tahun 1999 (sesuai masa pemerintahan masing-masing), diketahui bahwa istilah wawasan nusantara dan ketahanan nasional tidak ditemukan secara khusus dalam kedua GBHN tersebut, walaupun pada GBHN tahun 1999, ditemukan istilah wawasan, wawasan kelautan (Bab I Pendahuluan, titik A – Dasar Pemikiran), wawasan kebangsaan (Bab III, titik B, titik 11). Dan ditemukan pula istilah ketahanan pada GBHN tahun 1999, yaitu sistem ketahanan pangan, ketahanan sosial.

    Polstranas yang ditetapkan masa reformasi secara formal tidak berkaitan dengan konsepsi wasantara dan tannas. Oleh sebab itu, GBHN yang ditetapkan MPR tahun 1999, harus dijabarkan lebih lanjut oleh presiden menjadi polstra pemerintah bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam.

    Ketika masa jabatan Presiden B. J. Habibie tahun 1998-1999, Abdurrahman Wahid pada tahun 1999-2001, dan Megawati Soekarno Putri tahun 2001-2004, polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Kemudian di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipilih secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Presiden selaku pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan semua visi dan misinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dibantu oleh para menteri dan para menteri yang diangkat oleh presiden yang akan melaksanakan kebijakan politik startegi nasional tersebut. Dalam penyusunan polstranas tersebut hendaknya presiden tetap memuat tujuan-tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia. Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Nama : Hamdi Ikhwan
    NIM : 10/300018/PA/13110
    Prodi : S1-Elins B
    Sumber:
    adiwidget.blogspot.com
    rifaidhita.blogspot.com
    fhanincredible.wordpress.com
    http://www.kompasiana.com
    bersblogaddres.blogspot.com

  14. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Disusun oleh :
    Ilham Setyawan
    10/300205/PA/13176
    Elektronika Dan Instrumentasi

    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro namun ekonomi mikro sangat lemah. Pada periode ini juga melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. Walaupun dari pembangunan tersebut menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan, akan tetapi keuntungan tersebut hanyalah untuk Soeharto dan kroni-kroninya saja. Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik. Dari ketiga unsure politik tersebut, hanya Golkar saja yang memiliki jatah kursi lebih dari 200 kursi. Hal ini berlangsung selama 6 kali pemilu. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4. Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan. Pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dan reformasi pembangunan. Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Referensi :
    galangkurniaardi.wordpress.com

  15. PERBEDAAN POLA PENYUSUSUNAN POLITIK STRTEGI NASIONAL PADA ERA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Politik Strategi Nasional (polstranas) Indonesia mengandung dua pengertian di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian politik itu sendiri dan yang kedua tentu saja pengertian strategi sebagai penguat makna polstranas secara keseluruhan. Secara etimologi politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Politik mencakup segala hal yg berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan penyelenggaraannya. Idealnya, politik berarti pengelolaan kekuasaan untuk kebajikan bersama (umum). Sedangkan strategi sendiri mengandung pengertian secara umum sebagai seni utk memenangkan perang (clausewitz) modern, baik dalam ekonomi, olah raga, politik, dll.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Pemerintahan yang berlalan pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini. Efeknya adalah turunnya presiden Soekarno digantikan oleh soeharto.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan dengan hal ini dimulailah era orde baru. Pada awal kekuasaannya, Presiden Soeharto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Soeharto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni Trilogy Pembangunan terdiri dari :
    • Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
    • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
    Polstranas yang terbentuk pada era ini bisa di katakan adalah sebagai pesanan Soeharto sendiri, sebab sebagian besar dari orang-orang yang menyusun GBHN adalah orang-orang Soeharto. Polstranas dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat yang bertumpu pada pembangunan ekonomi. Kebijaksanaan pembangunan Soeharto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya. Politik strategi nasional pada pemerintahan yang dipimpin Soeharto memang dapat dikatakan sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Ekonomi yang lemah dan berdampak pada kemiskinan yang membelenggu masyarakat membuat rakyat Indonesia menuntut adanya reformasi.
    Akhirnya pada 21 Mei 1998 terjadi demonstrasi untuk menuntut segera di adakan reformasi. Gerakan ini di motori oleh mahasiswa dan kaula muda. Era reformasi telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada saat itu digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN.
    Polstranas pada awal reformasi berwujud formal dari ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, yang digunakan sampai Sidang Umum MPR hasil Pemilu tahun 1999. Kemudian MPR hasil pemilu tahun 1999 melalui sidang umumnya telah menetapkan GBHN untuk perode tahun 1999 – tahun 2004, dimana polstranas tersebut menjadi arah penyelenggaraan negara yang bertujuan menwujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum, menuju masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk masa lima tahun ke depan. Polstranas yang ditetapkan masa reformasi secara formal tidak berkaitan dengan konsepsi wasantara dan tannas. Oleh sebab itu, GBHN yang ditetapkan MPR tahun 1999, harus dijabarkan lebih lanjut oleh presiden menjadi polstra pemerintah bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam.
    Kemiskinan yang masih membelenggu masyarakat akibat polstrnas ketidak terkaitan dengan konsepsi wawasan dan tannas menyebabkan rakyat menuntut pemerintah segara melakukan pemilu. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/ Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sebelumnya, politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk Presiden, yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Polstranas yang paling dianggap berhasil saat pemerintahan dipegang SBY adalah ketika berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005.

    Referensi : http://74.125.153.132/search?q=cache:oo15VHhg3e0J:elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarganegaraan/bab4
    politik_dan_strategi_nasional.pdf+pengertian+politik+strategi+nasional+indonesia&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    http://file-hameedfinder.blogspot.com/2008/02/politik-dan-strategi-nasional.html

    http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/politik-dan-strategi-nasional

    http://erwini.files.wordpress.com/2008/11/bahan-ajar-3-terbaru.doc

    Wiji purwatmo
    10/302424/PA/13428
    Elektronika dan Instrumentasi

  16. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Reformasi yang terjadi pasca tumbangnya Orde Baru membawa imbas pada perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita, hal ini menyebabkan perpolitikan di negara ini juga banyak berubah demikian halnya dengan kebijakan politiknya. Salah satunya mungkin kebijakan politik strategi nasional. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Sementara strategi dapat diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.

    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    I. Era Orde Baru
    Era Orde Baru, ditandai dengan tokoh tunggal sebagai sosok penguasa yaitu Presiden Soeharto. Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Pemerintahan yang ditangan Presiden Soeharto memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikronya sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    II. Era Reformasi
    Setelah Soeharto mengundurkan diri, beliau digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B. J. Habibie (1998-1999). Lalu setelah Beliau menjabat Abdurrahman Wahid (1999-2001). Yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri (2001-2004 ). Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Periode ini dianggap masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    II. Era Pasca Reformasi
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Referensi:

    http://bersblogaddres.blogspot.com/2010/05/polstranas.html

    http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional

    Oleh :
    Nama : Pande Made Karismawan
    NIM : 06/198509/PA/11300
    Prodi : Elektronika Dan Instrumentasi

  17. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Kata Politik Secara etimologis Berasal dari bahasa yunani Politelia yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Dalam bahasa indonesia politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang di gunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Perkembangan seiring berjalan nya waktu banyak terdapat perbedaan pola penyusunan strategi politik antara orde baru dan setelah reformasi.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun.

    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    REFERENSI :
    1. http://alfitharul.blogspot.com
    2. http://fhanincredible.wordpress.com
    3. http://rifqimanaf.blogspot.com

    HARYA BANIRFAN
    10/296542/PA/12962
    ELEKTRONIKA & INSTRUMENTASI

  18. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
    a. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
    Pelaksanaan penyusunan Polstranas di Indonesia dari tahun ke tahun

    Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966) ada tiga periode kepempinan, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi kebijakan pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Untuk menstabilkan perekonomian nasional, Presiden Soekarno membentuk Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 dan menetapkan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang melahirkan Dasar-dasar Pokok Rancangan Ekonomi Indonesia. Selain itu juga terdapat Rencana Kasimo yang berisikan rencana produksi tiga tahun. Pada periode-periode selanjutnya, perencanaan pembangunan didominasi oleh pemikiran idealis yang kurang realistis dibandingkan pemikiran pragmatis yang pernah dicapai periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa gejolak politik dari luar dan dari dalam tubuh pemerintah sendiri yang sedang dalam proses pencarian konstitusi untuk Indonesia, sehingga sempat terjadi beberapa kali perubahan kabinet pada masa ini. Salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini adalah digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan embrio dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

    Memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial, melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan yang secara umum diketahui sebagai tonggak baru pembangunan Indonesia. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun. GBHN ini yang nantinya akan menuntun kebijakan-kebijakan pembangunan Presiden selama memimpin negara. Produk pembangunan dari periode Soeharto ini adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.
    Setelah Presiden Soeharto dilengserkan karena krisis multidimensi yang melanda Indonesia, periode Reformasi (1999-2004) lahir dengan BJ. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia. Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan. Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.
    Periode Demokrasi (2004-2009) yang dipimpin oleh Presiden SBY terdapat sub-periode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Upaya lembaga eksekutif dalam penyusunan Polstranas
    Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada tahun terakhir dari periode RPJMN yang berjalan dengan melaksanakan perencanaan teknokratik baik oleh Kementerian Perencanaan maupun oleh Departemen/Lembaga. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat yang teramati ataupun sebagai hasil olah pikir para profesional menjadi bahan penyusunan rencana.
    Proses politik dalam penyusunan RPJMN terjadi pada saat Pemilihan Umum dengan anggapan bahwa masyarakat memilih Presiden berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan selama kampanye. Dengan menggunakan rencana teknokratik serta visi, misi, program Presiden terpilih, Kementerian PPN menyusun Rancangan Awal RPJM Nasional. Rancangan Awal ini dibahas di Sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen. Rancangan Awal yang disepakati ini digunakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rancangan Renstra mereka. Selanjutnya rancangan Renstra ini disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMN.
    Rancangan RPJMN dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMN menjadi Rancangan Akhir RPJMN. Kemudian Presiden menetapkan RPJMN dengan Peraturan Presiden, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan Renstranya masing-masing. Pemerintah daerah juga menyesuaikan RPJM mereka dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMN tersebut. Dokumen RPJMN memuat prioritas nasional yang menjadi agenda Presiden terpilih
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/

    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html

    ( Diwan Fingga Satria / 10/300535/PA/13293 / ELINS A )

  19. Perbedaan Pola Penyusunan Polstranas antara Orde Baru dan Era setelah Reformasi

    Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (Orde Baru)

    Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Masa kepemimpinan Presiden SBY (Era Setelah Reformasi)

    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat siding MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Presiden dan wakil presiden terpilih

    Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia

    Sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional-2/

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Nama :Dwi Bagus Pamuji
    No. Mhs : 10/305388/PA/13500

  20. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Saat Orde baru rakyat merasakan hidup berkecukupan. Beras murah, padahal sebagian adalah beras impor. Beberapa gelintir orang mendapat rente ekonomi yang luar biasa dari berbagai jenis monopoli impor komoditi bahan pokok,. Semua serba tertutup dan tidak tranparan. Jika ada orang mempertanyakan, diancam tuduhan subversif. Hutan dijadikan sumber duit, dibagi menjadi kapling-kapling HPH; dibagi-bagi ke orang-orang tertentu (kroni) secara tidak transparan. Ingat fakta sejarah: Orde Baru tumbang akibat demo mahasiswa yang memprotes pemerintah Orba yang bergelimang KKN. Jangan dilupakan pula bahwa ekonomi RI ambruk parah ditandai Rupiah terjun bebas ke Rp 16.000 per dollar terjadi masih pada masa Orde Baru.
    Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

    Masa Reformasi, krisis ekonomi parah sudah terjadi. Utang LN tetap harus dibayar. Budaya korupsi yang sudah menggurita sulit dihilangkan, meski pada masa Presiden SBY pemberantasan korupsi mulai kelihatan wujudnya.. Rakyat menikmati demokrasi dan kebebasan. Media masa menjadi terbuka.

    Yang memimpikan kembalinya rezim totaliter mungkin hanyalah sekelompok orang yang dulu amat menikmati previlege dan romantisme kenikmatan duniawi di zaman Orba.Sekarang kita mewarisi hutan yang sudah rusak parah; industri kayu yang sudah terbentuk dimana-mana akibat dari berbagai HPH , menjadi muara dari illegal logging.

    Birokrasi Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari faktor sejarah. Sejarah telah menciptakan birokrasi patrimonial. Birokrasi ini mendasarkan pada hubungan bapak buah dengan anak buah sehingga segala yang dikerjakan bawahan hendaknya harus sesuia dnegan keinginan atasan. Hal ini menimbulkan bawahan selalu tergantung pada atasan. Budaya patronase menimbulkan rasa ewuh pakewuh yang berlebihan terhadap atasan.
    Birokrasi di zaman orde baru ditandai dengan beberapa cirri-ciri seperti pegawai negeri yang
    menjadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan mendapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Jika suatu wilayah tidak merpakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. Keberpihakan birokrasi terhadap suatu partai, tentu saja dalam hal ini Golkar, akan mengurangi profesionalisme dari birokrasi tersebut. Dalam zaman orde baru juga ada suatu kebijakan yang disebut zero growth. Adanya kebijakan zero growth yang menyebabkan jumlah anggota birokrasi makin membengkak. Hal ini menjadikan birokrasi tidak efisien karena jumlah pekerja dengan pekerjaannya tidak sebanding.

    Pada awal reformasi dan pada masa orde baru pemerintahan yang baik belum juga terlaksana. Misalnya saja dalam pelayanan dan pengurusuan administrasi masih saja berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama, tidak jelas. Membutuhkan biaya tinggi karena ada pungutan-pungutan liar. Pembangunan fisik pun juga masih sering terbengkalai atau lamban dalam perbaikan. Masih banyak KKN yang terjadi dalam lingkungan birokrasi.
    Keterlibatan birokrasi dalam partai politik membuat pelayanan terhadap masyarakat menjadi diabaikan, karena mereka lebih mementingkan kepentingan partai politiknya.
    Dalam buku Birokrasi dan Politik di Indonesia, karangan Prof. DR. Miftah Thoha, MPA, disebutkan bahwa
    Upaya untuk netralitas birokrasi di zaman reformasi semakin berkembang. Hal ini bermula ketika ada gerakan happening-art yang moderat berupa pelepasan seragam KORPRI oleh dokter dan pegawai lingkungan UI yang diadakan oleh Forum Salemba (Forsal), kemudian ada gayung bersambut berupa gerakan pernyataan yang sangat keras seperti melakukan penghapusan unit KORPRI di Departemen Penerangan. Selain itu gerakan juga berlangsung di legislative dalam perbedaan pernyataan sikap kalangan muda FKP agar KORPRI dibubarkan atau bersikap netral dengan kalangan tuanya, faksi Akbar Tanjung. Juga perbedaan pandangan Mendagri Syarwan Hamid yang menginginkan birokrasi netral dan tidak menjadi pengurus politik berlawanan dengan pandangan Mensesneg Akbar Tanjung yang menganggap berpolitik adalah hak asasi PNS.
    Kemudian ada pula tindakan presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan bahwa departemen tersebut bermasalah, banyak KKN, dan departemen itu dianggap telah mencampuru hak-hak sipil warga negara.
    Penghapusan dua departemen tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip reinventing government atau ada pula yang menganggap hal ini sebagai langkah debirokratiasasi dan dekonstruksi cabinet masa lalu yang dianggap terlalu berlebihan mengintervensi kemerdekaan dan kemandirian publik.
    Aturan induk netralitas politik birokrasi Indonesia sudah ada pada pasal 4 Peraturan Pemerintah/ 1999, yang menyatakan bahwa PNS dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khusunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    Setelah reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberantasan KKN dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan, antara lain, Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional; PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    Pasca reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan pengaruh politik gencar dilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus-menerus. BJ Habibie, Presiden saat itu, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 (PP No.5 Tahun 1999), yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974.
    Meskipun sudah melakukan reformasi di tahun 1998 ternyata untuk melakukan suatu perubahan dalam berbirokrasi atau reformasi birokrasi adalah hal yang sangatlah sulit. Kepentingan-kepentingan partai masih saja mengintervensi birokrasi pemerintahan di Indonesi

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29

    http://roosita35.multiply.com/journal/item/35/Perbedaan_antara_orde_lama_baru_dan_reformasi

    Tyas Partogi Iglecias Siregar 10/305361/PA/13496/Elins

  21. Saat Orde baru rakyat merasakan hidup berkecukupan. Beras murah, padahal sebagian adalah beras impor. Beberapa gelintir orang mendapat rente ekonomi yang luar biasa dari berbagai jenis monopoli impor komoditi bahan pokok,. Semua serba tertutup dan tidak tranparan. Jika ada orang mempertanyakan, diancam tuduhan subversif. Hutan dijadikan sumber duit, dibagi menjadi kapling-kapling HPH; dibagi-bagi ke orang-orang tertentu (kroni) secara tidak transparan. Ingat fakta sejarah: Orde Baru tumbang akibat demo mahasiswa yang memprotes pemerintah Orba yang bergelimang KKN. Jangan dilupakan pula bahwa ekonomi RI ambruk parah ditandai Rupiah terjun bebas ke Rp 16.000 per dollar terjadi masih pada masa Orde Baru.
    Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

    Masa Reformasi, krisis ekonomi parah sudah terjadi. Utang LN tetap harus dibayar. Budaya korupsi yang sudah menggurita sulit dihilangkan, meski pada masa Presiden SBY pemberantasan korupsi mulai kelihatan wujudnya.. Rakyat menikmati demokrasi dan kebebasan. Media masa menjadi terbuka.

    Yang memimpikan kembalinya rezim totaliter mungkin hanyalah sekelompok orang yang dulu amat menikmati previlege dan romantisme kenikmatan duniawi di zaman Orba.Sekarang kita mewarisi hutan yang sudah rusak parah; industri kayu yang sudah terbentuk dimana-mana akibat dari berbagai HPH , menjadi muara dari illegal logging.

    Birokrasi Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari faktor sejarah. Sejarah telah menciptakan birokrasi patrimonial. Birokrasi ini mendasarkan pada hubungan bapak buah dengan anak buah sehingga segala yang dikerjakan bawahan hendaknya harus sesuia dnegan keinginan atasan. Hal ini menimbulkan bawahan selalu tergantung pada atasan. Budaya patronase menimbulkan rasa ewuh pakewuh yang berlebihan terhadap atasan.
    Birokrasi di zaman orde baru ditandai dengan beberapa cirri-ciri seperti pegawai negeri yang
    menjadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan mendapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Jika suatu wilayah tidak merpakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. Keberpihakan birokrasi terhadap suatu partai, tentu saja dalam hal ini Golkar, akan mengurangi profesionalisme dari birokrasi tersebut. Dalam zaman orde baru juga ada suatu kebijakan yang disebut zero growth. Adanya kebijakan zero growth yang menyebabkan jumlah anggota birokrasi makin membengkak. Hal ini menjadikan birokrasi tidak efisien karena jumlah pekerja dengan pekerjaannya tidak sebanding.

    Pada awal reformasi dan pada masa orde baru pemerintahan yang baik belum juga terlaksana. Misalnya saja dalam pelayanan dan pengurusuan administrasi masih saja berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama, tidak jelas. Membutuhkan biaya tinggi karena ada pungutan-pungutan liar. Pembangunan fisik pun juga masih sering terbengkalai atau lamban dalam perbaikan. Masih banyak KKN yang terjadi dalam lingkungan birokrasi.
    Keterlibatan birokrasi dalam partai politik membuat pelayanan terhadap masyarakat menjadi diabaikan, karena mereka lebih mementingkan kepentingan partai politiknya.
    Dalam buku Birokrasi dan Politik di Indonesia, karangan Prof. DR. Miftah Thoha, MPA, disebutkan bahwa
    Upaya untuk netralitas birokrasi di zaman reformasi semakin berkembang. Hal ini bermula ketika ada gerakan happening-art yang moderat berupa pelepasan seragam KORPRI oleh dokter dan pegawai lingkungan UI yang diadakan oleh Forum Salemba (Forsal), kemudian ada gayung bersambut berupa gerakan pernyataan yang sangat keras seperti melakukan penghapusan unit KORPRI di Departemen Penerangan. Selain itu gerakan juga berlangsung di legislative dalam perbedaan pernyataan sikap kalangan muda FKP agar KORPRI dibubarkan atau bersikap netral dengan kalangan tuanya, faksi Akbar Tanjung. Juga perbedaan pandangan Mendagri Syarwan Hamid yang menginginkan birokrasi netral dan tidak menjadi pengurus politik berlawanan dengan pandangan Mensesneg Akbar Tanjung yang menganggap berpolitik adalah hak asasi PNS.
    Kemudian ada pula tindakan presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan bahwa departemen tersebut bermasalah, banyak KKN, dan departemen itu dianggap telah mencampuru hak-hak sipil warga negara.
    Penghapusan dua departemen tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip reinventing government atau ada pula yang menganggap hal ini sebagai langkah debirokratiasasi dan dekonstruksi cabinet masa lalu yang dianggap terlalu berlebihan mengintervensi kemerdekaan dan kemandirian publik.
    Aturan induk netralitas politik birokrasi Indonesia sudah ada pada pasal 4 Peraturan Pemerintah/ 1999, yang menyatakan bahwa PNS dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khusunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    Setelah reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberantasan KKN dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan, antara lain, Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional; PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    Pasca reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan pengaruh politik gencar dilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus-menerus. BJ Habibie, Presiden saat itu, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 (PP No.5 Tahun 1999), yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974.
    Meskipun sudah melakukan reformasi di tahun 1998 ternyata untuk melakukan suatu perubahan dalam berbirokrasi atau reformasi birokrasi adalah hal yang sangatlah sulit. Kepentingan-kepentingan partai masih saja mengintervensi birokrasi pemerintahan di Indonesi

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29

    http://roosita35.multiply.com/journal/item/35/Perbedaan_antara_orde_lama_baru_dan_reformasi

  22. ANALISIS PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan berlandaskan hal itulah menjadi acuan dalam menyusun Polstranas, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia dan tujuan yang luhur yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial.

    Seiring perkembangan zaman, ada beberapa periodisasi dalam dunia politik di negara kita, ada orde lama yang berada dibawah kekuasaan presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno, kemudian disusul dengan periodisasi orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.Setelah itu kemudian kare ada beberapa desakan akhirnya muncullah reformasi. Ternyata akibat perubahan itu berdampak pula pada beberapa tatanan politik Indonesia.Beberapa hal kini telah berubah dalam sistem ketatanegaraan kita, hal ini menyebabkan perpolikan di negara kita juga banyak berubah demikian halnya dengan kebijakan politik negara kita. Hal ini merupakan imbas dari reformasi yang terjadi pasca tumbangnya Orde Baru yang telah bertahun-tahun menguasai negara kita. Salah satunya mungkin kebijakan politik strategi nasional. Seperti kita ketahui pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan poltranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat siding MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun jauh kebelakang dimasa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka telah mengungkapkan semua visi dan misi termasuk janji-janji yang mereka sampaikan. Itu sebabnya secara langsung mereka bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang mereka sampaikan ketika masa kampanye pemilihan presiden karena kebijakan itu menyangkut keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia terutama karena visi dan misi yang telah disampaikan merupakan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan akan menjadi kebijakan politik strategi nasional selama pemerintahan berlangsung dalam satu periode. Presiden selaku pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan semua visi dan misinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dibantu oleh para menteri dan para menteri yang diangkat oleh presiden yang akan melaksanakan kebijakan politik startegi nasional tersebut. Dalam penyusunan polstranas tersebut hendaknya presiden tetap memuat tujuan-tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan disusunnya politik strategi nasional maka sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan hendaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap masyarakat dengan mencantumkan sasaran yang dituju pada masing-masing bidang karena hal ini jelas menyangkut kelangsungan bangsa kita baik itu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam. Pada masa sekarang ini tentunya peranan warga negara akan semakin tampak dalam hal ini masyarakat sendiri yang akan menjadi pengamat langsung dalam dijalankannya politik strategi nasional yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara sebagaimana yang telah disampaikan tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Jika kita kaji kelebihan dan kekurangan pola penyusunan politik strategi nasional antara pada orde baru dan setelah reformasi, memang bisa dikatakan jika penyusunan potranas pada masa setelah reformasi lebih banyak kelebihan, pada pola penyusunan poltranas dengan mengambil acuan pada pidato visi & misi yang disampaikan oleh presiden terpilih di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka akan dapat berjalan secara optimal dan relatif lebih rasional dalam pencapaiannya. Hal ini dikarenakan, karena penyusunan poltranas jenis ini merupakan pidato visi dan misi dari presiden terpilih, jadi presiden sudah bisa meramalkan dan merencanakan apa saja dan bagaimana program yang akan dijalankan dalam pencapaian tujuan visi dan misi untuk mewujudkan tujuan negara. Pastinya akan disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dirinya sebagai seorang presiden, karena memang tidak dapat dipungkiri, seorang presiden adalah sebagai lokomotif dalam pembangunan dan pencapaian tujuan sebuah negara. Selain itu, juga seharusnya visi dan misi dari presiden terpilih memang sudah disosialisasikan kepada rakyat melalui kampanye politik sebelum diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Jadi jikalau presiden telah terpilih melalui pesta demokrasi pemilu, memang visi dan misi presiden terpilih itu memang telah disetujui oleh rakyat, jadi sudah dapat dipastikan bahwa mayoritas rakyat merestui visi dan misi presiden terpilih itu. Akhirnya dalam pelaksanaan pada masa kerja presiden periode itu akan lebih terjaga stabilitasnya.
    Berbeda dengan pola penyusunan politik strategi nasional pada masa orde baru, yaitu dengan mengambil acuan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ada beberapa kelemahan dari pola penyusunan politik strategi nasional ini, yang pertama adalah pola ini dikhawatirkan akan sulit terealisasi. Hal ini disebabkan karena pada pola ini yaitu mengambil acuan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga kurang memperhatikan seberapa besar kemampuan dari presiden dan keahlian dari presiden sebagai lokomotif dan garis depan dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya dalam pencapaian tujuan negara. Kemudian yang kedua dalam pola penyusunan poltranas kali ini rakyat tidak dilibatkan secara langsung. Tidak seperti pada pola penyusunan poltranas pada masa setelah orde baru, rakyat bisa ikut memilih visi dan misi apa yang akan dibawa oleh calon presiden. Akan tetapi pada pola penyusunan poltranas masa orde baru rakyat hanya terrepresentasi oleh suara dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga dalam perjalanannya dikhawatirkan kestabilan akan terganggu oleh kekuatan rakyat yang kurang setuju.

    Referensi
    http://www.juliahamsy.blogspot.com
    http://www.bersblogaddres.blogspot.com

    Ditulis oleh :
    NAMA : PHISCA ADITYA ROSYADY
    NIM : 10/300113/PA/13141
    JURUSAN : JIKE
    PRODI : ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

  23. Penyusunan politik strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung terkadung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Oleh karena itu, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga itu adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sementara badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Mekanisme penyusunan polstranas di tingkat suprastruktur politik yang diatur oleh Presiden. Selain itu, proses penyusunan polstranas di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Proses polstranas pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.

    Polstranas pada masa orde baru
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Polstranas pada masa reformasi
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    Implementasi Politik dan Strategi Nasional
    A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
    1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
    2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
    3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
    4. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
    5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

    B. Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.
    1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
    2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.
    3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang–undang.
    4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang–undang.
    5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
    6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

    C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
    1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
    2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
    3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.

    *Sumber referensi :
    -http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/
    -http://rrriiiian.wordpress.com/2010/04/05/bab-iv-politik-dan-strategi-nasional/
    -http://pknmpkunsri.com/download/Bahan_pkn.pdf
    -erwini.files.wordpress.com/2008/11/bahan-ajar-3-terbaru.doc
    -http://www.google.com

    Nama : Caesario Antarif P.
    NIM : 10/PA/297580/13021
    Prodi : Elektronika & Instrumentasi

  24. Perbedaan Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia Antara Era Orde Baru dan Setelah Reformasi

    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama yaitu era pemerintahan Soekarno. Orde Baru memberi koreksi total atas penyimpangan negara yang ada saat Orde Lama.
    Orde Baru secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satunya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi setelah sebelumnya pada masa Orde Lama, Indonesia keluar dari PBB.
    Pada tahap awal, Soeharto sangat tegas terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat dibuang ke Pulau Buru.
    Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.
    Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
    Secara garis besar, pada era Orde Baru terdapat beberapa kelebihan yaitu:
    1. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000,
    2. investor asing mau menanamkan modal di Indonesia,
    3. sukses transmigrasi, KB, memerangi buta huruf, swasembada pangan, pengangguran minimum, REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, keamanan dalam negeri, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
    Kekurangan pada era Orde Baru meliputi:
    1. semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme,
    2. pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat,
    3. munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua,
    4. kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya,
    5. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin),
    6. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan,
    7. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel,
    8. penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program Penembakan Misterius,
    9. tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya),
    10. krisis finansial Asia, yang pada akhirnya mengakhiri era Orde Baru dan lengsernya Soeharto.
    Krisis ekonomi ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
    Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
    Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
    Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan kebijakan lainnya, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin yang mana kebanyakan tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
    Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
    Secara garis besar pada masa orde Reformasi, otonomi daerah dikembangkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Pembangunan ekonomi daerah lebih efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    Sumber daya alam dikelola dan dipelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Selain itu, ditingkatkan lagi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    TNI ditata sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. Kualitas keprofesionalan TNI ditingkatkan bersama dengan rasio kekuatan komponen utama dan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    Kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan diperluas dan kualitasnya ditingkatkan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Sumber:

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

    http://akirawijayasaputra.wordpress.com/2010/03/31/persamaan-dan-perbedaan-kebijakan-ekonomi-pada-masa-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi/

    http://pensa-sb.info/orde-baru-dan-reformasi/

    Penyusun:
    Yoga Perdana Putra

    NIM. 10/305411/PA/13508
    Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Fakultas MIPA
    Program Studi S1 Elektronika dan Instrumentasi

  25. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
    Politik mengandung aspek-aspek sebagai berikut negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making),kebijaksanaaan (pollicy)dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional (polstranas). Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Masa Orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden.

    referensi:

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Rizky Nandya Luvian
    10/305270/PA/13473
    ELINS A

  26. POTENSI KERAWANAN BENCANA SESUNGGUHNYA BERNILAI POSITIF UNTUK MENINGKATKAN SOLIDARITAS DAN SOLIDITAS BANGSA

    Beberapa hari belakangan ini, khususnya ketika tersiar kabar bencana, mulai dari bencana banjir bandang di Wasior Papua, Badai Tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, di beberapa tempat khususnya di perempatan jalan di Kota Surabaya banyak kita jumpai aksi penggalangan dana. Misi sosial ini bukan saja dilakukan oleh para relawan dan aktivis sosial/kemanusiaan, tetapi juga dari kalangan mahasiswa hingga anak-anak siswa play group.
    Maksudnya tentu saja untuk ikut menggalang dukungan bantuan bagi para korban bencana alam. Selain itu, kalau aksi itu dilakukan oleh siswa-siswi play group pastilah misinya juga untuk membentuk karakter anak agar memiliki kepedulian sosial yang tinggi ketika sudah dewasa nanti.
    Terlepas dari apa motivasinya yang pasti, aksi penggalangan dana tersebnut tetaplah harus dikontrol agar jangan sampai salah arah. Peringatan ini disampaikan bukan karena curiga, tetapi lebih karena agar jangan sampai bantuan yang digalangnya tersebut hanya karena tidak dikelola secara baik malah nggak jelas kemana arahnya. Imbasnya malah terjadi penyalahgunaan dana bantuan.
    Harus diakui, para korban dari musibah tsunami di Mentawai dan Gunung Merapi benar-benar berada pada ketidakpastian tinggi. Ini sangat jelas terlihat bagaimana nasib mereka yang sedang tertimpa musibah itu sejak bencana datang sampai sekarang. Gempa memang bisa diprediksi, tetapi kapan datang dan di mana letak posisi tepatnya tidak ada orang yang tahu, termasuk para ahli sendiri. Demikian juga Merapi yang meletus bisa diprediksi, tapi seberapa skalanya juga tidak diketahui persis.
    Betapa mengerikan jika prediksi ini benar bahwa masih ada kemungkinan gempa susulan lebih besar di Mentawai, dan juga masih ada jutaan kubik magma yang akan keluar dari mulut Merapi. Kemarin pagi Merapi kembali memuntahkan wedhus gembel dalam skala cukup besar. Ini berarti dugaan dan prediksi mendapatkan pembenaran. Sampai kapan keadaan ini akan berlangsung, kita yakin para vulkanolog pun tidak ada yang tahu. Ketidaktahuan itu berarti memperbesar ketidakpastian.
    Sedemikian tinggi tingkat ketidakpastian itu mengharuskan dan menuntut kewaspadaan tinggi. Sementara itu, fakta memberikan gambaran bahwa para korban yang berada di pengungsian mulai masuk ke tahapan kejenuhan. Mereka ingin segera kembali, atau setidaknya menengok kampung halaman yang sudah beberapa hari ditinggalkan. Kerinduan terhadap kampung halaman seringkali membuat mereka abai terhadap kemungkinan munculnya bencana susulan yang sangat mungkin datang tak terduga.
    Kita tentu sangat prihatin dengan keadaan itu. Karena itulah kita juga berharap mereka jangan terlalu disalahkan. Lingkungan rumah telah membentuknya dari dalam kandungan hingga sekarang ini. Mereka sudah menyatu dengan alam dalam keadaan apa pun. Mereka, bahkan sudah terbiasa hidup di antara bencana demi bencana. Tugas pemerintah bersama aparat, lembaga swadaya masyarakat dan sukarelawan adalah membangkitkan kembali semangat dan daya hidup mereka.
    Semangat dan daya hidup para pengungsi harus dibangkitkan, dan kesadaran harus terus ditumbuhkan. Bersamaan dengan itu, masyarakat luas perlu meningkatkan solidaritas dan tanggungjawabnya dalam banyak bentuk. Para pengungsi jelas sangat membutuhkan bantuan material maupun immaterial. Di antara kita sudah seharusnya bergotong royong membangun kebersamaan, sehingga para korban tidak merasa dibiarkan dalam kepedihan.
    Kita dengan sangat mengimbau masyarakat luas dari jajaran individu-individu, kelompok, komunitas, jajaran swasta maupun pemerintah untuk bergandengan tangan meningkatkan bantuan. Memahami teman, sahabat dan juga warga bangsa yang sedang tertimpa musibah bukan hanya menunjukkan rasa kebersamaan, tetapi juga bagian dari memahami keberadaan sesama makhluk Tuhan. Masjid, gereja, vihara, dan lain-lain perlu mengetuk hati jemaatnya untuk menjadi tangan Tuhan.
    Disinilah peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk menjawab realita yang ada. Mahasiswa harus peka dan tanggap melihat disekelilingnya dalam mengaktualisasikan perannya. Idealnya, mahasiswa sebagai intelektual muda harus memberikan sumbangsih yang besar dalam menyikapi berbagai bencana yang ada. Menjadi relawan merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan kontribusi yang sesuai dalam mengaktualisasikan peran mahasiswa. Dan ini merupakan bentuk kedermawanan seorang mahasiswa, mengerahkan segala kemampuannya dalam mermbantu korban bencana.Berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang relawan dalam membantu korban bencana. Dalam aksinya mahasiswa dapat terjun langsung ke jalan-jalan bergerak sebagai penggalang dana yang terorganisir, mendirikan posko-posko korban bencana, dan bisa langsung terjun ketempat lokasi bencana membantu dan melayani masyarakat yang terkena bencana.Bentuk kedermawanan mahasiswa lainnya bisa di tunjukkan dan direalisasikan melalui pemanfaatan media teknologi yang ada. Banyaknya jejaring sosial seperti; friendster, facebook, twitter, multiplay, blog, dsb. Yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang/ aksi pengumpulan dana dalam dunia maya yang hasilnya pun tidak kalah dengan cara yang biasa dilakukan. Bukti nyata pemanfaatan teknologi (Social Networking), kita dapat melihat kasus yang dialami oleh prita mulyasari yang berseteru dengan RS Omni Internasional terkait tentang curahan hatinya terhadap pelayanan yang diberikan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik (korban kedhzaliman Sistem), dan luar biasa sekali dukungan dari masyarakat baik berupa moril maupun dana, yang dicurahkan melalui jejaring sosial. Ini meupakan masalah personal yang dialami seorang prita mulyasari, apalagi untuk korban bencana alam yang menyangkut banyak korban jiwa, tidak mustahil mendapatkan hasil yang besar untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana.
    JAKARTA – Mantan ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, meminta umat Islam meningkatkan solidaritas sosial. “Bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia hendaknya dijadikan momentum memperkuat empati dan rasa prihatin terhadap sesama,” katanya dalam Doa dan Zikir untuk Bangsa di Masjid Is-tiqlal, Jakarta, Ahad (14/11).
    Menurut dia, kalau hal itu yang diyakini, akan muncul prasangka buruk terhadap Sang Pencipta. Sebaliknya, harus dipahami bahwa musibah dan nikmat adalah pemberian yang sepatutnya diterima dengan ikhlas. Jika hal demikian yang terjadi, barulah musibah akan menghadirkan keberkahan.
    Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Zakky
    Mubarak, berharap tokoh dan pemimpin bangsa memberikan keteladanan dalam melaksanakan kepedulian sosial. “Mesti ada aksi nyata tokoh bangsa dengan memberikan bantuan kepada para korban bencana,” ujarnya.
    Baik korban bencana di Wasior (Papua), Mentawa (Sumatra Barat), maupun Gunung Merapi (Yogyakarta). Keteladanan penting untuk kembali menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya. Ia berharap kepedulian tak dibelokkan untuk mencapai kepentingan politik para elite.
    Zakky mengatakan, bantuan yang diberikan kepada korban bencana harus berkelanjutan, tak hanya bersifat sementara. Para tokoh agama, jelas dia, perlu membimbing dan mengarahkan korban menghadapi kesulitan setelah terjadinya bencana. Sebab, kesulitan yang bakal dihadapi tak kalah pelik. Para korban memerlukan uluran tangan.
    “Saling membantu dan berempati akan menempatkan bangsa Indonesia menjadi mulia,” kata Zakky. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang berbicara di tempat terpisah, mengajak masyarakat berintrospeksi. Meski bencana merupakan sunatullah, kerusakan akibat ulah manusia juga ikut andil di dalamnya.
    Di sisi lain, ia mengingatkan agar tak mengaitkanbencana dengan tindakan syirik yang bertentangan dengan agama. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri yang turut hadir dalam acara doa dan zikir itu mengatakan, bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia menuntut kepedulian.
    “Kini saatnya membuktikan persaudaraan dan empati kepada orang lain,” katanya. Oleh karena itu, sikap peduli dan gotong-royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia perlu kembali dihidupkan. Terutama dalam menghadapi masa-masa kesulitan seperti sekarang.
    Uluran tangan dan perhatian masyarakat di luar wilayah musibah sangat dibutuhkan.
    Salim pun mendorong masyarakat beristighiar. Sebab, permohonan ampunan akan menghindarkan diri dari segala malapetaka. Menurut dia, terdapat lebih dari 200 ayat Alquran yang menyerukan agar umat Islam beristighfar.
    Acara doa dan zikir bersama itu dihadiri ribuan orang dari Jakarta dan sekitarnya, termasuk kelompok-kelompok majelis taklim. Kegiatan ditutup de-ngpn munajat bangsa yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis Rasulullah, Habib Munzir bin Fuad Almusaw-wa. Penggalangan dana untuk para korban bencana juga berlangsung dalam kegiatan itu. eri ed ferry kisihan
    Di tengah terpaan bencana saat ini, menegakkan solidaritas sosial merupakan kebajikan utama. Menunggu kebijakan negara yang kerap lambat menangani bencana bisa membuat saudara kita semakin terpuruk merasakan bencana. Warga bangsa harus bersatu padu menggalang solidaritas sehingga bisa memberikan senyum bahagia. Gerakan masyarakat sipil harus segera tanggap sehingga mampu melakukan konsolidasi sosial dalam merekrut para dermawan untuk berbagi. Pada masyarakat Indonesia sudah tertanam dalam sanubarinya untuk bersama-sama meringankan beban saudara yang terkena musibah.
    Dalam konteks kemanusiaan, tali persaudaraan juga menjadi tali kasih sayang dengan sesama. Jangan sampai kasih sayang terputus antarsesama. Terputusnya kasih sayang dengan sesama merupakan kabar buruk ihwal persatuan dan persaudaraan yang semakin runtuh. Tanpa kasih sayang, persatuan hanya slogan yang tak berarti apa-apa. Tanpa kasih sayang, persaudaraan justru akan menjadi ajang permusuhan. Tanpa kasih sayang, manusia akan menghamba dalam kerusakan dan kebrutalan.
    Solidaritas sosial itu juga harus ditegakkan kaum elite politik kita. Satu elite dengan elite lain harus bersatu padu menggerakkan politiknya dalam menciptakan solidaritas sosial kita. Dengan catatan, jangan sampai bencana demikian ini dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Bencana harus disikapi dengan sikap kemanusiaan, membela rasa kemanusiaan kita, bukan ajang kampanye politik. Itu penting ditegaskan karena elite kita saat ini justru saling mengumbar pernyataan yang kerap merugikan.
    Di tengah suramnya wajah bangsa Indonesia inilah, penduduk bangsa ini selaiknya merefleksikan diri untuk membangkitkan Indonesia menuju peradaban yang lebih beradab. Bencana menjadi momentum tepat yang bisa digunakan sebagai media efektif dalam menggerakkan perubahan sosial (taghayyur al-ijtima’iyyah) dan kesepakatan nasional (mu’ahadah wathaniyyah) untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) akan kebangsaan kita.Merajut persaudaraan (brotherhood) dalam konteks bangsa Indonesia meliputi trilogi ukhuwah (persaudaraan); ukhuwwah diniyyah (persaudaraan di antara orang-orang seiman), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sesama anak bangsa), ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan sesama anak manusia). Trilogi persaudaraan itu untuk membangun sepakat dalam ketidaksepakatan (agree in disagree) di tengah bangsa Indonesia yang beragam. Keberagaman kita jadikan sebagai potensi membangun Indonesia yang lebih maju dan beradab dengan beragam potensi yang dimiliki bangsa. Dalam konteks keberagamaan, solidaritas sosial bisa menumbuhkan kepekaan sosial untuk meneguhkan persaudaraan dalam menjaga Indonesia.
    Solidaritas sosial ini sangat penting bagi Indonesia untuk menapaki kebangkitan bangsa. Menurut A Malik Madaniy (2010: 132), kita harus menjadi rahmat bagi semesta alam (rahmatan li al-‘alamin) (QS: 21: 107). Rahmat bukan sekadar untuk umat manusia an sich, melainkan juga mencakup berbagai makhluk yang lain. Membatasi rahmat hanya untuk umat manusia merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar tersebut. Dengan demikian, rahmat yang dibawa tidak harus menjadi monopoli komunitas tertentu, tetapi menjadi hak semua umat manusia tanpa membedakan jenis agama, ras, suku, dan negara.
    Bangkit di tengah keterpurukan dengan limpahan rahmat kasih sayang antarwarga bangsa tanpa harus membatasi komunitas, ras, suku, dan agama akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bangkit menuju pencerahan. Kasih sayang yang memantul menjadi modal paling fundamental dalam membangun sebuah peradaban. Peradaban yang dibangun dengan fondasi kebencian hanya akan menghadirkan konflik, perang dan pembunuhan antarsaudara. Kasih sayang membangun peradaban yang saling memberi saudara, bahkan bisa mengalahkan dirinya sendiri. Wajah peradaban yang penuh kasih sayang inilah yang dalam sejarah peradaban dunia telah menghadirkan pencerahan.Berulang-ulang Bung Karno berujar bahwa persatuan akan menjadikan Indonesia terus bangkit. Saatnya kita bersatu menghadapi berbagai bencana bangsa.

    Referensi :

    http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/28/178219/68/11/Meneguhkan-Solidaritas-Sosial

    “http://media.kompasiana.com/new-media/2010/11/06/mahasiswa-dan-fenomena-bencana-alam/”
    “http://bataviase.co.id/node/458998″
    “http://www.harianbhirawa.co.id/arsip/18977-solidaritas-korban-bencana”

    Nama : ARROYANTI ISTIQOMAH
    NIM : 08/271621/DPA/3037
    Email : vfarfaraway2yahoo.com

  27. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
    Politik mengandung aspek-aspek sebagai berikut negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making),kebijaksanaaan (pollicy)dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional (polstranas). Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Masa Orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden.

    referensi:

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    Rizky Nandya Luvian

  28. POTENSI KERAWANAN BENCANA SESUNGGUHNYA BERNILAI POSITIF UNTUK MENINGKATKAN SOLIDARITAS DAN SOLIDITAS BANGSA

    Natal dan Tahun Baru 2011 sudah menghampiri kita, menengok kebelakang, dalam konteks kebencanaan, terlihat begitu besarnya bencana alam dan buatan manusia melanda Indonesia. Kita tentunya sangat prihatin. Tapi disisi lain, kita juga bangga dengan rakyat Indonesia yang memperlihatkan solidaritas besar. Solidaritas itu berupa sumbangan dana untuk korban bencana dan ratusan relawan yang kadang-kadang harus mengadu nyawa di Mentawai dan Merapi untuk memberi pelayanan kepada penyintas.
    Kendati solidaritas rakyat Indonesia sangat besar dan membanggakan, kita jangan terus bergantung pada kerelaan berbagi masyarakat. Kita perlu melangkah lebih jauh dengan mengorganisasikan solidaritas besar ini. Setiap bencana tentunya berkonsekuensi pada biaya besar secara ekonomi dan social. Kalau jujur, dan jika bisa dihitung, sebenarnya masyarakat Indonesia menanggung bagian paling besar dari setiap bencana. Bahkan biaya tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali dari pemerintah sesungguhnya dating dari rakyat Indonesia — berupa pajak dan pungutan lainnya. Jumlahnya saat ini ; triliunan rupiah.
    Berefleksi sejenak akan penanganan bencana, terlihat belum ada pengorganisasian solidaritas rakyat Indonesia. Tidak ada satupun perangkat hokum atau aturan apapun mengenai hal ini. Undang-undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sama sekali tidak menyinggung soal peran organisasi kemasyarakatan (masyarakat sipil) dalam kebencanaan. Undang-undang ini menyinggung peran perusahaan swasta dan lembaga bantuan asing termasuk lembaga PBB. Padahal masyarakat umum melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil bisa melakukan berbagai langkah upaya penanggulangan bencana bahkan pengurangan resiko bencana. Bahkan peraturan pemerintah dibidang peran lembaga asing sudah ada. Tapi PP tentang peran masyarakat sipil tidak bisa dikeluarkan karena memang tidak disinggung di undang-undang. Paling jauh, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah tentang peran masyarakat pada umumnya —- dan ini belum dilakukan. Mungkin dalam peraturan pemerintah ini bisa juga mencakup peran masyarakat sipil tadi —- kita tunggu dan kita dorong.
    Solidaritas, yang terorganisir, juga akan bisa menghindari ‘penyalahgunaan’ dana yang dikumpulkan dari masyarakat luas. Terorganisir juga punya arti bantuan yang disalurkan efesien artinya bisa cepat sampai ke penyintas dengan ongkos murah. Dan efektif artinya sesuai atau cocok dengan kebutuhan nyata para penyintas dibidang kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan termasuk psikososial. Selain itu, bantuan yang disalurkan juga akuntabel, yang berarti bisa dipertanggung-jawabkan atau ada kesesuaian antara bantuan yang diberikan dan belanja. Juga ada transparansi atau keterbukaan dalam penyaluran dalam berbagai bentuknya.
    Lalu apa tujuan solidaritas yang terorganisir ini. Tujuan utamanya adalah membuat bantuan tepat sasaran. Istilah tepat sasaran dulu pernah terkenal sekali, kendati semua orang tahu bahwa slogan ini tinggal slogan saja. Tapi sekarang, kita tidak mau bermain-main dengan slogan. Tepat sasaran haruslah tepat sasaran. Untuk itu, solidaritas berupa bantuan dana dan barang serta relawan harus diorganisir.
    Langkah lain yang penting adalah soal-soal pengurangan resiko bencana. Pada tahapan ini semua komponen masyarakat, termasuk didalamnya sekolah-sekolah, dilatih dan mampu menghadapi bencana jika terjadi. Sehingga mereka bisa dengan sistimatis mengurangi dampak bencana.
    Terakhir adalah mitigasi bencana atau segala upaya untuk meredam bahaya bencana. Mitigasi ini bisa berupa pembangunan tanggul, pengerukan sungai, rumah tahan gempa, jalur evakuasi, bahkan penghijauan di gunung dan di pantai menanam mangrove. Terlebih lagi, secara serius memerangi kemiskinan masyarakat, karena kemiskinan merupakan kerawanan besar dan kelemahan besar ketika masyarakat menghadapi bencana.
    Politisi kita gampang terbuai oleh fitnah yangt tak pernah usai. Ironisnya, fitnah politik yang terjadi malah dilestarikan sebagai ajang politik citra yang begitu didamba. Semakin tegang konflik politik, semakin sukses politik citra dijalankan. Perilaku politik yang demikian itu sangat dinikmati elite politik kita sehingga jalinan solidaritas sosial seolah ‘sengaja’ diputus untuk menikmati pencitraan. Tak lain, pencitraan itu sebagai salah satu modal politik untuk meraih keuntungan besar.
    Minimnya solidaritas sosial elite politik kita menjadikan kondisi sosial masyarakat merunyam. Tidak sedikit konflik sosial horizontal akibat elite politik kita yang gemar mengumbar fitnah. Konflik yang terjadi di berbagai tempat ibadah merupakan bukti elite kita gampang larut dalam keterpecahan. Sementara itu, umat dan rakyat yang di bawah menjadi korban lahirnya berbagai konflik horizontal. Kita lihat konflik ketika reformasi bergulir, Poso yang bergolak, Ahmadiyah yang selalu diburu, Papua dan Maluku yang masih menyimpan bara, dan rakyat Sidoarjo yang tak kunjung mendapatkan keadilan.
    Beragam konflik horizontal yang tak kunjung usai itu menjadikan bangsa Indonesia semakin terpuruk menapaki masa depannya. Indonesia tertatih-tatih mengemudikan kapal peradabannya sehingga selalu jatuh berkeping-keping. Lihatlah deretan korupsi yang terus masuk penjara, mafia hukum yang semakin berkeliaran, kemiskinan yang semakin parah, dan maling republik yang terus menggerogoti kekayaan negara. Pendidikan kita juga dijalankan dengan manajerial yang amburadul. Kehidupan yang berjalan dengan gila-gilaan menyembah hedonisme-materialis. Budaya instan yang makin digemari dan kesejatian yang makin ditinggalkan.

    Momentum tepat
    Di tengah suramnya wajah bangsa Indonesia inilah, penduduk bangsa ini selaiknya merefleksikan diri untuk membangkitkan Indonesia menuju peradaban yang lebih beradab. Bencana menjadi momentum tepat yang bisa digunakan sebagai media efektif dalam menggerakkan perubahan sosial (taghayyur al-ijtima’iyyah) dan kesepakatan nasional (mu’ahadah wathaniyyah) untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) akan kebangsaan kita.
    Merajut persaudaraan (brotherhood) dalam konteks bangsa Indonesia meliputi trilogi ukhuwah (persaudaraan); ukhuwwah diniyyah (persaudaraan di antara orang-orang seiman), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sesama anak bangsa), ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan sesama anak manusia). Trilogi persaudaraan itu untuk membangun sepakat dalam ketidaksepakatan (agree in disagree) di tengah bangsa Indonesia yang beragam. Keberagaman kita jadikan sebagai potensi membangun Indonesia yang lebih maju dan beradab dengan beragam potensi yang dimiliki bangsa. Dalam konteks keberagamaan, solidaritas sosial bisa menumbuhkan kepekaan sosial untuk meneguhkan persaudaraan dalam menjaga Indonesia.
    Solidaritas sosial ini sangat penting bagi Indonesia untuk menapaki kebangkitan bangsa. Menurut A Malik Madaniy (2010: 132), kita harus menjadi rahmat bagi semesta alam (rahmatan li al-‘alamin) (QS: 21: 107). Rahmat bukan sekadar untuk umat manusia an sich, melainkan juga mencakup berbagai makhluk yang lain. Membatasi rahmat hanya untuk umat manusia merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar tersebut. Dengan demikian, rahmat yang dibawa tidak harus menjadi monopoli komunitas tertentu, tetapi menjadi hak semua umat manusia tanpa membedakan jenis agama, ras, suku, dan negara.
    Bangkit di tengah keterpurukan dengan limpahan rahmat kasih sayang antarwarga bangsa tanpa harus membatasi komunitas, ras, suku, dan agama akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bangkit menuju pencerahan. Kasih sayang yang memantul menjadi modal paling fundamental dalam membangun sebuah peradaban. Peradaban yang dibangun dengan fondasi kebencian hanya akan menghadirkan konflik, perang dan pembunuhan antarsaudara. Kasih sayang membangun peradaban yang saling memberi saudara, bahkan bisa mengalahkan dirinya sendiri. Wajah peradaban yang penuh kasih sayang inilah yang dalam sejarah peradaban dunia telah menghadirkan pencerahan. Berulang-ulang Bung Karno berujar bahwa persatuan akan menjadikan Indonesia terus bangkit. Saatnya kita bersatu menghadapi berbagai bencana bangsa.

    Referensi :
    “http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/28/178219/68/11/Meneguhkan-Solidaritas-Sosial”
    “http://ytbindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Anews&catid=1%3Alatest-news&Itemid=18&lang=id”
    Nama : Sri Kabul saputro
    NIM : 08/273922/DPA/3118
    Email : gidi.heaven@yahoo.com

  29. POLSTRANAS

    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Dengan demikian politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan pengambilan keputusan & distribusi / alokasi sumber daya.

    Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu penggunaan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

    Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.

    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.

    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.

    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.

    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Referensi:

    http://bersblogaddres.blogspot.com/2010/05/polstranas.html

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/bab-iv-pengertian-politik-strategi-dan-polstranas/

    MIFTAHUDIN KURNIAWAN HAQIQI
    10/300411/PA/13246
    S1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
    UNIVERSITAS GADJAH MADA
    2010

  30. TUGAS IV KEWARGANEGARAAN
    PERBEDAAN ANTARA POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA PADA ERA ORDE BARU DAN SESUDAH REFORMASI
    1. Pengertian politik dan strategi nasional
    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan ,dan distribusi atau alokasi sumber daya.
    a. Negara
    b. Kekuasaaan
    c. Pengambilan Keputusan
    d. Kebijakan Umum
    e. Distributif
    Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional
    adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    Politik strategi nasional sudah berlaku sejak pada masa orde lama sampai sekarang sesuai pertanyaan yang diajukan yaitu perbedaan politik strategi nasional indonesia antara pada masa orde baru dengan pada masa sesudah reformasi maka tentunya akan muncul perbedaan itu. Dilihat dari masanya saja sudah berbeda tentuntnya politik strategi nasional ini juga berbeda.saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan politik strategi nasional pada masa orde lama,orde baru, dan pada masa reformasidan kemudian akan membandingkan implementasi politik strategi nasional pada masa-masa tersebut.

    2. Perbedaan Antara Politik Strategi Nasional Indonesia Pada Era Orde Baru Dan Sesudah Reformasi
    a.Pada Masa Orde Baru
    Pada era orde baroberarti memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto ( 1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial, melahirkan periode yang disebut dengan Periode Pembangunan yang secara umum diketahui sebagai tonggak baru Pembangunan indonesia.Tahun 1958 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jendral Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang dilaksanakan pada bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakatai mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas pokok kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok kabinet pembangunan adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.
    Jadi, Polstranas kepemimpinan Soeharto hanya disusun dan ditetapkan oleh MPR dan pada saat itu penyususnan tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), maupun para pakar, baik dipusat maupun di daerah.Dan memang pada saat itu sebagian besar anggota MPR adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah poltranas pesanan soeharto.Jika dilihat secara keseluruhan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah.Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Sistem kapitalisme internasional.Merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.

    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional

    b.Pada Masa Orde Reformasi
    Polstranas pada awal reformasi berwujud formal dari ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, yang digunakan sampai Sidang Umum MPR hasil Pemilu tahun 1999. Kemudian MPR hasil pemilu tahun 1999 melalui sidang umumnya telah menetapkan GBHN untuk perode tahun 1999 – tahun 2004, dimana polstranas tersebut menjadi arah penyelenggaraan negara yang bertujuan menwujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum, menuju masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk masa lima tahun ke depan.
    Berdasarkan analisa Polstranas tahun 1998 dan tahun 1999 (sesuai masa pemerintahan masing-masing), diketahui bahwa istilah wawasan nusantara dan ketahanan nasional tidak ditemukan secara khusus dalam kedua GBHN tersebut, walaupun pada GBHN tahun 1999, ditemukan istilah wawasan, wawasan kelautan (Bab I Pendahuluan, titik A – Dasar Pemikiran), wawasan kebangsaan (Bab III, titik B, titik 11). Dan ditemukan pula istilah ketahanan pada GBHN tahun 1999, yaitu sistem ketahanan pangan, ketahanan sosial.Polstranas yang ditetapkan masa reformasi secara formal tidak berkaitan dengan konsepsi wasantara dan tannas. Oleh sebab itu, GBHN yang ditetapkan MPR tahun 1999, harus dijabarkan lebih lanjut oleh presiden menjadi polstra pemerintah bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam.
    Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Pada masa reformasi implementasi dari politik strategi nasional adalah :

    • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    • Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    • Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    • Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Nama : KHAMDANI IKHSAN
    Prodi : ELEKTRONIKA dan INSTRUMENTASI
    NIM : 10/297699/PA/13062

  31. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

    Orde Baru
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

    Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

    Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa
    Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
    1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
    2. Sukses transmigrasi
    3. Sukses swasembada pangan
    4. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
    5. Sukses Gerakan Wajib Belajar
    6. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
    7. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
    Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
    1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
    2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
    3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
    4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
    5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
    6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
    7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
    8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
    9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
    10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
    11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
    12. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

    Reformasi
    Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

    Sebagai contoh perubahan dalam sistem otonomi daerah salah satunya direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat

    Dalam bidang hukum era Reformasi menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

    Kelebihan sistem Pemerintahan era Reformasi
    1. Aktifnya peran MPR, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya
    2. Sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka
    3. Banyak bermunculnya partai baru
    4. Bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi
    5. Terciptanya perekonomian yang berorientasi global
    6. Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.
    7. Berkurangnya angka KKN
    8. Meningkatnya potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi
    9. Menigkatnya kualitas tentara

    Kekurangan Sistem Pemerintahan era Reformasi
    1. Angka kejahatan lintas Negara sangat tinggi,
    2. Pasar ekonomi yang bebas, menyebabkan barang-barang buatan Indonesia tidak laku dipasaran
    3. Meningkatnya jumlah pengangguran
    4. Terlalu banyaknya Partai yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan pandangan
    5. Para tokoh banyak yang berbicara tetapi tidak banyak yang mau mendengar
    6. Hilangnya jati diri bangsa

    Referensi

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Nama : Ade Andika
    NIM : 10/296403/PA/12958
    Prodi : Elins

  32. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi dapat diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional atau secara umum dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik.. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya karenadidalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
    Pada awal mula pemerintahan negara Indonesia, Soekarno diangkat sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Setelah masa jabatan Soekarno berakhir, Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Dalam 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan kini sudah tergantikan. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintahan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Bardasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pola penyusunan politik strategi nasional Indonesia pada era orde baru dan era setelah reformasi memiliki suatu perbedaan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pada hakekatnya proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Adapun penyelenggara negara harus dapat mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang, baik bidang ekonomi, militer, politik maupun sosial budaya.

    REFERENSI :
    http://rifqimanaf.blogspot.com/
    http://galangkurniaardi.wordpress.com/
    http://www.dagoel.co.cc/
    http://www.frezzice.co.cc/

    Nama : Petrus Hartanto Widyatmoko
    NIM : 10/300364/PA/13227
    Prodi : Elins

  33. Politik dan strategi nasional
    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Disisi lain, politik dapat juga disebut sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Sedangkan kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Atau dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Politik dan strategi nasional disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Politik dan strategi nasional harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Proses penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran politik dan strategi nasional pada masing-masing bidang. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ), Dewan Perwaklilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur saat ini diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai perubahan dalam perumusan politik dan strategi nasional. Pada masa ini politik dan strategi nasional disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik dan strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.
    Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden sebagai mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan – dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri – menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departeman berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden saat itu sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan saja. Didalamnya sudah tercantum program – program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional.
    Seperti saat pemerintahan Presiden Soeharto dulu, dimulai dengan diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Namun telah banyak diketahui bahwa sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa politik dan strategi nasional pada saat itu adalah politik dan strategi nasional buatan Soeharto.
    Kemudian pada tahun 1998 hingga 1999 ketika presiden Republik Indonesia ini dijabat oleh B.J. Habibie, tahun 1999 hingga 2001 oleh Abdurrahman Wahid, dan tahun 2001 hingga 2004 oleh Megawati Soekarno Putri. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama ini pula, kurang lebih enam tahun masa reformasi ini politik dan strategi nasional Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Masa ini sering dianggap sebagai masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan. Untuk kemudian pada tahun 2004 terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Republik Indonesia secara langsung menandai perubahan pola penyusunan politik dan strategi nasional seperti yang telah dijabarkan diatas.

    Daftar Pustaka :
    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/ (Senin, 10 Januari 2011, 16:17)
    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/ (Senin, 10 Januari 2011, 16:19)
    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/ (Senin, 10 Januari 2011, 16:23)
    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html (Senin, 10 Januari 2011, 16:29)

    Disusun oleh :
    Nur Achmad Sulistyo Putro
    10/300397/PA/13242
    S1 Elektronika dan Instrumentasi
    Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika
    Universitas Gadjah Mada

  34. Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Dalam kata lain, Polstranas merupakan daftar rencana pemerintah tentang apa saja yang akan dilakukan agar dapat tercapai kesejahteraan rakyat. Rencana-rencana tersebut disusun berlandaskan pada dasar-dasar Negara Indonesia dan Wawasan Nusantara karena agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, Polstranas merupakan cita-cita dan tujuan Negara dalam jangka waktu pendek menengah dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat. Ada perbedaan yang mendasar dalam penyusunan Politik dan Strategi Nasional antara masa Orde Baru dengan masa setelah reformasi. Perbedaan tersebut adalah pada Orde Baru Polstranas disusun berdasarkan GBHN yang disusun MPR sedangkan pada masa setelah Reformasi, terutama setelah adanya pemilu presiden langsung, Polstranas disusun berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih yang didasarkan pada janji-janji yang diumbarnya saat kampanye berlangsung. Pada era Orde Baru, Presiden merupakan mandataris MPR, dipilih dan diangkat oleh MPR. Oleh karena itu, dalam penyusunan Polstranas-nya juga mengacu pada GBHN yang dibuat MPR. GBHN sendiri merupakan program yang disusun oleh wakil-wakil rakyat ditambah utusan daerah, utusan golongan dan juga dari ABRI. GBHN yang tersepakati merupakan acuan poko pelaksana, sehingga jika terjadi penyimpangan akan lebih mudah dalam pengontrolan dan pengoreksiannya. GBHN juga dapat diturunkan ke lembaga atau penyelenggara pemerintahan di tingkat bawahnya, tidak cuma dalam tingkat nasional. Dengan begitu, pemerintahan di segala tingkatan, baik provinsi, kota, kabupaten, atau yang lainnya, memiliki tolak ukur yang pasti dalam pelaksanaan pemerintahan. Penggunaan GBHN sebagai acuan dipakai hingga tahun 2004, yaitu sebelum adanya pemilihan presiden secara langsung.
    Pada masa setelah reformasi, terutama setelah tahun 2004, dalam penyusunan Polstranas didasarkan pada pidato visi dan misi presiden yang terpilih di sidang MPR. Visi dan Misi tersebut didasarkan pada janji janji yang diucapkan oleh presiden tersebut di saat kampanye. Visi dan misi inilah yang sebenarnya merupakan polstranas selama 5 tahun masa jabatannya yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan langkah-langkah dalam usaha menyejahterakan rakyat. Berbeda dengan GBHN yang bisa diturunkan pada pemerintahan di tingkat bawahnya, visi misi ini hanyalah acuan dalam pengambilan sikap oleh presiden dalam tingkat nasional saja, sedangkan pada tingkat di bawahnya, tiap-tiap pemerintah daerah memiliki rencana tersendiri dalam pengambilan langkah di tingkat daerah.
    Jika diperbincangkan manakah yang lebih baik, tentunya tiap-tiap cara di atas memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan penggunaan GBHN sebagai acuan, maka secara tidak langsung kebutuhan tiap daerah bisa terkover. GBHN dibuat oleh anggota DPR MPR, yang berasal dari berbagai daerah ditambah dengan adanya utusan golongan dan daerah yang bisa menyebutkan apa yang lebih baik dilakukan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang beragam ini. Selain itu, karena GBHN dapat diturunkan pada pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten, maka tiap daerah di Indonesia memiliki patokan yang sama dalam bekerja sehingga bisa tercipta suatu program kerja yang sistemik dengan alur kinerja sistem managemen yang tertata dan konseptual dengan berbagai pertimbangan matang. Dengan kata lain, jika program kerja diibaratkan sebagai sebuah cerita, maka GBHN adalah kerangka cerita tersebut yang kemudian dikembangkan untuk membentuk sebuah cerita yang utuh dan baik. Namun begitu, penggunaan GBHN juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut seperti adanya penyeragaman pada seluruh daerah di Indonesia padahal karakter daerah di Indonesia berbeda-beda. Memang ada perwakilan dari tiap daerah di Indonesia untuk menjadi anggota DPR MPR, tetapi proporsi jumlah tiap daerah yang tidak seimbang mengakibatkan ada beberapa daerah yang suaranya ‘tenggelam’ oleh daerah lain. Selain itu, kebanyakan anggota DPR MPR waktu itu merupakan ‘titipan’ dari Presiden yang berkuasa saat itu, sehingga muncul dugaan bahwa GBHN yang diajukan merupakan pesanan dari Presiden. Di sisi lain, penggunaan visi misi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, visi misi tersebut merupakan perwujudan dari janji-janji saat kampanye yang menjadikan bahwa visi misi tersebut merupakan hasil kepercayaan rakyat yang memilih terhadap janji-janji tersebut, sehingga dengan kepercayaan dari rakyat tentunya Polstranas jadi lebih berarti bagi rakyat. Namun, penggunaan visi misi sebagai Polstranas, menurut saya, jauh lebih banyak kekurangannya. Antara lain yaitu, banyak sekali janji-janji yang berlebihan yang diumbar saat kampanye, sehingga saat dijadikan visi-misi dan kemudian menjadi polstranas, banyak yang tidak dapat untuk diwujudkan. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada acuan yang dipakai. Ini mengakibatkan pembangunan yang tidak terencana yang membuat pembangunan tersebut kandas di tengah jalan. Kemudian jika ditinjau kembali, penggunaan visi misi tidaklah mewakili rakyat secara keseluruhan, tetapi hanya merupakan sebagian dari rakyat saja karena visi misi dibuat oleh beberapa orang saja yang kemudian diobral ke rakyat untuk dipilih. Selain itu, visi misi yang disampaikan pada Sidang MPR biasanya hanya berupa program 100 hari saja, sedangkan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan koalisi-koalisi partai yang ada. Menurut saya, solusi dari ini adalah akan lebih baik jika kita mengembalikan adanya GBHN sebagai acuan Polstranas karena strategi yang terancang bisa lebih termanajemen dengan baik. Namun, dalam penyusunannya harus disertakan juga orang-orang yang ahli dan mengerti tentang kebutuhan daerah dan Negara, sehingga bisa dihasilkan sebuah acuan yang benar-benar dapat dijadikan tolak ukur pembangunan bangsa dan Negara supaya rakyat sejahtera.
    Sumber :
    http://www.kompasiana.com/; judul artikel: GBHN Riwayatmu (sebuah komparasi dengan visi misi); penulis : Y.padmono Dr.
    http://www.kompasiana.com/; judul artikel: Politik Strategi Nasional; penulis : Galang Kurnia Ardi
    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html ; penulis : Hamudi Setiyawan Prabowo

    NAMA : IQRO KURNIAWAN
    NIM : 10/305403/PA/13506
    PRODI : ELINS

  35. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

    Orde Baru
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

    Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

    Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa
    Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
    1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
    2. Sukses transmigrasi
    3. Sukses swasembada pangan
    4. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
    5. Sukses Gerakan Wajib Belajar
    6. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
    7. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
    Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
    1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
    2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
    3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
    4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
    5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
    6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
    7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
    8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
    9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
    10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
    11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
    12. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

    Reformasi
    Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

    Sebagai contoh perubahan dalam sistem otonomi daerah salah satunya direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat

    Dalam bidang hukum era Reformasi menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

    Kelebihan sistem Pemerintahan era Reformasi
    1. Aktifnya peran MPR, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya
    2. Sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka
    3. Banyak bermunculnya partai baru
    4. Bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi
    5. Terciptanya perekonomian yang berorientasi global
    6. Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.
    7. Berkurangnya angka KKN
    8. Meningkatnya potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi
    9. Menigkatnya kualitas tentara

    Kekurangan Sistem Pemerintahan era Reformasi
    1. Angka kejahatan lintas Negara sangat tinggi,
    2. Pasar ekonomi yang bebas, menyebabkan barang-barang buatan Indonesia tidak laku dipasaran
    3. Meningkatnya jumlah pengangguran
    4. Terlalu banyaknya Partai yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan pandangan
    5. Para tokoh banyak yang berbicara tetapi tidak banyak yang mau mendengar
    6. Hilangnya jati diri bangsa

    Referensi

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Nama : Ade Andika
    NIM : 10/296403/PA/12958
    Prodi : Elektronika dan Intrumentasi

  36. Politik strategi nasional atau yang sering dikenal dengan Polstranas jika diartikan berdasarkan tata bahasanya disusun dari dua elemen penting yaitu politik nasional dan strategi nasional. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia, polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu dalam arti kepentingan umum (politics) dan dalam arti kebijaksanaan (policy).

    Politik dalam arti kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik (politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Sedangkan dalam arti kebijaksanaan politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita /keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya proses pertimbangan, menjamin terlaksananya suatu usaha, pencapaian cita-cita /keinginan.

    Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.

    Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran tersebut sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945 merupakan “Suprastruktur Politik“. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwaklilan Rakyat (DPR),Presiden,Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik“, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas, presiden dibantu berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan
    Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departeman berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional.
    Pada masa pemerintahan Soeharto, setelah terpilih menjadi presiden, Soeharto segera menghimpun ahli-ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    Namun sayangnya sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada masa kepemimpinan Susilo bmbang Yudhoyono (2004-2009) polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.
    Demokrasi yang lebih mapan juga dapat terlihat pada masa pemerintahan ini yang dengan ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting yaitu penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan RPJPN sebagai acuan penerapan Poltranas yang mirip dengan GBHN. Dengan adanya ketiga poin di atas diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Poltranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    SYAFRIZAL AKHZAN
    S1 ELINS
    10/300280/PA/13196

  37. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Politik Strategi Nasional (polstranas) Indonesia mengandung dua pengertian di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian politik itu sendiri dan yang kedua tentu saja pengertian strategi sebagai penguat makna polstranas secara keseluruhan. Secara etimologi politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Politik mencakup segala hal yg berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan penyelenggaraannya. Idealnya, politik berarti pengelolaan kekuasaan untuk kebajikan bersama (umum). Sedangkan strategi sendiri mengandung pengertian secara umum sebagai seni utk memenangkan perang (clausewitz) modern, baik dalam ekonomi, olah raga, politik, dll.
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.
    Di era orde baru , memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial setelah terpilih menjadi Presiden. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Pak Soeharto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Presiden Soeharto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.
    Pemerintahan Presiden Soeharto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.

    Periode setelah reformasi (2004-2009) yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono terdapat sub-periode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.
    Dari dua era yang berbeda tersebut kita bisa simpulkan kalau sebenarnya Politik Strategi Nasional tersebut sama-sama ingin memujudkan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia.Hanya bagaimana masing-masing dengan caranya sendiri untuk dapat memujudkan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia itu sendiri.

    Referensi :
    1. http://politik.kompasiana.com
    2. http://id.shvoong.com
    3. http://prabowo-womanizer.blogspot.com
    4. http://alfitharul.blogspot.com
    5. http://fhanincredible.wordpress.com
    6. http://rifqimanaf.blogspot.com

    AGUS PRAMONO
    10/297562/PA/13018
    ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

  38. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL ANTARA ERA ORDE BARU DENGAN SETELAH REFORMASI
    Seiring dengan perkembangan waktu, dunia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan kehidupan manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh Negara ini yaitu Negara Indonesia tercinta yang juga mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu kemajuan itu dalam aspek kehidupan politik, dewasa ini hamper semua aspek kehidupan tercampur dengan bau politik apalagi di dalam suatu unit kenegaraan pasti sangat kental dengan politik. Politik sendiri secara umum menyangkut proses penentuan tujuan dari system Negara dan bagaimana melaksankan tujuan itu. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan;alokasi sumber – sumber yang ada, dan diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority) umtuk membina kerjasama/penyelesaian konflik dalam proses pencapaian tujuan.
    Dalam politik tentu saja ada strategi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia serta proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    Pola penyusunan strategi nasional bangsa Indonesia pastinya memiliki mekanisme yang berbeda pada setiap era dan kepemimpinan yang berbeda. Hal tersebut ditunjukan dengan perbedaan pola penyusunan strategi nasional bangsa Indonesia antara era orde baru dengan setelah reformasi. Proses penyusunan polstranas kedua era tersebut memiliki kekuatan masing-masing dalam memajukan negara.
    Pada era orde baru mekanisme dapat ditinjau dengan Presiden diangkat menjadi Presiden oleh MPRS dengan Presiden Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Dalam era ini, Presiden menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Presiden dan dalam penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat dipastikan bahwa politik strategi nasional pada saat itu adalah polstranas pesanan Presiden itu sendiri. Pemerintahan yang dipimpin memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah dan juga pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Sedangkan polstranas setelah reformasi Negara ini berjalan dalam kepemimpinan yang berbeda, yang dimulai pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Dan Tahun 2004-2009 dilanjutkan dan dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat beliau menjabat menjadi kepala negara di Indonesia, telah dirasakan pola penyusunan strategi nasional yang jauh berbeda dengan masa orde baru. Pada era ini presiden pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Pada intinya perbedaan yang sangat mendasar pada pola penyusunan strategi nasional di era orde baru dan setelah reformasi terletak pada alat untuk membentuk polstranas. Pada orde baru menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan oleh MPR, sedangkan setelah reformasi yang digunakan sebagai polstranas adalah visi dan misi presiden yang dipidatokan dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya, dan setelah reformasi karena garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut.

    Referensi
    1.http://fhanincredible.wordpress.com/2010/04/11/politik-dan-strategi-nasional/ 10 januari 2011/13.55
    2.http://cano-mandriva.blogspot.com/2010/04/bab-4-politik-dan-strategi-nasional.html/ 10 januari 2011/ 13.58

  39. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
    a. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
    Pelaksanaan penyusunan Polstranas di Indonesia dari tahun ke tahun

    Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966) ada tiga periode kepempinan, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi kebijakan pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Untuk menstabilkan perekonomian nasional, Presiden Soekarno membentuk Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 dan menetapkan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang melahirkan Dasar-dasar Pokok Rancangan Ekonomi Indonesia. Selain itu juga terdapat Rencana Kasimo yang berisikan rencana produksi tiga tahun. Pada periode-periode selanjutnya, perencanaan pembangunan didominasi oleh pemikiran idealis yang kurang realistis dibandingkan pemikiran pragmatis yang pernah dicapai periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa gejolak politik dari luar dan dari dalam tubuh pemerintah sendiri yang sedang dalam proses pencarian konstitusi untuk Indonesia, sehingga sempat terjadi beberapa kali perubahan kabinet pada masa ini. Salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini adalah digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan embrio dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

    Memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial, melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan yang secara umum diketahui sebagai tonggak baru pembangunan Indonesia. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun. GBHN ini yang nantinya akan menuntun kebijakan-kebijakan pembangunan Presiden selama memimpin negara. Produk pembangunan dari periode Soeharto ini adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.
    Setelah Presiden Soeharto dilengserkan karena krisis multidimensi yang melanda Indonesia, periode Reformasi (1999-2004) lahir dengan BJ. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia. Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan. Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.
    Periode Demokrasi (2004-2009) yang dipimpin oleh Presiden SBY terdapat sub-periode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Upaya lembaga eksekutif dalam penyusunan Polstranas
    Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada tahun terakhir dari periode RPJMN yang berjalan dengan melaksanakan perencanaan teknokratik baik oleh Kementerian Perencanaan maupun oleh Departemen/Lembaga. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat yang teramati ataupun sebagai hasil olah pikir para profesional menjadi bahan penyusunan rencana.
    Proses politik dalam penyusunan RPJMN terjadi pada saat Pemilihan Umum dengan anggapan bahwa masyarakat memilih Presiden berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan selama kampanye. Dengan menggunakan rencana teknokratik serta visi, misi, program Presiden terpilih, Kementerian PPN menyusun Rancangan Awal RPJM Nasional. Rancangan Awal ini dibahas di Sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen. Rancangan Awal yang disepakati ini digunakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rancangan Renstra mereka. Selanjutnya rancangan Renstra ini disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMN.
    Rancangan RPJMN dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMN menjadi Rancangan Akhir RPJMN. Kemudian Presiden menetapkan RPJMN dengan Peraturan Presiden, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan Renstranya masing-masing. Pemerintah daerah juga menyesuaikan RPJM mereka dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMN tersebut. Dokumen RPJMN memuat prioritas nasional yang menjadi agenda Presiden terpilih
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/

    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html

    ( Diwan Fingga Satria /10/300535/PA/13293/ ELINS A )

  40. PERBEDAAN PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU DAN ERA SETELAH REFORMASI.
    Politik strategi nasional ( POLSTRANAS ) adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan serta langkah-langkah untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideology pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar Negara, cita – cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Dalam penyusunannya terdapat suatu perbedaan antara pada saat pemerintahan sebelum dan saat era orde baru dengan saat pemerintahan setelah era reformasi.
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional pada saat sebelum dan saat era orde baru ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.
    Proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima Garis Besar Haluan Negara (GBHN) , selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden.
    Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden. Perlu diketahui bahwa pada saat sebelum dan saat orde baru presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Oleh karena itu dalam penyusunan GBHN presiden berperan sebagai mandataris MPR. Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional.
    Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya.

    Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
    Pada masa orde baru Pak Harto menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.
    Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.
    Pada era reformasi (1999-2004) sendiri, politik strategi nasional masih berdasarkan GBHN. Pada era ini Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).
    periode 1998-2000
    Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.
    periode 2000-2004
    Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
    Periode 2004-sekarang
    Diujung pemerintahannya Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional. Dan bagaimanapun UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
    Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya mencakup : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
    Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.
    Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan visi dan misi yang disusun oleh presiden. Visi misi inilah yang merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN. Visi misi terebut dibacakan pada sidang MPR setelah presiden dan wakil presiden dilantik dan diambil sumpah dan janjinya. Menjadi kewajiban mutlak bagi presiden dan wakilnya untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan pada masyarakat. Janji-janji inilah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan polstranas dalam tujuannya untuk membangun bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan.
    Presiden SBY sendiri dalam visi misi yang tercantum pada undang-undang nomer 17 tahun 2007 menyusun beberapa pokok-pokok kerja, diantaranya yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrstruktur dasar, ketahanan pangan, ketahanan dan kemandirian energi, serta perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Daftar pustaka

    http://ayumirume.wordpress.com/

    http://www.psikoplak.wordpress.com

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    undang-undang nomer 17 tahun 2007
    undang-undang nomer 25 tahun 2004

    GAMMA KOSALA
    S1 ELINS A – 10/300441/PA/13257

  41. Perbedaan Pola Penyusunan Polstranas
    antara Era Orde Baru dan Era setelah Reformasi
    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Dapat disimpulkan bahwa Politik Strategi Nasional pada era orde baru sangat kental dengan unsur – unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Dan efek yang terjadi adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat merasakan imbasnya darisistem ini.
    Sedangkan pada masa setelah reformasi, Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan berdasarkan program yang dikampanyekan pada saat pemilu, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
    Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan maupun yang dilaksanakan oleh Presiden.
    Referensi :
    1. http://politik.kompasiana.com
    2. http://www.docstoc.com
    NAMA : ANGGI GRASIARDI
    NOMOR : 10/297481/PA/13000

  42. POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI
    Mempertahankan sebuah Negara dari segala kegonjang ganjingan dunia adalah diperlukan agar Negara tersebut tetap bertahan dari sebuah bentuk serangan keadaan yang tidak diinginkan, yaitu runtuhnya Negara itu ataupun pecahnya Negara itu. Indonesia yang sudah enam puluh lima tahun pun tak luput dari bentuk serangan dari dinamisnya pergejolakan dunia dan itu pun sudah dirasakan Indonesia ketika masa reformasi pada tahun 1998 pada saat itu, padahal Indonesia sudah membuat segala upaya agar krisis tahun 1998 tidak terjadi.pentingnya membangun sebuah strategi dalam politik nasional menjadi penting agara segala masalah dapat diselesaikan dengan pemecahan masing-masing sehingga apa yang telah dijadikan visi misi negara ini dapat terwujud dan apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan nasional dpat kita raih.
    Tentunya arah pembangunan itu disesuaikan dengan tujuan dan cita-cita nasional yang menjadi harapan dari segenap rakyat Indonesia yang semuanya itu diwujudkan dengan polotik strategi nasional, tentunya tujuan nasional itu kita wajib tahu apa sja strategi nasional yang perlu diperkuat, dan ancamanya pun kita harus mengetahuinya supaya semuanay dipersiapkan dengan baik.
    Untuk strategi yang diperkuat itu adalah tiga dasar pokok, yaitu strategi politik, militer, ekonominya. Mengapa tiga bagian pokok ini yang harus diperkuat?, karena tentunya pokok ini yang bisa sangat berpengaruh dengan kondisi ketahanan bangsa Indonesia. Pertama politik di Indonesia harus kuat karena jika sampai lemah maka ketahanan ideologis sudah bisa dipastikan mengacaukan sistem pemerintahan bangsa Indonesia ini. kedua militer, karena ini menyangkut HanKam atau pertahanan dan keamanan Negara tentunya riskan jika sebuah Negara angkatan perangnya sangat lemah karena eksistensi sebuah Negara itu akan sangat mudah dihancurkan oleh Negara lain, karena banyak Negara yang mengadakan perang jika militernya lemah maka Negara itu bisa dipastikan kalah. Dan yang terakhir adalah ekonomi, tidak bisa dipungkiri karna ekonomi inilah yang banyak sebagian dari rakyat sangat bergantung, jika ekonomi suatu Negara kuat maka eksistensi Negara itu pun stabil tetapi bila keadaan ekonomi Negara itu lemah maka eksistensi Negara itu bisa dipastikan hancur. Dan Indonesia pun sudah sangat suap dalam membangun negeri ini menjadi yang terbaik yang diwujudkan dengan membangun polstranas yang kuat.
    POLSTRANAS ERA ORDE BARU.
    Era orde baru yang pada saat itu adalah era atau masa rezim soeharto, yang mana beliau adalh presiden pada saat itu polstranas yang disusun bedasarkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang ditetapkan oleh MPR pada saat itu. Terhitung sejak presiden soeharto diangkat menjadi presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaanya soeharto menggunakan GBHN sebagi acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Politik dan Strategi Nasional dalam aturan kenegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR, hal ini dijalankan sebelum masuk pada tahun 2004 yaitu ketika era reformasi sudah berlalu yaitu era dimana pemerintahan bj Habibie, Megawati, presiden Abdurrahman wahid (Gus Dur-pen).
    POLSTRANAS MASA REFORMASI.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    POLSTRANAS PASCA REFORMASI.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    Adapun penjabaran secara rinci polstranas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai berikut:

    Itulah perbedaan polstranas pada yang terjadi pada masa reformasi dan berlanjut hingga sekarang yaitu pasca reformasi yang mana kepemimpinan negara Indonesia diamanahkan pada presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    Sekian dan Terima kasih.

    DAFTAR REFERENSI
    1. Modul pendidikan kewarganegaraan.
    2. Blog rifki Muhammad.
    Nama: Fardhani Rozak Rahmatullah
    Prodi: Elektronika dan Instrumentasi
    NIM : 10/297612/PA/13031

  43. POLSRTANAS INDONESIA DARI MASA ORBA SAMPAI MASA REFORMASI

    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    Perbedaan pola penyusunan Polsrtanas Indonesia dari tahun ke tahun yaitu :

    Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966)

    Ada tiga periode kepemimpinan di masa Presiden Soekarno, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pada periode Federal dan Demokrasi Terpimpin, salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini adalah digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan “bakal anak” dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

    Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998)

    Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie (1999-2004)

    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)

    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.

    Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.
    Sumber Referensi :
    galangkurniaardi.wordpress.com
    Retno listyarti,Pendidikan Kewarganegaraan SMA.Jakarta : Esis
    Disusun oleh :
    Nama : Muhammad Nurdin Rahmani
    NIM : 10/300767/PA/13357
    Prodi : ELINS – A

  44. POLA PENYUSUNAN POLSTRANAS ORBA DAN REFORMASI
    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden beda dengan masa pemerintahan orde baru, ini perbedaanya:
    1) POLSTRANAS Zaman Pemerintahan Orde Baru
    Soeharto melakukan kebijakan politik pertamanya dengan pencopotan para pejabat pemerintah orde lama yang dianggap sebagai antek atau kroni Soekarno. Banyak yang mengistilahkan kebijakan politik tersebut sebagai De-soekarnoisasi. Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menandai tumbuhnya harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Prioritas pertama Soeharto adalah menegakkan kekuasaan atas seluruh wilayah negara dan meyakinkan Barat untuk memulai pengaliran bantuan keuangan dan investasi untuk menyelamatkan ekonomi yang mengalami kemerosotan tajam. Rehabilitasi ekonomi menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan Orde Baru demi terpeliharanya dukungan rakyat yang menjadi legitimasi kekuasaannya. Soeharto membuang gagasan “politik sebagai panglima” warisan Soekarno dan merubahnya dengan gagasan “ekonomi sebagai panglima. Lembaga eksekutif selalu memegang peranan pokok dalam proses pembuatan kebijakan, sedangkan peranan legislatif akhirnya kurang begitu penting. Dengan batas-batas tertentu, akhirnya Soeharto dapat menjaga kelangsungan peranannya di bawah simbol-simbol pembangunan yang segera akan ia proses.
    Kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soeharto setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI kedua dinamakan “Kabinet Pembangunan”. Kabinet ini dibentuk pada 6 Juni 1968. Saat itu Soeharto berkeyakinan, “Kabinet Pembangunan I yang merupakan kombinasi antara tenaga-tenaga ahli dari lingkungan universitas dan ABRI, mengawali era baru kehidupan bangsa Indonesia”. Soeharto memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan yang ia jalankan.
    Pemerintahan Orde baru pimpinan Soeharto juga menciptakan paradigma baru dalam sektor ekonomi yang sebagian besar merupakan antitesis dari paradigma Orde Lama. Perbedaan yang nyata adalah bahwa Soeharto menerapkan azas pragmatisme dalam ekonomi yang dijalankan oleh para profesional dengan memperoleh dukungan negara Barat. Pragmatisme disini didefinisikan sebagai tindakan politik yang menitikberatkan pada azas manfaat tanpa terpengaruh oleh ideologi tertentu (mendasar). Pragmatisme ekonomi ditunjukkan lewat penerapan kebijakan makro ekonomi khas barat (neo-liberal) yang menjadi rujukan bagi strategi pembangunan. Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Soeharto adalah strategi pembagunan yang berlandaskan pada pemikiran neoklasik kuno yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama. Dalam paradigma ini diyakini bahwa pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah, baik dengan sendirinya atau melalui campur tangan pemerintah.
    Tahun 1969 bisa dikatakan sebagai masa akhir transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Inflasi akhirnya benar-benar dapat dikendalikan. Tak dapat disangkal bahwa salah satu pilar keberhasilan rezim ini adalah interaksi mereka dengan sistem ekonomi internasional yang kapitalistik. Selanjutnya Orde Baru mulai memfokuskan perhatian utamanya dari stabilisasi ekonomi menuju pembangunan dengan menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I), untuk tahun 1969-1974. Stabilitas ekonomi yang telah diperoleh Orde Baru selanjutnya mulai melahirkan demokrasi dengan gaya otoriterianisme. Sistem politik di bawah Orde baru secara tegas diterapkan dalam konsep integralisme total.
    Munculnya Angkatan Darat ke posisi dominan yang tak tertandingi dalam pemerintahan disambut hangat oleh sebagian kecil kalangan politik sipil, sedangkan sebagian terbesar yang lain menerima itu sebagai suatu kenyataan yang tak terhindirkan. Sebagaimana diketahui, dalam doktrin TRI UBAYA GAKTI hasil seminar TNI-AD I, untuk pertama kalinya dirumuskan doktrin Dwifungsi ABRI. Bagaimana ABRI memandang peran politisnya bisa diperoleh dari penafsiran militer atas Pancasila sebagai ideologi “integralistik”. Para perwira senior menyatakan bahwa karena budaya Indonesia itu “integralistik”, maka peran sosiopolitis ABRI yang permanen bisa dibenarkan. Selanjutnya Soeharto sangat selektif dalam memelih pembantu dekatnya antara lain dengan kriteria “elite militer”, muncul nama-nama seperti Ali Moertopo, Soedjono Humardani, Soedomo, Sutopo Juwono, dan Soemitro dalam jajaran pemerintahan elite negeri ini. Tak jarang terjadi konflik dalam tubuh pemerintahan Soeharto akibat penumpukan para petinggi militer yang ia ciptakan sendiri.
    Rasa tidak puas masyarakat terhadap rezim Orde Baru mulai merebak di pertengahan tahun 1970-an. Kritik yang muncul ketika itu mengenai kebijakan pembangunan yang menurut mereka terlampau kapitalistik dan hanya pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Demokrasi dalam kehidupan bernegara juga ditekan oleh pemerintah yang cenderung semakin otoriter. Pers dan media massa dibatasi perannya lewat kebijakan pembreidelan. Masyarakat ditakuti-takuti oleh aparat keamanan terutama militer yang telah menguasai seluruh kehidupan sipil, lalu teror yang sering dilakukan terhadap kaum intelektual di berbagai kampus.
    2) POLSTRANAS Zaman Reformasi
    Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa. * Makna pembangunan nasional Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. * Manajemen nasional Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.
    Beberapa Kebijakan dan Strategi Nasional era Reformasi:
    • Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Inpres No.7 tahun 2002)
    • Pengembangan e-Government (Inpres No.3 tahun 2003)
    • Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 13 Juni 2005
    • Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia
    • Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) Oktober 2004
    • Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 13 Juni 2005
    • Pengelolaan pulau-pulau kecil
    • Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi
    • Peningkatan Akses terhadap Keadilan di Daerah
    • Strategi Pembangunan Perdesaan Berdimensi Kewilayahan
    • Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan
    • Peluncuran Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan
    • Pemberantasan Korupsi 2010-2015 dan Rencana Aksi
    Referensi:
    http://www.bappenas.go.id
    http://www.unj.ac.id
    http://www.kompasiana.com
    M.C., Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.Serambi.Jakarta
    Biro Pustaka.2008. Soeharto di Mata Kawan & Lawan. Biro Pustaka. Yogyakarta

    NAMA : FAJAR SIDHIQ RAMDHANI
    NIM : 10/301357/PA/13399
    PRODI : ELEKTRONIKA & INSTRUMENTASI

  45. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    • Pada Masa Orde Lama
    Pada masa kepemimpinan Soeharto (1966-1998), penyusunan politik strategi nasional yang merupakan berlandas pada GBHN. Selain sebagai strategi nasional, GBHN juga sebagai acuan politik. Berpacu pada pasal 3 UUD 1945 (UUD sebelum amandemen), yaitu “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis garis besar daripada haluan Negara.”, maka GBHN yang digunakan pada masa ini adalah GBHN dari susunan MPR. Polantras yang paling terkenal pada masa ini adalah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Repelita ini terdiri atas 5 Repelita.
     Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
     Repelita II (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
     Repelita III (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
     Repelita IV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
     Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
    Pemerintahan yang dipimpin Soeharto memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    • Pada Masa Reformasi
    Pada awal masa reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rapat Paripurna ke-12, Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999, menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004. GBHN 1999-2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu tersebut.
    Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
    Propenas, sebagai penjabaran dari GBHN 1999-2004, merupakan rencana pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, kerangka waktu Propenas adalah tahun 2000-2004. Walaupun Propenas baru akan diundangkan pada akhir tahun 2000, pada kenyataannya semangat yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004 telah digunakan dalam penyusunan APBN 2000. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun pertama pelaksanaan GBHN 1999-2004, kepada Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun Propenas dan Repeta dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan GBHN 1999-2004, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk tahun 2000 digunakan APBN yang telah disusun sebelumnya karena acuan yang baru tengah dipersiapkan.
    Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, GBHN bukan lagi menjadi acuan polstranas. Polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Visi dan misi ini di realisasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau yang lebih dikenal dengan RPJPN 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) . Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.
    Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar.
    Pada pemilu tahun 2009, terpilih kembali Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI. Polstranas yang di susun masih berdasarkan visi dan misi yang ia susun bersama pasangannya, hanya saja beliau juga mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang lebih dikenal dengan RPJMN 2010-2014 (Perpres RI 5 Tahun 2010). RPJMN merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program presiden hasil pemilu tahun 2009. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian/Lembaga dan lintas Kementrian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangaka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat inidikatif. RPJMN ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi Kementrian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis Kementrian/Lembaga dan merupakan bahan penyusun dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN.

    Referensi:

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://wapedia.mobi/id/Rencana_Pembangunan_Lima_Tahun

    http://file.upi.edu/Direktori/B%20-%20FPIPS/M%20K%20D%20U/197007111994032%20-%20SITI%20NURBAYANI%20K/MATERI%20PERKULIAHAN/PKN/POLSTRANAS.pdf

    http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/57/

    http://images.shiddiqnr.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Sx@qpgooCj0AADAlA2g1/05%20Sistem%20Perencanaan%20Pembangunan%20Nasional.ppt?nmid=303019596

    http://kawasan.bappenas.go.id/images/BUKUI/Perpres%20RI%20No%205%20th%202010%20ttg%20RPJMN%20tahun%202010%202014.pdf

    http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/84/

    UUD 1945

    Nama : Meuthia Fawzia
    NIM : 10/297563/PA/13019

  46. Pengertian Politk Strategi Nasional

    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Pelaksanaan Politk Strategi Nasional di Indonesia
    .Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

    PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Orde Baru
    • Sistem kapitalisme internasional.Merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.
    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional
    • Mengembangkan system sentralisasi, sehingga terdapat kemajuan pesat pada pemerintah pusat
    • Menggunakan Dwifungsi ABRI sebagai tonggak penyangga rezim ORBA

    Orde Reformasi
    • Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    • Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

    Nama: Sri Suwaryana Putra
    Prodi: S1 Elins
    NIM: 10/300859/PA/13391
    Sumber:

    http://www.docstoc.com/docs/27796669/POLSTRANAS

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

  47. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia Era Orde Baru
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Era Orde Baru ialah saat Ke-Presiden-an Indonesia dipegang oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto.
    Pemerintahan Presiden Soeharto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Implementasi pada saat Era Orde Baru :
    Sistem kapitalisme internasional.Merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.
    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional

    Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia Setelah Reformasi
    Pada Era ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Implementasi pada saat setelah reformasi :
    • Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    • Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    DAFTAR PUSTAKA
    Ayumirume.2010.http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/10/ diakses pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 14.24
    Connie rahakundini bakrie.2008.http://rahakundini.multiply.com/reviews/item/12 diakses pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 14.22
    Deapayes.2010.http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html diakses pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 13.22
    Galang Kurnia Ardi.2010.http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/ diakses pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 13.20
    Martias Franvius Liu.2010.http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html diakses pada tanggal 10 Januari 2011 pukul 14.18

    NAMA : CHRISHANDITYA WISNU NIRWANDHA
    PRODI : ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI (S1)
    NIM : 2010/305272/PA/13474/Z

  48. Pengertian Polstranas dan perbedaan Polstranas Orde Baru & setelah Reformasi
    Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
    1. Dalam arti kepentingan umum Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun Daerah, lazim disebut Politik yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.
    2. Dalam arti kebijaksanaan Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keadaan yang kita kehendaki.
    Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.
    Beberapa hal kini telah berubah dalam sistem ketatanegaraan kita, hal ini menyebabkan perpolikan di negara kita juga banyak berubah demikian halnya dengan kebijakan politik negara kita. Hal ini merupakan imbas dari reformasi yang terjadi pasca tumbangnya Orde Baru yang telah bertahun-tahun menguasai negara kita. Salah satunya mungkin kebijakan politik strategi nasional. Seperti kita ketahui pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004.
    GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan poltranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun jauh kebelakang dimasa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka telah mengungkapkan semua visi dan misi termasuk janji-janji yang mereka sampaikan. Itu sebabnya secara langsung mereka bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang mereka sampaikan ketika masa kampanye pemilihan presiden karena kebijakan itu menyangkut keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia terutama karena visi dan misi yang telah disampaikan merupakan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan akan menjadi kebijakan politik strategi nasional selama pemerintahan berlangsung dalam satu periode. Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan berlandaskan hal itulah menjadi acuan dalam menyusun Polstranas, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia dan tujuan yang luhur yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial.
    Saat ini Presiden dan Wakil presiden terpilih kita Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono tentunya berusaha menjalankan visi dan misinya sebaik mungkin dalam masa periode kepemimpinannya sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Presiden selaku pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan semua visi dan misinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dibantu oleh para menteri dan para menteri yang diangkat oleh presiden yang akan melaksanakan kebijakan politik startegi nasional tersebut. Dalam penyusunan polstranas tersebut hendaknya presiden tetap memuat tujuan-tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan disusunnya politik strategi nasional maka sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan hendaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap masyarakat dengan mencantumkan sasaran yang dituju pada masing-masing bidang karena hal ini jelas menyangkut kelangsungan bangsa kita baik itu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam. Pada masa sekarang ini tentunya peranan warga negara akan semakin tampak dalam hal ini masyarakat sendiri yang akan menjadi pengamat langsung dalam dijalankannya politik strategi nasional yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara sebagaimana yang telah disampaikan tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
    Polstranas Masa Orde Baru
    Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun. Namun dalam pelaksanaanya, Polstranas dinodai oleh tindak KKN oleh petinggi-petinggi rakyat indonesia. Sehingga menimbulkan kerugian negara yang hingga saat ini tak kunjung usai.
    Polstranas Masa setelah Reformasi
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.
    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.

    Refernsi :

    http://galangkurniaardi.wordpress.com/2010/01/22/polstranas/

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://www.the-az.com/berita-definisi-polstranas–muizzaddin/

    http://www.docstoc.com/docs/27796669/POLSTRANAS

    http://roosita35.multiply.com/journal/item/35/Perbedaan_antara_orde_lama_baru_dan_reformasi

    Nama : Abrian Maulana Arigusman
    NIM : 13359
    Prodi : jike / S1-Elins UGM

  49. Perbedaan Penyusunan Politik Strategi Nasional

    Politik strategi nasional terdiri dari gabungan dua makna yaitu Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional adah suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa sedangkan strategi nasional adalah upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional maka dapat diartikan Politik strategi nasional adalah suatu kebijakan dalam mencapai cita cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Polstranas dibadi dalam tiga tahap yaitu perencanaan jangka pangjang , perencanaan jangka menengah,dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah berpedoman pada rencana strategi dan rencana kerja dari kementrian negara atau lembaga negara. Bentuk perencanaan jangka pendek adalah RAPBN ( Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan ditetapkan dalam bentuk APBN dan akan dirinci lebih jauh.
    Pada masa sebelum reformasi, penyusunan politik strategi nasional berdasarkan pada GBHN yang dibuat oleh MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Polstranas di era orde baru dimana Soeharto menyatakan dirinya sebagai mandataris MPR dan sangat memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 juga selalu mengedepankan GBHN. Lewat lembaga Wanhankamnas (Dewan Pertahanan Keamanan Nasional), Presiden Soeharto sudah membentuk tim untuk mempersiapkan rancangan GBHN yang nantinya akan dibahas, diminta persetujuan dan sekaligus ditetapkan oleh MPR. Wanhankamnas sendiri menyiapkan GBHN melalui proses panjang dengan melakukan dialog, menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang, dan visi presiden sendiri.

    Setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 adalah tonggak sejarah dimana pemerintahan orde baru berganti ke era reformasi. Pada masa reformasi ini seluruh tatanan birokrasi diubah. Pemerintahan kemudian diganti oleh BJ Habibie selaku presiden RI. Pemerintahan yang berikutnya adalah pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Dan pemerintahan berikutnya adalah \pemerintahan presiden Meegawati Soekarnoputri. Selama tiga pemerintahan ini. Proses penentuan politik strategi nasional masih berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR. Selama masa pemerintahan presiden Megawati, proses pemilihan presiden mulai diadakan perubahan yaitu mengenai keikutsertaan rakyat yang secara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kewenangan MPR yang memilih presiden dan wapres telah berubah dan kewenangan berada di tangan rakyat.
    Pada tahun 2004 diadakan pesta demokrasi dimana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat . Terpilih presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi tahap baru dalam perumusan polstranas. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi yang dinyatakan secara langsung presiden di hadapan anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.

  50. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
    Masa Jabatan Presiden Suharto.Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana.Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.
    Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan jaman.

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998)#cite_note-0

    Era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di
    Republik Indonesia. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi
    masyarakat, tapi tampaknya ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan
    merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
    Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus
    informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung. Berbagai
    ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian
    bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan
    diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa setelah selama lebih dari 30
    tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintahan yang otoriter.
    Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat
    nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan
    atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar
    dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis,
    konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatas namakan
    demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan
    sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi,
    telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah
    memudar
    UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara
    penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional
    Indonesia (TNI) maupun oleh seluruh komponen bangsa. Upaya melibatkan
    seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu antara
    lain dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Di dalam masa
    transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi, tentu timbul
    pertanyaan apakah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara masih relevan dan masih
    dibutuhkan. Makalah ini akan mencoba membahas tentang relevansi Pendidikan
    Pendahuluan Bela Negara di era reformasi dan dalam rangka menghadapi era
    globalisasi abad ke 21.

    http://www.forumbebas.com/thread-53784-post-675821.html

    Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia
    mengalami sakit bureaumania seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi
    dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat status quo mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan
    memperluas kekuasaan monolitik.
    Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah.
    Padahal birokrasi diperlukan sebagai aktor public services yang netral dan adil, dalam beberapa kasus menjadi
    penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi, terjadi diskriminasi dan
    penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara.
    Reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembusukan politik, termasuk buruknya
    kinerja birokrasi. Tujuan tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi model reformasi birokrasi di Indonesia pasca
    Orde Baru

    Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde lama, Orde Baru dan Reformasi
    ORDE BARU DAN REFORMASI PERSAMAAN o Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan.
    ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006). Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat. o Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada.
    Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN). Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-pratik pemerintahan yang manipulatif dan tidak terkontrol
    PERBEDAAN : – Orde lama (Demokrasi Terpimpin) 1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. 2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). http://grou.ps/muttaqin/talks/622693

  51. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    1. Pengertian politik dan strategi nasional

    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

    • Pengertian Strategi
    Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

    • Politik dan Strategi Nasional
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    2. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

    Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    3. Proses Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia
    1. Era Soekarno (1945-1966)
    Masa pemerintahan Soekarno diawali dengan era revolusi. Pada era revolusi nasional, dua cara pelaksanaan politik luar negeri yang sangat berbeda dan bersaing, tetapi saling mendukung dalam menyelesaikan konflik, yaitu kekuatan bersenjata dan diplomasi yang dijalankan.
    Pada masa ini, pembangunan ekonomi tidak banyak dilakukan, namun berusaha melakukan politik untuk mempersatukan NKRI. Bung Karno menutup pintu terhadap investasi asing, terutama dari negara-negara Blok Barat. Prinsip politik luar negeri Soekarno adalah perluasan politik dalam negerinya.
    2. Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    3. Era Reformasi (1999-2004)
    Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru.
    Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    4. Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.
    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

     POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Pola penyusunan polstranas sangat beda sekali antara masa orde baru dan pada masa reformasi. Dapat dilihat dari keterangan diatas bahwa pada saat era soeharto / orde baru polstranas ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal itu dilakukan kaerna indonesia negara yang baru merdeka dan membutuhkan pembangunan dimana – mana.
    Sedangkan pada masa reformasi justru memperbaiki keadaan indonesia yang sedang bobrok pada masa itu (KKN, krisis moneter, dll) dan mengembalikan ke masa jayanya dulu seperti saat orde baru , bahkan lebih dari itu. Hal itu disebabkan terjadi pergantian presiden sebanyak 3 kali, dan menimbulkan gejolak politik yang cukup serius.

    Refrensi :

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/

    http://diko-halim.blogspot.com/2009/12/sekilas-tentang-polstranas-indonesia_31.html

    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/

    maaf ini saya kirim dua kali karena post sbelumnya tanpa refrensi

    YOGI ANANTA PUTRA
    10/297475/PA/12997

  52. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Pengertian Politik
    Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, keadaa, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Politics memberikan asa, jalan, arah,dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik – baiknya.
    Politik membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan,pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.
    Pengertian Strategi
    Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.
    Politik dan Strategi Nasional
    Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional.
    Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.
    Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.
    Stratifikasi Politik Nasional
    Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;
    1. Tingkat penentu kebijakan puncak
    2. Tingkat kebijakan umum
    3. Tingkat penentu kebijakan khusus
    4. Tingkat penentu kebijakan teknis
    5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah
    E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    Proses Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia
    1. Era Soekarno (1945-1966)
    Masa pemerintahan Soekarno diawali dengan era revolusi. Pada era revolusi nasional, dua cara pelaksanaan politik luar negeri yang sangat berbeda dan bersaing, tetapi saling mendukung dalam menyelesaikan konflik, yaitu kekuatan bersenjata dan diplomasi yang dijalankan.
    Pada masa ini, pembangunan ekonomi tidak banyak dilakukan, namun berusaha melakukan politik untuk mempersatukan NKRI. Bung Karno menutup pintu terhadap investasi asing, terutama dari negara-negara Blok Barat. Prinsip politik luar negeri Soekarno adalah perluasan politik dalam negerinya.
    Politik luar negeri pada awal tahun 1950-an, bersifat netral walaupun agak cenderung ke Barat, tetapi berubah secara perlahan-lahan dan pasti sebagai manifestasi rasa permusuhan terhadap imperialisme ke arah negara-negara sosialis. Tahun-tahun terakhir sebelum kejatuhan Soekarno, Indonesia mengambil kebijakan berdikari dalam ekonomi dan menolak setiap ketergantungan kepada imperialisme.
    2. Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    3. Era Reformasi (1999-2004)
    Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru.
    Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    4. Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.
    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

    Referensi :

    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html

    http://cano-mandriva.blogspot.com/2010/04/bab-4-politik-dan-strategi-nasional.html

    Nama : Muhammad Iqbal
    Prodi : ELINS
    NIM : 10/297579/PA/13020

  53. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    1. Pengertian politik dan strategi nasional

    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

    • Pengertian Strategi
    Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

    • Politik dan Strategi Nasional
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    2. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

    Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    3. Proses Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia
    1. Era Soekarno (1945-1966)
    Masa pemerintahan Soekarno diawali dengan era revolusi. Pada era revolusi nasional, dua cara pelaksanaan politik luar negeri yang sangat berbeda dan bersaing, tetapi saling mendukung dalam menyelesaikan konflik, yaitu kekuatan bersenjata dan diplomasi yang dijalankan.
    Pada masa ini, pembangunan ekonomi tidak banyak dilakukan, namun berusaha melakukan politik untuk mempersatukan NKRI. Bung Karno menutup pintu terhadap investasi asing, terutama dari negara-negara Blok Barat. Prinsip politik luar negeri Soekarno adalah perluasan politik dalam negerinya.
    2. Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    3. Era Reformasi (1999-2004)
    Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru.
    Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    4. Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.
    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

     POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Pola penyusunan polstranas sangat beda sekali antara masa orde baru dan pada masa reformasi. Dapat dilihat dari keterangan diatas bahwa pada saat era soeharto / orde baru polstranas ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal itu dilakukan kaerna indonesia negara yang baru merdeka dan membutuhkan pembangunan dimana – mana.
    Sedangkan pada masa reformasi justru memperbaiki keadaan indonesia yang sedang bobrok pada masa itu (KKN, krisis moneter, dll) dan mengembalikan ke masa jayanya dulu seperti saat orde baru , bahkan lebih dari itu. Hal itu disebabkan terjadi pergantian presiden sebanyak 3 kali, dan menimbulkan gejolak politik yang cukup serius.

    YOGI ANANTA PUTRA . 10/297475/PA/12997

  54. *PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI*

    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun.

    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

    Dari itu jelas bahwa terdapat perbedaan pola penyusunan polstranas masa orde baru dengan masa setelah reformasi. Pada masa orde lama, penyusunan polstranas berdasarkan GBHN yang disusun oleh MPR, tetapi karena sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto, maka dapat dikatakan polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Sedangkan pada masa setelah reformasi, meskipun sebelum tahun 2004 penyusunan polstranas tetap berdasarkan GBHN, tetapi GBHN ini benar-benar murni yang disusun oleh MPR. Dengan kata lain, GBHN ini bukanlah pesanan Presiden. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.

    Oleh karena itu, menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.

    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Referensi :
    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html
    http://galangkurniaardi.wordpress.com/2010/01/22/polstranas/

    Nama : Satria Wicaksana
    NIM : 10/305391/PA/13501
    Prodi : Elektronika dan Instrumentasi

  55. A. Pengertian
    1. Politik
    Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, keadaa, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Politics memberikan asa, jalan, arah,dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik – baiknya.

    2. Strategi
    Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

    3. Politik dan Strategi Nasional
    Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional

    B. Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

    D. Stratifikasi Politik Nasional
    1. Tingkat penentu kebijakan puncak
    2. Tingkat kebijakan umum
    3. Tingkat penentu kebijakan khusus
    4. Tingkat penentu kebijakan teknis
    5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

    E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
    Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.

    • Makna pembangunan nasional
    Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

    • Manajemen nasional
    Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

    F. Perbedaan Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia antara Era Orde Baru dan Setelah Reformasi

    1. Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    Tahun 1968 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jenderal Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang diadakan bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam artian sempit yaitu ketetapan yang berisi agenda atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mandataris MPR). Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakati mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Notosusanto, (1976). Jadi, POLSTRANAS kepemimpinan Soeharto disusun dan ditetapkan oleh MPR dan penjabarannya tercantum dalam GBHN, dan dalam penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah

    2. Era SBY – Setelaah Reformasi (2004-2009)

    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.

    Visi:

    Indonesia aman dan damai
    Indonesia adil dan demokratis
    Indonesia dil dan sejahtra

    Misi:

    Wujudkan hidup masyarakat, bangsa, negara yang aman, bersatu, rukun, damai
    Wujudkan masyarakat, bangsa, negara yang menjunjung tinggi setara, HAM
    Wujudkan hidup yang layak untuk angsa

    Strategi:

    Tata sistem-tata negara: negara kebangsaan RI yang PS, UUD’45 < NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
    Pembangunan mengacu UUD'45: penuhi hak dasar, landasan pembangunan yang kokoh.

    Agenda I:
    • Tingkatkan rasa aman
    • Memperkokoh NKRI berdasarkan pancasila
    • Peran RI dalam perdamaian dunia

    Agenda II:
    • Tingkatkan: adil, hukum, tidak diskrimnasi, akui HAM
    • Cerminkan adil gender dan lindungi anak
    • Tingkatkan layanan kepada masyarakat: revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah
    • Tingkatkan layanan birokrasi kepada masyarakat (bersih dan berwibawa)
    • Terlaksananya pemili 2009 yang demokratis, adil, jujur.

    Agenda III:
    • Turunnya penduduk miskin
    • Kurangnya senjang antar daerah (bangdes)
    • Tingkatkan kualitas manusia (pendidikan, kesehatan,lin jah sos, bangun penduduk
    • keluarga kecil, pemuda dan OR, agama).
    • Membaiknya kualitas LH dan kelola SDA lanjut: lestari, infrastruktur.

    Karena garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut. Bappenas, (2009). Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dam strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

    Daftar Pustaka :

    http://cano-mandriva.blogspot.com/

    http://ayumirume.wordpress.com/

    http://id-id.facebook.com/group.php?gid=117552858284260

    http://www.frezzice.co.cc/

    http://rahakundini.multiply.com/

    Oleh :

    Dimas Andriyanto Santoso
    10/297654/PA/13046
    Elektonika dan Instrumentasi (S1-B)

  56. Perbedaan Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia Antara Orde Baru Dan Era Setelah Reformasi

    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa.Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR.Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
    Politik Stretegi Nasional Orde Baru Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    Politik Stretegi Nasional Orde Era Reformasi (1999-2004)
    Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru.Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia.
    Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    Dari paparan diatas dapat dilihat perbedaan antara orde baru dengan era reformasi ialah:
    Orde Baru
    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional
    Orde Reformasi
    • Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    • Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    • Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    • Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Referensi : id.shvoong.com › Hukum & Politik
    fhanincredible.wordpress.com/2010/…/politik-dan-strategi-nasional/
    politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/
    wartawarga.gunadarma.ac.id/…/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/

    Nama : Harchanio Adi
    nomor mahasiswa :10/305174/PA/13449
    prodi : intrumentrasi dan elektronika

  57. maav pak tugas saya yang bener yang ketiga ya pak. yang saya kirim terakhir soalnya yang dikirim pertama n kedua salah thx (ivan dwicahyo pratomo 10/297442/PA/12993)

  58. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu poplituik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.
    Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
    Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

    1. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Pada Orde Baru
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
    Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrirsebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomimikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    2. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Pasca Reformasi
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintah. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Maka dapat disimpulkan, pola penyusunan politik strategi nasional pada era orde baru didasarkan pada GBHN yang ditetapkan oleh MPR, sedangkan pola penyusunan pasca reformasi khususnya masa pemerintahan Presidenn Susilo Bambang Yudhoyono, disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya.

    Referensi :
    Kompasiana.com/Politik Strategi Nasional
    Google.com/Galang Ardi Blog

    Nama : Angga Dwi Putra
    Nomor Mahasiswa : 10/ 299966/ PA/ 13087
    Jurusan/ Prodi : IKE/ Elektronika dan Instrumentasi

  59. Perbedaan Penyusunan Strategi Nasional Indonesia antara Masa Orde Baru dengan Setelah Reformasi

    Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda.
    Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
    1. Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.
    2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.
    Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : – proses pertimbangan – menjamin terlaksananya suatu usaha – pencapaian cita-cita/keinginan Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, Kekuasaan, Kebijakan umum,dan Distribusi
    Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Strategi nasional adalah pelaksanaan dari politik nasional. Bentuk pelaksanaan ini tersusun dalam program nasional yang bersifat lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu, bidang, biaya maupun pelaksanaannya. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Dalam masa damai maupun dalam masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan politik nasional, maka strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus dinamis disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan disamping seni.
    Polstranas berjalan dari tahun ke tahun dengan berbagai macam sistem kepemimpinan. Berikut ini adalah sedikit sejarah Polstranas di Indonesia:

    Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966)

    Ada tiga periode kepemimpinan di masa Presiden Soekarno, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pada periode Federal dan Demokrasi Terpimpin, salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini adalah digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan “bakal anak” dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

    Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998)

    Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati (1999-2004)
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.

    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)

    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.

  60. Perbedaan Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia antara Era Orde Baru dan Setelah Reformasi
    I.Pengertian Politik
    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia,yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
    Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.
    a. Negara
    b. Kekuasaaan
    c. Pengambilan Keputusan
    d. Kebijakan Umum
    e. Distribusi
    II.Pengertian Strategi
    Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Politik dan Strategi Nasional.Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
    Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
    Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
    a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
    Kekuasaan eksekutif pemerintahan dipegang oleh Presiden. Dalam penyusunan politik strategi nasional, diharapkan sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Awalnya Kementerian Perencanaan Pembagunan Negara membuat sebuah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan visi dan misi Presiden pada masa Pemilu. Kemudian rancangan tersebut dibahas pada musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menyempurnakan rancangan awal yang telah dibuat. Pada akhirnya, Presiden akan menetapkan RPJMN yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar sesuai dengan tujuan nasional, kebijakan penyusunan Polstranas perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
    1. Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    2. Era Reformasi (1999-2004)
    Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru.
    Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    3. Era SBY atau Setelah Era Reformasi
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1.Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

    Referensi
    file:///G:/POLITIK%20DAN%20STRATEGI%20NASIONAL%20_%20fhany%20blogsphere.htm
    file:///G:/perkembangan-hukum-di-indonesia-sepanjang-masa-pemerintahan-orde-baru.htm
    file:///G:/politik-dan-strategi-nasional.html
    file:///G:/WACANA%20POLITIK%20STRATEGI%20NASIONAL%20INDONESIA%20%C2%AB%20Ayumirume%27s%20Blog.htm

    Nama : Tamrin Purba
    Nim : 10/300046/PA/13119
    Prodi : Elektronika&Instrumentasi

  61. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ANTARA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI

    PENGERTIAN POLITIK STRATEGI NASIONAL

    Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polistaia” di mana ‘polis’ yang berarti kesatuan masyarakat, yang mengurus diri sendiri/berdikari dan ‘taia’ yang berarti urusan. Sedangkan dalam arti kepentingan umum, politik artinya suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

    Strategi berasal dari kata strategis (bahasa Yunani) yang artinya The Art of General. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.

    Politik Nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan politik nasional. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya strategi nasional.

    PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang mengenai elemen-elemen dasar politik yang terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Infrastruktur politik terdiri dari badan-badan yang berada di dalam masyarakat seperti partai politik , organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure groupI). Suprastruktur dan infrstruktur politik harus bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ERA ORDE BARU

    Era Orde Baru merupakan masa kepemimpinan Presiden Soeharo periode 1967-1998. Masa ini melahirkan periode yang di sebut periode pembangunan. Selama periode ini polstranas disusun dan di tetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat infrastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Proses penyusunan diawali dari penetapan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) berdasarkan pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang dan garis-garis besar dari pada halauan negara”. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik setelah presiden menerima GBHN. Setelah menerima GBHN dilanjutkan dengan menyusun program kerja kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yan memuat politik nasional yang digariskan Presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh mandataris presiden, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembage pemerintahan non – departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden. Hasil dari rancangan program kerja kabinet yang yaitu hasilnya dapat kita rasakan sampaikan sekarang yaitu suksesnya program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang bertahap sampai REPELITA V.

    Di tingkat infrstruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional dibidang yang meliputi iptek, politik, sosial, budaya, ketahanan dan kemanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional. Maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat yaitu turut mengontrol jalannya poltik dan strategi nasonal ynag telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden.

    PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL DI ERA REFORMASI

    Pada era reformasi terbagi menjadi dua periode yaitu periode masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie (1999-2004) dan masa kepemimpinan SBY (2004-2009).

    Periode kepemimpinan Presiden BJ. Habibie ditandai dengan pemberlakuan ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Satuan Halauan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dan reformasi pembangunan.

    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur hampir sama seperti pada masa Orde Baru. Hanya saja pada periode ini proses penyusunan diatur oleh presiden dimana presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Dalam sidang umum MPR, MPR menetapkan GBHN periode 1999-2004 dan presiden menyusun program kerja kabinet dan memilih para menteri untuk menjalankan strategi nasional dari politik nasional yang dirancang presiden. Hasil dari penyusunan program kerja kabinet berupa Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahunan yang dirumuskan dengan mengikut sertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Masa Kepemimpinan SBY (2004-sekarang) merupakan masa perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Sama seperti periode 1999-2004, mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik di atur oleh presiden dimana presiden bukanlah sebagai mandatarism MPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan, presiden berpegang pada visi dan misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presidan/wakil presiden. visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Proses penyusunan polstranas pada di tingkat infrastruktur sama seperti pada orde baru. Dalam pelaksanaannya masyarakat sangatlah berperan dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh presiden.

    PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL ANTARA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Berdasarkan uraian di atas mengenai proses penyusunan politik strategi nasional pada masa Orde Baru dan Reformasi perbedaannya terletak pada:
    – Presiden yang mengatur penyusunan polstranas. Pada masa orde baru presiden merupakan mandataris MPR sedangkan pada masa Reformasi presiden bukanlah mandataris MPR karena presiden langsung dipilih oleh rakyat pada PEMILU.
    – Politik nasional yang digunakan dalam membuat program kerja kabinet. Pada masa Orde Baru yang Politik Nasional menggunakan Garis Besar Halauan Negara (GBHN) dan strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan piimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Pada masa Reformasi Politik Nasional dan strategi nasional menggunakan visi dan misi Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR.

    REFERENSI

    http://kppn-tanjungredeb.net/dl/ebooks/pendidikan_kewarganegaraan/bab4-politik_dan_strategi_nasional.pdf

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://galangkurniaardi.wordpress.com/2010/01/22/polstranas/

    nama : Fadhlia Annisa
    nim : 10/300288/PA/13198
    prodi: elins UGM

  62. Syarat sebuah negara berdiri salah satunya dengan adanya hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Berbicara soal hukum, di negara manapun hukum erat hubungannya dengan persoalan politik. Politik memiliki beberapa arti dalam arti kepentingan umum atau dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kepentingan umum adalah sebuah prinsip, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki. Sedangkan politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha atau keadaan yang kita kehendaki. Dari kedua dasar itu, secara garis besar politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Seperti dalam sepakbola dimana terdapat sebuah strategi yang harus dijalankan untuk meraih kemenangan, begitu pula dengan politik dalam suatu negara. Politik yang ada di dalam suatu negara harus memiliki strategi-strategi khusus agar dapat mencapai tujuan nasional dari negara tersebut. Terdapat dua hal mengenai hal ini yaitu politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan dalam mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanan politik nasional demi mencapai sasaran dalam politik nasional. Kedua hal ini menjadi kunci penting dalam penyusunan politik strategi nasional dalam setiap negara.
    Di negara kita, Indonesia, bisa dibilang politik adalah salah satu hal kuat yang sering diperdebatkan. Hampir setiap tahunnya terdapat kasus politik yang sangat menghebohkan di negara ini. Sampai saat ini Indonesia sudah dipimpin oleh 6 presiden selama 65 tahun kemerdekaannya. Dari era Soekarno sama SBY masa jabatan kedua ini, sudah banyak sekali perubahan aturan-aturan politik yang ada di Indonesia. Sistem politik di Indonesia memiliki 3 era penting yaitu era orde lama (Soekarno) , orde baru (Soeharto), dan reformasi (Habibie, Gusdur, Megawati, dan SBY). Strategi politik pada era orde lama cenderung masih memasuki tahap-tahap awal dalam sebuah negara seperti mempertahankan kemerdekaan, mencari sistem politik yang cocok bagi bangsa, dan lain-lain. Pada era orde lama diibaratkan Indonesia masih mencari jatidiri bangsa seperti bayi yang baru belajar berjalan hingga bisa berbuat sesuatu yang lebih besar. Pada era orde baru sudah mulai stabil dengan pembangunan-pembangunan yang dicanangkan Pak Harto. Pada orde baru ini sudah mulai terlihat strategi politik nasional yang akan di tuju Indonesia pada jaman itu. Pada jaman reformasi, melanjutkan dari era orde baru yaitu memperbaiki politik-politik yang kurang pada orde baru dan menyesuaikan diri dengan pengaruh dunia Internasional. Strategi politik pada era reformasi cenderung lebih ke arah pembaharuan negara Indonesia sehingga dapat bersaing dengan dunia Internasional. Namun seperti yang kita tahu saat ini tujuan tersebut belum memunculkan hasil yang memuaskan.
    Penyusunan politik strategi nasional era orde baru berbeda dengan era reformasi. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung sampai saat ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Pada pemerintahan orde baru terdapat pendapat mengenai adanya dua struktur politik yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga tersebut meliputi MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan Infrastruktur politik adalah badan-badan yang berada di dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Antara suprastruktur dan infrastruktur ini harus memiliki keseimbangan dalam bekerja sama. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dalam berbagai bidang. Setelah masuk dalam era reformasi terutama pada saat pertama kali diadakan pemilihan umum presiden yaitu tahun 2004, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat oleh karena itu politik dan strategi yang dipakai Presiden terpilih dalam menajalankan pemerintahan dengan menggunakan visi dan misi yang disampaikan waktu pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Dalam era reformasi, infrastruktur yaitu masyarakat harus lebih aktif dalam mengkritisi dan mengawasi politik strategi nasional yang dibuat dan dijalankan Presiden dalam pemerintahan Indonesia. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi sikap-sikap pemerintah dalam menyikapi masalah strategi politik sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki dan memperbaikinya demi kesejahteraan rakyat.
    Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jaman orde baru politik strategi nasional cenderung sangat tertutup sehingga rakyat tidak dapat memantau bagaimana politik dalam negara ini akan dijalankan. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya main belakang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Politik strategi nasional pada orde baru yang akan digunakan dalam Indonesia dapat memungkinkan dibuat tergantung dengan kehendak yang berkuasa. Sedangkan pada masa reformasi penyusunan politik strategi nasional ini cenderung lebih terbuka karena kepala negara yaitu Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pada saat pemilihan pun presiden mengemukakan visi dan misinya agar dipilih oleh rakyat yang nantinya visi dan misi itu akan ikut andil bagian dalam susunan politik strategi nasional yang akan dibuat Presiden nantinya. Dalam era reformasi rakyat memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mengkritisi strategi-strategi politik yang akan dijalankan Presiden dalam pemerintahannya. Hal ini sangat baik karena pemerintahan dapat terpantau sehingga politik yang menyejahterakan masyarakat tidak terbengkalai. Untuk itu sebaiknya presiden yang akan terpilih di Indonesia, setidak-tidaknya sudah menyiapkan strategi politik yang akan dipakainya pada pemerintahan yang akan dijalankanya denga sangat matang karena politik di Indonesia saat ini sangat tidak stabil. Kita bisa menemukan politik di aspek apa saja, ekonomi, budaya bahkan olahraga. Memang sulit untuk mengubah wajah politik di negara kita yang tidak lagi berada di posisi yang tepat, namun setidaknya Presiden selaku orang nomor satu di negeri ini memiliki kesadaran akan pentingnya strategi politik nasional yang akan membawa politik Indonesia ke tujuan dan cita-cita nasional yang selama ini diidam-idamkan selama 65 tahun kemerdekaan.

    Referensi : http://kppn-tanjungredeb.net
    Mahendra Budi Nugraha
    10/300258/PA/13192
    Elins

  63. PERBEDAAN SISTEM EKONOMI PADA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI
    Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
    Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
    APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
    Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.
    APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
    Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran.
    Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.
    Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses pemerintah pada masa itu untuk mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat menghindari terjadinya inflasi, yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit. Sehingga pembangunanpun terus dapat berjalan.
    Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional. Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.
    Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantungan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-akibat. Diantaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi.
    Hal lain yang dapat terjadi adalah pemerataan ekonomi tidak akan terwujud. Sehingga yang terjadi hanya perbedaan penghasilan. Selain itu pinjaman luar negeri yang banyak akan menimbulkan resiko kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan. Dan lebih parahnya lagi ketergantungan tersebut akan menyebabkan negara menjadi malas untuk berusaha meningkatkan penerimaan dalam negeri.
    Prinsip ketiga yang diterapakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan.
    Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat. Padahal disaat yang bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapa APBN pada masa pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat terpenuhinya keinginan pemerintah untuk meningkatkan tabungannya.
    Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
    Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
    a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
    b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
    Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
    Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
    Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
    Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
    Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah sipil, dll.
    Pada Orde reformasi, pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
    Satya Wirawan
    10/299984/PA/13094
    ELINS B

  64. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

    1. Pengertian Politik
    Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, keadaa, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Politics memberikan asa, jalan, arah,dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik – baiknya. Politik membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan,pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan alokasi sumber daya.
    2. Pengertian Strategi
    Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.
    3. Politik dan Strategi Nasional
    Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional.
    Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.
    Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.
    Stratifikasi Politik Nasional
    Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;
    1. Tingkat penentu kebijakan puncak
    2. Tingkat kebijakan umum
    3. Tingkat penentu kebijakan khusus
    4. Tingkat penentu kebijakan teknis
    5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah
    Implementasi Politik dan Strategi Nasional
    Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum
    1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
    2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
    3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
    4. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
    5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.
    Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi
    1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
    2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.
    3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang–undang.
    4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang–undang.
    5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
    6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
    Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
    1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
    2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
    3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
    a. Politik luar negeri
    b. Penyelenggara negara
    c. Komunikasi, informasi, dan media massa
    d. Agama
    e. Pendidikan
    Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan
    1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.
    3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
    5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagi alat negara penegak hukum, pangayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah.

    Nama : Danny Setiawan
    NIM : 10/297671/PA/13051
    Prodi : Elektronika dan Instrumentasi

  65. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia. Polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan Teia yang berarti urusan.
    Kata Politik dalam bahasa Inggris ada 2 yaitu Politics yang berarti suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untukmencapai cita-cita/tujuan tertentu, dan Policy yaitu penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/ tujuan yang dikehendaki.

    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara dan bagaiman melaksanakan tujuan itu. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian/alokasi sumber-sumber yang ada, dan diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority) untuk membina kerjasama/penyelesaian konflik dalam proses pencapaian tujuan.
    Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
    1. Negara
    Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya.
    2. Kekuasaan
    Kemampuan seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/ kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
    Dalam politik yang penting bagaimana memperoleh, mempertahankan, melaksanakan kekuasaan.
    3. Pengambilan keputusan
    Dalam politi perlu di perhatikan siapa dan untuk siapa keputusan tersebut.
    4. Kebijakan umum
    Kumpulan keputusan yang diambil seseorang/kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
    5. Distribusi
    Pembagian dan penjatahan nilai-nilai (value) dalam masyarakat.

    Pengertian Strategi
    Dari bahasa Yunani, strategia yang artinya the art of the general (seni seorang panglima dalam peperangan).
    Clausewitz : Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan senjata untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari politik.

    Strategi :
    a. Cara untuk mendapatkan kemenangan / tercapainya suatu tujuan.
    b. Seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan- kekuatan (ipoleksosbhudhankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Pengertian Polstranas
    Politik Nasional : Asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
    Strategi Nasional : Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan politik.
    Dasar Penyusunan Poltranas : Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Ketahanan Nasional.

    Menurut KPU, (2009). Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu dan atau calon anggota. Dapat disimpulkan bahwa, Bahan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden sangat berpengaruh pada POLSTRANAS karena bahan kampanye yang di sampaikan memuat visi dan misi, yang nantinya visi dan misi ini akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya berisi Politik dan Strategi Nasional indonesia. Hal ini nampak jelas setelah sidang pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visi dan misi tersebut

    Polstranas dalam aturan ketatanegaraan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR, selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden/ Mandataris MPR.
    Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa dan dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh rakyat. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara dan mengikuti wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dsb.

    Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.

    Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. SBY lebih menekankan pada terciptanya demokrasi. Seperti desentralisasi yang meluas, kebebasan mengeluarkan pendapat. Garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut.
    Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presiden/ wakil presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dam strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

    Kesimpulannya, pola penyusunan polstranas pada era orde baru adalah melalui MPR dengan GBHN yang dirancang, sedangkan pada era pemerintahan SBY dengan visi misi partainya serta dengan menggunakan RPJPN sebagai acuan pemerintah. Sedangkan dalam bidang yang digarap oleh Soeharto adalah lebih pada pembangunan ekonomi sedangkan pada masa SBY lebih pada peningkatan demokrasi.

    Sumber :

    http://yana-html.blogspot.com/2009/12/politik-dan-startegi-nasional-poltranas.html?zx=4d4e1f1046ef46f

    http://ayumirume.wordpress.com/

    Pasga Purisha
    ELINS
    13271

  66. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia. Polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan Teia yang berarti urusan.
    Kata Politik dalam bahasa Inggris ada 2 yaitu Politics yang berarti suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untukmencapai cita-cita/tujuan tertentu, dan Policy yaitu penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/ tujuan yang dikehendaki.

    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara dan bagaiman melaksanakan tujuan itu. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian/alokasi sumber-sumber yang ada, dan diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority) untuk membina kerjasama/penyelesaian konflik dalam proses pencapaian tujuan.
    Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
    1. Negara
    Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya.
    2. Kekuasaan
    Kemampuan seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/ kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
    Dalam politik yang penting bagaimana memperoleh, mempertahankan, melaksanakan kekuasaan.
    3. Pengambilan keputusan
    Dalam politi perlu di perhatikan siapa dan untuk siapa keputusan tersebut.
    4. Kebijakan umum
    Kumpulan keputusan yang diambil seseorang/kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
    5. Distribusi
    Pembagian dan penjatahan nilai-nilai (value) dalam masyarakat.

    Pengertian Strategi
    Dari bahasa Yunani, strategia yang artinya the art of the general (seni seorang panglima dalam peperangan).
    Clausewitz : Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan senjata untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari politik.

    Strategi :
    a. Cara untuk mendapatkan kemenangan / tercapainya suatu tujuan.
    b. Seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan- kekuatan (ipoleksosbhudhankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Pengertian Polstranas
    Politik Nasional : Asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
    Strategi Nasional : Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan politik.
    Dasar Penyusunan Poltranas : Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Ketahanan Nasional.

    Menurut KPU, (2009). Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu dan atau calon anggota. Dapat disimpulkan bahwa, Bahan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden sangat berpengaruh pada POLSTRANAS karena bahan kampanye yang di sampaikan memuat visi dan misi, yang nantinya visi dan misi ini akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya berisi Politik dan Strategi Nasional indonesia. Hal ini nampak jelas setelah sidang pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visi dan misi tersebut

    Polstranas dalam aturan ketatanegaraan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR, selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden/ Mandataris MPR.
    Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa dan dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh rakyat. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara dan mengikuti wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dsb.

    Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.

    Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. SBY lebih menekankan pada terciptanya demokrasi. Seperti desentralisasi yang meluas, kebebasan mengeluarkan pendapat. Garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut.
    Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presiden/ wakil presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dam strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

    Kesimpulannya, pola penyusunan polstranas pada era orde baru adalah melalui MPR dengan GBHN yang dirancang, sedangkan pada era pemerintahan SBY dengan visi misi partainya serta dengan menggunakan RPJPN sebagai acuan pemerintah. Sedangkan dalam bidang yang digarap oleh Soeharto adalah lebih pada pembangunan ekonomi sedangkan pada masa SBY lebih pada peningkatan demokrasi.

    Sumber :

    http://yana-html.blogspot.com/2009/12/politik-dan-startegi-nasional-poltranas.html?zx=4d4e1f1046ef46f

    http://ayumirume.wordpress.com/

  67. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
    Politik mengandung aspek-aspek sebagai berikut negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making),kebijaksanaaan (pollicy)dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional (polstranas). Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Masa Orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden.

  68. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia. Polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan Teia yang berarti urusan.
    Kata Politik dalam bahasa Inggris ada 2 yaitu Politics yang berarti suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untukmencapai cita-cita/tujuan tertentu, dan Policy yaitu penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/ tujuan yang dikehendaki.

    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara dan bagaiman melaksanakan tujuan itu. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian/alokasi sumber-sumber yang ada, dan diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority) untuk membina kerjasama/penyelesaian konflik dalam proses pencapaian tujuan.
    Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
    1. Negara
    Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya.
    2. Kekuasaan
    Kemampuan seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/ kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
    Dalam politik yang penting bagaimana memperoleh, mempertahankan, melaksanakan kekuasaan.
    3. Pengambilan keputusan
    Dalam politi perlu di perhatikan siapa dan untuk siapa keputusan tersebut.
    4. Kebijakan umum
    Kumpulan keputusan yang diambil seseorang/kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
    5. Distribusi
    Pembagian dan penjatahan nilai-nilai (value) dalam masyarakat.

    Pengertian Strategi
    Dari bahasa Yunani, strategia yang artinya the art of the general (seni seorang panglima dalam peperangan).
    Clausewitz : Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan senjata untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari politik.

    Strategi :
    a. Cara untuk mendapatkan kemenangan / tercapainya suatu tujuan.
    b. Seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan- kekuatan (ipoleksosbhudhankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Pengertian Polstranas
    Politik Nasional : Asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
    Strategi Nasional : Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan politik.
    Dasar Penyusunan Poltranas : Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Ketahanan Nasional.

    Menurut KPU, (2009). Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu dan atau calon anggota. Dapat disimpulkan bahwa, Bahan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden sangat berpengaruh pada POLSTRANAS karena bahan kampanye yang di sampaikan memuat visi dan misi, yang nantinya visi dan misi ini akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya berisi Politik dan Strategi Nasional indonesia. Hal ini nampak jelas setelah sidang pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visi dan misi tersebut

    Polstranas dalam aturan ketatanegaraan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR, selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden/ Mandataris MPR.
    Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa dan dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh rakyat. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara dan mengikuti wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dsb.

    Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.

    Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. SBY lebih menekankan pada terciptanya demokrasi. Seperti desentralisasi yang meluas, kebebasan mengeluarkan pendapat. Garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut.
    Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presiden/ wakil presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dam strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

    Kesimpulannya, pola penyusunan polstranas pada era orde baru adalah melalui MPR dengan GBHN yang dirancang, sedangkan pada era pemerintahan SBY dengan visi misi partainya serta dengan menggunakan RPJPN sebagai acuan pemerintah. Sedangkan dalam bidang yang digarap oleh Soeharto adalah lebih pada pembangunan ekonomi sedangkan pada masa SBY lebih pada peningkatan demokrasi.

    Sumber :

    http://yana-html.blogspot.com/2009/12/politik-dan-startegi-nasional-poltranas.html?zx=4d4e1f1046ef46f

    http://ayumirume.wordpress.com/

    Pasga Purisha
    10/300479/PA/13271

  69. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL ANTARA ERA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI
    1.Pengertian politik dan strategi nasional
    Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan, sedangkan dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
    2.Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.
    Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

    3.Perbedaan pola penyusunan strategi nasional antara era orde baru dan reformasi
    Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966).
    Ada tiga periode kepemimpinan di masa Presiden Soekarno, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Pada periode Federal dan Demokrasi Terpimpin, salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini adalah digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan “bakal anak” dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

    Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya. Tahun 1968 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jenderal Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang diadakan bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam artian sempit yaitu ketetapan yang berisi agenda atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mandataris MPR). Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakati mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Notosusanto, (1976). Jadi, POLSTRANAS kepemimpinan Soeharto disusun dan ditetapkan oleh MPR dan penjabarannya tercantum dalam GBHN, dan dalam penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah.
    3. Era Reformasi (1999-2004) Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru. Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.

    Referensi
    http://juliahamsy.blogspot.com/2009/09/inisiasi-iv-polstranas-dalam-pasca.html (diakses tangggal 10-01-10)
    http://www.martias-db21.blogspot.com/ (diakses 10-01-10)
    http://ayumirume.wordpress.com/ (diakses 10-01-10)

    Nama : Muhamad Veri Boy / 12985 / Elektronika dan Instrumentasi

  70. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Secara etiomologis politik memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (Negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.Jadi definisi dari politik jika berdasarkan kedua pengertian diatas adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, kebijakan umum, dan distribusi. Sedangkan strategi nasional adalah strategi yang mencakup strategi besar dan diorientasikan pada upaya optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.
    Dan dalam penyusunan politik dan strategi nasional Indonesia,sangat penting memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Selain itu, landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional. Hal tersebut dikarenakan didalam landasan pemikiran tersebut, terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    DPR pun, sebagai lembaga legislatif negara juga memiliki peran terhadap penyusunan politik strategi nasional tersebut. Sebenarnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi). Hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi angggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun anggaran. Sedangkan DPR merupakan lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya. Sehingga lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang.
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah muncul pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga yang dimaksud dalaum UUD 1945 tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan, badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik. Penyusunan Politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/Mandataris MPR. Politik Nasional Indonesia dituangkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).yang berisi tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu ditetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
    Pada masa orde baru, setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, atau yang biasa disebut dengan pelita,serta menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran antara lain : cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Tugas Bappenas adalah menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga yangmenjalankan / melaksanakannya.Namun semenjak keadaan semakin memburuk, KKN merajalela, seiring dengan tingkat kemiskinan yang memburuk, serta yang paling bersejarahmunculnya demokrasi besar-besaran yang digerakkan mahasiswa hingga kejadian terbunuhnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Pak Hartoberjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
    Peerbedaan pola penyusunan politik strategi nasional Indonesia antara era orde baru yang telah diuraikan diatas dengan era setelah reformasi yaitu, pada masa pemerintahan SBY, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN sendiri merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.Kekuasaan eksekutif pemerintahan dipegang oleh Presiden. Dalam penyusunan politik strategi nasional di era ini, diharapkan akan sejalan dengan tujuan nasional Indonesia sendiri yang tertuang dalam naskah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Awalnya, Kementerian Perencanaan Pembagunan Negara membuat sebuah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan visi dan misi Presiden yang disampaikan pada masa Pemilu. Kemudian rancangan tersebut dibahas pada musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menyempurnakan rancangan awal yang telah dibuat. Hingga pada akhirnya, Presiden akan menetapkan RPJMN yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar sesuai dengan tujuan nasional, kebijakan penyusunan Politik strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.Dan ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh Pak SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.

    FERINDRA N
    10/300373/PA/13230

    S1 Elektronika Instrumentasi

  71. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLSTRANAS INDONESIA ANTARA
    ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Politik nasional dan strategi nasional (Polstranas) merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Sekarang coba kita bandingkan bagaimana sistem politik dan strategi nasional pada era Orde Baru dan Reformasi.
    Pada era Orde Baru berkuasalah rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Di bawah ini adalah beberapa contoh implementasi politik strategi nasional pada era Orde Baru:
    • Sistem kapitalisme internasionalnya merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.
    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional
    Setelah rezim Soeharto dapat diruntuhkan oleh semangat kaum intelektual muda, muncullah era baru yang dinamakan era Reformasi. Pada awal era ini, dipimpin oleh beberapa presiden yang diantaranya (secara berturut – turut): tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa – masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa – masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
    Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Di bawah ini adalah beberapa contoh implementasi politik strategi nasional pada era Reformasi:
    • Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    • Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    • Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    • Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    Referensi:

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/

    Nama : Satrio Sani Sadewo
    NIM : 10/305286/PA/13478
    Prodi : Elektronika dan Instrumentasi

  72. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.

    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    TEJA PRATMALISTIYO
    10/299994/PA/13098

    sumber referensi
    google.com

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

  73. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu Negara. Dan teia, berarti urusan. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam Negara.
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Politik dan Strategi Nasional atau sering disebut Polstranas merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Polstranas pada era orde baru
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Polstranas setelah reformasi
    Periode kepemimpinan presiden BJ. Habibie (1999-2004)
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.
    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah
    Periode kepemimpinan presiden SBY (2004-now)
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.
    Latifah Noor
    S1 Elins A (13385)

  74. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
    Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

    1. Negara
    2. Kekuasaan
    3. Pengambil keputusan
    4. Kebijakan umum
    5. Distribusi

    Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

    Politik dan Strategi Nasional
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

    Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

    Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
    a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
    Polstanas pada era orde baru
    Seperti kita ketahui pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan poltranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun jauh kebelakang dimasa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka telah mengungkapkan semua visi dan misi termasuk janji-janji yang mereka sampaikan. Itu sebabnya secara langsung mereka bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang mereka sampaikan ketika masa kampanye pemilihan presiden karena kebijakan itu menyangkut keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia terutama karena visi dan misi yang telah disampaikan merupakan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan akan menjadi kebijakan politik strategi nasional selama pemerintahan berlangsung dalam satu periode. Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Polstranas pada era setelah reformasi
    Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini merupakan Polstranas pada era setelah reformasi dan perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya lembaga eksekutif benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan Nasional bangsa Indonesia.
    Referensi :

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/

    http://bersblogaddres.blogspot.com/2010/05/polstranas.html

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://diko-halim.blogspot.com/2009/12/sekilas-tentang-polstranas-indonesia_31.html

    (Ivan Dwicahyo Pratomo 10/297442/PA/12993)

  75. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Politik strategi nasional indonesia dapat diartikan sebagai suatu cara melaksanakan suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang berpedoman pada pancasila dan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Selain itu acuan pancasila dan UUD ini diharapkan dapat terbentuk suatu pola penyusunan politik strategi nasional indonesia yang tetap berpegang teguh pada nilai dan norma yang ada sehingga martabat dan moral bangsa indonesia tetap terjaga.
    Pola penyusunan politik strategi nasional dari zaman ke zaman sedikit banyak telah mengalami perubahan meskipun beberapa tidak tampak secara sigifikan. Mungkin bisa dikatakan pola penyusunan politik strategi nasional berbeda beda tergantung presidennya. Meskipun pada dasar dan maksudnya mungkin sama yaitu tetap berpedoman pada pancasila dan demi kemajuan bangsa. Perbedaan itu tentunya dapat kita ketahui dan kita rasakan sebagai rakyat indonesia. Sebagai contoh, kita dapat melihat perbedaan polstranas pada era orde baru dan setelah reformasi.
    Sebelum tahun 2004 atau lebih tepatnya kita melihat pada tahun – tahun sebelum 1998 pada masa era orde baru, pada masa kepimpinan Soeharto selama kurun waktu 32 tahun. Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sedangkan pada saat itu telah kita ketahui bahwa para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah orang orang pilihan soeharto, sehingga muncul dugaan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas buatan dari Soeharto itu sendiri dan ternyata kenyataannya memang demikian. Pada masa pemerintahan Soeharto dapat dikatakan cukup sukses dengan kemajuan ekonomi makronya, namun di lain pihak perkembangan ekonomi mikro dirasa sangat lamban bahkan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam usaha kecil menengah atau UKM yang sangat sedikit direalisasikan, hanya lebih banyak semboyan saja sehingga hasilnya tidak memuaskan. Pemerintah lebih tertarik dengan pengembanga usaha makro. Kebijakan ini sedikit banyak telah berdampak cukup positif bagi perekonomian indonesia sehingga pada tahun 1993, Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai negara Asia dengan keajaiban ekonomi (miracle economy) sehingga disebut Naga atau Macan Kecil Asia (Asian’s Little Dragon or Tiger).

    Beberapa tahun setelah rezim orde baru berakhir dan setelah masa peralihan pada era reformasi. Kebijakan tentang penyusunan polstranas berdasar GBHN kemudian ditiadakan setelah diadakannya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Atau dapat dikatakan penyusunan polstranas pada saat ini juga mengacu pada janji janji yang telah digembor-gemborkan kepada masyarakat. Mereka menebar janji – janji tentang perubahan kehidupan berbangsa, baik itu dalam bidang ekonomi maupun politik jika nantinya mereka terpilih kelak. Dan menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji inilah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Sehingga untuk penyusunan politik strategi nasional saat ini lebih menekankan pada tanggung jawab terhadap rakyat dan rakyat nantinya yang akan menilai apakah presiden dan wakil presiden yang telah dipilihnya itu cukup berkompeten dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikannya dulu.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari presiden. Polstranas hasil penyusunan presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Beberapa perbedaan lainnya adalah soal implementasi politik strategi nasional dalam bidang politik. Pada masa orde jumlah partai yang ikut berpastisipasi hanya 3 partai yaitu, PDI, PPP, dan Golkar. Golkar menjadi partai yang paling mendominasi dalam kurun waktu tersebut. Seiring dengan berakhirnya masa orde baru, kemudian muncul semangat perubahan tentang kehidupan yang demokratis. Setelah itu pada era reformasi dan pasca reformasi mulai bermunculan berbagai macam partai dan kemudian diputuskan untuk diadakan pemilu langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
    Dari berbagai wacana diatas dapat disimpulkan bahwa pola penyusunan politik strategi nasional mengalami perubahan mekanisme dalam masa orde baru hingga saat ini. Jika ketika masa orde baru polstranas ditetapkan berdasar acuan GBHN, maka pada era pasca reformasi penyusunan polstranas lebih mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden yang disampaikan pada pidato resminya dihadapan MPR. GBHN pada pasca reformasi tidak lagi menjadi acuan utama dalam penyusunan polstranas. Tentu berbagai kebijakan tersebut tidak luput dari kekurangan dan selalu ada kelebihan yang dapat kita ambil. Berbagai kekurangan itu diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penyusunan polstranas pada periode berikutnya, sehingga terciptalah suatu polstranas yang benar benar memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat indonesiaa.

    Referensi :

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://rrriiiian.wordpress.com/2010/04/

    http://harryazharazis.blogspot.com/2011/01/orasi-ilmiah-di-stima-kosgoro-jakarta.html

    http://cyberpolitika.blogspot.com/2010/07/apakah-indonesia-krisis-ilmu.html

    Oleh :
    Mochammad Aditya Harnanto Putra
    10/305265/PA/13472/Z
    S1 ELINS

  76. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI

    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
    Dasar pemikiran penyususan politik dan strategi nasional penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Penyusunan politik dan strategi nasional proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI. Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Referensi :
    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/ diakses pada 10 Januari 2011 pukul 15.07 WIB.
    http://fhanincredible.wordpress.com/2010/04/11/politik-dan-strategi-nasional/ diakses pada 10 Januari 2011 pukul 15.20 WIB.
    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html diakses pada 10 Januari 2011 pukul 16.08 WIB.

    Disusun oleh :
    KRISTINA APRIYANTI
    10/300313/PA/13208
    ELINS

  77. Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Politik Strategi Nasional atau yang disingkat Polstranas ini disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

    Seiring dengan perubahan keadaan politik dan pergantiaan pemimpin di negara kita, maka pola penyusunan Politik Strategi Nasional di indonesia juga mengalami perubahan, perbedaan pola penyusunan Polstranas tersebut bisa dilihat antara era orde baru dan setelah reformasi.

    I. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia pada Era Orde Baru
    Era orde baru berarti memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial, melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan yang secara umum diketahui sebagai tonggak baru pembangunan Indonesia.

    Tahun 1968 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jenderal Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang diadakan bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam artian sempit yaitu ketetapan yang berisi agenda atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mandataris MPR). Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakati mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.

    Jadi, Polstranas kepemimpinan Soeharto hanya disusun dan ditetapkan oleh MPR dan pada saat itu penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Dan memang pada saat itu sebagian besar anggota MPR adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Jika dilihat secara keseluruhan dalam Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    II. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia pada Era Setelah Reformasi
    Pada Periode Demokrasi (2004-2009) yang dipimpin oleh Presiden SBY terdapat sub-periode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional. Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Karena garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut. Bappenas, (2009).

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibentuk ini dibuat berdasarkan pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Jadi visi dan misi calon Presiden dalam pemilu amat berdampak pada kebijakan penyusunan
    politik dan strategi nasional setelah ia resmi menjadi Presiden.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Dapat dilihat perbedaan pola penyusunan Politik Strategi nasional indonesia anta dua era tersebut terletak pada acuan dan dasar diambilnya. Pada era orde baru penysunana polstranas dibuat berdasarkan GBHN yang ditetapkan MPR, sedangkan pada era setelah reformasi polstranas dibuat dengan mengacu kepada visi dan misi Presiden. Perbedaannya juga dapat dilihat dari cara penjalanan kebijakan-kebijakan yang ada, pada kepemimpinan Presiden Soeharto di era orde baru, kebijakan-kebijakan yang dibuat cenderung diktator dan hanya berpusat kepada satu orang, sedangkan pada masa sekarang ini, kebijakan dan penjalanan kebijakan tersebut lebih demokratis karna Polstanas yang dibentuk berasal dari visi dan misi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Sumber referensi:

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/

    http://yana-html.blogspot.com/?zx=9cb9455b37edfc18

    Nama : Fauzia Khairani
    NIM : 10/299960/PA/13084
    Prodi : Elektronika Instrumentasi

  78. Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Politik Strategi Nasional atau yang disingkat Polstranas ini disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

    Seiring dengan perubahan keadaan politik dan pergantiaan pemimpin di negara kita, maka pola penyusunan Politik Strategi Nasional di indonesia juga mengalami perubahan, perbedaan pola penyusunan Polstranas tersebut bisa dilihat antara era orde baru dan setelah reformasi.

    I. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia pada Era Orde Baru
    Era orde baru berarti memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menggantikan Presiden Soekarno secara kontroversial, melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan yang secara umum diketahui sebagai tonggak baru pembangunan Indonesia.

    Tahun 1968 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jenderal Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang diadakan bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam artian sempit yaitu ketetapan yang berisi agenda atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mandataris MPR). Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakati mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang terkenal dan manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ini.

    Jadi, Polstranas kepemimpinan Soeharto hanya disusun dan ditetapkan oleh MPR dan pada saat itu penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Dan memang pada saat itu sebagian besar anggota MPR adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Jika dilihat secara keseluruhan dalam Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    II. Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia pada Era Setelah Reformasi
    Pada Periode Demokrasi (2004-2009) yang dipimpin oleh Presiden SBY terdapat sub-periode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional. Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Karena garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan didaerah dengan RPJPN tersebut. Bappenas, (2009).

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibentuk ini dibuat berdasarkan pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Jadi visi dan misi calon Presiden dalam pemilu amat berdampak pada kebijakan penyusunan
    politik dan strategi nasional setelah ia resmi menjadi Presiden.

    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

    Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.

    Dapat dilihat perbedaan pola penyusunan Politik Strategi nasional indonesia anta dua era tersebut terletak pada acuan dan dasar diambilnya. Pada era orde baru penysunana polstranas dibuat berdasarkan GBHN yang ditetapkan MPR, sedangkan pada era setelah reformasi polstranas dibuat dengan mengacu kepada visi dan misi Presiden. Perbedaannya juga dapat dilihat dari cara penjalanan kebijakan-kebijakan yang ada, pada kepemimpinan Presiden Soeharto di era orde baru, kebijakan-kebijakan yang dibuat cenderung diktator dan hanya berpusat kepada satu orang, sedangkan pada masa sekarang ini, kebijakan dan penjalanan kebijakan tersebut lebih demokratis karna Polstanas yang dibentuk berasal dari visi dan misi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Sumber referensi:

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/

    http://yana-html.blogspot.com/?zx=9cb9455b37edfc18

    Nama : Fauzia Khairani
    NIM : 10/299960/PA/13084
    Prodi : Elektronika Instrumentasi

  79. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Politik nasional dan strategi nasional disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Pada massa orde baru, strategi politik nasional yang digunakan Indonesia adalah sistem kapitalisme internasional. Merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme, antara lain:
    1. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    2. Kekuatan memenangkan konflik politik
    3. Melakukan kerja sama internasional

    Setelah memasuki era reformasi, Indonesia mengalami perbedaan dalam susunan strategi politik nasionalnya, antara lain:
    1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    4. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    6. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    7. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    8. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    9. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

    YULIAN SETIAJI
    10/300124/PA/13145
    JIKE/ELINS

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

    http://prabowo-womanizer.blogspot.com/2010/05/politik-strategi-nasional.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

  80. Perbedaan Pola Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia Antara Era Orde Baru dan Setelah Reformasi

    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada tahun 1945-1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, namun pada masa revolusi kemerdekaan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun.
    Presiden Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-2004 merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
    Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, & kelompok penekan. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Referensi
    1. http://naynienay.wordpress.com/
    2. http://kppn-tanjungredeb.net/dl/ebooks/pendidikan_kewarganegaraan/bab4-politik_dan_strategi_nasional.pdf
    3. http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Nama: Fachri Rosyad
    NIM: 10/300426/PA/13250
    Prodi: Elins

  81. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Nama : Wahyu Putra Sejati
    Prodi : Elins
    NIM : 10/300047/PA/13120

    Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).
    Secara umum politik mempunyai dua arti yaitu :
    poplituik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy).
    Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan.
    Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.

    Dan dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.
    Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :

    •Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer.

    •Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang.

    •Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

    Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
    Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

    Keterlibatan figur militer dalam kontestasi politik, tidak hanya melemahkan TNI dalam
    upaya reformasi internal menuju TNI profesional yang tidak berbisnis dan tidak
    berpolitik. Selain itu pertarungan dalam politik selalu membawa implikasi negatif bagi
    citra TNI secara institusi, sehingga upaya sungguh-sungguh dari TNI secara institusional
    ternodai oleh ambisi politik segelintir anggota TNI. Hal ini juga memberi gambaran
    bahwa soliditas dan rantai komando TNI belum berjalan baik.
    Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan jika anggota aktif TNI maupun purnawirawan
    yang masih memiliki pengaruh ikut dalam kontestasi politik, pertama, membuka jalan
    terjadinya perpecahan atau dalam bahasa yang lebih lunak terjadi fragmentasi di tubuh
    internal TNI. Sejak awal almarhum Munir sudah mengembangkan sebuah tesis yang
    mengisyaratkan bahwa perpecahan di internal militer bisa merembet ke wilayah publik dan akhirnya rakyat sipil yang menjadi korban: “Pertarungan dan keterlibatan militer
    dalam politik telah melahirkan berbagai bentuk konflik yang mengancam kehidupan
    masyarakat secara keseluruhan”
    Munir menambahkan beberapa bukti ketika terjadi pertikaian antara Jenderal Soemitro
    dengan Letjen Ali Moertopo pada tahun 1974 membuahkan peristiwa Malari yang
    menyeret arus demonstrasi dan ujungnya adalah penembakan massa demonstran.
    Demikian pula dengan kasus Talangsari (1989) dan Tanjung Priok (1984) yang menelan
    korban jiwa masyarakat sipil, juga diakibatkan oleh ambisi beberapa petinggi militer
    untuk menunjukkan usahanya masing-masing dalam meredam gerakan Islam politik pada
    saat itu, dengan satu tujuan mencari posisi terdekat pada Soeharto. Peristiwa 27 Juli 1996,
    penyerangan kantor PDI juga tidak lepas dari dukungan militer kepada Siti Hardiati
    Rukmana (Golkar) putri Soeharto. Perpecahan militer menjelang jatuhnya Soeharto juga
    menjadi sebab penculikan aktivis 1997-1998 dan tragedi Mei di Jakarta. Semua ini cukup
    untuk menjadi alasan kekhawatiran jika TNI ataupun anggotanya secara individu ikut
    dalam kontestasi politik nasional.
    Kedua, alasan yang paling sering dilontarkan adalah, jika TNI masih sibuk dengan urusan
    politik maka ini akan menjauhkan TNI dari tugas pokoknya sebagai alat pertahanan
    negara. Kader-kader terbaik TNI yang harusnya bisa dimanfaatkan dalam upaya
    profesionalisme TNI akan banyak tersedot ke wilayah politik. Kasus yang paling
    mengejutkan adalah ditunjuknya Mayjen Andi Tanribali Lamo sebagai pejabat sementara
    Gubernur Sulawesi Selatan. Penunjukan ini mengejutkan, hanya karena tertundanya
    keputusan hasil Pemilihan Gubernur dan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur, maka
    Mayjen Tanribali yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Personalia Mabes TNI AD
    harus pensiun dini dan di mutasikan ke Departemen Dalam Negeri. Pelajaran yang bisa
    diambil adalah, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk posisi pejabat
    sementara gubernur, seorang Mayjen TNI yang punya posisi penting bisa dialihtugaskan
    dengan mudah. Padahal tenaga dan kemampuan teknis seorang Asisten Personalia
    pastilah sangat dibutuhkan TNI AD pada saat itu.
    Ketiga, kemungkinan penyalahgunaan status militer dalam proses memenangkan
    pertarungan politik masih sangat mungkin terjadi. Kita tentu masih ingat kasus
    mobilisasi suara di pondok pesantren Al-Zaitun, Indramayu pada pemilu 2004 lalu yang
    diduga melibatkan aparat TNI. Selain itu ketika Pilkada Bupati di Kabupaten Aceh Barat
    Propinsi NAD, Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa melihat dan mengambil gambar dari
    personil TNI yang sedang mengumpulkan materi-materi pilkada setelah ditutupnya
    tempat pemungutan suara di kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Peristiwa lain pada 26
    Februari di kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, dimana pimpinan militer daerah
    mengundang semua kepala daerah ke sebuah pertemuan dan menganjurkan “bagaimana
    cara untuk tidak memilih”.
    Fakta-fakta tersebut menunjukkan bagaimana rentannya keterlibatan TNI dalam politik, kesalahan segelintir personel TNI bisa merusak citra TNI sebagai institusi.
    Keempat, sebagai warga negara, personel TNI harusnya terintegrasi dalam sistem politik
    nasional melalui hak untuk memilih dalam pemilu. Jika TNI menjadi unsur yang terasing
    dari proses demokrasi di Indonesia maka TNI juga akan menjadi unsur yang terlepas dari
    sistem negara, dan ini memberi jalan bagi TNI untuk mengulang praktek intervensi
    politik melalui paradigma lama dimana TNI sebagai aktor soliter dari sistem negara, TNI
    merasa menjadi aktor penjaga kepentingan nasional yang bertanggungjawab untuk
    melakukan intervensi jika pemerintahan sipil dianggap lemah.
    Ada dua pernyataan pejabat TNI dalam pilkada yang mengarah ke kecenderungan
    tersebut, yakni terkait dengan pelaksanaan empat pilkada kabupaten/kota di Sumatera
    Barat, Danrem 032/Wirabraja menyatakan “Meskipun, kewenangan kelancaran Pilkada
    ada di tangan Polri, namun jika telah menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban
    hingga malah merongrong stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka
    TNI akan turun tangan. Kita paham dengan pembagian kerja dari masing-masing pihak.
    Jika menyangkut dengan masyarakat seperti Pilkada, itu merupakan bagian dari polisi.
    Dan TNI tidak ada sangkut-pautnya dengan itu. Tapi jika kemudian Pilkada ricuh dan
    malah menggangu stabilitas NKRI, jelas kita akan tampil ke depan”
    Paradigma seperti ini sungguh mengkhawatirkan proses demokratisasi di
    Indonesia, terlebih lagi hal senada juga termaktub dalam Buku Putih Pertahanan 2008
    sebagaimana yang sudah dibahas pada bab 2 dalam laporan ini. Sehingga memang
    dibutuhkan sebuah mekanisme yang mengatur dengan jelas hubungan sipil-militer di
    Indonesia, termasuk bagimana mengintegrasikan TNI ke dalam proses politik nasional,
    tanpa harus menyeret TNI ke dalam kontestasi politik praktis.
    Empat kekhawatiran di atas memang membutuhkan pembahasan mendalam yang
    melibatkan banyak pihak, selain itu TNI dituntut untuk menahan diri dari godaan-godaan
    politik, serta di sisi lain partai politik diminta untuk bekerja serius mencetak kader-kader
    politisi sipil yang kompetitif dan berkualitas sehingga tidak lagi menarik-narik figur
    militer untuk masuk ke panggung politik nasional. Kita mungkin bisa belajar banyak dari
    konsep “citizen in uniform” yang dipraktekkan di Jerman, dimana seorang personel
    militer tidak kehilangan hak politiknya termasuk hak asasi manusianya, namun di sisi lain
    seorang personel militer tidak diperkenankan untuk ikut dalam pemilu selama masih
    berstatus militer.

  82. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah terluas, maka dari itu kehidupannya pun pastinya sangat dinamis. Begitu pula dengan keadaan politiknya yang selalu mengalami perubahan. Indonesia telah melewati fase-fase yang menjadikan kita menjadi negara yang seperti ini. Di awali dari masa kemerdekaan, demokrasi terpimpin, orde lama, orde baru hingga sekarang masa demokrasi. Setiap masa memiliki ciri khas dan pola yang berbeda-beda. Pembahasan saya kali ini ingin menekankan pada pola penyusunan politik strategi nasional Indonesia antara era orde baru dan demokrasi.
    Apakah sesungguhnya politik strategi nasional itu? Politik strategi nasional atau yang biasa disingkat POLSTRANAS merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.1
    Berdasarkan hal tersebut kita telah mengetahui bahwa POLSTRANAS merupakan Visi Misi yang dimiliki Indonesia setidaknya selama 5 tahun ke depan. Sering dengan perubahan yang terjadi dalam negara Republik Indonesia dengan segala dinamika politiknya. Tentu saja ada perbedaan yang terjadi, dalam hal ini khususnya saat masa orde baru dan demokrasi.
    Masa Orde Baru
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.2
    Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.2
    Pada masa orde baru terdapat istilah yang sering didengar yaitu, GBHN. Apakah GBHN itu? GBHN merupakan kependekan dari garis besar haluan negara yang merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun.3
    Dari definisi di atas kita bisa mengetahui bahwa POLSTRANAS yang dimiliki negara Republik Indonesia pada masa orde baru adalah GBHN. Namun seiring perubahan kehidupan dengan diamandemenya UUD 1945, GBHN tidak diberlakukan lagi dengan diganti UU Nomor 25 Tahun 2004 yang berisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangungn Jangka Menengah (RPJM).
    Demokrasi
    Sistem orde baru berakhir dengan sistem demokrasi dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 pada jam 09.00 WIB. Mulai saat itu, diberlakukanlah demokrasi sebagai sistem yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Namun selama masa ini (1998-2004) masih diberlakukan POLSTRANAS Indonesia berupaka GBHN karena UUD belum diamandemen. Pada 2004, diamandemenlah UUD 1945 sehingga tidak diberlakukan lagi GBHN yang digantikan dengan RPJP dan RPJM.
    Dalam UU Nomor 17 tahun 2007. Pasal 1 ayat 1, berbunyi “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPNasional adalah dokumen perencanaan pembangunannasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.”4
    Pasal 1 ayat 3, berbunyi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5(lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional IITahun 2010–2014, RPJM Nasional IIITahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.”4

    Perbedaan
    1. Dasar Hukum
    GBHN dan RPJP Nasional memiliki dasar hukum masing-masing. GBHN memiliki dasar hukum Pasal 3 UUD 1945 yang belum diamandemen sedangkan RPJP Nasional merupakan pengganti GBHN karena UUD sudah tidak mengatur tentang POLSTRANAS, maka untuk selanjutnya menggunakan UU Nomor 17 tahun 2007.

    2. Ide dan pola penyusunan
    GBHN sesuai dengan UUD 1945 sebelum diamandemen merupakan produk buatan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden di masa jabatan itu harus membuat rencana kerja sesuai dengan GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan, untuk RPJP Nasional, sudah tidak lagi buatan MPR, melainkan dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang dalam masa jabatan itu dan isi dari RPJP Nasional itu sendiri berasal dari janji-janji politik yang disebutkan saat kampanye. Jadi bila GBHN merupakan hasil perumusan rakyat, RPJP Nasional hanya berasal dari tim Presiden dan Wakil Presiden yang tentu saja memperhatikan saran dari rakyat.

    3. Waktu penyusunan
    Jika kita bandingkan, GBHN dibuat oleh MPR yang berisi setidaknya 500 orang yang ikut dalam pembuatannya. Hal tersebut tentu saja membuat waktu dalam penyusunan GBHN yang melalui proses panjang sampai akhirnya disetujui oleh semua anggota sidang, karena setiap individu tentunya memiliki masukannya sendiri tentang GBHN, belum lagi pendapat dari fraksi. Namun GBHN yang disusun di masa orde baru dirasa semu dan merupakan pesanan dari presiden di saat itu.
    Bila kita melihat, RPJP Nasional dan RPJM Nasional hanya disusun oleh tim sukses dari Presiden dan Wakil Presiden yang menang, sehingga waktu yang dibutuhkanpun relatif cepat walaupun dalam penyusunannya tidak lepas dari saran yang diberikan oleh masyarakat.

    4. Cara penyampaian saran
    GBHN merupakan hal yang dijamin oleh UUD 1945 sebelum diamandemen dan didapat melalui musyawarah di MPR. Oleh karena itu, jika masyarakat ingin memberikan saran untuk GBHN, maka kita dapat memberikan suara langsung di MPR saat sidang berlangsung jika menjadi tamu dalam perumusan GBHN. Namun jika tidak, kita bisa memasukkan saran kita ke kotak saran MPR, mendatangi fraksi di MPR, menyampaikan sms ke DPD tempat kita tinggal.
    RPJP Nasional dan RPJM Nasional, dibuat sebelum salah seorang calon Presiden dan Wakil Presiden berorasi untuk kampanye. Secara teori, seharusnya dibuat lama sebelum kampanye agar membuat sesuatu yang baik. Jika masyarakat ingin memberikan, kita dapat memberikan komentar di saat capres dan cawapres sedang berorasi, menanyakan jika masih ada yang dirasa kurang saat debat pendapat capres dan cawapres, membuat surat tertulis kepada partai capres dan cawapres tersebut, mengirimkan sms kepada salah seorang tim sukses capres dan cawapres tersebut, menulis di media masa, dan lain-lain.

    1. http://bersblogaddres.blogspot.com/2010/05/polstranas.html
    2. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29
    3. http://id.wikipedia.org/wiki/Garis-garis_besar_haluan_negara
    4.http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&curr_page=2&total_pages=3&Itemid=42&catid=1&tahun=2007

    FARIZ ALEMUDA
    2010/297642/PA/13042
    Elektronika dan Instrumentasi

  83. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    Disusun oleh :
    Nama : Taufiq Nur Syahril Sidiq
    NIM : 10/300045/PA/13118
    Prodi : Elektronika dan Instrumentasi

    Perbedaan orde baru dan reformasi. Banyak sekali wacana mengenai hal tersebut yang menghiasi seluruh seluk beluk kehidupan yang ada di Indonesia. Mulai dari yang kecil seperti orang yang semasa kecilnya berada di orde baru, mereka bercerita kepada teman-temannya mengenai uang saku yang hanya 300 rupiah sudah bisa beli cap cay, teh, dan es lilin. Sedangkan sekarang??mungkin butuh 5000 rupiah untuk membeli makanan yang sama, yang mestinya 5000 rupiah itu jaman orde baru sudah bisa untuk mengisi tangki bensin motor full. Mulai dari hal sepele tersebut hingga hal berbau ekonomi politik selalu dibanding-bandingkan antara orde baru dengan reformasi. Hal ini memang wajar karena kedua masa ini beruntun, dan pergantiannya yang sungguh merupakan sejarah hitam bagi negeri ini.

    Bicara soal politik strategi nasional di Indonesia bagi saya pribadi seperti sedang bercanda dengan teman-teman saya. Bagaimana tidak negeri ini selalu mempunyai pejabat-pejabat yang lebih berbakat menjadi pelawak daripada menjadi seorang pemimpin. Politik Indonesia tidak manis kalau tidak ada guyonan di istana ataupun senayan. Suap, korupsi, dan semua hal yang berhubungan dengan uang amat sangat lekat dengan politik Indonesia. Politik yang kotor, tidak sehat, tidak fairplay lah pokoknya. Semua hanya ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara, yang penting nomer satu, kalu nomer dua ya tidak masalah bisa jadi wakil, kalau nomer tiga baru membawa massa ontuk mengobrak abrik Negara.

    Pada masa orde baru ataupun reformasi sebenarnya kalu dilihat secara kasat mata tidak ada perubahan yang signifikan di bidang politik. Mungkin reformasi hanya dengan embel-embel demokrasi seolah-olah cara berpolitiknyapun juga berdemokrasi, padahal kenyataannya?? Sama saja. Partai hanya mengejar kekuasaan, mungkin bedanya dulu parpol orde baru lebih sedikit saja, padahal sama saja semuanya uang yang bisa berbicara. Mungkin gara-gara orang politik reformasi masih sebaya dengan orang-orang orde lama ataupun masih turunan pertamanya bahkan ada juga yang bekas orang orde baru. Tujuan nasional pun pasti ya memakmurkan rakyat dan memajukan negeri ini, tetapi bisa kita lihat sendiri apakah Indonesia pernah masuk sebagai kategori Negara maju?? Tetapi hal ini hanya secara kasat mata dari sudut pandang saya sebagai rakyat yang tak berkuasa apa-apa.

    Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan yang tertulis memang benar politik di Indonesia telah berubah, perubahan politik membawa konsekuensi serius bagi peran partai politik (parpol) di Indonesia. Parpol tidak lagi diposisikan sebagai aktor yang berada di pinggiran kekuasaan seperti masa Orde Baru. Parpol kini berperan sebagai pemain utama dalam membentuk kekuasaan politik di berbagai tingkatan. Reformasi politik telah menggeser posisinya dari pinggiran kekuasaan ke pusat struktur kekuasaan dengan salah satu fungsi sentralnya,yaitu membentuk rezim pemerintahan.
    Konsekuensi lain terkait keterlibatan parpol adalah dalam pemilihan mengisi jabatan-jabatan politik. Perubahan UUD 1945 memberikan mandat bagi parpol melalui wakilnya di DPR untuk melakukan rekrutmen jabatan publik. Dalam menentukan posisi-posisi jabatan publik seperti kepala angkatan bersenjata dan kepolisian, Gubernur Bank Indonesia, dan sebagainya tidak lagi merupakan hak prerogatif presiden, melainkan memerlukan persetujuan DPR. Hal ini merupakan bagian dari bentuk pengawasan (check and balances) di antara dua lembaga tinggi negara tersebut di mana parpol berperan penting dalam mengisi komposisi dua lembaga tinggi tersebut. Titik puncak peran parpol pada era Reformasi adalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
    Parpol mencalonkan pasangan calon pimpinan eksekutif untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Konsekuensi tersebut membuat parpol berhadapan dengan sebuah persaingan politik secara terbuka.Pemilihan langsung untuk mengisi jabatan-jabatan politik menghadapkan kekuasaan politik pada sebuah ”pasar bebas”. Idealnya parpol harus membuka diri jika ingin memenangkan pemilihan umum. Parpol harus turun ke ”bawah”,menemui konstituennya, untuk mengetahui selera ”pasar” agar dapat memenangkan persaingan. Parpol pun dihadapkan pada paradigma baru,yaitu bekerja secara profesional, memiliki kemampuan bekerja sama atau bernegosiasi, serta melihat konstituen sebagai aset yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara.
    Perbedaan signifikan politik Orde Baru dan Reformasi terletak pada arena yang harus dimenangi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik.Strategi penguasa Orde Baru adalah sentralisasi politik dengan mengeluarkan rakyat (pemilih) dan kelompok-kelompok politik serta kemasyarakatan dari arena politik. Fokus Orde Baru pada politik ”dalam ruang”,yaitu perebutan posisi politik hanya terjadi dan ditentukan di antara sekelompok elit dengan merekayasa sistem perwakilan politik (parpol dan parlemen).Politik ”dalam ruang” terbukti efektif meminggirkan rakyat dan kelompok politik dari arena politik formal.Parpol nonpenguasa menjadi tidak berdaya karena kekuatannya sangat kecil di parlemen dan tidak mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
    Kelompok kepentingan dibuat tidak berdaya karena berada dalam pengawasan melekat dari institusi negara.Rakyat pun tidak berdaya karena dimarjinalisasi dan dipinggirkan dari proses politik. Kondisi tersebut kini tentu saja berubah. Untuk merebut dan memengaruhi proses politik ”dalam ruang”, parpol harus terlebih dahulu merebut dan memenangi politik ”luar ruang” dalam sebuah pemilihan umum. Hanya partai-parpol yang berhasil mengoordinasikan dua arena inilah yang mampu menguasai peta kekuatan politik dalam proses pengambilan keputusan. Masalahnya tantangan untuk mewujudkan kondisi tersebut sangat tidak mudah.
    Secara garis besarnya masa orde baru mungkin sudah banyak memakmurkan rakyat kecil seperti petani yang menyumbangkan swasembada. Strategi yang begitu taktis sehingga Indonesia benar-benar menjadi macan di asia bahkan mulai di takuti oleh dunia. Sayangnya tujuan-tujuan nasional yang besar itu luput dari perhatian rakyat sehingga permainan orang ataslah yang berkuasa. dan yang perlu di ingat orde baru telah memberi harga murah kepada bangsa Indonesia. Walaupun dalam semua kemurahan itu, kemajuan pesat itu, terdapat kebobrokan di seiap lini pemerintahan dai yang paling rendah hingga pusat. Sedangkan untuk reformasi kita masih bisa menuntun pemimpin yang mudah-mudahan masih bisa kita harapkan, agar semua tujuan-tujuan nasional bisa berjalan dengan benar tanpa asa lagi penyelewengan di sana-sini.
    Sumber :

    http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10378&coid=3&caid=31&gid=3

  84. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Secara etiomologis politik memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (Negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu poplituik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy).
    • Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.
    • Politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.
    Pengertian Strategi
    Dari bahasa Yunani, strategia yang artinya the art of the general (seni seorang panglima dalam peperangan).
    Clausewitz : Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan senjata untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari politik.
    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Materi Polstranas senantiasa ada dalam GBHN tiap masa repelita (Masa ORBA) dan repeta (Masa Pasca Reformasi) hanya saja materinya senantiasa berubah sesuai kondisi dan situasi negara, yang menyangkut kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena GBHN sebagai perwujudan polstranas merefleksikan perkembangan jaman. Proses penyusunan Polstranas dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.
    Penyusunan Polstranas Indonesia Era Soeharto (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya. Tahun 1968 merupakan Sidang Umum MPRS pertama sejak Jenderal Soeharto memegang secara penuh kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Telah menjadi catatan sejarah bahwa pada sidang umum yang diadakan bulan Maret 1968 ini, MPRS gagal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dalam artian sempit yaitu ketetapan yang berisi agenda atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mandataris MPR). Meskipun demikian pada Sidang Umum Tahun 1968 MPRS menyepakati mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Diantara tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Notosusanto, (1976). Jadi, POLSTRANAS kepemimpinan Soeharto disusun dan ditetapkan oleh MPR dan penjabarannya tercantum dalam GBHN, dan dalam penyusunannya tanpa mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah.
    Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
    Penyusunan Polstranas Indonesia Era Reformasi
    Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum presiden secara langsung pada tahun 2004.
    GBHN 1999-2004:
    Polstranas pada awal reformasi berwujud formal dari ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, yang digunakan sampai Sidang Umum MPR hasil Pemilu tahun 1999. Kemudian MPR hasil pemilu tahun 1999 melalui sidang umumnya telah menetapkan GBHN untuk perode tahun 1999 – tahun 2004, dimana polstranas tersebut menjadi arah penyelenggaraan negara yang bertujuan menwujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum, menuju masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk masa lima tahun ke depan.

    Era Reformasi Presiden SBY
    Visi:
    Indonesia aman dan damai
    Indonesia adil dan demokratis
    Indonesia dil dan sejahtera
    Misi:
    Wujudkan hidup masyarakat, bangsa, negara yang aman, bersatu, rukun, damai
    Wujudkan masyarakat, bangsa, negara yang menjunjung tinggi setara, HAM
    Wujudkan hidup yang layak untuk bangsa
    Strategi:
    Tata sistem-tata negara: negara kebangsaan RI yang PS, UUD’45 < NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
    Pembangunan mengacu UUD'45: penuhi hak dasar, landasan pembangunan yang kokoh.
    Karena garis-garis besar haluan negara (GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era reformasi sehingga bangsa Indonesia tidak memiliki arah program pembangunan jangka panjang, kini kembali bangsa Indonesia memiliki acuan yang mirip seperti GBHN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Dengan adanya RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); melakukan sosialisasi RPJPN ke daerah-daerah agar semua lapisan masyarakat, khususnya dijajaran birokrasi di daerah mengetahui adanya RPJPN sekaligus mengsinkronkan semua program pembangunan di daerah dengan RPJPN tersebut. Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presiden/ wakil presiden.
    Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dam strategi dalm menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

    Nama : Arumsari Diwangkaton
    NIM : 10/300053/PA/13123
    Prodi : Elektronika dan Instrumentasi
    Referensi :

    http://ayumirume.wordpress.com/2010/01/03/10/a

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998)

    http://yana-html.blogspot.com/2009/12/politik-dan-startegi-nasional-poltranas.html

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

  85. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
    Politik
    Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
    Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
    Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:
    • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
    • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
    • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
    Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
    • perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
    • sukses transmigrasi
    • sukses KB
    • sukses memerangi buta huruf
    • dll

    Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
    • semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
    • pembangunan Indonesia yang tidak merata
    • bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
    • kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
    • kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
    • dll

    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden.
    Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin.

    Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh

    Era Reformasi
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sisitem kenegaraan menurut UUD 1945. sejak tahun 1945 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga – lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “ Suprastruktur Politik “. Lembaga – lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ), Dewan Perwaklilan Rakyat
    ( DPR ), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), dan Mahkamah Agung ( MA ). Sedangkan badan – badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “ Infrastruktur Politik “, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan ( interest group ), dan kelompok penekan ( pressure group ). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden / mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan – dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan
    Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri – menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departeman berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya sudah tercantum program – program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional.
    Melalui pranata – pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena :
    1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara.
    2. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    3. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    4. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    5. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide – ide baru.

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/

    http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29

    Sumber ; Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2008

    Nama : Wawan Iswanto
    Prodi : Elektronika Instrumentasi
    No :10/300538/PA/13295

  86. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
    Politik
    Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
    Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
    Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:
    • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
    • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
    • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
    Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
    • perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
    • sukses transmigrasi
    • sukses KB
    • sukses memerangi buta huruf
    • dll

    Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
    • semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
    • pembangunan Indonesia yang tidak merata
    • bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
    • kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
    • kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
    • dll

    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden.
    Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin.

    Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh

    Era Reformasi
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sisitem kenegaraan menurut UUD 1945. sejak tahun 1945 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga – lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “ Suprastruktur Politik “. Lembaga – lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ), Dewan Perwaklilan Rakyat
    ( DPR ), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), dan Mahkamah Agung ( MA ). Sedangkan badan – badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “ Infrastruktur Politik “, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan ( interest group ), dan kelompok penekan ( pressure group ). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden / mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan – dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan
    Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri – menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departeman berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya sudah tercantum program – program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional.
    Melalui pranata – pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena :
    1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara.
    2. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    3. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    4. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    5. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide – ide baru.

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/penyusunan-politik-dan-strategi-nasional/

    http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29

    Sumber ; Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2008

    Nama : Wawan Iswanto
    Prodi : Elektronika Instrumentasi
    No : 10/300538/PA/13295

  87. POLSTRANAS

    Proses Penyusunan Politik Strategi Nasional Indonesia

    Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    1. Era Soeharto/ era orde baru (1967-1998)
    Setelah terpilih menjadi Presiden, Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
    Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
    2. Era Reformasi (1999-2004)
    Era reformai telah menimbulkan dampak yang luas dalam peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Indonesia mengalami pergantian Presiden sebanyak 3 kali, yakni pemerintahan Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001-2004).Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie, telah menimbulkan gejolak politik yang cukup serius. Menghadapi situasi politik yang cukup mencekam tersebut Presiden Habibie menjanjikan reformasi politik, ekonomi dan pengakhiran KKN, dibidang politik masyarakat menuntut perubahan total, percepatan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada akhir tahun 1999. Salah satu jalan menuju menuju pembauran politik ialah dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang diadakan tanggal 10-13 Nopember 1998. Lewat sidang MPR dihasilkan 12 ketetapan MPR yang sangat penting, yaitu empat ketetapan MPR mencabut Tap MPR yang sudah ada ( Maret 1998); dua Tap MPR 100 bersifat menyempurnakan; dan enam Tap MPR yang mengatur hal baru.. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Pada era reformasi, krisis moneter membelenggu Indonesia. Pada masa ini pula, terjadi perubahan UUD 1945 sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.
    3. Era SBY (2004-2009)
    Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi. Pada periode ini, terjadi pengahapusan GBHN, yang kemudian diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan acuan yang digunakan sebagai pelaksanaan politik dan strategi nasional, sama halnya dengan GBHN.
    Ketika SBY memegang pemerintahan, konflik berkepanjangan selama 30 tahun yang terjadi di wilayah Aceh pun berhasil diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 17 Juli 2005. Politik strategi nasional lain belum dilakukan oleh SBY, diakibatkan kondisi perpolitikan yang memang sedang tidak stabil pada masa itu. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia.
    Peran Legeslatif (DPR/MPR) dalam Proses Penyusunan/Penerapan Politik Strategi Nasional Indonesia
    Pada hakekatnya fungsi utama dari legilatif adalah membuat undang-undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi angggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun anggaran. DPR adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang.
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang megatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik. Penyusunan Polstranas di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/Mandataris MPR. Politik Nasional Indonesia dituangkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).yang berisi tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu ditetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

    NAMA : NIKITE SULISTIYANA
    NIM : 10 /297599/PA/13026

  88. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
    Politik mengandung aspek-aspek sebagai berikut negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making),kebijaksanaaan (pollicy)dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional (polstranas). Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Masa Orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden.

    referensi:

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    Rizky Nandya Luvian
    10/305270/PA/13473
    Elektronika dan Instrumentasi A 2010

  89. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
    Politik mengandung aspek-aspek sebagai berikut negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making),kebijaksanaaan (pollicy)dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
    Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
    Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional (polstranas). Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
    Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden.
    Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia
    Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Masa Orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
    Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.
    Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

    Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
    Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.

    Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden.

    referensi:

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Rizky Nandya Luvian
    10/305270/PA/13473
    Elektronika dan Instrumentasi A

  90. 1. Pengertian Politik
    Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, keadaa, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Politics memberikan asa, jalan, arah,dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik – baiknya.
    Politik membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan,pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

    2. Pengertian Strategi
    Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

    3. Politik dan Strategi Nasional
    Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional.

    B. Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

    PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    a. Era Orde Baru
    Dalam era orde baru sistem yang dijalankan dalam masa soeharto ini identik dengan kentalnya keotoriterannya. Di dalam sistem yang sedemikian itu, kekuasaan lembaga kepresidenan menjadi sangat dominan, menempati posisi super-ordinasi, berhadap-hadapan dengan lembaga-lembaga politik lainnya yang disub-ordinasikan. Interaksi yang berlangsung di antara para elite telah menempatkan lembaga kepresidenan sebagai sentrum kekuasaan dan menjadikannya lembaga yang supra-birokratis. Lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga parlemen dan lembaga peradilan mendapat perlakuan yang sama, ditempatkan pada posisi sub-ordinasi. Demikian halnya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat seperti pers, organisasi kemasyarakatan, organi-sasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain juga mendapatkan perlakuan yang sama saja. Akibatnya partisipasi politik masyarakat menjadi lemah.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    b. Era Reformasi yang Demokratis
    Konsep demokrasi menjelaskan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di dalam suatu sistem politik, baik itu partisipasi pada tahapan masukan (input) politik yang dapat berupa dukungan (support) politik, maupun berupa tuntutan (demand) politik sampai dengan tahapan keluaran (output) politik, dan demikian seterusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah merupakan sistem yang memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan berbagai macam aspirasi baik berupa tuntutan maupun dukungan politik yang berkembang di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang majemuk; baik itu kemajemukan secara horizontal, yakni yang meliputi berbagai aspek primordialisme yang ada, seperti aspek-aspek etnisitas, agama, bahasa, kedaerahan, dan lain-lain; maupun secara vertikal, yakni pada struktur sosial, ekonomi dan politik. Kemajemukan ini, meliputi berbagai macam organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, termasuk pers, dan lain-lain, harus diakui eksistensi dan juga independensinya di dalam seluruh proses politik. Kesemuanya itulah yang akan menopang prinsip utama faham demokrasi, yang seharusnya memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama di dalam proses pengambilan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan (kebijakan) politik.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Berikut perbedaan politik strategi nasional indonesia antara era orde baru & setelah reformasi

    1. Orde Baru
    • Polstranas disusun oleh MPR
    • Sistem kapitalisme internasional.Merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.
    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional
    2. Orde Reformasi
    • Polstranas disusun oleh presiden melalui misi yang dipidatokan di depan MPR dan DPR
    • Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    • Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    • Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    • Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
    Referensi :

    http://cano-mandriva.blogspot.com/2010/04/bab-4-politik-dan-strategi-nasional.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

    [DIANITA FITRIANI POGRAM.ELINS.10/296933/PA/12970]

  91. 1. Pengertian Politik
    Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, keadaa, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Politics memberikan asa, jalan, arah,dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik – baiknya.
    Politik membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan,pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

    2. Pengertian Strategi
    Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

    3. Politik dan Strategi Nasional
    Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional.

    B. Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

    C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

    PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI
    a. Era Orde Baru
    Dalam era orde baru sistem yang dijalankan dalam masa soeharto ini identik dengan kentalnya keotoriterannya. Di dalam sistem yang sedemikian itu, kekuasaan lembaga kepresidenan menjadi sangat dominan, menempati posisi super-ordinasi, berhadap-hadapan dengan lembaga-lembaga politik lainnya yang disub-ordinasikan. Interaksi yang berlangsung di antara para elite telah menempatkan lembaga kepresidenan sebagai sentrum kekuasaan dan menjadikannya lembaga yang supra-birokratis. Lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga parlemen dan lembaga peradilan mendapat perlakuan yang sama, ditempatkan pada posisi sub-ordinasi. Demikian halnya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat seperti pers, organisasi kemasyarakatan, organi-sasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain juga mendapatkan perlakuan yang sama saja. Akibatnya partisipasi politik masyarakat menjadi lemah.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.

    b. Era Reformasi yang Demokratis
    Konsep demokrasi menjelaskan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di dalam suatu sistem politik, baik itu partisipasi pada tahapan masukan (input) politik yang dapat berupa dukungan (support) politik, maupun berupa tuntutan (demand) politik sampai dengan tahapan keluaran (output) politik, dan demikian seterusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah merupakan sistem yang memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan berbagai macam aspirasi baik berupa tuntutan maupun dukungan politik yang berkembang di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang majemuk; baik itu kemajemukan secara horizontal, yakni yang meliputi berbagai aspek primordialisme yang ada, seperti aspek-aspek etnisitas, agama, bahasa, kedaerahan, dan lain-lain; maupun secara vertikal, yakni pada struktur sosial, ekonomi dan politik. Kemajemukan ini, meliputi berbagai macam organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, termasuk pers, dan lain-lain, harus diakui eksistensi dan juga independensinya di dalam seluruh proses politik. Kesemuanya itulah yang akan menopang prinsip utama faham demokrasi, yang seharusnya memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama di dalam proses pengambilan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan (kebijakan) politik.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    Berikut perbedaan politik strategi nasional indonesia antara era orde baru & setelah reformasi

    1. Orde Baru
    • Polstranas disusun oleh MPR
    • Sistem kapitalisme internasional.Merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia, yang justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.
    • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila
    • Kekuatan memenangkan konflik politik
    • Melakukan kerja sama internasional
    2. Orde Reformasi
    • Polstranas disusun oleh presiden melalui misi yang dipidatokan di depan MPR dan DPR
    • Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
    • Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
    • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
    • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
    • Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
    • Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
    • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
    Referensi :

    http://cano-mandriva.blogspot.com/2010/04/bab-4-politik-dan-strategi-nasional.html

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    http://payeshere-universitaspadjadjaran.blogspot.com/2010/04/tugas-kewarganegaraan-kamis-22-april.html

    [DIANITA FITRIANI POGRAM.ELINS.10/296933/PA/12970]

  92. Tugas 4 Mata Kuliah Kewarganegaraan
    PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Politik nasional dan strategi nasional atau yang dikenal sebagai polstranas merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.
    Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
    Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
    Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun.
    Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Seperti kita ketahui pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian. Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
    Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali, menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan.
    Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan poltranas kini diganti dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Namun jauh kebelakang dimasa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka telah mengungkapkan semua visi dan misi termasuk janji-janji yang mereka sampaikan. Itu sebabnya secara langsung mereka bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang mereka sampaikan ketika masa kampanye pemilihan presiden karena kebijakan itu menyangkut keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia terutama karena visi dan misi yang telah disampaikan merupakan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan akan menjadi kebijakan politik strategi nasional selama pemerintahan berlangsung dalam satu periode.
    Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan berlandaskan hal itulah menjadi acuan dalam menyusun Polstranas, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia dan tujuan yang luhur yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial.
    Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
    Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

    sumber :

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/07/politik-strategi-nasional/

    Nama : chrisal aji lintang
    Prodi: S1-Elins-A
    NIM : 10/300294/PA/13201

  93. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
    Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

    1. Negara
    2. Kekuasaan
    3. Pengambil keputusan
    4. Kebijakan umum
    5. Distribusi

    Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
    Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

    Politik dan Strategi Nasional
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

    Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

    Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
    a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

    Polstanas pada era orde baru

    Seperti kita ketahui pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan poltranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun jauh kebelakang dimasa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka telah mengungkapkan semua visi dan misi termasuk janji-janji yang mereka sampaikan. Itu sebabnya secara langsung mereka bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang mereka sampaikan ketika masa kampanye pemilihan presiden karena kebijakan itu menyangkut keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia terutama karena visi dan misi yang telah disampaikan merupakan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan akan menjadi kebijakan politik strategi nasional selama pemerintahan berlangsung dalam satu periode. Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan berlandaskan hal itulah menjadi acuan dalam menyusun Polstranas, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia dan tujuan yang luhur yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Saat ini Presiden dan Wakil presiden terpilih kita Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiona tentunya berusaha menjalankan visi dan misinya sebaik mungkin dalam masa periode kepemimpinannya sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Presiden selaku pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan semua visi dan misinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dibantu oleh para menteri dan para menteri yang diangkat oleh presiden yang akan melaksanakan kebijakan politik startegi nasional tersebut. Dalam penyusunan polstranas tersebut hendaknya presiden tetap memuat tujuan-tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan disusunnya politik strategi nasional maka sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan hendaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap masyarakat dengan mencantumkan sasaran yang dituju pada masing-masing bidang karena hal ini jelas menyangkut kelangsungan bangsa kita baik itu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam. Pada masa sekarang ini tentunya peranan warga negara akan semakin tampak dalam hal ini masyarakat sendiri yang akan menjadi pengamat langsung dalam dijalankannya politik strategi nasional yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara sebagaimana yang telah disampaikan tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Polstranas pada era setelah reformasi

    Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini merupakan Polstranas pada era setelah reformasi dan perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Upaya lembaga eksekutif dalam penyusunan Polstranas
    Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada tahun terakhir dari periode RPJMN yang berjalan dengan melaksanakan perencanaan teknokratik baik oleh Kementerian Perencanaan maupun oleh Departemen/Lembaga. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat yang teramati ataupun sebagai hasil olah pikir para profesional menjadi bahan penyusunan rencana.

    Proses politik dalam penyusunan RPJMN terjadi pada saat Pemilihan Umum dengan anggapan bahwa masyarakat memilih Presiden berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan selama kampanye. Dengan menggunakan rencana teknokratik serta visi, misi, program Presiden terpilih, Kementerian PPN menyusun Rancangan Awal RPJM Nasional. Rancangan Awal ini dibahas di Sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen. Rancangan Awal yang disepakati ini digunakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rancangan Renstra mereka. Selanjutnya rancangan Renstra ini disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMN.

    Rancangan RPJMN dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMN menjadi Rancangan Akhir RPJMN. Kemudian Presiden menetapkan RPJMN dengan Peraturan Presiden, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan Renstranya masing-masing. Pemerintah daerah juga menyesuaikan RPJM mereka dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMN tersebut. Dokumen RPJMN memuat prioritas nasional yang menjadi agenda Presiden terpilih
    Peran lembaga legislatif dalam proses penyusunan Polstranas
    Lembaga eksekutif tidak sendirian dalam proses penyusunan Polstranas. Mereka juga didampingi oleh lembaga Legislatif, yang mempunyai fungsi tersendiri dalam penyusunan Polstranas. Secara garis besar fungsi lembaga Legislatif dalam proses penyusunan Polstranas terbagi menjadi tiga poin utama, yaitu:
    1. Fungsi Legislasi, fungsi ini mencakup kerja lembaga Legislatif sebagai pembuat peraturan, antara lain: membuat peraturan tentang penyusunan dan pelaksanaan Polstranas, serta membahas dan menolak atau menyetujui usulan tersebut dari eksekutif.
    2. Fungsi Anggaran, fungsi ini mencakup kerja lembaga Legislatif dalam penyusunan APBN, antara lain: menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBN menjadi APBN, serta menerapkan peraturan tentang penggunaan APBN.
    3. Fungsi Pengawasan, fungsi ini mencakup kerja lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif, misalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Polstranas dan penggunaan APBN.
    Dengan adanya ketiga fungsi tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya lembaga eksekutif benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan Nasional bangsa Indonesia.
    Referensi :

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/

    http://bersblogaddres.blogspot.com/2010/05/polstranas.html

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://diko-halim.blogspot.com/2009/12/sekilas-tentang-polstranas-indonesia_31.html

  94. PERBEDAAN POLA PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL INDONESIA ANTARA ERA ORDE BARU & SETELAH REFORMASI

    Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
    Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
    Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

    1. Negara
    2. Kekuasaan
    3. Pengambil keputusan
    4. Kebijakan umum
    5. Distribusi

    Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
    Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

    Politik dan Strategi Nasional
    Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

    Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
    Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

    Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

    Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

    Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
    a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
    c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
    d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
    Polstanas pada era orde baru
    Seperti kita ketahui pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan poltranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun jauh kebelakang dimasa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka telah mengungkapkan semua visi dan misi termasuk janji-janji yang mereka sampaikan. Itu sebabnya secara langsung mereka bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang mereka sampaikan ketika masa kampanye pemilihan presiden karena kebijakan itu menyangkut keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia terutama karena visi dan misi yang telah disampaikan merupakan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan akan menjadi kebijakan politik strategi nasional selama pemerintahan berlangsung dalam satu periode. Polstranas merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen bangsa kita yang berlandaskan ideology kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan berlandaskan hal itulah menjadi acuan dalam menyusun Polstranas, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia dan tujuan yang luhur yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Saat ini Presiden dan Wakil presiden terpilih kita Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiona tentunya berusaha menjalankan visi dan misinya sebaik mungkin dalam masa periode kepemimpinannya sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Presiden selaku pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan semua visi dan misinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dibantu oleh para menteri dan para menteri yang diangkat oleh presiden yang akan melaksanakan kebijakan politik startegi nasional tersebut. Dalam penyusunan polstranas tersebut hendaknya presiden tetap memuat tujuan-tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan disusunnya politik strategi nasional maka sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan hendaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap masyarakat dengan mencantumkan sasaran yang dituju pada masing-masing bidang karena hal ini jelas menyangkut kelangsungan bangsa kita baik itu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam. Pada masa sekarang ini tentunya peranan warga negara akan semakin tampak dalam hal ini masyarakat sendiri yang akan menjadi pengamat langsung dalam dijalankannya politik strategi nasional yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara sebagaimana yang telah disampaikan tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
    Polstranas pada era setelah reformasi
    Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)
    Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini merupakan Polstranas pada era setelah reformasi dan perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
    1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
    2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
    3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

    Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.
    Upaya lembaga eksekutif dalam penyusunan Polstranas
    Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada tahun terakhir dari periode RPJMN yang berjalan dengan melaksanakan perencanaan teknokratik baik oleh Kementerian Perencanaan maupun oleh Departemen/Lembaga. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat yang teramati ataupun sebagai hasil olah pikir para profesional menjadi bahan penyusunan rencana.

    Proses politik dalam penyusunan RPJMN terjadi pada saat Pemilihan Umum dengan anggapan bahwa masyarakat memilih Presiden berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan selama kampanye. Dengan menggunakan rencana teknokratik serta visi, misi, program Presiden terpilih, Kementerian PPN menyusun Rancangan Awal RPJM Nasional. Rancangan Awal ini dibahas di Sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen. Rancangan Awal yang disepakati ini digunakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rancangan Renstra mereka. Selanjutnya rancangan Renstra ini disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMN.

    Rancangan RPJMN dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMN menjadi Rancangan Akhir RPJMN. Kemudian Presiden menetapkan RPJMN dengan Peraturan Presiden, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan Renstranya masing-masing. Pemerintah daerah juga menyesuaikan RPJM mereka dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMN tersebut. Dokumen RPJMN memuat prioritas nasional yang menjadi agenda Presiden terpilih
    Peran lembaga legislatif dalam proses penyusunan Polstranas
    Lembaga eksekutif tidak sendirian dalam proses penyusunan Polstranas. Mereka juga didampingi oleh lembaga Legislatif, yang mempunyai fungsi tersendiri dalam penyusunan Polstranas. Secara garis besar fungsi lembaga Legislatif dalam proses penyusunan Polstranas terbagi menjadi tiga poin utama, yaitu:
    1. Fungsi Legislasi, fungsi ini mencakup kerja lembaga Legislatif sebagai pembuat peraturan, antara lain: membuat peraturan tentang penyusunan dan pelaksanaan Polstranas, serta membahas dan menolak atau menyetujui usulan tersebut dari eksekutif.
    2. Fungsi Anggaran, fungsi ini mencakup kerja lembaga Legislatif dalam penyusunan APBN, antara lain: menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBN menjadi APBN, serta menerapkan peraturan tentang penggunaan APBN.
    3. Fungsi Pengawasan, fungsi ini mencakup kerja lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif, misalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Polstranas dan penggunaan APBN.
    Dengan adanya ketiga fungsi tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya lembaga eksekutif benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan Nasional bangsa Indonesia.
    Referensi :

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1921043-politik-dan-strategi-nasional/

    http://bersblogaddres.blogspot.com/2010/05/polstranas.html

    http://martias-db21.blogspot.com/2010/05/polstranas-politik-strategi-nasional.html

    http://diko-halim.blogspot.com/2009/12/sekilas-tentang-polstranas-indonesia_31.html

    (Ivan Dwicahyo Pratomo 10/297442/PA/12993)

Comments are closed.