//
you're reading...
dEmokrasi

Mahasiswa (002) bicara tentang Hukuman Mati dan HAM

Disusun oleh Made Tantrawan, 09/281362/PA/12393, Program Studi Matematika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Walaupun sudah menjadi permasalahan yang  klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, tanpa terkecuali termasuk juga di Indonesia. Di tengah kecenderungan global akan penolakan hukuman mati, praktek tersebut justru masih lazim diterapkan di negara kita ini. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia ternyata menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir ini. Hal ini terlihat dalam kurun beberapa tahun terakhir, Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang hanya mengeksekusi mati sekitar 15 orang. Sehingga wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia. Secara yuridis, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya memuat ancaman hukuman mati.

Namun, seiring dengan berkembangnya jaman dan berkembangannya pengetahuan akan Hak Asasi Manusia(HAM), kini gagasan mengenai humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal mulai marak diwacanakan di berbagai penjuru dunia,. Sehingga adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment. Pada akhirnya, muncullah perdebatan di kalangan masyarakat seputar perlu tidaknya penerapan hukuman mati di Indonesia saat ini. Namun,Alih-alih menemukan titik temu atau kesepahaman, perdebatan seputar hukuman mati, justru kian meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrem, baik yang mendukung atau menolak hukuman mati.

Berangkat dari masalah di atas, saya ingin meyampaikan beberapa penjelasan dan pandangan-pandangan beberapa ahli di bidang hukum serta pendapat saya pribadi mengenai hukuman mati di Indonesia dan kaitannya dengan HAM(HAk Asasi Manusia).

Namun sebelum itu, saya akan mempaparkan sedikit hal mengenai apa itu HAM dan hal –hal yang berkaitan dengannya.

Definisi dan Pengertian HAM

Ada beberapa macam pengertian HAM menurut pendapat beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

- HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

    - Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

    - John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

    - Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

      Dari beberapa beberapa definisi HAM di atas, dapat kita tarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM.

      Pertama HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Kedua,HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan ketiga,HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

      Adapun pembagian berdasarkan bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia secara umum antara lain yaitu Hak asasi pribadi (Personal Right), Hak asasi politik ( Political Right) , Hak azasi hukum ( Legal Equality Right), Hak azasi Ekonomi (Property Rigths), Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights) ,dan Hak asasi sosial budaya (Social Culture Right).

      Berdasarkan beberapa rumusan  diatas dapat saya tarik kesimpulan secara umum  bahwa Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak hidup. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti dari nilai kemanusiaan.Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, hal ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain sehingga tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain.

      Agar lebih memahami hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM itu,berikut saya paparkan beberapa hal mengenai pelanggaran HAM dan jenis-jenisnya..

      Pelanggaran HAM

      Dimulai dari definisinya,berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

      Jika ditinjau berdasarkan tingkat pelanggarannya  maka pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2, yaitu: pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

      1. Pelanggaran HAM berat

        Pelanggaran HAM berat di kelompokkan menjadi 2 yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

        a. Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

        1)      Membunuh anggota kelompok;

        2)      mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

        3)      menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

        4)      memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

        5)      memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

        b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa “serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” (suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi), berupa:

        1)      Pembunuhan (sebagaimana tercantum dalam Ps. 340 KUHP);

        2)      Pemusnahan (meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk);

        3)      Perbudakan (dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak);

        4)      Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional);

        5)      Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

        6)      Penyiksaan (dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan);

        7)      Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau strilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

        8)      Penganiayaan terhadap  suatu  kelompok tentang perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras. kebudayaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

        9)      Penghilangan orang secara paksa (yakni penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang; atau

        10)      Kejahatan aparheid (perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam kejahatan genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu).

        (Diambil dari UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM)

        2. Pelanggaran HAM ringan

          Semua bentuk pelanggaran diluar pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kemanusiaan) digolongkan ke dalam pelanggaran HAM ringan.

          Jika dilihat secara umum, pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh 4 (empat) hal. Pertama, kesewenangan (abuse of power) yaitu tindakan penguasa atau aparatur negara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Kedua, pembiaran pelanggaran HAM (violation by ommission) yaitu tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran HAM. Ketiga, sengaja melakukan pelanggaran HAM (violation by commission). Dan keempat , pertentangan antar kelompok masyarakat.

          Kemudian dari penjelasan diatas muncul sebuah pertanyaan,”Lalu apakah hukuman mati yang diberlakukan oleh suatu negara itu merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai  apa hukuman mati itu sebenarnya.

          Hukuman Mati

          Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Namun hukuman mati bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada tersangka di mana tersangka pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjara seumur hidupnya hingga mati. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut. Karena tidak semua kejahatan mendapat hukuman mati. Namun syarat dan kententuan seperti apa yang menyatakan seseorang harus dihukum mati.

          Pada tahun 2008 lalu, setidaknya ada 2.390 orang dieksekusi hukuman mati di 25 negara termasuk Indonesia dan diperkirakan setidaknya ada 8864 orang telah di hukum mati di 52 negara di seluruh dunia. Dan adapun negara-negara yang melaksanakan hukuman mati pada tahun 2008 diantaranya: Negeri China ( sedikitnya 1,718), Iran ( sedikitnya 346), Saudi Arabia ( sedikitnya 102), AS ( 37), Pakistan ( sedikitnya 36), Iraq ( sedikitnya 34),Vietnam ( sedikitnya 19),Afghanistan ( sedikitnya 17), Negara Korea Utara ( sedikitnya 15), Jepang ( 15), Yemen ( sedikitnya 13), Indonesia ( 10), Libya ( sedikitnya 8), Banglades ( 5), Belarus ( 4), Mesir ( sedikitnya 2), Malaysia ( sedikitnya 1), Mongolia ( sedikitnya 1), Sudan ( sedikitnya 1), Syria ( sedikitnya 1),Arab( sedikitnya 1), Bahrain ( 1), Botswana ( 1), Singapura ( sedikitnya 1) dan St Kitts dan Nevis ( 1).

          Adapun sebagian dari metoda yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati pada tahun 2008 yaitu hukuman pancung ( Saudi Arabia), hukuman gantung ( Banglades, Botswana, Mesir, Iran, Iraq, Jepang, Malaysia, Pakistan, St.Kitts& Nevis, Singapura, Sudan),hukuman suntik mati (Negeri China,AS), hukuman tembak ( Afghanistan,Belarus, Negeri China, Indonesia, Iran, Mongolia, Vietnam), Lempar batu ( Iran) dan hukuman mati dengan listrik ( AS).

          Dari Lembaga Amnesty International diketahui bahwa ada  13 negara-negara yang telah melaksanakan hukuman mati setiap tahunnya dalam kurun waktu untuk 5 tahun terakhir yaitu  Negeri China, Banglades, Belarus, Indonesia, Iran, Jepang, Negara Korea Utara, Pakistan,Saudi Arabia, Singapura, Viet Nam, Yemen dan AS .Dari 13 negara tersebut Seperti di tahun sebelumnya, lima negara-negara dengan yang paling tinggi jumlah pelaksanaan di (dalam) 2008 adalah Negeri China, Iran, Saudi Arabia, Pakistan dan Amerika Serikat ( Buah ara. 1). Bersama-sama,lima negara-negara melaksanakan 93% dari semua hukuman mati yang dilaksanakan pada tahun  2008..Berikut grafiknya.

          Pandangan-Pandangan Pakar Hukum Mengenai Hukuman Mati

          Kembali lagi pada permasalahan inti mengenai hukuman mati yang masih diberlakukan di Indonesia. Dalam keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia berdiri berdasarkan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa baik dari yang sangat setuju hukuman mati untuk dihapuskan sampai dengan yang tetap mendukung hukuman mati tetap dilaksanakan.Adapun beberapa pandangan-pandangan beberapa ahli mengenai hal ini.

          Pertama, pendapat dari Pakar Hukum Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH yang mendukung hukuman mati tetap berlaku. Beliau berpendapat, penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan dan tidak perlu dihapuskan karena hukuman tersebut sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni untuk melindungi masyarakat luas.”Jadi penerapan hukuman mati itu masih tetap diperlukan dan sampai sekarang masih tercantum dalam hukum positif Indonesia,” kata beliau saat menjawab pertanyaan suatu media massa di Medan.Suhaidi yang juga Guru Besar pada Fakultas Hukum USU menilai hukuman mati perlu diterapkan terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan secara sadis dan bandar narkoba. Tujuannya adalah untuk membuat efek jera, sehingga masyarakat merasa takut melakukan perbuatan salah dan melanggar hukum itu.”Jadi penerapan hukuman mati itu janganlah dianggap sebagai suatu balas dendam atau pelanggaran HAM terhadap pelaku kejahatan. Penilaian seperti ini tidak dapat diterima, apalagi dikait-kaitkan pula bahwa tindakan itu tidak manusiawi,” katanya.Menurut dia, pemberlakuan hukuman mati juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. “Penerapan hukuman mati juga telah dikaji baik-buruknya.

          Hal yang serupa juga dikatakan seorang ahli hukum Andi Hamzah juga dalam salah satu bukunya mengatakan, bahwa ‘Pidana mati sangat dibutuhkan jika terpidana yang telah bersalah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang mahkluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus dikeluarkan dari pergaulan hidup .Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan para pakar yang menentang adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan dan penjatuhan pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatan dan mengurangi angka kejahatan. Namun bagi mereka yang sepakat dengan pemberlakuan pidana mati di Indonesia adalah semata-mata karena rasa keadilan dan ketentraman yang ada di dalam masyarakat. Masyaraakat menginginkan keadilan, dimana bagi seorang pembunuh sepantasnnya di bunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom didalam masyarakat yang mengatakan ‘Hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa‘.

          Sama halnya dengan yang pandangan dari Romli Atmasasmita, mantan Koordinator Tim Perancangan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Terorisme. Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Bandung ini berbagi pendapat soal pemberlakuan hukuman mati dan usaha jalan tengah yang kini sedang ditempuh memecah kontroversi hukuman keji ini. “Ini kan berkaitan dengan pilihan. Kalau secara penegakan hukum, secara undang-undang menghendaki dihapus. Tapi harus dikembalikan lagi, mengenai kejahatan yang sangat serius, korbannya banyak, lalu ancaman pidana mati tidak boleh. Makanya saya setuju dengan RUU yang kita buat. Dalam hukuman pidana yang baru nanti, saya menyarankan hukuman pidana mati tetap ada, tapi termasuk pengecualian. Dalam hukum pokoknya tidak diperbolehkan, tapi dalam pasal tertentu hukuman mati diperbolehkan untuk hal tertentu. Tapi implementasi pidana mati tidak harus digantung, diberi kesempatan 10 tahun untuk menunjukkan bahwa dia patut diabolisi. Jadi di antara pro dan kontra, kita berdiri di tengah. Kalau pidana mati dihapus keseluruhan, mungkin ada pemikiran yang berkembang apakah kita harus seperti itu”kata beliau.

          Ada juga pandangan yang menolak hukuman mati dipergunakan. Salah satunya adalah pandangan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim seusai RDP dengan Komisi III, membahas perkembangan penegakan HAM di Indonesia. Ifdhal menjelaskan, karena Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional PBB tentang Hak Sipil Politik, seharusnya ancaman hukum mati tidak lagi dipergunakan. Oleh karena itu ancaman hukuman yang seharusnya paling tinggi dikenakan adalah pidana penjara seumur hidup.

          “Dengan demikian, penggunaan ancaman hukuman mati ini merupakan kemunduran karena di negara-negara yang sudah meratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipol sudah tidak memberlakukan lagi ancaman hukum tersebut,” kata Ifdhal. Ifdhal menambahkan, hukuman tersebut diberikan dalam rangka edukasi khususnya untuk memberi efek jera, baik terhadap pelaku ataupun yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana tersebut, sekaligus memberikan semacam peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa. “Jadi hukuman itu diberikan bukan dalam rangka balas dendam,” tandasnya.

          Pendapat Saya Mengenai Hukuman Mati

          Ketika ditanya mengenai bagaimana pendapat saya mengenai pemberlakuan hukuman mati di Indonesia ,maka saya akan “cenderung” berpendapat “tidak setuju” mengenai  hukuman mati di Indonesia. Perhatikan bahwa cenderung yang saya maksudkan di sini  bukan berarti saya sepenuhnya setuju hukuman mati dihapuskan di Indonesia. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan saya mengapa saya cenderung tidak setuju. Pertama, hal itu karena hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia(HAM) yang paling penting, yaitu hak untuk hidup ( right to life ). Hak fundamental/dasar ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat,atau perang. Dan alasan kedua,yaitu karena penerapan hukuman mati jelas melanggar Konstitusi RI UUD 1945 sebagai produk hukum positif tertinggi di negeri ini. Pasal 28A UUD’45(Amandemen Kedua) menyatakan: ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.Pasal 28I ayat (1) UUD ’45 (Amandemen Kedua) menyatakan: ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan juga hak hidup ini kembali dinyatakan dalam Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

          Di lain pihak, jika saya cermati, menurut saya yang menjadi alasan atas dilakukannya hukuman mati adalah untuk pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati ini memberi efek jera bagi orang-orang lain yang mengetahuinya dan khususnya hal ini tidak lagi terulang oleh orang yang sama. Namun efek jera bukanlah cara yang paling bagus tetapi sesuatu paling buruk yang mengarah kepada balas dendam di mana terdapat motif preventif, yakni agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman. Dan juga cara ini pun tidak terlalu efektif dalam masyarakat yang miskin. Menurut saya, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas yang terjadi tidak dapat dihentikan hanya sekedar dengan memfokuskan pada efek jera namun perlu dipertimbangkan hubungan erat kriminalitas dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat serta berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.

          Selain itu dalam vonis hukuman mati, dapat terjadi kemungkinan kemungkinan kesalahan dalam menjatuhkan keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa. Di mana orang yang telah dieksekusi bukanlah yang bersalah atau hanya menjadi kambing hitam dari pelaku sesungguhnya. Kesalahan inilah yag harus dihindari dan menjadi kelemahan dalam vonis hukuman mati. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, saran saya, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga Sumber Daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman didalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak ada unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud. Namun pada kenyataanya banyak hal yang dari luar yang mempengaruhi keputusan-keputusan pengadilan di mana bukan karena tidak adanya kejujuran melainkan karena campur tangan dari orang-orang berpengaruh di dalamnya (seperti yang terlihat di berita-berita belakangan ini).

          Namun dari semua itu tidak berarti saya menyetujui hukuman mati itu dihapuskan.Walaupun hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah memang melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama tentang hak untuk hidup bagi orang tersebut, tapi kita boleh tidak semata-mata melihat dari segi kemanusiaan orang itu saja. Jika seandainya hukuman itu dihapuskan itu tentu saja akan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan hukum  mengenai hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seseorang,dan ketidakadilan bagi orang-orang yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Sehingga menurut saya sebaiknya hukuman mati tetap di berlakukan di Indonesia,tetapi harus disertai dengan pengkajian yang ekstra hati-hati dan ketat sebelum hukuman tersebut dilakukan.

          Daftar Referensi

          1. Pengertian dan Definisi HAM

            2. Jenis dan Tingkatan Pelanggaran HAM

              3. Daftar Negara yang masih memberlakukan hukuman mati

                4. Pandangan-Pandangan Ahli tentang Hukuman Mati

                  5. Hubungan Hukuman Mati dan HAM

                    About these ads

                    Discussion

                    One thought on “Mahasiswa (002) bicara tentang Hukuman Mati dan HAM

                    1. untk ap ad ham:tpi msih bnyak yng mencuri hak org lain

                      Posted by raden danu | 1 December 2013, 10:23 am

                    Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

                    Join 269 other followers

                    %d bloggers like this: