Saya cukup senang AJI telah membuat dan merelease standar baru upah bagi jurnalis Indonesia. Tetapi standar itu dalam pandangan saya untuk jurnalis yang hidup di lingkungan Jakarta mestinya belum cukup ……

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merilis upah yang layak bagi jurnalis di Jakarta. Kali ini berdasarkan survei yang dilakukan di lapangan, AJI mendapat angka Rp 4,5 juta. “Nilai ini diperoleh setelah mengadakan survei harga-harga kebutuhan pokok selama dua bulan, pada Februari-April lalu. Adapun komponen kebutuhan yang disurvei tahun ini mengalami sedikit perubahan dibanding tahun lalu,” kata Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta, Riky Ferdianto dalam siaran pers, Selasa (26/5/2009). Dia menjelaskan, awal tahun lalu, upah layak wartawan Ibukota yang sudah bekerja setidak-tidaknya selama satu tahun dan diangkat menjadi karyawan tetap adalah Rp 4,1 juta maka pada 2009, standar ini meningkat sekitar 10 persen. “Perubahan yang cukup menonjol terjadi pada perhitungan kebutuhan Sandang. Adapun kebutuhan lainnya masih tetap mempertahankan komponen sebelumnya,” tambah Riky.

Menurutnya, perhitungan upah layak yang dirilis tahun ini tidak sepenuhnya merujuk pada Peraturan Menteri No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, melainkan mengacu pada perhitungan komponen kebutuhan jurnalis yang merujuk pada harga riil yang berlaku di pasaran. “Komponen itu lalu dibagi ke dalam enam kelompok besar menjadi kebutuhan pangan (makanan), papan (kebutuhan tempat tinggal), kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan lain (transportasi, komunikasi, kesehatan, toiletries, rekreasi, sosial kemasyarakatan, bacaan dll), kebutuhan alat kerja (laptop) dan kebutuhan tabungan/asuransi,” terangnya.

Lebih lanjut, upah layak bagi jurnalis amat penting bagi upaya membangun pers yang berkualitas di negeri ini. “Tanpa jaminan pendapatan yang memadai, jurnalis akan terjebak pada praktek suap dan sogok dengan menggadaikan harga diri dan independensi berita. Akibatnya, publik akan mendapat informasi yang bias kepentingan dan manipulatif,” urainya. Pengumuman standar upah layak secara berkala ini penting agar perusahaan media dan serikat pekerja media mempunyai patokan (benchmark) dalam merumuskan dan menegosiasikan nilai upah bagi karyawan perusahaan media tahun ini.

Mengapa saya melihat standar ini belum cukup? Apabila standar minimum yang ingin dicapai memang segitu (Rp.4,5 juta per bulan untuk wartawan dengan 1 tahun masa kerja dan karyawan tetap) itu sudah lebih dari cukup. Namun kalau dalam kerangka “upaya membangun pers yang berkualitas” belum cukup karena:

1. Kebutuhan mobile yang makin tinggi menuntut bukan hanya sandang dan pangan yang harus tetap terjaga dengan baik, tetapi alat transportasi dan komunikasi yang harus selalu up to date. Apalagi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang makin cepat.

2. Risk sebagai jurnalis juga harus diperhitungkan jaminan asuransinya secara layak, jangan sekadar asal ikut asuransi. Intinya asuransi ini harus mampu meng-cover keluarga intinya, istri dan anak-anaknya. Apalagi dengan situasi dan kondisi yang mungkin tingkat keamanannya bagi jurnalis belum begitu bagus.

3. Untuk menjaga dan meningkatkan minat generasi muda yang ingin masuk dan merengkuh profesi jurnalis, standar ini harus dapat menarik mereka secara nyata. Persepsi wartawan bodrex, wartawan amplop dan wartawan gadungan janganlah menjadi bad news bagi mereka, maka perlu diubah setting kebanggaan profesi secara maksimum dan punya pengaruh, dengan standar upah yang lebih proporsional.

4. Lihatlah jurnalis di luar Indonesia, mereka umumnya punya daya guna dan daya pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karena mereka dapat hidup layak dari profesinya dan mau menggeluti profesinya secara serius serta bermartabat.

Bravo AJI, bravo Jurnalis. “Kebebasan memperoleh informasi dan menyebarkan informasi ada di tangan anda”.